1. Badan legislatif berencana merevisi Undang-Undang Kesehatan dengan metode omnibus law untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. 2. Rencana ini memunculkan tanggapan dari organisasi profesi perawat yang menolak dileburnya Undang-Undang Keperawatan ke dalam RUU Kesehatan baru. 3. Organisasi profesi perawat berargumen bahwa Undang-Undang Keperawatan saat ini berjalan dengan baik dan melindungi m

1. Pasca Rapat Dengar Pendapat Umum
(RDPU) dengan Badan Legislatif (Baleg)

2. Issu
Badan Legislasi akan perubahan terhadap Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Undang-Undang Kesehatan
1. Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses masyarakat
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan dan
pembiayaan pelayanan kesehatan yang semakin tergantung pada teknologi kesehatan yang semakin
mahal dan rumit.
3. Sistem pelayanan kesehatan yang padat teknologi dan semakin mahal menuntut penanganan yang
profesional yang diselenggarakan oleh institusi yang handal dan menuntut metoda penyelenggaraan yang
mampu bekerja efektif, efisien, dan sekaligus memuaskan.
4. Undang-Undang Kesehatan termasuk undang-undang yang sering dilakukan uji materi ke Mahkamah
Konstitusi
Alasan Badan Legislasi

3. Penggantian Undang-
Undang Kesehatan dengan
metode omnibus law
menjadi suatu keniscayaan
Sehingga Badan Legislasi
Juga akan melakukan
Perubahan Undang-
Undang terkait di Bidang
Kesehatan yaitu :
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan

4. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN KESEHATAN
YANG AKAN DIATUR
MENCAKUP :
PELAYANAN PRIMER PELAYANAN RUJUKAN
KETAHANAN KESEHATAN
PENDANAAN KESEHATAN SDM KESEHATAN
TEKNOLOGI KESEHATAN

5. Selain cakupan kebijakan
tersebut pada slide
sebelumnya Ruang Lingkup
Pengaturan yang akan diatur
dari Rancangan Undang-
Undang Kesehatan
(Omnibuslaw) adalah terkait
Tenaga Kesehatan sebagai
berikut :
1. Definisi tenaga kesehatan dan klasifikasi yang termasuk dalam tenaga
kesehatan.
2. Profesi Dokter/Dokter Gigi sebagai tenaga medis diklasifikasikan dalam
tenaga kesehatan.
3. Definisi dan peran organisasi profesi, serta urgensi dari setiap jenis
tenaga kesehatan untuk membentuk hanya 1 (satu) organisasi profesi.
4. Tugas, fungsi, dan peran Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga
Kesehatan Indonesia menurut organisasi profesi.
5. Mekanisme penerbitan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin
Praktik (SIP) yang ideal.
6. Mekanisme adaptasi tenaga kesehatan lulusan luar negeri hingga dapat
berpraktik di wilayah negara Republik Indonesia.
7. Penegakan etik dan disiplin tenaga kesehatan.
8. Peran Pemerintah dalam pembinaan profesi tenaga kesehatan dan
penerbitan STR dan SIP tenaga kesehatan.

6. Tanggapan Umum
Terhadap
Pandangan Badan Legislasi
1. Perlu diketahui bahwa lahirnya Undang-Undang Keperawatan yang telah diundangkan pada Tahun 2014
setelah melalui perjuangan Panjang kurang lebih 25 Tahun lamanya.
2. Undang-Undang Keperawatan telah melewati tahap sosialisasi dan saat ini lebih implementatif kepada
tenaga keperawatan dalam melakukan pelayanan Kesehatan baik pelayanan Kesehatan mandiri maupun
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diperkuat dengan lahirnya Peraturan Turunan yakni Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2014 Tentang Keperawatan.
3. Undang-Undang Keperawatan juga saat ini telah memberikan Perlindungan kepada Masyarakat dari
tenaga keperawatan yang tidak memilliki kompetensi. Sebagai upaya dalam melindungi masyarakat, PPNI
Sebagai Organisasi Profesi Perawat yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan membuat
standard profesi perawat yang menjadi acuan perawat dalam menjalankan tugasnya agar masyarakat
terhindar dari pelayanan Kesehatan yang tidak bermutu.
4. Hal-Hal yang terkait dengan definisi, klasifikasi tenaga Kesehatan, peran organisasi profesi, mekanisme
penerbitan STR, SIP dan Mekanisme adaptasi tenaga kesehatan lulusan luar negeri hingga dapat
berpraktik di wilayah negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan

7. 1. Undang-Undang Keperawatan
saat ini telah berjalan dengan
baik
2. Undang-Undang Keperawatan
sebagai dasar Tenaga
Keperawatan melakukan
pelayanan Kesehatan
3. Undang-Undang Keperawatan
melindungi masyarakat
penerima jasa pelayanan
Kesehatan dan melindung
tenaga perawat dalam
menjalankan tugasnya
Untuk itu :
1. Apabila RUU Kesehatan (Omnibuslaw) khusus
pengaturan terkait Tenaga Kesehatan dengan
tujuan untuk melakukan pelayanan kesehatan
yang mampu menjawab kompleksitas
penyelenggaraan dan pembiayaan pelayanan
kesehatan maka seharusnya Pengaturan yang
diperbaharui lebih kepada Sistem
Penyelenggaraan & Pembiayaan sedangkan
terkait Kelompok Tenaga Kesehatan seperti
tenaga Perawat yang telah memiliki Undang-
Undang tersendiri TIDAK menjadi prioritas
utama di dalam Pengaturan RUU Kesehatan.
2. Persatuan Perawat Nasional Indonesia sebagai
Organisasi Profesi Perawat dengan Tegas
MENOLAK dileburnya Undang-undang
Keperawatan menjadi satu dalam RUU
Kesehatan.
Kesimpulan

8. Rencana Advokasi RUU
Kesehatan (Omnibuslaw)