Ringkasan dokumen tersebut dalam 3 kalimat atau kurang: Proses hukum persaingan usaha diatur dalam UU No. 5/1999 yang membentuk KPPU sebagai lembaga pengawas. KPPU melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan memberikan putusan yang dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri.

1. HUKUM ACARA
PERSAINGAN USAHA
Dr. Ahmad Lonthor, MH
Staf Pengajar Fakultas Syariah & Ekonomi Islam IAIN Ambon
Kepala Laboratorium Hukum Dan Falaq IAIN Ambon
Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Kerjasama Persatuan Advokat Indonesia dengan
IAIN Ambon
2018

2. Agenda
2
 Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Proses Hukum di KPPU
 Proses Hukum di Pengadilan Negeri
 Proses Hukum di Mahkamah Agung

3. Pendahuluan
3
 Latar belakang lahirnya UU No.5/1999
 Latar belakang perlunya hukum acara tersendiri
terhadap perkara Hukum Persaingan Usaha
 Proses penegakkan Hukum Persaingan Usaha
sebelum UU No.5/1999

4. Gambar Proses Penegakkan Hukum Persaingan
Usaha
4
IndividuIndividu
KPPUKPPU
PNPN
MAMA
Perdata PidanaUU No.5/99
Penyidik
Penuntut
PTPT

5. Agenda
5
 Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Proses Hukum di KPPU
 Proses Hukum di Pengadilan Negeri
 Proses Hukum di Mahkamah Agung

6. Dasar Hukum
6
 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 Peraturan Perundang-undangan yang tidak
bertentangan dengan Undang-undang No.5 Tahun1999
 Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999 tentang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha
 Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
Terhadap Putusan KPPU
 Peraturan KPPU No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara di KPPU

7. Agenda
7
 Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Proses Hukum di KPPU
 Proses Hukum di Pengadilan Negeri
 Proses Hukum di Mahkamah Agung

8. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
8
Mengawasi & menegakkan
UU No.5/1999 di Seluruh
Wilayah Indonesia
KPPU
UU No.5/1999

9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
9
Tugas (Pasal 35 UU No.5/1999) :
1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang
dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan
yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha
tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam
Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan
dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
10
Wewenang (Pasal 36 UU No.5/1999):
1. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha
tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat;
2. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan
atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus
dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
4. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang
ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan
usaha tidak sehat;
5. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini ;

11. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
11
Wewenang (Pasal 36 UU No.5/1999):
6. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang
dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. meminta bantuan penyidik untuk meghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi
ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
8. meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan
penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan undang-undang ini;
9. mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain
guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak
pelaku usaha lain atau masyarakat ;
11. memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga
melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha
yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

12. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
12
KPPU Berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif, berupa:
a. Penetapan pembatalan perjanjian;
b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal;
c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang
terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan
persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat;
d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan
posisi dominan;
e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha
dan pengambilalihan saham;
f. Penetapan pembayaran ganti rugi;
g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 dan
setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00.
(Pasal 47 UU No.5/1999)

13. Agenda
13
 Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Proses Hukum di KPPU
 Proses Hukum di Pengadilan Negeri
 Proses Hukum di Mahkamah Agung

14. Proses Hukum di KPPU
14
 Laporan
 Pemeriksaan pendahuluan
 Pemeriksaan lanjutan
 Putusan
 Pasca putusan

15. Proses Hukum di KPPU
15
Pemeriksaan
Pendahuluan
Pemeriksaan
Pendahuluan
Pemeriksaan
Lanjutan
Pemeriksaan
Lanjutan
Pembuatan
Putusan
Pembuatan
Putusan
Pembacaan
Putusan
Pembacaan
Putusan
Pelaksanaan
Putusan
Pelaksanaan
Putusan
Penyidikan
Laporan
Inisiatif
KPPU

16. Proses Hukum di KPPU
16
Sumber Perkara
 Laporan:
1. Setiap orang yg mengetahui terjadinya dugaan
pelanggaran terhadap UU {Pasal 38 ayat (1) UU No.5/1999}
2. Pihak yang dirugikan {Pasal 38 ayat (2) UU No.5/1999}
 Inisiatif KPPU {Pasal 40 ayat (1) UU No.5/1999}

17. Proses Hukum di KPPU
17
Pemeriksaan Pendahuluan:
 Jangka waktu 30 hari {Pasal 39 ayat (1) UU No.5/1999}
 Untuk menetapkan perlu atau tidaknya
dilakukan pemeriksaan lanjutan {Pasal 39 ayat (1) UU
No.5/1999}

18. Proses Hukum di KPPU
18
Pemeriksaan Lanjutan:
 Jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang paling
lama 30 hari {Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No.5/1999}
 KPPU wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku
usaha yg dilaporkan {Pasal 39 ayat (2) UU No.5/1999}
 KPPU wajib menjaga kerahasian informasi yg diperoleh
dari pelaku usaha yg dikatagorikan rahasia perusahaan
{Pasal 39 ayat (3) UU No.5/1999}
 KPPU dapat mendengarkan keterangan saksi, saksi ahli
atau pihak lain {Pasal 39 ayat (4) UU No.5/1999}

19. Proses Hukum di KPPU
19
Pemeriksaan Lanjutan:
 Pelaku usaha dan atau pihak lain yg diperiksa wajib
menyerahkan alat bukti yg diperlukan dalam
penyelidikan & pemeriksaan {Pasal 41 ayat (1) UU No.5/1999}
 Pelaku usaha dilarang menolak diperiksa, memberikan
informasi atau menghambat proses pemeriksaan {Pasal
41 ayat (2) UU No.5/1999}
 KPPU dapat menyerahkan kepada penyidik untuk
dilakukan penyidikan sesuai dgn ketentuan yg berlaku
apabila pelaku usaha melanggar ketentuan di atas {Pasal
41 ayat (3) UU No.5/1999}

20. Proses Hukum di KPPU
20
Pemeriksaan lanjutan:
 Alat bukti pemeriksaan KPPU berupa:
 Keterangan saksi
 Keterangan ahli
 Surat dan atau dokumen
 Petunjuk
 Keterangan pelaku usaha
(Pasal 42 UU No.5/1999)

21. Proses Hukum di KPPU
21
Putusan:
 Selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak
selesainya pemeriksaan lanjutan {Pasal 43 ayat (3) UU
No.5/1999}
 Harus dibacakan dalam suatu sidang yang
dinyatakan terbuka untuk umum dan segera
diberitahukan kepada pelaku usaha {Pasal 43 ayat (4)
UU No.5/1999}

22. Proses Hukum di KPPU
22
Pasca Putusan:
 Pelaku usaha menerima dan melaksanakan putusan
{Pasal 44 ayat (1) UU No.5/1999}
 Pelaku usaha tidak menerima dan mengajukan
keberatan ke PN {pasal 44 ayat (2) UU No.5/1999}
 Pelaku usaha tidak menerima dan tidak juga
mengajukan keberatan ke PN maka KPPU
menyerahkan putusan kepada Penyidik untuk
melakukan penyidikan {pasal 44 ayat (4) UU No.5/1999}

23. Agenda
23
 Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Proses Hukum di KPPU
 Proses Hukum di Pengadilan Negeri
 Proses Hukum di Mahkamah Agung

24. Proses Hukum di PN
24
 Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan
pelaku usaha terlapor kepada PN ditempat kedudukan
usaha pelaku usaha tersebut {Pasal 2 ayat (1) PERMA
No.3/2005}
 Jika Keberatan diajukan lebih dari 1 pelaku usaha untuk
putusan KPPU yg sama, dan memiliki kedudukan hukum
yg sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor
yg sama {Pasal 4 ayat (3) PERMA No.3/2005}
 Namun jika berbeda tempat kedudukan hukumnya,
KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada
MA untuk menunjuk salah satu PN disertai usulan
Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan
tersebut {Pasal 4 ayat (4) PERMA No.3/2005}

25. Proses Hukum di PN
25
 PN harus memeriksa keberatan pelaku usaha dalam waktu 14 hari
sejak diterimanya keberatan {Pasal 45 ayat (1) UU No.5/1999}
 Ketua PN menunjuk hakim yg sedapat mungkin terdiri dari hakim yg
mempunyai pengetahuan yg cukup di bidang hukum persaingan
usaha {Pasal 5 ayat (1) PERMA No.3/2005}
 KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada
PN yg memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan
pertama {Pasal 5 ayat (2) PERMA No.3/2005}
 Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi {Pasal 5 ayat
(3) PERMA No.3/2005}

26. Proses Hukum di PN
26
 Dalam hal Majelis hakim berpendapat perlu
pemeriksaan tambahan maka melalui putusan sela
memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan
pemeriksaan tambahan {Pasal 6 ayat (1) PERMA No.3/2005}
 Dalam hal perkara dikembalikan sisa waktu
pemeriksaan keberatan ditangguhkan {Pasal 6 ayat (3)
PERMA No.3/2005}
 PN harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari
sejak dimulanya pemeriksaan keberatan {Pasal 45 ayat (2)
UU No.5/1999}

27. Agenda
27
 Pendahuluan
 Dasar Hukum
 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
 Proses Hukum di KPPU
 Proses Hukum di Pengadilan Negeri
 Proses Hukum di Mahkamah Agung

28. Proses Hukum di MA
28
 KPPU (termohon keberatan) maupun pelaku
usaha (pemohon keberatan) dapat mengajukan
kasasi {Pasal 45 ayat (3) UU No.5/1999}
 MA harus memberikan putusan dalam waktu 30
hari sejak permohonan kasasi diterima {Pasal 45
ayat (4) UU No.5/1999}

29. 29
Gambar Proses Hukum Acara Persaingan Usaha
Sumber: www.kppu.go.id

30. TERIMA KASIH
30