2. 1.BAGAIMANA KETENTUAN FIDUCIARY DUTY
DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS ?
2.BAGAIMANA PENGATURAN KETENTUAN
BUSINESS JUDGEMENT RULE DUTY DALAM UU
NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS ?
3.BAGAIMANA PENENTUAN STANDAR KATEGORI
MALA INSE DAN MALA PROHIBITA BAGI
TINDAKAN DIREKSI DALAM UU NO.40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS ? 2
Oleh : T.Suhaimi
4. KETENTUAN FIDUCIARY DUTY VERSI UU NO.40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
KEWAJIBA
N
KEWAJIBAN YG HARUS DILAKUKAN
SESEORANG YG MENERIMA TUGAS
DARI ORG LAIN BRDSARKAN
KPERCAYAAN UTK MLAKSANAKAN TGS
TSB DEMI KEPENTINGAN TERBAIK
PMBERI TGS
4
Oleh : T.Suhaimi
FIDUCI
A KKEEPPEERRCCAAYYAAAANN DUTY KEWAJIBA
N
FIDUCIARY
DUTY
HUKUM PERSEROAN DALAM
MELAKSANAKAN TGS DAN
WEWENANGNYA DIREKSI HARUS
BERTOLAK DARI LANDASAN
BHWA TGS DAN WEWENANG YG
DI PEROLEHNYA DI DASARKAN
PADA 2 PRINSIP :
1. KEPERCAYAAN YG DI BERIKAN
PERSEROAN KPDNYA (FIDUCIARY
DUTY)
2. PRINSIP YG MERUJUK PD KEMAMPUAN
DAN KEHATI-HATIAN TINDAKAN
DIREKSI
5. PASAL 1 BUTIR 5
UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007
PERSEROAN TERBATAS :
”DIREKSI ADALAH ORGAN PERSEROAN YANG
BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB
PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK
KEPENTINGAN PERSEROAN, SESUAI DENGAN
MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA
MEWAKILI PERSEROAN, BAIK DI DALAM
MAUPUN DI LUAR PENGADILAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN ANGGARAN DASAR”
5
Oleh : T.Suhaimi
6. UU PT NOMOR : 40 TAHUN 2007 SANGAT MENYADARI KEMUNGKINAN
DIANGKATNYA ANGGOTA DIREKSI/DIREKTUR PERSEROAN YANG
AMBURADUL
PASAL 93 AYAT (2)
UUPT
OLEH KARENANYA DALAM
AYAT (2) PASAL 93 UUPT
DIBUKA KRAN DIPENUHINYA
STANDARD DUTY OF CARE.
BAHWA KETENTUAN PERSYARATAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1)
TIDAK MENGURANGI KEMUNGKINAN
INSTANSI TEKNIS YANG BERWENANG
MENETAPKAN PERSYARATAN TAMBAHAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
6
PRINSIP
FIDUCIARY DUTY
DI WUJUDKAN
DLM PSL 97 AYAT
(2) UU PT NO.40
THN 2007
BAHWA PENGURUSAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1), WAJIB
DILAKSANAKAN SETIAP
ANGGOTA DIREKSI DENGAN
ITIKAD BAIK DAN PENUH
TANGGUNG JAWAB
Oleh : T.Suhaimi
7. DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE
TERKDANG TNPA DPT DIPREDIKSI
SBLUMNYA, HINGGA SLAKU
DIREKSI HRS MENGAMBIL
KPUTUSAN DGN CPT
BRDASARKAN PERTIMBANGAN
NYA YG CERMAT TANPA
PERSETUJUAN RUPS
DIREKSI DLM MELAKUKAN
PENGELOLAAN/PENGURUSAN
PERSEROAN HRS DPT
MENGAMBIL KEPUTUSAN DLM
WKTU YG CEPAT DAN TPT,
KARENA KONDISI BISNIS
CENDRUNG BERUBAH
KONSEP DASAR
BUSINESS JUDGMENT
RULE
APABILA DIREKSI PD SAAT MNGAMBIL KPUTSAN TLH DILAKUKAN
DGN PRTIMBNGAN YG MATANG, PNUH TGGUNGJWB, MNGINGAT
KONDISI BISNIS YG PNUH KTIDAK PSTIAN, SEANDAINYA TRNYATA
KMUDIAN KPUTUSAN TSB SALAH, DIREKSI TDK DI TUNTUT SCRA
PRIBADI
Oleh : T.Suhaimi 7
8. BUSINESS JUDGMENT RULE
DIWJUDKAN DLM PSL 97 AYAT (5) UU PT :
BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK DAPAT
DIPERTNGGUNGJAWABKN ATAS
KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PD AYAT (3) APABILA DAPAT
MEMBUKTIKAN
1. KERUGIAN TSB BUKAN KARENA
KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA;
2. TLH MELAKUKAN PENGURUSAN DGN
ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN
UNTUK KEPENTINGAN DAN SESUAI
DGN MAKSUD DAN TUJUAN
PERSEROAN ;
3. TDK MEMPUNYAI BENTURAN
KEPENTINGAN BAIK LANGSUNG
MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS
TINDAKAN PENGURUSAN YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN; DAN
4. TLH MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK
MENCEGAH TIMBUL ATAU
BERLANJUTNYA KERUGIAN TERSEBUT.
8
BUSINESS JUDGMENT RULE
DIWJUDKAN DLM PSL 97 AYAT (5) UU PT :
PASAL 155 UU PT
TDK MNGURANGI
KTENTUAN
TENTANG HUKUM
PIDANA
DIREKSI
KESALAHAN
KELALAIAN
Oleh : T.Suhaimi
9. PASAL-PASAL KUHP YG
MENGATUR TTG PERSEROAN
PASAL 59
KUHP
PASAL 392
KUHP
PASAL
520 KUHP
PASAL 69 AYAT (3) UU
PT NO.40 THN 2007
PPAASSAALL 339922 KKUUHHPP
IDENTIK
MENENTUKAN BAHWA PENGUSAHA,
PENGURUS ATAU KOMISARIS DARI
SUATU PERSEROAN TERBATAS, DARI
SUATU MASKAPAI BANGSA
INDONESIA DENGAN SAHAM ATAU
DARI SUATU PERKUMPULAN
KOPERASI, YANG DENGAN SENGAJA
MENGUMUMKAN SUATU DAFTAR
ATAU NERACA YANG TIDAK BENAR,
DIHUKUM DENGAN HUKUMAN
PENJARA SELAMA-LAMANYA SATU
TAHUN DAN EMPAT BULAN
DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN
YANG DISEDIAKAN TERNYATA
TIDAK BENAR DAN/ATAU
MENYESATKAN, ANGGOTA DIREKSI
DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
SECARA TANGGUNG RENTENG
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP
PIHAK YANG DIRUGIKAN
Oleh : T.Suhaimi 9
10. MALA IN SE / MALA IN PROHIBITA
HANS
KELSEN
MALA IN SE ADALAH TINDAKAN YANG
JAHAT KARENA TINDAKAN ITU SENDIRI
(EVIL IN IT SELF),
MALA PROHIBITA ADALAH TINDAKAN YANG
DISEBUT JAHAT KARENA DILARANG OLEH
TATA HUKUM POSITIF
JEREMY
BENTHAM
SUATU TINDAKAN YANG TERGOLONG MALA IN SE,
TDK DPT BERUBAH (IMMUTABLE), ARTINYA
DALAM RUANG MANAPUN DAN WAKTU TERTENTU
KAPANPUN, TINDAKAN TSB TETAP DIANGGAP
SBG PERBUATAN JAHAT DAN DILARANG OLEH
UNDANG-UNDANG
SUATU TINDAKAN YANG TERGOLONG MALA IN
PROHIBITA, DPT BERUBAH (NOT IMMUTABLE),
ARTINYA DLM RUANG DAN WAKTU TERTENTU YG
BERBEDA, TINDAKAN TSB DPT SAJA TIDAK LAGI
DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN JAHAT DAN
DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG 10 Oleh : T.Suhaimi
11. STANDART KETENTUAN MALA IN SE – MALA IN
PROHIBITA
DALAM TEORI HUKUM PIDANA
TRADISIONAL
MALA IN PROHIBITA ADALAH
PERBUATAN-PERBUATAN DIANGGAP
SEBAGAI KEJAHATAN APABILA DIATUR
SEDEMIKIAN DI DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEDANGKAN MALA IN SE ADALAH SUATU
PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI SESATU
YANG JAHAT, BUKAN KARENA DIATUR ATAU
DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG,
MELAINKAN KARENA PADA DASARNYA
BERTENTANGAN DENGAN KEWAJARAN,
MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM
MASYARAKAT BERADAB
UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS,
APAKAH MEMENUHI STANDAR MALA IN SE DAN ATAU MALA IN PROHIBITA
TERNYATA DI DALAM UUPT TERSEBUT TERDAPAT
MALA IN SE DAN MALA IN PROHIBITA
11
Oleh : T.Suhaimi
12. MALA
IN SE
AZAS
LEGALITAS
PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG
PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG
KEKUASAAN KEHAKIMAN
KEKUASAAN KEHAKIMAN
BAHWA HAKIM WAJIB MENGGALI,
MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI
HUKUM DAN RASA KEADILAN
YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT
Oleh : T.Suhaimi 12
13. PASAL-PASAL UU PT YANG
PASAL-PASAL UU PT YANG
BERNUANSAKAN MALA IN SE
BERNUANSAKAN MALA IN SE
1. PSL 2 MENENTUKAN BHW PERSEROAN HARUS
MEMPUNYAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA YG
TDK BERTENTANGAN DGN KETENTUAN PERUNDANG2AN,
KETERTIBAN UMUM, DAN/ATAU KESUSILAAN
2. PSL 3 AYT (2) HRF b MENENTUKAN BHW PEMEGANG SHM YG BERSANGKUTAN BAIK
LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG DENGAN ITIKAD BURUK
MEMANFAATKAN PERSEROAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
3. PSL 16 AYT (1) Hrf b MENENTUKAN BHW PERSEROAN TDK
BOLEH MEMAKAI NAMA YANG BERTENTANGAN DENGAN
KETERTIBAN UMUM DAN / ATAU KESUSILAAN
4. PSL 27 Hrf B MENENTUKAN BAHWA PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 21 AYAT (2) DITOLAK APABILA ISI PERUBAHAN
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KETERTIBAN UMUM, DAN / ATAU
KESUSILAAN
5.PSL 69 AYT (3) MENENTUKAN BAHWA DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN
YANG DISEDIAKAN TERNYATA TIDAK BENAR DAN/ATAU
MENYESATKAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN
KOMISARIS SECARA TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG
JAWAB TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN Oleh : T.Suhaimi 13
14. 6. PSL 97 AYT (2) MENENTUKAN BHW PENGURUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1), WAJIB DILAKSANAKAN SETIAP ANGGOTA DIREKSI
DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB
7. PSL 97 AYT (5) Hrf b MENENTUKAN BHW ANGGOTA
DIREKSI TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS KERUGIAN
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3)APABILA DAPAT
MEMBUKTIKAN TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DENGAN ITIKAD
BAIK DAN KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN DAN SESUAI
DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN
8. PSL 102 AYT (4) MENENTUKAN BHW PERBUATN
HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TANPA
PERSETUJUAN RUPS, TETAP MENGIKAT PERSEROAN SEPANJANG
PIHAK LAIN DALAM PERBUATAN HUKUM TERSEBUT BERITKAD BAIK
9.PSL 104 AYT (4) Hrf b MENENTUKAN BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK BERTANGGUNG
JAWAB ATAS KEPAILITAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH MELAKUKAN
PENGURUSAN DENGAN ITIKAD BAIK, KEHATI-HATIAN, DAN PENUH
TANGGUNG JAWAB UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN DAN SESUAI
DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN
10. PSL 139 AYT (2) MENENTUKAN BAHWA KETUA PENGADILAN NEGERI DIMKSUD
PADA AYAT (1) MENOLAK PERMOHONAN APABILA PERMOHONAN
TERSEBUT TIDAK DIDASARKAN ATAS ALASAN YANG WAJAR DAN /
ATAU TIDAK DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BAIK
Oleh : T.Suhaimi 14
15. PASAL-PASAL UU PT YANG
PASAL-PASAL UU PT YANG
BERNUANSAKAN MALAIN PROHIBITA
BERNUANSAKAN MALAIN PROHIBITA
SATU – SATUNYA KETENTUAN MALA IN
PROHIBITA YANG TERDAPAT DALAM UUPT
NO.40 TAHUN 2007 ADALAH
PASAL 155
YANG MENENTUKAN BAHWA ,”KETENTUAN MENGENAI
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN / ATAU DEWAN
KOMISARIS ATAS KESALAHAN DAN KELALAIANNYA
YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI TIDAK
MENGURANGI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PIDANA”
Oleh : T.Suhaimi 15
17. FIDUCIARY DUTY ADALAH SUATU TUGAS DARI SESEORANG YANG DISEBUT TRUSTEE, YANG
TERBIT DARI SUATU HUBUNGAN ANTARA TRUSTEE TERSEBUT DENGAN PIHAK LAIN YANG
DISEBUT BENEFICIARY, DI MANA PIHAK BENEFICIARY MEMILIKI KEPERCAYAAN YANG TINGGI
KEPADA PIHAK TRUSTEE, DAN SEBALIKNYA PIHAK TRUSTEE JUGA MEMPUNYAI KEWAJIBAN
YANG TINGGI UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN SEBAIK MUNGKIN, DENGAN ITIKAD
BAIK, FAIR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB, DALAM MENJALANKAN TUGASNYA ATAU UNTUK
MENGELOLA HARTA/ASET MILIK BENEFICIARY DAN UNTUK KEPENTINGAN BENEFIACRY, BAIK
YANG TERBIT DARI HUBUNGAN HUKUM ATAU JABATANNYA SELAKU TRUSTEE ATAU DARI
JABATAN-JABATAN LAIN, SEPERTI LAWYER DENGAN KLIENNYA, PERWALIAN, PEJABAT PUBLIK
ATAU DIREKTUR DARI SUATU PERUSAHAAN
KEGIATAN PERSEROAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN, HARUS
SESUAI DENGAN RUANG LINGKUPNYA SEBAGAIMANA YANG TERMAKTUB DALAM ANGGARAN
DASAR. DAN APABILA PERSEROAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI MELAKUKAN KEGIATAN DI
LUAR LINGKUPNYA, MAKA PERSEROAN TELAH MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES
DALAM TEORI HUKUM PIDANA TRADISIONAL, TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA MALA IN SE DAN
MALA IN PROHIBITA. MALA IN PROHIBITA ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN DIANGGAP
SEBAGAI KEJAHATAN APABILA DIATUR SEDEMIKIAN DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
SEDANGKAN MALA IN SE ADALAH SUATU PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI
SESATU YANG JAHAT, BUKAN KARENA DIATUR ATAU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG,
MELAINKAN KARENA PADA DASARNYA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJARAN, MORAL DAN
PRINSIP-PRINSIP UMUM MASYARAKAT BERADAB
17 Oleh : T.Suhaimi
