Dokumen tersebut membahas transformasi pengaturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia sejak Putusan MK tahun 2004, termasuk dinamika pelanggaran dan penyelesaian sengketanya secara hukum menurut UU dan Perppu terkini.
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan.
Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat
Ppt ini digunakan untuk menambah pengetahuan bagi panwaslu kecamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pengawas pemilu.
Mohon maaf apabila ada yang kurang. Masih belajar dan juga dibuat sebagai tugas kuliah,..hehe
slide singkat ini menjelaskan tentang posisi kelembagaan pengawas pemilihan di Aceh, dengan memperbandingkan antara UU Pemilu, UU PA dan UU Pemerintahan Daerah
Dilihat dari materi persidangan terkait dengan proses suatu perkara, sidang Mahkamah Konstitusi dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), dan Pengucapan Putusan.
Slide ini memberikan informasi singkat tentang dinamika regulasi pilkada serentak 2015, inovasi KPU dalam penyelenggaraan tahapan pilkada dan isu2 strategis pada setiap tahapan
Materi Tupoksi PTPS Cililin panwASLU KECAMATAN CILILIN KAB BANDUNG BARAT.pptx
Muktiono materi presentasi
1. Pelanggaran dalam Pemilukada
dan Penanganannya Secara
Hukum
Muktiono, SH., M.Phil.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: muktiono@ub.ac.id, muktiono@Hotmail.com
2. Transformasi Pengaturan
• Putusan MK Nomor 72–73/PUU/2004 Dari Rezim Pemerintah Daerah (UU
32/2004) menjadi bagian dari Rezim Pemilu diatur dalam UU
Pemilukada tersendiri
• Alasan Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk
mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945
“…mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang”
• Pasal 1 angka 4 UU No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala
daerah dan wakil kepala daerah secara langsung …”
3. Transfomasi Pengaturan:
Dinamika Penyelenggaraan
• Internasional Crisis Group (ICG) Tahun 2010, ± 10 persen dari 200
Pemilukada diwarnai aksi kekerasan (Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di
Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah)
lemahnya posisi penyelenggara Pemilu (KPUD, Panwaslu) dan konflik
antar peserta Pilkada
• Terdapat 170 Penetapan Hasil Pemilukada diperkarakan ke MK oleh
Pasangan Calon yang kalah.
4. Transformasi Pengaturan:
Menuju “Emergency”
• Bagian VIII UU. No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah jo. UU No. 12 / 2008 ttg
Perubahan Kedua atas UU No. 32/2004
• UU No. 22/2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pilkada Tidak
Langsung)
• UU No. 23/2014 ttg Pemerintahan Daerah
• Perppu No. 1/2014 ttg Pemilihan Guberur, Bupati, dan Walikota
• Pasal 205 Mencabut UU No. 22/2014
• Pasal 204 Peraturan Pelaksana masih berlaku sepanjang tidan bertentangan dengan
Perppu No. 1/2014
5. Pelanggaran Pemilukada
• Bab XX Perppu No. 1/2014 ttg Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:
1. Pelanggaran Kode Etik;
2. Pelanggaran Administrasi;
3. Penyelesaian Sengketa;
4. Tindak Pidana Pemilihan;
5. Sengketa Tata Usaha Negara;
6. Perselisihan Hasil Pemilih
6. Pelanggaran Kode Etik
• Pelanggaran etika oleh Penyelenggara Pemilihan Sumpah Jabatan
• Lembaga penyelesaian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP)
7. Pelanggaran Administrasi
• Pelanggaran terkait tata cara atau tata laksana secara administrativ dalam setiap
tahapan Pemilihan
• Rekomendasi atas terjadinya pelanggaran administrasi dibuat oleh Bawaslu Provinsi
dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota Wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi
dan/atau KPU Kabupaten/Kota Diselesaikan
• Jangka Waktu Pemeriksaan dan Pemutusan Pelanggaran Administrasi oleh KPU
(Provinsi, Kabupaten, Kota) maksimal 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi diterima
• Jika tidak ditindaklanjuti Sanksi Peringatan lisan/tertulis oleh Bawaslu Provinsi
dan/atau Panwas Kabupaten/Kota
8. Penyelesaian Sengketa
• Sengketa Pemilihan:
Sengketa antarpeserta Pemilihan
Sengketa antarpeserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan
• Lembaga Penyelesai Sengketa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota
• Waktu penyelesaian (memeriksa dan memutus) maksimal 12 (dua belas) hari sejak
laporan atau temuan diterima
• Proses: Menerima Sengketa Mengkaji Mempertemukan Musyawarah dan
Mufakat Kesepakatan (Keputusan bersifat final dan mengikat )
9. Tindak Pidana Pemilihan
• Tindak Pidana baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan terhadap
ketentuan Pemilihan
• Penyidik Polisi hasil dan berkas perkara Penuntut Umum (maksimal 14
(empat belas) hari sejak laporan diterima)
• Penuntut Umum (PU) mempunyai waktu maksimal 3 (tiga) hari jika ingin
mengembalikan berkas perkara ke Penyidik Polisi Penyidik Polisi
maksimal 3 (tiga) hari Penuntut Umum
10. Tindak Pidana Pemilihan
• Hukum Acara Peradilan di PN KUHAP, kecuali ditentukan lain oleh Perppu
• Majelis Hakim merupakan Majelis Khusus untuk perkara tindak pidana Pemilihan
• Waktu perkara diterima sampai diputus maksimal 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas
perkara
• Waktu mengajukan banding maks. 3 (tiga) hari setelah pembacaan putusan
• Pelimpahan berkas banding oleh PN ke PT maks. 3 (tiga) hari setelah permohonan banding
diterima
• PT memeriksa dan memutus Maks. 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima
• Putusan banding oleh PT bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain)
11. Tindak Pidana Pemilihan
• Putusan Pengadilan maks. 3 (tiga) hari setelah dibacakan harus sudah
disampaikan ke PU Jaksa setelah menerima Maks. 3 (tiga) hari harus
melaksanakan isi putusan
• Putusan Mempengaruhi perolehan suara maks. 5 hari sebelum KPU
(Provinsi/Kabupaten/Kota) menetapkan hasil Pemilihan harus sudah selesai
Wajib ditindaklanjuti oleh KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota)
• Salinan Putusan harus diterima KPU (Provinsi/Kabupate/Kota) pada hari
yang sama dengan saat dibacakannya Putusan
12. Sengketa Tata Usaha Negara
• Sengketa TUN akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU
Kabupaten/Kota
• Dilakukan setelah seluruh upaya administrative di Bawaslu Pronisi dan/atau Panwas
Kabupaten/Kota telah dilakukan
• Gugatan maks. 3 (tiga) hari setelah Keputusan Bawaslu/Panwas dikeluarkan jika tidak,
gugatan tidak dapat diterima dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi
• Gugatan Lengkap PTTUNmaks. 21 (dua puluh satu hari) harus diperiksa dan diputus
Upaya hukum hanya berupa Kasasi ke MA maks. 30 hari diputus Final dan mengikat
maks. 7 (tujuh) hari KPU harus melaksanakan isi Putusan (PTTUN atau MA)
• Majelis Hakim di PTTUN maupun MA adalah Mejelis Khusus TUN
13. Perselisihan Hasil Pemilihan
• Perselisihan antara KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) dengan Peserta Pemilihan
Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
• Penetapan Signifikan mempengaruhi: masuk ke putaran berikutnya maupun penetapan
calon terpilih
• Permohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Tinggi (ditunjuk MA)
• Waktu 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan
• Pengajuan dilengkapi alat bukti dan Surat Keputusan Penetapan
• Batas perbaikan jika Permohonan tidak lengkap 3 x 24 jam
• Putusan dibuat maks. 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima
14. Perselisihan Hasil Pemilihan
• Permohonan Keberatan Putusan PT ke MA maks. 3 (tiga) hari sejak
putusan dibacakan
• MA Maks. 14 (empat belas) hari memutus sejak permohonan keberatan
diterima
• Putusan MA bersifat final dan mengikat
• KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menindaklanjuti putusan PT atau
MA