1. ISTILAH
Hukum Dagang
Hukum Ekonomi
Hukum dan Ekonomi
Hukum Ekonomi Pembangunan
Hukum Ekonomi dan Teknologi
Hukum Bisnis

2. SEJARAH HUKUM DAGANG
WETBOEK van KOOPHANDEL BERLAKU
DI BELANDA TGL 1 OKTOBER 1838.
(MENGADOPSI CODE du COMMERCE
PERANCIS 1808).
KUHD DI INDONESIA MULAI BERLAKU 1
MEI 1848 (S. 1847-23, 30 APRIL 1847)
BDR PASAL II ATURAN PERALIHAN UUD
1945.

3. PENGERTIAN HK DAGANG
Pengertian Hukum:
Ketentuan/aturan yang berguna sebagai
sarana pengendali dan penyeimbang
perubahan2 dalam masyarakat (kontrol
sosial), sebagai sarana social enginering,
sarana emansipasi, sarana legitimasi, dan
sarana pendistribusi keadilan.
HK DAGANG (PURWOSUTJIPTO):
HD: hukum perikatan yang timbul khusus dari
lapangan Perusahaan

4. EKSISTENSI HUKUM DAGANG
DASAR HUKUM
KUHD(1848-Ind).
Peraturan Peruu-an bidang Perdagangan di
Luar Kodifikasi.
HUBUNGAN KUHD DAN KUHPER
KUHPER (BW) Merupakan hk perdata umum,
sedangkan KUHD mrp hukum perdata
khusus. (LS deogat LG).
Pasal 1 KUHD: “KUHPer, seberapa jauh
dalam KUHD tidak khusus diadakan
penyimpangan2, berlaku juga thd hal2 yang
disinggung dalam KUHD”.

5. Evolusi Hukum Dagang
Menuju Hukum Ekonomi
KUHD tidak bisa mengikuti perkembangan
ekonomi yang semakin kompleks dan
unpredictable.
Perkembangan hukum perdagangan
internasional dalam WTO yang belum
terakomodasi.
Muncul istilah Hukum Ekonomi, Yg bersifat
Interdisipliner, Multidisipliner dan
Transnasional

6. Eksistensi Hukum Ekonomi
Seminar on Indonesian Legal Development tanggal
1 Juli 1970 di New York (sponsor Internasional Legal
Center): Perlunya peningkatan pengetahuan hukum
ekonomi bagi kebanyakan pejabat dan para ahli
hukum Indonesia.
1978. Simposium Hukum Ekonomi Nasional-BPHN
1979/1980 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Prof.
Subekti SH)
1980/1981 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi
(Mr.Nugroho/Drs.Sumantoro)
1981-1985 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Dr.
Sumantoro).
Di UI, Pusat Studi Hukum Dagang diganti Pusat
Studi Hukum dan Ekonomi (1977)-Ch.Himawan.

7. HUKUM EKONOMI
Rochmat Soemitro
HE: Keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh
pemerintah atau penguasa sebagai suatu
personifikasi dari masyarakat yang mengatur
kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu
dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.
Adi Sulistiyono
HE: Peraturan peruu-an yang dibuat oleh lembaga
atau pejabat yang mempunyai legalitas, untuk
mengatur aktifitas, perilaku dan pertumbuhan
sektor ekonomi, serta penyelesaian sengketanya,
yang substansinya dipengaruhi oleh sistem
ekonomi yang terdapat dalam konstitusi negara
tsb.

8. HARAPAN DUNIA BISNIS PADA
HUKUM
MENCIPTAKAN KEPASTIAN & STABILITAS
MENDUKUNG EFISIENSI DAN
PRODUKTIFITAS (DOUGLASS NORTH)
RESPONSIF (NONET DAN SELZNICK)
VELOCITY (BILL GATES)
MENGANDUNG DAYA PREDIKBILITAS
MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA
EFEKTIF, EFISIEN, DAN MENGHASILKAN
PUTUSAN YG BISA DITERIMA SEMUA
PIHAK (MENDISTRIBUSIKAN KEADILAN)
(ADAM SMITH)

9. MAX WEBER
PENDEKATAN HUKUM RASIONAL FORMAL
HUKUM DIKATAKAN MENUNJANG
EKONOMI PASAR KALAU
SUBSTANSI HUKUM TERSEBUT
SESUAI YANG DIINGINKAN DI
DALAM EKONOMI PASAR
SEKALIGUS MAMPU
MENDATANGKAN EFISIENSI DAN
KEADILAN

10. NYHART
Konsep2 Hukum Mempunyai Pengaruh Pada
Pengembangan Kehidupan Ekonomi
1. Prediktabilitas
2. Kemampuan Prosedural
3. Kodifikasi Daripada Tujuan-tujuan
4. Penyeimbangan
5. Definisi dan Kejernihan tentang Status

11. Foreign Assitance Act of 1966
Kongres Amerika mengundangkan
suatu aturan untuk membantu
pembangunan negara-negara
berkembang di Asia, Afrika, dan
Amerika Latin dengan memperbarui
dan memperkuat sistem hukum yg
dianggap dpt mendorong terjadinya
pembangunan ekonomi

12. POLITIK HK BISNIS INDONESIA
MENGACU PADA PASAL 33 UUD 45
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bdr atas
asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara dan yg
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional (hasil amandemen keempat).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang (hasil amandemen keempat).

13. Politik HukumPolitik Hukum
RPJPN 2005-2025RPJPN 2005-2025
1.1. Terwujudnya pertumbuhanTerwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan;ekonomi yang berkelanjutan;
2.2. Regulasi problematika ekonomi;Regulasi problematika ekonomi;
3.3. Kepastian investasKepastian investasii
4.4. Penuntasan korupsi, kolusi, danPenuntasan korupsi, kolusi, dan
nepotismenepotisme
5.5. Tertib penyelenggaraan negaraTertib penyelenggaraan negara
6.6. Fundamen daya saing globalFundamen daya saing global
((UU No. 17/2007UU No. 17/2007-RPJPN 2005-2025)-RPJPN 2005-2025)

14. BEBERAPA UNDANG-UNDANG
BIDANG BISNIS
ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM
KEBERADAAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG MEWADAHI
PARA PELAKU BISNIS DLM MENJALANKAN AKTIFITASNYA.
UU NO.25 TAHUN 1992 Tentang PERKOPERASIAN
UU No.2 Tahun 1992 Tentang USAHA PERASURANSIAN
UU N0.40 TAHUN 2008 Tentang PERSEROAN TERBATAS
UU No 10 Tahun 1998 Tentang PERBANKAN
UU No. 3 Tahun 2004 Tentang BANK INDONESIA
UU No.16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN (diperbarui UU
No.28 Th 2004)
UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (BADAN USAHA MILIK
NEGARA)
UU. No.21 Tahun 2008 Tentang PERBANKAN SYARIAH

15. ATURAN YANG MEMBERI LANDASAN HUKUM DALAM MENGATUR
PERILAKU PELAKU BISNIS DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS
UU No.3 Tahun 1982 Tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UU No. 5 Tahun 1984 Tentang PERINDUSTRIAN
UU NO. Tahun 1992 Tentang PENERBANGAN
UU.No.8 Tahun 1995 Tentang PASAR MODAL
UU No. 23 Tahun 1997 Tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
UU No. 24 Tahun 1997 Tentang PENYIARAN
UU No.32 Tahun 1997 Tentang PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
UU No. 5 Tahun 1999 Tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT.
UU No.8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU No.24 Tahun 1999 Tentang LALU LINTAS DEVISA DAN SISTEM
NILAI TUKAR
UU No.18 Tahun 1999 Tentang JASA KONSTRUKSI
UU No.9 Tahun 1999 Tentang PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI.
UU No. 36 Tahun 1999 Tentang TELEKOMUNIKASI

16. • UU No.29 Tahun 2000 Tentang PERLINDUNGAN
VARIETAS TANAMAN
UU No. 30 Tahun 2000 Tentang RAHASIA DAGANG
UU No. 31 Tahun 2000 Tentang DESAIN INDUSTRI
UU No.32 Tahun 2000 Tentang DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU.
UU No. 14 Tahun 2001 Tentang PATEN
UU No. 15 tahun 2001 Tentang MEREK
UU No.19 Tahun2002 Tentang HAK CIPTA
UU No. 22 Tahun 2001 Tentang MINYAK DAN GAS
BUMI
UU No.15 Tahun 2002 Tentang TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang KEUANGAN NEGARA
UU No.21 Tahun 2003 Tentang PENGESAHAN
KONVENSI ILO NO.81 MENGENAI PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN DLM INDUSTRI DAN
PERDAGANGAN

17. UU No.19 Tahun 2004 Tentang KEHUTANAN (UU
No.41/1999-Perpu No.1/2004-judicial review di MK
larangan penambangan di hutan lindung tdk dikabulkan)
UU No. 24 Tahun 2004 Tentang LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN
UU No.37 Tahun 2004 Tentang KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(No. 4 Tahun 1998)
UU No. 17 Tahun 2006 Tentang KEPABEANAN
UU No. 25 Tahun 2007 Tentang PENANAMAN
MODAL
UU No. 39 Tahun 2007 Tentang CUKAI
UU NO..19 Tahun 2008 Tentang SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA
UU. No.1 TH 2009 Tentang Penerbangan
UU.No.4 TH 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU.No.5 TH 2009 Tentang Pengesahan United Nations
Convention Againts Transnational Organized Crime
UU.No.9 TH 2009 Tentang BHP

18. ATURAN YANG MENGATUR KEBERADAAN MEKANISME
PENYELESAIAN SENGKETA.
UU No. 5 Tahun 2004 Tentang MAHKAMAH AGUNG
UU No. 4 Tahun 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN
UU No.30 Tahun 1999 Tentang ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
UU No.2 Tahun 2004 Tentang PENYELESAIAN
PERSELISIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
UU No.14 Tahun 2002 Tentang PENGADILAN
PAJAK.
UU NO.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU
No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

19. AGAR HUKUM BISA EFEKTIF
(Lawrence Friedman)
Aturan Harus Dikomunikasikan Kepada
Subyek Yang Diaturnya
Subyek Yang Diatur Mempunyai
Kemampuan Untuk Melaksanakan
Aturan Tersebut
Subyek itu Harus Mempunyai Motivasi
Untuk Melaksanakan aturan itu.

20. ROBERT B SEIDMAN
LAW OF THE NON-TRANSFERABILITY
OF LAW

21. TARIKAN KEATAS HUKUM BISNIS
INDONESIA
WTO (The World Trade Organization)
1 Januari 1995 – UU No.7 Tahun 1994
GATS (General Agreement Trade Services)
TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights)
TRIMs (Trade Related Investment Measures)
Indonesia Harus Menyesuaikan semua
peraturan perundang-undangannya pada
ketentuan2 tersebut

22. Peranan Hk Menunjang Keberhasilan
Pemb. Ekonomi
Materi Hukum Bisnis yang responsif, tegas,
dan predictable
Aparat (eksekutif, legislatif, yudikatif) yg
profesional, impartial dan kredibel.
Budaya Hukum Masyarakat yang kondusif.
Komitmen kuat dari Presiden menjadikan
hukum sbg landasan dan mercusuar
pembangunan ekonomi.
NB:
Adam Smith: Tiga syarat utama menjadikan
negara makmur (Pajak Kondusif; Stabilitas
Keamanan; Hukum yg Kredibel)

23. DELAPAN NILAI MORAL SUATU UU
versi LON FULLER
 Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti,
bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad hoc,
atau tindakan-tindakan yang bersifat arbiter.
 Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak.
 Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut.
 Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia
harus dapat dimengerti oleh rakyat.
 Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak
mungkin.
 Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu
sama lain.
 Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah.
 Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat
hukum dan peraturan-peraturan yang telah diubah.

24. MATA KULIAH HUKUM
EKONOMI
HUKUM DAGANG INTERNASIONAL
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA & ARBITRASE
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONSUMEN
HAKI
HUKUM PERBANKAN
HUKUM PASAR MODAL
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM INVESTASI
HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN
HUKUM KEPAILITAN
HUKUM INVESTASI
KAPITA SELEKTA HUKUM BISNIS
HUKUM PIDANA EKONOMI

25. VISI INDONESIA 2030
MENJADI NEGARA EKONOMI KELIMA DI
DUNIA
Kunci sebuah bangsa mewujudkan :
Butuh Pimpinan yg tegas, berani, berkarakter, dan
mampu member teladan yg bisa mengubah kultur
sebuah bangsa. (Lee Kuan Yew-Singapura; Park
Chung-hee-Korea)
Kultur bangsa harus dirubah menjadi kultur bekerja
keras; kultur disiplin; bersikap hemat; bangga thd
dengan yang dihasilkan sendiri; tdk mudah
menyerah; mau bekerja sama; mau menghormati
orang lain; dan kultur tak mau kalah (Samuel
Huntington)
Kepastian Hukum

26. Daya dukung Pembangunan
Hukum Ekonomi Berkelanjutan
• Pendidikan Hukum
• Reformasi substansi hukum
• Mekanisme penyelesaian sengketa yang
berwibawa dan efisien
• Penegakan etika bisnis
• Menumbuhkan jiwa nasionalis pada
anggota Legislatif
• Komitmen presiden dan wakil presiden

27. adisulistiyono.staff.uns.ac.id