hvhjvjhvjhvjvjh

2. PETUNJUK TEKNIS
PENGAJUAN USULAN KEGIATAN YANG
DIBIAYAI DARI PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH LUAR NEGERI
PETUNJUK UMUM
(BUKU I)
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
JAKARTA 2006

3. Seluruh Buku Petunjuk Teknis Pengajuan
Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (Buku I, II, III,
dan IV) dapat didownload di situs Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional
(www.bappenas.go.id)

4. Kata Pengantar
Dalam rangka mencapai sasaran program pembangunan
nasional seperti yang telah dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009,
masih dibutuhkan sumber pendanaan luar negeri sebagai salah
satu alternatif pembiayaan. Kebutuhan pinjaman luar negeri
tersebut adalah untuk mempercepat pencapaian sasaran
pembangunan nasional dan menutupi defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Untuk meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman/hibah
luar negeri telah dilakukan berbagai penyempurnaan manajemen
pinjaman/hibah luar negeri melalui penyempurnaan peraturan
yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan
pinjaman/hibah luar negeri, antara lain Peraturan Pemerintah
Nomor 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri. Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah
tersebut dan dalam rangka sinkronisasi perencanaan kegiatan
dan perencanaan keuangan dari sumber pinjaman/hibah luar
negeri telah ditetapkan tiga Peraturan Menteri, yaitu (1)
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara
Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan
yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah, dan (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006 tentang Tata Cara
Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya
Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri. Peraturan tersebut di atas
diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam
koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri.
i

5. Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas penyempurnaan
peraturan tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan
perencanaan dan pengusulan kegiatan yang dibiayai
pinjaman/hibah luar negeri, sebagai petunjuk teknis pelaksanaan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 diterbitkan empat buku
Petunjuk Teknis Pengajuan Usulan Kegiatan yang Dibiayai dari
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, yaitu :
(1) Buku I Petunjuk Umum
(2) Buku II Petunjuk Pengisian Dokumen Usulan Kegiatan
(3) Buku III Petunjuk Peningkatan Kesiapan Rencana
Pelaksanaan Kegiatan
(4) Buku IV Petunjuk Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Buku ini merupakan Buku I yang menguraikan secara garis besar
tentang penyempurnaan manajemen pinjaman dan/atau hibah
luar negeri.
Semoga buku ini dapat memberikan gambaran mengenai seluruh
proses perencanaan, pengusulan hingga pemantauan kegiatan
yang dibiayai pinjaman dan /atau hibah luar negeri.
Jakarta, Agustus 2006
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Lukita Dinarsyah Tuwo
ii

6. Daftar Isi
hal
Kata Pengantar.......................................................................................i
Daftar Isi................................................................................................iii
Daftar Istilah.........................................................................................vi
BAB 1 PENDAHULUAN................................................................. 1
1.1. Latar Belakang....................................................................... 1
1.2. Proses Perencanaan dan Dokumen Kegiatan yang
Berkaitan dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri ..................................................................................... 7
1.2.1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri
(RKPLN)................................................................... 10
1.2.2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM).. 13
1.2.3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) ......................... 23
1.2.4. Peningkatan Kesiapan Rencana Kegiatan
Pemda/BUMN........................................................ 25
1.2.5. Daftar Kegiatan ....................................................... 29
1.2.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) ....... 30
iii

7. BAB 2 PENGUSULAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI
PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI..... 33
2.1. Umum................................................................................... 33
2.1.1. Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA).......... 33
2.1.2. Bantuan Proyek (Project Assistance/PA) ............... 34
2.2. Kriteria Pengajuan Usulan Kegiatan................................ 34
2.2.1. Usulan Kegiatan dari Kementerian
Negara/Lembaga.................................................... 35
2.2.2. Usulan Kegiatan dari Pemerintah Daerah .......... 37
2.2.3. Usulan Kegiatan dari Badan Usaha Milik
Negara ...................................................................... 39
2.3. Persyaratan Pengajuan Usulan Kegiatan......................... 40
BAB 3 PENYUSUNAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENGAJUAN USULAN KEGIATAN............................ 43
3.1. Dokumen Persyaratan Umum .......................................... 44
3.1.1. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan................... 44
3.1.2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja......................... 46
3.1.3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan........................ 47
3.1.4. Ringkasan Proyek (Project Digest)......................... 48
3.2. Dokumen Persyaratan Khusus.......................................... 50
3.2.1. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon
Penerima Penerushibahan..................................... 50
3.2.2. Surat Persetujuan Direksi BUMN Calon
Penerima Penerushibahan dan Surat
iv

8. Persetujuan Menteri BUMN untuk BUMN
Calon Penerima Penerushibahan ......................... 50
3.2.3. Surat Persetujuan DPRD Untuk Penerusan
Pinjaman Atas Usulan Pemerintah Daerah......... 51
3.2.4. Surat Persetujuan Menteri Pembinaan BUMN
Untuk Penerusan Pinjaman BUMN ..................... 51
v

9. Daftar Istilah
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional
BUMN : Badan Usaha Milik Negara
DIPK : Daftar Isian Pengusulan Kegiatan
DRPHLN-JM : Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri Jangka Menengah
DRPPHLN : Daftar Rencana Prioritas Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri
FKE : Fasilitas Kredit Ekspor
KAK : Kerangka Acuan Kerja
Meneg PPN : Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional
NPHLN : Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri
NPPLN : Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri
Pemda : Pemerintah Daerah
PHLN : Pemberi Hibah Luar Negeri
PPLN : Pemberi Pinjaman Luar Negeri
RKPLN : Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar
Negeri
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
RPK-PHLN : Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri
vi

10. BAB 1 PENDAHULUANBAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan seperti yang
telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) 2004-2009, masih dibutuhkan pendanaan dari
sumber luar negeri. Sumber pendanaan luar negeri yang diterima
Pemerintah terdiri dari pinjaman dan hibah luar negeri.
Pendanaan luar negeri tersebut digunakan mendukung atau
bahkan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan
pada berbagai bidang prioritas, sebagaimana tertuang dalam
Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN) Pemerintah
2006-2009.
Pinjaman luar negeri Pemerintah dapat berbentuk pinjaman
program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program berupa
pinjaman uang yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai
kegiatan pembangunan, sedangkan pinjaman proyek digunakan
untuk membiayai kegiatan pembangunan yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri
(PPLN). Dalam pembahasan lebih lanjut, yang dimaksud dengan
pinjaman luar negeri disini adalah pinjaman proyek. Sedangkan
1

11. hibah luar negeri dapat berbentuk uang, barang dan jasa yang
dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan
pembangunan sesuai dengan kesepakatan dengan Pemberi
Hibah Luar Negeri (PHLN).
Jenis pinjaman luar
negeri dapat berupa
pinjaman lunak,
fasilitas kredit ekspor,
pinjaman campuran
dan pinjaman
komersial. Secara
umum, sumber
pendanaan luar negeri
dapat berasal dari (1)
bilateral/pemerintah negara lain; (2) lembaga multilateral, dan;
(3) perbankan atau lembaga keuangan internasional, berupa
fasilitas kredit ekspor dan pinjaman komersial.
Kotak 1. Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Pinjaman Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk
devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi
pinjaman luar negeri yang harus dibayar
kembali dengan persyaratan tertentu.
Hibah Luar Negeri adalah setiap
penerimaan negara baik dalam bentuk
devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan,
rupiah, maupun dalam bentuk barang
dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi
hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar
kembali.
Pengelolaan pinjaman luar negeri menjadi salah satu bagian yang
tidak terpisahkan dalam kebijakan pengelolaan ekonomi makro.
Pengadaan pinjaman luar negeri disusun dengan
mempertimbangkan kemampuan Pemerintah untuk membayar
kembali pinjaman tersebut di masa yang akan datang serta
2

12. kemampuan Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah
(Pemda) maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pelaksana
kegiatan dalam penyerapan dana pinjaman.
Sesuai dengan RPJM 2004-2009, kebijakan Pemerintah dalam
pengelolaan pinjaman luar negeri dalam rangka mencapai
kemandirian dalam pendananaan pembangunan adalah
menurunkan porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan
APBN. Sementara itu, kebijakan dalam pemanfaatan hibah luar
negeri terutama untuk mendorong peningkatan kemampuan
sumber daya manusia pada bidang keahlian yang belum dimiliki
Indonesia dengan persyaratan tidak mengikat dan tidak
menimbulkan ketergantungan di masa yang akan datang.
Pendanaan luar negeri sebagai salah satu alternatif sumber
pendanaan pembangunan, perlu dimanfaatkan secara optimal
sehingga dapat meningkatkan kapasitas ekonomi nasional.
Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan pendanaan luar
negeri tersebut, Pemerintah melakukan penyempurnaan
perencanaan, pengusulan dan penilaian kegiatan yang akan
dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, melalui
penyempurnaan berbagai peraturan dan tata cara perencanaan
dan pengadaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri, antara lain
dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun
3

13. 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau
Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri.
Dalam rangka mengoperasionalisasikan pelaksanaan PP Nomor
2 Tahun 2006 tersebut telah disusun 3 (tiga) Peraturan Menteri,
yaitu:
a. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara
Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan
yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006
tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; dan
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2006
tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari
Pemerintah yang Dananya Bersumber dari Pinjaman Luar
Negeri.
Tujuan penyempurnaan peraturan tersebut diatas adalah :
a. Meningkatkan efektifitas pemanfaatan pinjaman/hibah luar
negeri dalam pencapaian sasaran pembangunan.
4

14. b. Meningkatkan transparansi dalam proses perencanaan dan
pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman dan/atau
hibah luar negeri.
c. Meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga
pemerintah dalam merencanakan dan mengelola kegiatan
yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
d. Meningkatkan integrasi dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri ke dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
e. Meningkatkan kemampuan dan peran dari Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN dalam merencanakan
dan menyusun rencana kegiatan yang dibiayai dengan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
f. Meningkatkan rasa kepemilikan (ownership) dari Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN atas kegiatan yang
dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri1.
g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemberi Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri dalam menyusun dan
merencanakan penggunaan dana pinjaman dan/atau hibah.
1
sejalan dengan deklarasi Paris
5

15. Kotak 2. Deklarasi Paris
Deklarasi Paris (2 Maret 2005) tentang efektifitas pemanfaatan
bantuan luar negeri (aid) ditandatangani oleh 91 negara dan 26
lembaga multilateral dan bilateral.
Deklarasi Paris tersebut menyatakan bahwa seluruh penandatangan
deklarasi sepakat akan memberikan komitmen dalam mempercepat
peningkatan efektifitas pemanfaatan bantuan luar negeri melalui
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kemampuan negara-negara penerima bantuan
(partner) dalam menyusun strategi pembangunan nasional dan
kerangka kerja operasional (dalam perencanaan, pembiayaan, dan
penilaian kinerja).
b. Meningkatkan kesesuaian bantuan dengan prioritas, sistem dan
prosedur serta membantu meningkatkan kapasitas negara-negara
penerima bantuan (partner).
c. Meningkatkan akuntabilitas (accountability) kebijakan, strategi, dan
kinerja pemanfaatan bantuan kepada masyarakat dan parlemen di
negara donor dan penerima bantuan.
d. Menghilangkan duplikasi kegiatan dan melakukan rasionalisasi
kegiatan donor agar dana dapat digunakan seefektif mungkin.
e. Melakukan reformasi dan menyederhanakan kebijakan dan
prosedur dari donor untuk meningkatkan kerjasama dan
penyesuaian prioritas, sistem dan prosedur negara-negara
penerima bantuan (partner).
f. Menyusun standar dan ukuran-ukuran atas kinerja dan
akuntabilitas sistem dari negara-negara penerima bantuan (partner)
dalam manajemen keuangan publik, pengadaan barang dan jasa,
perlindungan hukum dan lingkungan hidup, yang sejalan dengan
praktek yang dapat diterima secara luas serta dapat dilaksanakan
dengan mudah.
6

16. 1.2. Proses Perencanaan dan Dokumen Kegiatan yang
Berkaitan dengan Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri
Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri
merupakan bagian dari usaha dalam rangka pencapaian sasaran
RPJM. Sumber daya yang bersumber dari luar negeri, baik
berupa pinjaman maupun hibah diarahkan untuk mencapai
sasaran prioritas yang telah dinyatakan dalam RPJM yang
selanjutnya telah diperinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra)
Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja BUMN yang
menyediakan pelayanan publik. Bidang-bidang prioritas
pembangunan yang pencapaian sasarannya dapat dibiayai
melalui pinjaman luar negeri dijabarkan lebih lanjut dalam
Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN).
Dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan dana yang
bersumber dari luar negeri dan meningkatkan koordinasi antar
lembaga pemerintah maupun dengan pihak Pemberi Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri, dilakukan penyempurnaan proses
perencanaan pemanfaatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
7

17. Proses perencanaaan tersebut dimulai dengan (lihat Gambar 1):
a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri
(RKPLN);
b. Penyusunan Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM) yang berisi rencana
kegiatan sesuai dengan periode RPJM;
c. Penyusunan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) yang berisi daftar kegiatan
prioritas yang telah siap dilaksanakan serta mempunyai
indikasi sumber pendanaan;
d. Penyampaian Daftar Kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai
dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri kepada Menteri
Keuangan dan calon PPLN/PHLN;
e. Penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri
(NPPLN) dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri
(NPHLN) antara Menteri Keuangan dengan calon
PPLN/PHLN;
f. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman
dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN) merupakan bahan
penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan
pemantauan pelaksanaan kegiatan yang disusun berdasarkan
NPPLN/NPHLN yang telah ditandatangani.
8

18. RKPLN
DRPHLN JM
DRPPHLN
Daftar Kegiatan
Naskah Perjanjian PHLN
RPK-PHLN
RPJM Telah ditetapkan oleh Presiden
Disusun oleh Menteri Keuangan dan Meneg PPN
Ditetapkan oleh Presiden
Ditetapkan oleh Meneg PPN
Ditetapkan oleh Meneg PPN
Disampaikan oleh Meneg PPN kepada Menteri
Keuangan
Ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan Pihak
Penyedia PHLN
Disusun oleh Meneg PPN bersama instansi
pelaksana
Gambar 1. Dokumen Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri
Dengan adanya tahapan perencanaan yang dimulai dari
penyusunan dokumen RKPLN hingga penyusunan dokumen
RPK-PHLN, proses penyiapan kegiatan yang akan dibiayai dari
pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dilakukan secara
sistematis dan bertahap mulai dari penyusunan arah kebijakan
pemanfaatan sumber dana luar negeri hingga pengintegrasian
rencana kegiatan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dalam
rangka penyiapan RAPBN. Disamping itu, dengan adanya
penyempurnaan proses perencanaan dan penyusunan dokumen
perencanaan kegiatan tersebut maka proses penyiapan kegiatan
9

19. 10
yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri menjadi
efektif, transparan dan dapat diarahkan untuk menunjang
pencapaian prioritas bidang pembangunan, serta meningkatkan
koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pemberi
pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian,
diharapkan bahwa seluruh tahap perencanaan dan pelaksanaan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri dapat dipantau dan
dievaluasi sehingga dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri
dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Alur perencanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dalam
kerangka kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 2.
1.2.1. Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri (RKPLN)
RKPLN merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana
kebutuhan pinjaman luar negeri, dan arah dan kebijakan
pemanfataan serta prioritas bidang pembangunan yang dibiayai
dengan pinjaman luar negeri (yang disebut juga dengan Strategi
Peminjaman/Borrowing Strategy). Prioritas bidang tersebut
merupakan bagian dari prioritas pembangunan yang tercantum
dalam RPJM. Periode berlakunya RKPLN sama dengan periode
berlakunya RPJM. Penyusunan RKPLN dimaksudkan untuk
meningkatkan kehatian-hatian dalam memanfaatkan pinjaman
luar negeri dan memberikan arah dalam penyusunan rencana

20. 11
DepkeuKementerian PPN/Bappenas K/L/Pemda/BUMN
Usulan
Kegiatan
RKPLN (Borrowing Strategy)
Calon PPLN/PHLN
Lending
Program
Kesesuaian dengan
RKPLN & RPJM
DRPHLN-JM
Sinkronisasi
Kegiatan
Penyusunan
rencana
kegiatan rinci
Indikasi Kemampuan
Keuangan Pemda/BUMN
Permintaan
Informasi
Kemampuan
Keuangan
Pemda/BUMN
Kelayakan
Kesiapan
DRPPHLN
Daftar Kegiatan
Indikasi
Komitmen
Pendanaan
Penetapan Alokasi
NPPHLN
RPKPHLN
Manajemen Risiko
Penyusunan rencana
Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan
Pemda/BUMN
Kegiatan
K/L
Gambar 2. Alur Perencanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri

21. kegiatan. Tujuan penyusunan RKPLN adalah untuk (1)
Pemanfaatan pinjaman luar negeri yang lebih efisien, tepat
sasaran dan memberikan manfaat yang optimal, (2) Menjamin
adanya pengelolaan pinjaman luar negeri pemerintah yang
berkelanjutan dengan meminimalkan resiko pengelolaannya, dan
(3) Memberikan pedoman umum kepada semua
kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pengelolaan
pinjaman luar negeri untuk satu waktu pelaksanaan kerjasama.
RKPLN disusun dengan memperhatikan manajemen pinjaman
yang baik, antara lain sebagai berikut:
a. penentuan jumlah pinjaman (debt targeting),
b. kemampuan membayar kembali (repayment capacity),
c. pengurangan risiko (risk mitigation),
d. kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dengan
memperhatikan ketentuan mengenai pembatasan jumlah
kumulatif pinjaman dan jumlah kumulatif defisit APBN.
Penyusunan RKPLN dilakukan oleh Meneg PPN/Kepala
Bappenas bersama-sama dengan Menteri Keuangan. Dokumen
RKPLN ditetapkan oleh Presiden sebagai acuan bagi seluruh
Kementerian Negara/Lembaga, Pemda maupun BUMN dalam
menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman
luar negeri.
12

22. 1.2.2. Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Jangka Menengah (DRPHLN-JM)
Daftar Rencana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Jangka
Menengah (DRPHLN-JM) adalah dokumen perencanaan yang
berisi informasi rencana kegiatan usulan Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN yang layak dibiayai dari
pinjaman dan/atau hibah luar negeri selama periode RPJM (lima
tahun). Pada dasarnya, pengusulan kegiatan-kegiatan tersebut
dalam DRPHLN-JM untuk mendapat indikasi komitmen
pendanaan dari Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
DRPHLN-JM ditetapkan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas.
Untuk dapat menampung penyempurnaan rencana kegiatan
maupun adanya usulan kegiatan baru yang dianggap layak
untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri,
DRPHLN-JM dapat diperbaharui.
Dalam rangka mengoptimalkan pinjaman dan/atau hibah luar
negeri, pengusulan rencana kegiatan hanya dapat dilakukan oleh
Menteri pada Kementerian Negara, Pimpinan Lembaga, Kepala
Daerah, dan Direksi BUMN (one gate policy). Kebijakan satu pintu
(one gate policy) dalam pengusulan kegiatan tersebut
dimaksudkan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam
pemanfaatan pinjaman dan/atau hibah luar negeri dan agar
13

23. terjadi sinergi antara berbagai kegiatan dalam instansi pengusul
serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya lainnya dari
instansi pengusul.
Atas usulan kegiatan yang telah disampaikan oleh Kementerian
Negara/Lembaga/Pemda/BUMN, Meneg PPN/ Kepala
Bappenas melakukan penilaian usulan kegiatan, meliputi
penilaian administrasi, penilaian teknis, dan penilaian
pendanaan.
a. Penilaian Administrasi
Penilaian administrasi meliputi kelengkapan dokumen
administrasi sebagaimana dipersyaratkan.
b. Penilaian Teknis
Penilaian teknis mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
1) Kesesuaian Usulan Kegiatan Dengan Sasaran Program
RPJM
Kegiatan yang diusulkan harus merupakan bagian dari
pencapaian sasaran prioritas bidang pembangunan yang
tercantum dalam RPJM. Prioritas bidang pembangunan yang
sasarannya akan dibiayai dari pinjaman luar negeri dijelaskan
dalam RKPLN Oleh sebab itu, usulan kegiatan harus
14

24. menggambarkan keterkaitan usulan kegiatan dengan prioritas
bidang pembangunan yang tercantum dalam RKPLN, yang
meliputi:
a. Bidang penanggulangan kemiskinan, dan kesenjangan;
b. Bidang kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
c. Bidang sarana dan prasarana;
d. Bidang revitalisasi pertanian, pedesaan, kelautan, dan
perikanan;
e. Bidang pendidikan dan kesehatan;
f. Bidang hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi
birokrasi;
g. Bidang pertahanan dan keamanan.
2) Kelayakan Teknis
Penilaian yang dilakukan berupa penilaian terhadap hasil
analisis prediksi kebutuhan barang dan jasa yang perlu
disediakan oleh instansi pengusul melalui pelaksanaan
kegiatan yang diusulkan dalam jangka waktu tertentu beserta
skenario dan analisa sensitivitas atas rencana pelaksanaan
kegiatan tersebut. Penilaian juga dilakukan terhadap
efektivitas rencana kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
kegiatan.
15

25. Hal yang dianalisis antara lain adalah penilaian pencapaian
tujuan. Hal ini untuk mengukur kemungkinan pencapaian
tujuan kegiatan berdasarkan aktivitas yang direncanakan.
Penilaian yang dilakukan antara lain berupa penilaian
terhadap bentuk pencapaian tujuan langsung dan tidak
langsung, penilaian tujuan jangka pendek dan jangka panjang
dari kegiatan yang ditetapkan.
3) Kelayakan Ekonomi
Penilaian yang dilakukan berupa penilaian terhadap efisiensi
penggunaan sumber daya (input) dengan manfaat (outcomes)
yang diperoleh dalam pelaksanaan rencana kegiatan,
mencakup aspek sosial, lingkungan dan/atau ekonomi.
Manfaat dari kegiatan yang diusulkan baik berupa manfaat
langsung maupun tidak langsung telah diidentifikasikan dan
dihitung baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Risiko
yang akan muncul pada setiap pelaksanaan suatu kegiatan
harus diidentifikasikan dan diperhitungkan, jenis risiko apa
saja yang akan timbul, cara mengatasi risiko dan siapa yang
paling tepat/mampu untuk menangani risiko tersebut.
16

26. 4) Kelayakan Finansial
Penilaian finansial dilakukan atas usulan kegiatan investasi
yang dapat memberikan penerimaan langsung bagi pengguna
pinjaman. Penilaian terhadap aspek finansial dapat dilakukan
antara lain melalui perhitungan biaya-biaya finansial kegiatan
beserta tahun implementasinya, arus pendanaan (cash flow)
kegiatan, nilai Financial Internal Rate of Return (FIRR) atau
Return on Equity (ROE), perhitungan Cost Recovery, dan
perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR).
5) Kemampuan Pelaksanaan Instansi Pengusul
Kemampuan pelaksanaan instansi pengusul sekurang-
kurangnya dinilai berdasarkan dua hal, yaitu kemampuan
sumber daya manusia dan kemampuan pendanaan.
Kemampuan sumber daya manusia dinilai berdasarkan
ketersediaan staf yang memiliki kemampuan dalam
mengelola kegiatan, kemampuan tentang substansi kegiatan,
baik secara teknis maupun keuangan serta kemampuan dalam
melaksanakan pelelangan paket kegiatan. Kemampuan
pendanaan dinilai berdasarkan kemampuan instansi
pelaksana untuk menyediakan dana pendamping dan
penganggaran pelaksanaan kegiatan. Disamping itu juga
dapat dilihat kemampuan dari pelaksana kegiatan dalam
17

27. menyediakan fasilitas pendukung dan data-data yang
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
6) Penilaian Pendanaan
Penilaian pendanaan dilakukan melalui sinkronisasi yang
mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
a) Keselarasan dengan RKPLN
Kegiatan yang diusulkan harus sesuai dengan prioritas dan
arah kegiatan yang terdapat dalam RKPLN. Kegiatan yang
diusulkan untuk dapat dibiayai dari pinjaman luar negeri
harus masuk dalam jumlah batas maksimum dana
pinjaman luar negeri yang dapat digunakan pada waktu
yang ditetapkan.
b) Ketersebaran Kegiatan Antar Wilayah Yang Dibiayai Dari
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Kegiatan yang diusulkan perlu mempertimbangkan
ketersebaran wilayah/daerah penerima manfaat dari
kegiatan yang diusulkan. Hal tersebut dimaksudkan agar
dapat meningkatkan pemerataan dalam pembangunan
nasional yang pada akhirnya akan meningkatkan
pertumbuhan perekonomian secara lebih merata.
18

28. c) Keterkaitan Dengan Kegiatan Lain Dari Instansi
Pengusul
Kegiatan yang diusulkan sangat mungkin terkait dengan
kegiatan lain dalam instansi pengusul, bila dilihat dari
jenis, tujuan dan sasaran kegiatan. Keterkaitan kegiatan
tersebut dapat terjadi dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan, atau kegiatan yang sedang dilaksanakan,
bahkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Jenis
keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain
dalam instansi pengusul dapat bersifat saling melengkapi,
saling menggantikan atau saling berurutan.
d) Keselarasan Dengan Kegiatan Yang Terkait Secara
Langsung Dari Instansi Lain
Kegiatan yang diusulkan dapat juga terkait dengan
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi lain, baik yang
berasal dari instansi Kementerian Negara/Lembaga
maupun dengan instansi di daerah. Keterkaitan tersebut
harus saling melengkapi dan meningkatkan penerima
manfaat dari kegiatan-kegiatan yang saling terkait tersebut.
19

29. e) Kinerja Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Dibiayai Dari
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Sedang
Berjalan Pada Instansi Pengusul
Kinerja pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman
dan/atau hibah luar negeri yang sedang berjalan
merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian
usulan rencana kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk
menjaga agar rencana kegiatan yang telah disetujui dapat
dilaksanakan sesuai dengan target dan jadual yang telah
disepakati, sehingga menghindari terjadinya kelambatan-
kelambatan dalam penyerapan pinjaman dan/atau hibah
luar negeri.
Penilaian kinerja dari instansi pelaksana dalam
melaksanakan kegiatan dapat dilihat dari (a) kesesuaian
hasil pelaksanaan kegiatan dengan indikator kinerja yang
telah ditentukan pada saat perencanaan kegiatan, (b)
kesesuaian jadual pelaksanaan kegiatan dengan rencana
yang telah ditentukan, (c) jumlah penyerapan dana
dibandingkan dengan rencana penggunaan pinjaman, dan
(d) banyaknya terjadi permasalahan administrasi penarikan
dana dari pemberi pinjaman ke pemerintah (backlog).
20

30. f) Kemampuan Penyediaan Dana Pendamping
Pelaksanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri
membutuhkan dana pendamping berupa penyediaan
sumber daya baik berupa anggaran maupun barang dan
jasa yang harus disediakan oleh instansi pelaksana. Dana
pendamping berasal dari bagian anggaran instansi
pelaksana, bukan merupakan dana tambahan (on top)
dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
pinjaman dan/atau hibah luar negeri. Dengan demikian,
kemampuan instansi pengusul maupun pelaksana dalam
menyediakan dana pendamping merupakan salah satu
penilaian kelayakan. Besarnya dana pendamping
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman
dan/atau hibah luar negeri merupakan kesepakatan antara
pemberi dan penerima pinjaman yang dituangkan dalam
dokumen persiapan kegiatan.
Informasi rencana kegiatan yang terdapat pada DRPHLN-JM
dapat digunakan sebagai:
a. Bahan dalam melakukan koordinasi dalam rangka
menyempurnakan rencana kegiatan yang telah disusun oleh
berbagai institusi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan
tersebut;
21

31. b. Bahan dalam menyusun rencana kerjasama pembangunan
dengan pihak pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri.;
dan
c. Bahan untuk lembaga bilateral, multilateral maupun lembaga-
lembaga internasional lain yang berminat melakukan
kerjasama dengan pemerintah dalam bentuk penyediaan
pinjaman dan/atau hibah.
Dengan adanya informasi rencana kegiatan tersebut, juga akan
memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk
menyampaikan masukan kepada lembaga penanggung jawab
kegiatan guna menyempurnakan rencana kegiatan. Pada
prinsipnya, DRPHLN-JM sebagai dokumen perencanaan
kegiatan yang akan dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar
negeri mengacu kepada RPJM maupun RKPLN. Dengan
demikian, masa berlaku DRPHLN-JM sama dengan masa
berlaku RPJM maupun RKPLN. Dokumen DRPHLN-JM dapat
disempurnakan setiap tahun untuk menampung
penyempurnaan rencana maupun menambah rencana kegiatan
baru yang layak dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
22

32. 1.2.3. Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri (DRPPHLN)
Berdasarkan DRPHLN-JM, Meneg PPN/Kepala Bappenas
melakukan koordinasi dengan calon Pemberi Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri, baik dalam rangka kerjasama bilateral,
multilateral maupun dengan berbagai lembaga keuangan
internasional. Koordinasi ini ditujukan untuk menyusun rencana
kegiatan yang disepakati akan dibiayai oleh calon Pemberi
Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
Rencana kegiatan dalam DRPHLN-JM yang telah disepakati oleh
pemerintah dan calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar
Negeri, selanjutnya akan dilakukan persiapan lebih rinci dalam
rangka memenuhi berbagai kriteria kesiapan pelaksanaaan
(readiness criteria) kegiatan, yang meliputi penyusunan rencana
kegiatan rinci serta penyempurnaan dokumen studi kelayakan
yang memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
Penyusunan rencana kegiatan rinci mencakup uraian jenis
kegiatan yang akan dilaksanakan, lokasi kegiatan, rencana
alokasi anggaran, penentuan satuan kerja, organisasi
pelaksanaan dan jadual pelaksanaan, rencana penyediaan dana
pendamping, dan rencana penyediaan lahan yang dibutuhkan
serta mekanisme pengadaan barang dan jasa.
23

33. Kotak 3. Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria)
a. Telah disusun rencana kegiatan rinci ;
b. Telah disusun indikator kinerja pelaksanaan kegiatan untuk
keperluan monitoring dan evaluasi;
c. Telah ada pernyataan kesediaan dari Pemda/BUMN untuk
menyiapkan dana pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewajiban
Pemda/BUMN yang bersangkutan, termasuk dana pendamping,
sesuai dengan rencana jadual pelaksanaan;
d. Telah dialokasikan dana pendamping untuk tahun pertama
pelaksanaan kegiatan yang disiapkan dalam Rencana Kerja
Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN;
e. Telah ada rencana pengadaan tanah dan/atau pemukiman
kembali, termasuk ketersediaan dana yang diperlukan dalam
Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN;
f. Telah disusun rancangan pembentukan Unit Manajemen Proyek
dan Unit Pelaksana Proyek; dan
g. Telah disusun rencana pengelolaan kegiatan.
Proses peningkatan kesiapan pelaksanaan kegiatan tersebut
dilakukan oleh instansi penanggung jawab kegiatan dengan
koordinasi kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas. Tahap
peningkatan kesiapan merupakan langkah penting untuk
menentukan rencana kepastian pelaksanaan dan pembiayaan,
serta menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan.
Rencana kegiatan yang telah mendapat indikasi pendanaan dari
calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan telah
memenuhi sebagian besar kriteria kesiapan pelaksanaan kegiatan
akan disusun dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (DRPPHLN). DRPPHLN ini memuat usulan
24

34. kegiatan yang akan ditindaklanjuti ke tahap negosiasi dengan
calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.
DRPPHLN ditetapkan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas setiap
tahun.
Untuk menjaga kepastian dalam pelaksanaan kegiatan yang akan
dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, setiap
kegiatan yang telah tercantum dalam DRPPHLN selama 2 (dua)
tahun berturut-turut dan belum mendapat pembiayaan dari
Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, kegiatan
tersebut tidak akan dicantumkan lagi dalam DRPPHLN pada
tahun berikutnya.
1.2.4. Peningkatan Kesiapan Rencana Kegiatan Pemda/BUMN
Khusus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemda
maupun BUMN, baik dalam rangka penerushibahan maupun
penerusan pinjaman luar negeri, perlu dilakukan terlebih dahulu
penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda/BUMN yang
akan melaksanakan kegiatan tersebut. Penilaian indikasi
kemampuan keuangan tersebut dilakukan untuk mendapatkan
indikasi kelayakan Pemda/BUMN tersebut untuk menerima
kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar
negeri.
25

35. Kotak 4. Koordinasi Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan
Pemda dengan Departemen Keuangan
a. Kegiatan Penerushibahan
Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.010/2006 tentang Tata
Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah:
Pasal 10
(2) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan
menyampaikan data keuangan Daerah kepada Kementerian
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebagai
bahan pertimbangan penyusunan DRPPHLN.
(3) Data keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
antara lain meliputi :
a. peta kapasitas fiskal Daerah.
b. Rincian alokasi Hibah yang diterima masing-masing Daerah
untuk 5 (lima) tahun terakhir.
b. Kegiatan Penerusan Pinjaman
Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.010/2006 tentang Tata
Cara Pemberian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Dananya
bersumber dari Pinjaman Luar Negeri:
Pasal 2
(2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan
menyampaikan informasi mengenai indikasi kemampuan
keuangan Daerah kepada Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, sebagai bahan
penyusunan DRPPHLN yang dilakukan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
(3) Indikasi kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi :
a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan
Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran
kembali pinjaman (Debt Service Coverage Ratio/DSCR)
b. Informasi jumlah pinjaman Pemerintah Daerah yang
bersangkutan; dan
c. Kinerja pinjaman Daerah.
26

36. Penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda maupun
BUMN dilakukan melalui koordinasi dengan Departemen
Keuangan untuk melakukan penilaian awal mengenai indikasi
kemampuan keuangan Pemda maupun BUMN dalam memenuhi
persyaratan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Untuk
penilaian indikasi kemampuan keuangan Pemda, Departemen
Keuangan (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 52
dan 53 tahun 2006) menyampaikan data keuangan Daerah
Pengusul kegiatan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas yang
kemudian digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan
dalam penilaian kegiatan yang berkaitan dengan Pemda dalam
rangka penyusunan DRPPHLN.
Untuk pengusulan hibah, data keuangan yang dimaksud antara
lain meliputi:
a. peta kapasitas fiskal daerah, yang menggambarkan
kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui
penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana
pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya
dibatasi untuk pembiayaan tertentu) untuk membiayai tugas
pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan
dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin;
27

37. b. rincian alokasi hibah dari Pemerintah yang diterima daerah
dalam 5 (lima) tahun terakhir.
Untuk pengajuan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan
pinjaman, data keuangan yang dimaksud antara lain meliputi:
a. Indikasi proyeksi perhitungan tentang kemampuan Pemda
dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman
(Debt Service Coverage Ratio/DSCR);
b. Informasi jumlah pinjaman Pemda yang bersangkutan; dan
c. Kinerja pinjaman Daerah.
Setelah DRPPHLN terbit, Kementerian Negara/Lembaga/
Pemda/BUMN yang kegiatannya tercantum dalam DRPPHLN
harus terus mematangkan persiapan rencana pelaksanaan
kegiatan. Rencana pelaksanaan kegiatan tersebut berisi antara
lain pencantuman dan pengalokasian rencana kegiatan beserta
dana pendampingnya dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah atau dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan,
menyiapkan sumber daya manusia calon pengelola kegiatan,
serta menyiapkan rencana dan anggaran pengadaan tanah
dan/atau pemukiman kembali apabila kegiatan tersebut
memerlukan tanah maupun pemukiman kembali.
28

38. Khusus untuk Pemda/BUMN yang usulannya tercantum dalam
DRPPHLN maka Pemda/BUMN tersebut harus mempersiapkan
persyaratan yang diperlukan dalam penyusunan Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman atau Penerusan Hibah Luar
Negeri dengan Departemen Keuangan.
1.2.5. Daftar Kegiatan
Berdasarkan rencana kegiatan yang telah tercantum dalam
DRPPHLN, Meneg PPN/Kepala Bappenas menyampaikan
Daftar Kegiatan kepada Menteri Keuangan dan calon
PPLN/PHLN. Daftar Kegiatan berisi rencana kegiatan
Kementerian Negara/Lembaga/Pemda/BUMN yang telah
tercantum dalam DRPPHLN dan telah memenuhi kriteria
kesiapan pelaksanaan serta telah mendapatkan komitmen
pendanaan dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri.
Daftar Kegiatan tersebut sekurang-kurangnya mencakup jenis
kegiatan, instansi pengusul, instansi pelaksana, rencana alokasi
pinjaman dan/atau hibah, jadual pelaksanaan, rencana sumber
pendanaan luar negeri, dan jenis penerusan pinjaman dan/atau
penerushibahan luar negeri. Daftar Kegiatan ini merupakan
dasar bagi Departemen Keuangan untuk melakukan negosiasi
dengan calon Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
29

39. dan penandatanganan Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri.
1.2.6. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman dan/atau
Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN)
Dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dengan
pelaksanaan kegiatan yang dibiayai pinjaman dan/atau hibah
luar negeri, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Naskah
Perjanjian Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
ditandatangani, Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga,
Kepala Pemerintahan Daerah, Direksi BUMN selaku penanggung
jawab kegiatan harus menyampaikan rencana pelaksanaan
kegiatan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas. Rencana
pelaksanaan kegiatan tersebut berisi antara lain rincian jenis
kegiatan, lokasi, alokasi anggaran, satuan kerja pelaksana
kegiatan, jadual pelaksanaan, kebutuhan dana pendamping, serta
mekanisme pengadaan barang dan jasa dari kegiatan yang
dibiayai pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan yang disampaikan,
Meneg PPN/Kepala Bappenas menyusun Rencana Pelaksanaan
Kegiatan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (RPK-PHLN).
RPK-PHLN tidak hanya berisi informasi rencana pelaksanaan
dari kegiatan-kegiatan yang didanai pinjaman dan hibah luar
30

40. negeri baru tetapi juga menyajikan informasi rencana
pelaksanaan dari seluruh pinjaman dan/atau hibah luar negeri
yang sedang berjalan. Informasi dalam RPK-PHLN dapat
digunakan sebagai:
a. bahan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah dalam
rangka penyiapan RAPBN setiap tahun.
b. acuan dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan.
c. acuan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan
dengan informasi yang tertuang dalam NPPLN/NPHLN.
d. bahan penyusunan Rencana Kerja Kementerian
Negara/Lembaga yang terkait dengan pinjaman luar negeri
bagi instansi pelaksana kegiatan.
Apabila terjadi perubahan rencana pelaksanaan kegiatan,
Menteri pada Kementerian Negara/Lembaga, Kepala Daerah,
dan Direksi BUMN harus menyampaikan usulan perubahan
tersebut kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas. Berdasarkan
usulan perubahan tersebut, Meneg PPN/Kepala Bappenas akan
melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait,
untuk membahas usulan perubahan rencana pelaksanaan
tersebut, termasuk dengan Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah
Luar Negeri.
31

41. Apabila perubahan rencana pelaksanaan kegiatan akan
mengakibatkan perubahan terhadap NPPLN/NPHLN,
Penanggung Jawab Kegiatan (Executing Agency) harus
menyampaikan usulan perubahan NPPLN/NPHLN kepada
Menteri Keuangan dan Meneg PPN/Kepala Bappenas,
dilengkapi dengan penjelasan atas usulan perubahan. Perubahan
Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang mengakibatkan perlunya
dilakukan perubahan NPPLN, antara lain meliputi perubahan
rencana kegiatan, realokasi dana, perpanjangan masa berlaku
perjanjian, dan/atau pembatalan sebagian kegiatan dan/atau
dana.
Meneg PPN/Kepala Bappenas akan melakukan koordinasi
dengan penanggung jawab kegiatan dan pihak terkait untuk
membahas usulan perubahan NPPLN/NPHLN tersebut.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Meneg PPN/Kepala
Bappenas akan menyampaikan rekomendasi perubahan
NPPLN/NPHLN kepada Menteri Keuangan untuk
ditindaklanjuti.
32

42. BAB 2 PENGUSULAN KEGIATAN YANG
DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH LUAR NEGERI
BAB 2
PENGUSULAN KEGIATAN YANG
DIBIAYAI PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH LUAR NEGERI
2.1. Umum
DRPHLN-JM berisi rencana kegiatan Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN yang layak dibiayai dari
pinjaman maupun hibah dari luar negeri. Secara umum, rencana
kegiatan yang tercantum dalam DRPHLN-JM dibagi menjadi 2
jenis kegiatan, yaitu rencana kegiatan yang berbentuk Bantuan
Teknik (Technical Assistance/TA) dan Bantuan Proyek (Project
Assistance/PA). Sejak awal perencanaan kegiatan, instansi
pengusul suatu kegiatan sudah harus mengidentifikasi jenis
usulan kegiatan, apakah bentuk usulan kegiatan tersebut
merupakan bantuan proyek atau bantuan teknis.
Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA)2.1.1.
Bantuan Teknik (TA) adalah suatu rencana kegiatan yang
menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas/kemampuan sumber daya manusia dan
sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga
33

43. ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian, maupun lokakarya
atau seminar.
Pembiayaan kegiatan Bantuan Teknik seoptimal mungkin
menggunakan dana hibah luar negeri. Pemanfaatan pinjaman
luar negeri untuk kegiatan Bantuan Teknik hanya digunakan
untuk membiayai kegiatan pengadaan keahlian yang belum
tersedia atau tidak cukup tersedia di Indonesia.
Bantuan Proyek (Project Assistance/PA)2.1.2.
Secara umum Bantuan Proyek adalah suatu kegiatan
pembangunan yang memanfaatkan berbagai sumber daya luar
negeri dengan kegiatan utama meningkatkan aset fisik instansi
pengusul atau masyarakat. Pemanfaatan pinjaman luar negeri
seoptimal mungkin digunakan untuk membiayai kegiatan yang
akan menambah aset fisik.
2.2. Kriteria Pengajuan Usulan Kegiatan
Instansi yang dapat mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai
melalui pinjaman atau hibah luar negeri adalah Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN. Agar suatu kegiatan
yang diusulkan layak untuk mendapatkan pinjaman dan/atau
hibah luar negeri, kegiatan tersebut harus memenuhi kriteria
34

44. yang telah ditentukan dalam Peraturan Meneg PPN/Kepala
Bappenas Nomor: PER.005/M.PPN/06/2006, yaitu kriteria
umum dan kriteria khusus.
Kriteria umum harus dipenuhi oleh seluruh usulan kegiatan
yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, yaitu:
a. Kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran RPJM;
b. Kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang
merupakan prioritas Pembangunan Nasional;
c. Kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan
pelaksanaan;
d. Kegiatan yang secara teknis dan pembiayaan lebih efisien
untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
dan
e. Hasil kegiatan dapat dioperasikan oleh sumber daya dalam
negeri dan dapat diperluas untuk kegiatan lainnya.
Disamping kriteria umum tersebut, terdapat kriteria khusus yang
berlaku secara spesifik untuk jenis usulan Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda maupun BUMN.
2.2.1. Usulan Kegiatan dari Kementerian Negara/Lembaga
a. Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga yang akan dilaksanakan oleh Kementerian
35

45. Negara /Lembaga sendiri, harus memenuhi kriteria umum
dan kegiatan harus merupakan upaya dalam rangka
pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Kementerian
Negara/Lembaga (kriteria khusus).
b. Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga untuk diterushibahkan kepada Pemda,
harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu:
1) kegiatan yang diusulkan merupakan urusan Pemda yang
diprioritaskan untuk Pemda yang memiliki kapasitas fiskal
rendah;
2) kegiatan memberi manfaat langsung bagi masyarakat suatu
Pemda dan/atau masyarakat pada Pemda lain;
3) untuk kegiatan yang hanya memberikan manfaat langsung
bagi masyarakat di daerah penerima penerushibahan,
Pemda harus ikut menanggung sebagian biaya pelaksanaan
kegiatan;
4) kegiatan pendukung merupakan kewajiban Pemda; dan
5) kegiatan yang diusulkan merupakan bidang tugas
Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
c. Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga untuk diterushibahkan kepada BUMN,
harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu:
36

46. 1) kegiatan digunakan untuk memperluas dan meningkatkan
pelayanan yang disediakan BUMN;
2) BUMN tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk
melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran
program prioritas bidang dalam RKPLN. Indikator
kemampuan BUMN dinilai berdasarkan laporan keuangan
BUMN; dan
3) kegiatan yang diusulkan merupakan bidang tugas
Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
2.2.2. Usulan Kegiatan dari Pemerintah Daerah
Pemda (Propinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengajukan :
a. Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerusan
pinjaman luar negeri kepada Pemda yang bersangkutan.
Inisiatif penyusunan rencana kegiatan tersebut dapat disusun
oleh Pemda yang bersangkutan atau dapat pula diinisiasi oleh
Kementerian Negara/Lembaga yang membidangi rencana
kegiatan tersebut. Namun pengusulan rencana kegiatan
penerusan pinjaman hanya dapat dilakukan oleh Pemda yang
akan melaksanakan rencana kegiatan penerusan pinjaman
tersebut.
b. Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui penerushibahan,
hanya untuk kegiatan yang direncanakan akan dibiayai
melalui hibah luar negeri.
37

47. a. Kriteria kegiatan yang diusulkan oleh Pemda yang akan
diteruspinjamkan, harus memenuhi kriteria umum dan
kriteria khusus, yaitu:
1) kegiatan investasi untuk prasarana dan/atau sarana yang
menghasilkan penerimaan pada APBD Pemda yang
diperoleh dari pungutan atas penggunaan prasarana
dan/atau sarana tersebut;
2) kegiatan merupakan urusan Pemda;
3) kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program yang
merupakan prioritas Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan sejalan dengan program RPJM.
4) kegiatan memberikan manfaat langsung bagi pelayanan
masyarakat daerah setempat; dan
5) Pemda mempunyai kemampuan fiskal untuk memenuhi
kewajiban pembayaran kembali pinjaman.
Kementerian Negara/Lembaga dapat menginisiasi kegiatan
penerusan pinjaman yang akan diusulkan oleh Pemda.
Kegiatan penerusan pinjaman yang diinisiasi Kementerian
Negara/Lembaga, disamping memenuhi kriteria tersebut di
atas, juga harus memenuhi kriteria (a) kegiatan dilaksanakan
oleh lebih dari satu Pemda dan (b) kegiatan dalam bidang
tugas Kementerian Negara/Lembaga pengusul.
38

48. b. Kriteria kegiatan yang diusulkan oleh Pemda untuk yang akan
diterushibahkan, harus memenuhi kriteria umum dan kriteria
khusus, yaitu:
1) kegiatan untuk menunjang peningkatan fungsi
pemerintahan;
2) kegiatan untuk memberikan layanan dasar umum; dan
3) kegiatan untuk pemberdayaan aparatur Pemda.
2.2.3. Usulan Kegiatan dari Badan Usaha Milik Negara
BUMN yang menyediakan barang/jasa yang sesuai dengan
prioritas bidang yang dicantumkan dalam RPJM maupun
RKPLN dapat mengusulkan rencana kegiatan yang akan dibiayai
melalui pinjaman luar negeri sebagai penerusan pinjaman.
Kriteria untuk kegiatan yang diusulkan oleh BUMN melalui
pemerintah yang dijadikan kegiatan yang diteruspinjamkan,
harus memenuhi kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu:
a. kegiatan investasi untuk memperluas dan meningkatkan
pelayanan serta meningkatkan penerimaan BUMN; dan
b. BUMN mempunyai proyeksi kemampuan keuangan untuk
memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman, yang
dinilai berdasarkan laporan keuangan BUMN.
39

49. 2.3. Persyaratan Pengajuan Usulan Kegiatan
Kegiatan yang akan diusulkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga, Pemda, dan BUMN harus memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut terdiri
dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan
umum adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap
pengusul kegiatan, sedangkan persyaratan khusus adalah
persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul kegiatan, yang
disesuaikan dengan instansi pengusul dan jenis penerusan
pinjaman atau penerushibahan.
Persyaratan Umum terdiri dari:
a. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK)
b. Studi Kelayakan Kegiatan
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Persyaratan Khusus adalah sebagai berikut:
a. Usulan dari Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka
penerushibahan kepada:
1) Pemda,
Melampirkan Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon
Penerima Penerushibahan. Hal ini dimaksudkan agar
rencana kegiatan yang disusun oleh Kementerian
40

50. Negara/Lembaga dan akan dilaksanakan oleh Pemda
telah dikoordinasikan serta seluruh syarat pelaksanaaan
kegiatan yang direncanakan telah disetujui oleh Pemda
calon pelaksana kegiatan;
2) BUMN
Melampirkan Surat Persetujuan Direksi BUMN dan Surat
Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang
Pembinaan BUMN. Hal ini dimaksudkan agar rencana
kegiatan yang disusun oleh Kementerian
Negara/Lembaga yang akan dilaksanakan oleh BUMN
telah dikoordinasikan serta seluruh syarat pelaksanaaan
kegiatan yang direncanakan telah disetujui oleh BUMN
calon pelaksana kegiatan maupun Menteri yang
bertanggung jawab di bidang pembinaan BUMN.
b. Usulan dari Pemerintah Daerah untuk penerusan pinjaman
Melampirkan Surat Persetujuan DPRD Calon Penerima
Penerusan Pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kehati-hatian Pemda dalam menyusun rencana
kegiatan yang membawa dampak beban keuangan di masa
yang akan datang, yaitu berupa pengembalian pokok dan
bunga pinjaman.
41

51. c. Usulan dari BUMN untuk penerusan pinjaman
Melampirkan Surat Persetujuan Menteri yang Bertanggung
Jawab di Bidang Pembinaan BUMN. Hal ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kehati-hatian BUMN dalam menyusun
rencana kegiatan yang membawa dampak beban keuangan di
masa yang akan datang, yaitu berupa pengembalian pokok
dan bunga pinjaman.
42

52. BAB 3 PENYUSUNAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN
USULAN KEGIATAN
BAB 3
PENYUSUNAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENGAJUAN USULAN
KEGIATAN
Pengajuan usulan kepada Meneg PPN/Kepala Bappenas
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh
Menteri untuk kegiatan Kementerian Negara, Pimpinan Lembaga
untuk kegiatan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk
kegiatan Pemda, dan Direksi untuk kegiatan BUMN, serta
dilengkapi dokumen persyaratan umum pengusulan kegiatan.
Disamping itu perlu dilampirkan persyaratan khusus berupa :
a. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima
Penerushibahan untuk usulan penerushibahan oleh
Kementerian/Lembaga.
b. Surat Persetujuan DPRD untuk usulan penerusan pinjaman
oleh Pemda.
c. Surat Persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di
bidang BUMN untuk usulan penerusan pinjaman oleh BUMN.
43

53. 3.1. Dokumen Persyaratan Umum
Persyaratan umum pengusulan kegiatan yang dibiayai melalui
pinjaman dan/atau hibah luar negeri adalah Dokumen Studi
Kelayakan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Daftar Isian
Pengusulan Kegiatan. Selain dari ketiga persyaratan umum
tersebut, untuk memudahkan penilaian usulan kegiatan, instansi
pengusul menyusun ringkasan informasi mengenai usulan
rencana kegiatan yang diajukan dalam Lembar Ringkasan
Kegiatan, yang disusun berdasarkan informasi dari ketiga
dokumen persyaratan umum.
3.1.1. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan
Studi Kelayakan Kegiatan adalah suatu rangkaian penelitian
yang dilakukan dengan kriteria dan metoda tertentu dengan
tujuan untuk mendapatkan gambaran penilaian atas usulan
kegiatan. Studi Kelayakan Kegiatan dapat berbeda antara satu
kegiatan dengan kegiatan lainnya dilihat dari bentuk dan
kedalaman penelitian yang dilakukan sesuai dengan tingkat
kerumitan dan risiko yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan
suatu kegiatan. Semakin besar dan kompleks suatu kegiatan,
umumnya akan memerlukan Studi Kelayakan Kegiatan yang
lebih luas dan mendalam.
44

54. Dalam pelaksanaan studi kelayakan, manfaat dan risiko dari
kegiatan yang akan diusulkan diperhitungkan dengan rinci.
Manfaat langsung maupun tidak langsung akan diidentifikasi
dan dihitung secara kualitatif dan kuantitatif. Risiko yang
mungkin terjadi akibat pelaksanaan kegiatan harus diidentifikasi
dan diperhitungkan, termasuk langkah-langkah antisipasi yang
dapat dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut.
Analisis kelayakan kegiatan dilihat dari berbagai aspek yang
terkait dengan instansi pengusul, penerima manfaat, maupun
lingkungan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Secara
garis besar aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan menjadi
tiga bagian besar, yaitu: kelayakan teknis, kelayakan ekonomi,
dan kelayakan finansial. Berdasarkan hasil analisis kelayakan
dari ketiga aspek tersebut, diperoleh gambaran mengenai
kelayakan suatu kegiatan untuk dilaksanakan dan dibiayai
dengan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
Hasil suatu Studi Kelayakan Kegiatan yang telah dilakukan,
umumnya berlaku untuk kurun waktu tertentu. Hal tersebut
dimaksudkan agar asumsi-asumsi dan prediksi kondisi yang
digunakan pada saat melakukan Studi Kelayakan Kegiatan
masih relevan dengan kondisi pada saat kegiatan tersebut akan
dilaksanakan.
45

55. Suatu kegiatan dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan
apabila manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut lebih besar
daripada dampak negatif (risiko) yang ditimbulkan, serta
terdapat cara untuk mengatasi risiko tersebut. Bila dipandang
perlu untuk mengetahui lebih rinci atas manfaat dan dampak
negatif yang akan terjadi pada kegiatan yang diusulkan, serta
cara mengatasi risiko tersebut, dapat dilakukan pendalaman
Studi Kelayakan Kegiatan pada tahap Peningkatan Kesiapan
Kegiatan.
3.1.2. Dokumen Kerangka Acuan Kerja
Kerangka Acuan Kerja (KAK) disusun setelah melakukan Studi
Kelayakan Kegiatan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan
rancangan pelaksanaan usulan kegiatan. Rancangan tersebut
menjelaskan bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan dan
ketentuan apa saja yang harus dipenuhi oleh pelaksana kegiatan,
agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan pada
studi kelayakan.
Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen yang berisi ketentuan-
ketentuan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan, termasuk
gambaran mengenai informasi bentuk kegiatan yang akan
dikerjakan. Kerangka Acuan Kerja harus dibuat secara rinci dan
46

56. jelas untuk menghindari/mengurangi permasalahan yang akan
muncul akibat kesalahan dalam memahami Kerangka Acuan
Kerja tersebut.
3.1.3. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan
Berdasarkan dokumen Studi Kelayakan Kegiatan dan Kerangka
Acuan Kerja yang telah disiapkan, selanjutnya dapat disusun
Daftar Isian Pengusulan Kegiatan (DIPK). Penyusunan DIPK
tersebut dilaksanakan untuk mempermudah para pengambil
keputusan dalam menilai kelayakan suatu kegiatan yang akan
dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
DIPK adalah daftar isian yang telah ditentukan formatnya,
sehingga pengusul kegiatan dapat mudah menyajikan informasi
penting yang akan disampaikan. DIPK dikelompokkan menjadi 4
(empat) bagian besar, yaitu: 1) Umum, 2) Kegiatan, 3)
Pembiayaan , dan 4) Dokumen Persyaratan Pengusulan Kegiatan.
DIPK merupakan salah satu persyaratan umum yang harus
dipenuhi oleh pengusul kegiatan. Untuk mengurangi
pengulangan korespondensi yang tidak perlu antara pihak
pengusul kegiatan dan Kantor Meneg PPN/Bappenas, DIPK
harus diisi dengan data yang mutakhir dan akurat.
47

57. Ringkasan Proyek (Project Digest)3.1.4.
Agar setiap kegiatan yang diusulkan dapat ditawarkan kepada
calon pemberi pinjaman/hibah luar negeri, perlu disusun
Ringkasan Kegiatan (Project Digest) yang berisi informasi penting
yang dapat memberikan gambaran umum mengenai rencana
kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari dana pinjaman
dan/atau hibah luar negeri. Ringkasan proyek berisi data dan
informasi yang disusun dalam bentuk format lembar sederhana
yang diisi dengan bahasa Inggris.
Kumpulan Ringkasan Kegiatan ini akan disusun menjadi sebuah
dokumen yang disebut Daftar Rencana Pinjaman Hibah Luar
Negeri Jangka Menengah (DRPHLN-JM). DRPHLN JM
merupakan dokumen yang akan disampaikan kepada calon
Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dan para pihak
terkait untuk digunakan sebagai dasar dalam membahas
persiapan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
48

58. Gambar 3. Lembar Ringkasan Kegiatan dalam DRPHLN JM
49

59. 3.2. Dokumen Persyaratan Khusus
Dokumen yang termasuk dalam Persyaratan Khusus adalah
sebagai berikut:
3.2.1. Surat Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima
Penerushibahan
Penerushibahan kepada Pemda akan mengakibatkan tanggung
jawab pelaksanaan kegiatan kepada Pemda tersebut. Oleh sebab
itu diperlukan persetujuan dari Pemda sebagai suatu syarat yang
harus dipenuhi dalam pengusulan rencana kegiatan yang akan
diterushibahkan oleh Kementerian Negara/Lembaga kepada
Pemda. Syarat tersebut dinyatakan dalam bentuk Surat
Persetujuan Pemerintah Daerah Calon Penerima Penerushibahan
untuk bersedia melaksanakan kegiatan yang diusulkan serta
memenuhi berbagai persyaratan dalam pelaksanaan kegiatan.
3.2.2. Surat Persetujuan Direksi BUMN Calon Penerima
Penerushibahan dan Surat Persetujuan Menteri BUMN
untuk BUMN Calon Penerima Penerushibahan
Penerushibahan kepada BUMN akan mengakibatkan tanggung
jawab pelaksanaan kegiatan kepada Direksi BUMN dan
menambah aset BUMN tersebut. Oleh sebab itu diperlukan
persetujuan Direksi BUMN dan Menteri yang bertanggung jawab
dalam pembinaan BUMN sebagai suatu syarat. Dengan
50

60. demikian, syarat yang harus dipenuhi dalam pengusulan rencana
kegiatan yang akan diterushibahkan oleh Kementerian
Negara/Lembaga kepada BUMN, adalah persetujuan Direksi
BUMN yang akan menerima penerushibahan untuk
melaksanakan kegiatan yang direncanakan dan persetujuan
menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan BUMN.
Persetujuan tersebut dicantumkan dalam bentuk Surat
Persetujuan Direksi BUMN dan Surat Persetujuan Menteri yang
Bertanggung Jawab di Bidang Pembinaan BUMN.
3.2.3. Surat Persetujuan DPRD Untuk Penerusan Pinjaman
Atas Usulan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri
sebagai penerusan pinjaman bagi Pemda mempunyai dampak
keuangan pada APBD di masa yang akan datang berupa
pengembalian pokok dan bunga pinjaman luar negeri.
Memperhatikan hal tersebut, maka rencana pelaksanaan
pinjaman harus mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa Surat
Persetujuan DPRD yang bersangkutan.
3.2.4. Surat Persetujuan Menteri Pembinaan BUMN Untuk
Penerusan Pinjaman BUMN
Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri
sebagai penerusan pinjaman bagi BUMN mempunyai dampak
51

61. keuangan di masa yang akan datang berupa pengembalian
pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Memperhatikan hal
tersebut maka rencana pelaksanaan pinjaman harus mendapat
rekomendasi dari Menteri yang membina BUMN, berupa Surat
Persetujuan Menteri yang Bertanggung Jawab di Bidang
Pembinaan BUMN.
52