Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang cuti bagi PNS yang terdiri dari 6 jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat, lamanya cuti, dan prosedur permohonannya.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang tata cara pemberian cuti bagi pegawai negeri sipil. Peraturan ini mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan cuti, jenis-jenis cuti, dan tata cara permintaan serta pemberian cuti tahunan bagi PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang cuti bagi PNS yang terdiri dari 6 jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara. Setiap jenis cuti memiliki ketentuan tersendiri mengenai syarat, lamanya cuti, dan prosedur permohonannya.
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILI...Yudhi Aldriand
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perubahan ini terkait dengan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri Dalam Negeri.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Keputusan Menteri Sekretaris Negara membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa Ketua Bidang untuk mengoordinasikan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan uraian tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen kepegawaian PNS, meliputi pengarsipan, validasi, pencatatan, dan verifikasi berbagai jenis dokumen seperti surat keputusan, cuti, hukuman, pensiun, dan lainnya.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara. Pedoman ini memberikan ketentuan dan tata cara terkait pengaturan rumah negara mulai dari pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, hingga pengalihan hak atas rumah negara.
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan. Peraturan ini mengubah Lampiran II PP No. 7/1977 tentang gaji PNS dengan menaikkan besaran gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait pengaturan masa berlaku paspor, penerbitan paspor, pengadaan blangko paspor, pemberian visa tinggal terbatas, dan persyaratan permohonan izin tinggal terbatas.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang berbagai jenis cuti yang dapat diambil oleh Pegawai Negeri Sipil, termasuk cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Peraturan ini menjelaskan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan setiap jenis cuti tersebut.
Keputusan Menteri Sekretaris Negara membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2021 yang terdiri dari Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan beberapa Ketua Bidang untuk mengoordinasikan pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, ketentuan umum perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas yaitu perjalanan dinas jabatan dan pindah, serta ketentuan perjalanan dinas jabatan seperti izin dan surat tugas yang dibutuhkan.
Dokumen tersebut berisi daftar kode dan uraian tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dokumen kepegawaian PNS, meliputi pengarsipan, validasi, pencatatan, dan verifikasi berbagai jenis dokumen seperti surat keputusan, cuti, hukuman, pensiun, dan lainnya.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah daerah, yang mencakup hibah kepada pemerintah daerah dan hibah dari pemerintah daerah. Hibah daerah dapat berupa uang, barang, atau jasa dan sumbernya dapat berasal dari pemerintah pusat, luar negeri, atau pihak lain. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan hibah daerah.
Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada DaerahPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang hibah kepada daerah, mencakup sumber hibah dari dalam dan luar negeri, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan hibah. Hibah dimaksudkan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur daerah.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang pedoman teknis pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, dan pengalihan hak atas rumah negara. Pedoman ini memberikan ketentuan dan tata cara terkait pengaturan rumah negara mulai dari pengadaan, pendaftaran, penetapan status, penghunian, pengalihan status, hingga pengalihan hak atas rumah negara.
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Peraturan Pemerintah ini mengatur kenaikan gaji pokok PNS guna meningkatkan kesejahteraan. Peraturan ini mengubah Lampiran II PP No. 7/1977 tentang gaji PNS dengan menaikkan besaran gaji pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Pmk 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinasrazitakhalyla
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, jenis, dan prosedur perjalanan dinas seperti perjalanan dinas jabatan dan pindah serta penerbitan surat tugas dan surat perjalanan dinas.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terkait pengaturan masa berlaku paspor, penerbitan paspor, pengadaan blangko paspor, pemberian visa tinggal terbatas, dan persyaratan permohonan izin tinggal terbatas.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG...temanna #LABEDDU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip, jenis perjalanan dinas (jabatan dan pindah), dan tata cara pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
Peraturan Pemerintah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terutama mengenai syarat pelamar, pengangkatan calon PNS, masa kerja yang dihitung untuk penetapan gaji, dan pemberhentian calon PNS. Perubahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang profesional dan bertanggung jawab.
Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap yang dibebankan pada anggaran negara. Peraturan ini mengatur prinsip, ruang lingkup, jenis perjalanan dinas, persyaratan surat tugas dan surat perjalanan dinas, serta ketentuan biaya perjalanan dinas.
Dokumen tersebut membahas prosedur penanganan administrasi pemberhentian PNS Sekretariat Negara dengan hak pensiun, meliputi pemberhentian atas permintaan sendiri (pensiun dini), karena mencapai batas usia pensiun, dan karena alasan lain seperti sakit atau adanya penyederhanaan organisasi. Terdapat persyaratan dan prosedur pengajuan serta penyiapan berkas yang harus dipenuhi.
Dokumen tersebut merupakan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Peraturan ini mengatur tentang prinsip, ruang lingkup, dan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri secara lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
Peraturan Pemerintah ini mengubah definisi Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah, serta jabatan-jabatan terkait untuk mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil secara lebih terintegrasi.
Pemendagri nomor 77 tahun 2007 tentang pemberian cuti alasan penting keluar negeri
1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 77 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERIAN IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memperlancar pemberian izin
cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi pegawai negeri sipil di
lingkungan Departemen Dalam Negeri perlu dilakukan pengaturan secara
terkoordinasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Izin
Cuti Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57,
TamrJahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2001 tentang
Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003 tentang
Pemberian Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN IZIN CUTI
KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Izin cuti Keluar Negeri adalah keadaan untuk tidak melaksanakan tugas kedinasan karena
ke luar negeri yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu
tertentu.
2. Alasan penting adalah alasan untuk melaksanakan kewajiban agama, berobat dan
keperluan keluarga lainnya.
3. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Dalam Negeri yang
bekerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. 4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan izin cuti ke luar
negeri.
Pasal 2
(1) Menteri Dalam Negeri memberikan izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi
Pegawai Negeri Sipil Pembina Golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Golongan Ruang IV/e.
(2) Pejabat eselon I di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke luar
negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Penata Muda Golongan ruang Ill/a
sampai dengan Penata Tingkat I Golongan ruang Ill/d.
(3) Pejabat eselon II di lingkungan komponen masing-masing memberikan izin cuti ke Luar
Negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan
ruang ll/d kebawah.
Pasal 3
(1) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri
Sipil untuk melaksanakan kewajiban agama meliputi:
a. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta Ibadah Haji yang dilakukan oleh penyelengara
Haji/Umroh bagi agama Islam;
b. Bukti surat pendaftaran sebagai peserta perjalanan ibadah keagamaan oleh
penyelenggara ibadah keagamaan diluar agama Islam; dan
c. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
(2) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri
Sipil untuk berobat meliputi:
a. Bukti surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil harus
melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri;
b. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan.
(3) Persyaratan pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri
Sipil untuk keperluan keluarga meliputi:
a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga
Pegawai Negeri Sipil dalam perawatan; dan
b. Bukti surat undangan resmi dari pimpinan Perguruan Tinggi yang menyatakan kepada
Pegawai Negeri Sipil atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri;
c. Bukti surat undangan pernikahan anak Pegawai Negeri Sipil di luar negeri;
d. Bukti surat lain yang dapat mendukung pelaksanaan cuti keluar negeri dengan alasan
penting; dan
e. Bukti surat Pernyataan perjalanan ke luar negeri ditanggung Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan.
Pasal 4
Tata cara pemberian izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil
meliputi:
a. Pegawai Negeri Sipil Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Utama
Golongan Ruang IV/e mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri dengan alasan
penting kepada Menteri Dalam Negeri;
b. Pegawai Negeri Sipil Penata Muda golongan ruang Ill/a sampai dengan Penata Tingkat I
Golongan Ruang Ill/d mengajukan permohonan izin cuti keluar negeri kepada pejabat
eselon I di Lingkungan Komponen masing-masing;
c. Pegawai Negeri Sipil Pengatur Tingkat I golongan ruang ll/d kebawah mengajukan
permohonan izin cuti Keluar negeri kepada pejabat eselon II di Lingkungan Komponen
masing-masing;
d. Permohonan izin cuti keluar negeri tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon I dan pejabat eselon II selambat-
3. lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal keberangkatan Pegawai Negeri Sipil ke
luar negeri.
Pasal 5
Apabila permohonan izin cuti ke luar negeri tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, Menteri Dalam Negeri, pejabat eselon I dan eselon II memberitahukan
penolakan usul Pegawai Negeri Sipil secara tertulis.
Pasal 6
Format surat Izin cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran
Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2007
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd
H. MARDIYANTO
4. LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 77 TAHUN 2007
TANGGAL : 19 Desember 2007
FORMAT PEMBERIAN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
A. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Menteri Dalam
Negeri
SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
NOMOR
Menunjuk surat ...................... Nomor ................. Tanggal .. ...................... perihal
tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada :
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Selama ................... terhitung mulai tanggal ............ sampai dengan ................. dalam
rangka ................... dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada
atasan langsung.
b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.
Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....................
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
NAMA JELAS
Tembusan :
1. ...........................
2. dan seterusnya.
5. B. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di
lingkungan komponen masing-masing
SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
NOMOR
Menunjuk surat ....................... Nomor...................Tanggal..................... perihal
tersebut diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Selama .................... terhitung mulai tanggal............. sampai dengan .……..... dalam
rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan lepada
atasan langsung.
b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.
Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.............................
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
NAMA JABATAN ESELON I
NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tembusan :
1. ..........................
2. dan seterusnya.
6. C. Pemberian Surat Cuti Ke Luar Negeri dengan Alasan Penting oleh Pejabat eselon I di
lingkungan komponen masing-masing
SURAT IZIN CUTI KE LUAR NEGERI DENGAN ALASAN PENTING
NOMOR
Menunjuk surat........................ Nomor................... Tanggal..................... perihal tersebut
diatas, diberikan surat izin cuti ke luar negeri dengan alasan penting kepada
Nama :
Jabatan :
Instansi :
Selama .................... terhitung mulai tanggal............. sampai dengan .…....... dalam
rangka .................... dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sebelum menjalankan izin cuti alasan penting agar menyerahkan pekerjaan kepada
atasan langsung.
b. Setelah selesai menjalankan izin cuti alasan penting segera aktif kembali dalam tugas.
Surat izin cuti alasan penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...............
a.n. MENTERI DALAM NEGERI
NAMA JABATAN ESELON I
u.b.
NAMA JABATAN ESELON II
NAMA JELAS
Pangkat
NIP
Tembusan :
1. ……………….
2. dan seterusnya.
MENTERI DALAM NEGERI,
Ttd
H. MARDIYANTO