Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikrorisaraihan
Dokumen tersebut membahas peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan mikro serta memberikan izin usaha kepada lembaga-lembaga baru. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perizinan dan pengukuhan lembaga keuangan mikro oleh OJK."
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK No 37 tentang equity crowdfunding atau urun dana di Indonesia
https://digitalis.id/blog/regulasi-ojk-tentang-crowdfunding-indonesia/
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Sosialisasi OJK - Lembaga Keuangan Mikrorisaraihan
Dokumen tersebut membahas peran OJK dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia. OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan mikro serta memberikan izin usaha kepada lembaga-lembaga baru. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses perizinan dan pengukuhan lembaga keuangan mikro oleh OJK."
Peraturan OJK No 37 - Equity Crowdfunding / Urun Dana di IndonesiaRein Mahatma
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan / OJK No 37 tentang equity crowdfunding atau urun dana di Indonesia
https://digitalis.id/blog/regulasi-ojk-tentang-crowdfunding-indonesia/
1. Kasus Bank Century bermula dari kegagalan bank memenuhi kewajiban kliring di Bank Indonesia pada November 2008.
2. Bank Indonesia mengambil alih Bank Century dan menyerahkannya kepada LPS pada November 2008 untuk menjamin nasabah.
3. Dokumen ini membahas pandangan hukum terhadap kasus Bank Century dan ketentuan yang dapat diterapkan terhadap mantan direktur utama bank.
Undang-undang ini mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah serta ketentuan perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan bank syariah di
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 didirikan pada tahun 1912 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional pertama di Indonesia. Perusahaan ini menyelenggarakan layanan asuransi jiwa dan menghimpun dana masyarakat untuk mendukung kesejahteraan anggota. Sistem yang berjalan mencakup proses penawaran, pengisian aplikasi, penerbitan polis, pembayaran premi, pengajuan klaim, dan pencatatan pendapatan
12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asur...Novi Siti
Modul ini membahas aspek hukum dalam perbankan dan asuransi, termasuk pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, dan para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan pihak perbankan."
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan di Indonesia, mulai dari definisi, kegiatan usaha, pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga pembiayaan serta profesi-profesi yang ada di lembaga tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai regulasi dari OJK mengenai lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan usaha produktif.
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
Se pbi tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartualieFitria
Surat edaran ini mengatur persyaratan dan tata cara bagi bank dan lembaga selain bank untuk memperoleh izin sebagai prinsipal dan penerbit alat pembayaran menggunakan kartu. Bank dan lembaga selain bank harus menyertakan berbagai dokumen seperti rencana bisnis, analisis bisnis, bukti kesiapan hukum dan teknologi informasi dalam permohonan izin tersebut. Surat edaran ini juga mengatur pihak yang dapat bertind
Undang-undang ini mengatur tentang perbankan syariah di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dengan meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Undang-undang ini mengatur tentang asas, tujuan, dan fungsi perbankan syariah serta ketentuan perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, dan kepemilikan bank syariah di
12. hbl,clara monalisa,hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perbankan dan asuransi di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian perbankan dan asuransi serta prinsip-prinsip yang berlaku dalam kedua bidang tersebut seperti prinsip kepercayaan, kerahasiaan, dan kehati-hatian. Dokumen tersebut juga membahas sumber hukum perbankan dan asuransi di Indonesia serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian terkait.
PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 didirikan pada tahun 1912 dan merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional pertama di Indonesia. Perusahaan ini menyelenggarakan layanan asuransi jiwa dan menghimpun dana masyarakat untuk mendukung kesejahteraan anggota. Sistem yang berjalan mencakup proses penawaran, pengisian aplikasi, penerbitan polis, pembayaran premi, pengajuan klaim, dan pencatatan pendapatan
12. hbl,novi siti sholekah, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perbankan dan asur...Novi Siti
Modul ini membahas aspek hukum dalam perbankan dan asuransi, termasuk pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, asas-asas hukum perbankan, dan para pihak dalam transaksi perbankan seperti nasabah dan pihak perbankan."
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan di Indonesia, mulai dari definisi, kegiatan usaha, pengelolaan, pengaturan, dan pengawasan lembaga pembiayaan serta profesi-profesi yang ada di lembaga tersebut. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai regulasi dari OJK mengenai lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan pembiayaan usaha produktif.
Presentasi Kepala Eksekutif IKNB OJK dalam Seminar Nasional OJK di AcehOJK Indonesia
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK Firdaus Djaelani yang menjadi pembicara diskusi panel dalam seminar mengatakan ada beberapa program yang telah dan sedang disiapkan OJK untuk terus mendorong perkembangan IKNB sehingga bisa memajukan perekonomian daerah dan Negara. Salah satu program yang sedang dilakukan adalah penguatan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan untuk pembiayaan sektor riil di bidang infrastruktur dan UKM.
Se pbi tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartualieFitria
Surat edaran ini mengatur persyaratan dan tata cara bagi bank dan lembaga selain bank untuk memperoleh izin sebagai prinsipal dan penerbit alat pembayaran menggunakan kartu. Bank dan lembaga selain bank harus menyertakan berbagai dokumen seperti rencana bisnis, analisis bisnis, bukti kesiapan hukum dan teknologi informasi dalam permohonan izin tersebut. Surat edaran ini juga mengatur pihak yang dapat bertind
5. hbl, novi siti , hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, 2018Novi Siti
Modul ini membahas tentang aspek hukum lembaga pembiayaan dan asuransi. Terdapat penjelasan mengenai pengertian lembaga pembiayaan, dasar pengaturannya, jenis-jenis lembaga pembiayaan, peran bisnis, dan definisi asuransi.
Hbl 5, Riny Triana Savitri, Prof. Hapzi Ali , Aspek Hukum Lembaga ,Universita...Rinytrianas21
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan pembiayaan infrastruktur serta fungsi dan tujuan asuransi serta konsekuensi hukum yang timbul dari perjanjian asuransi. Dokumen tersebut juga membahas implementasi hukum pengaturan lembaga pembiayaan di Indonesia dan kasus penolakan klaim asuransi oleh PT Allian
POJK No.6_POJK.07_2022_Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan_Highlights.pdfAristoElyanTambuwun1
Peraturan ini mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan dengan menerapkan prinsip edukasi yang memadai, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, perlindungan aset dan data konsumen, serta penanganan pengaduan yang efektif. PUJK wajib memiliki kebijakan perlindungan konsumen dan melakukan program peningkatan literasi keuangan. PUJK juga bertanggung jawab atas kerugian konsumen
Hbl, ade ayu larassati, hapzi ali, aspek hukum lembaga, universitas mercu bua...adeayularassati
Dokumen tersebut membahas tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan dan manfaatnya serta peran kegiatan bisnis, fungsi dan jenis asuransi beserta tujuannya, dan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa lembaga pembiayaan terhadap konsumen dan peraturan perundang-undangan.
Hbl, nadya silva calestin, hapzi ali,aspek hukum lembaga pembiayaan, universi...Nadya Silva Calestin
Dokumen tersebut membahas tentang lembaga pembiayaan dan perusahaan modal ventura di Indonesia. Ia menjelaskan jenis lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dokumen tersebut juga menjelaskan perkembangan perusahaan modal ventura di Indonesia sejak didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada tahun 1973 beserta peraturannya.
5,Giri Yogo,Hapzi Ali,Aspek hukum lembaga pembiayaan,Universitas Mercu Buana,...Giriyogodwis
Modul ini membahas aspek hukum lembaga pembiayaan. Jenis-jenis lembaga pembiayaan diantaranya pembiayaan konsumen, sewa guna usaha, anjak piutang, dan modal ventura. Modul ini juga menjelaskan fungsi asuransi dalam mengalihkan risiko dari tertanggung ke penanggung. Unsur-unsur perjanjian asuransi menurut KUHP antara lain adanya kata sepakat, peralihan risiko, pembayaran premi, dan kewaj
Dokumen tersebut membahas tentang pembiayaan, terutama pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha yang dilakukan perusahaan pembiayaan. Pembiayaan konsumen digunakan untuk barang konsumsi seperti kendaraan bermotor sedangkan sewa guna usaha untuk alat produksi seperti mesin. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban konsumen dalam pembiayaan serta cara menghitung angsuran.
Similar to Hbl,1, fariz satiano, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas mercu buana (20)
Sim, 13, fariz satiano, hapzi ali, universitas mercu buana,telekomunikasi, in...farizsatiano32
Dokumen tersebut membahas tentang sistem informasi manajemen telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Terdapat penjelasan mengenai konsep telekomunikasi, jenis-jenis telekomunikasi, contoh alat telekomunikasi seperti telepon dan radio, serta manfaat telekomunikasi bagi manusia. Selain itu juga membahas tentang internet, jaringan nirkabel, provider Indosat Ooredoo, sistem jaringan komputer, dan topologi jaringan.
Sim, 7, fariz satiano, hapzi ali, universitas mercu buana,implementasi sistem...farizsatiano32
Modul ini membahas implementasi sistem informasi manajemen dalam bidang pemerintahan dan perbankan. Pemerintah mulai menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui e-government. Di bidang perbankan, teknologi memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti transfer, cek saldo, dan lainnya melalui ATM, internet banking, dan phone banking.
Sim, 5, fariz satiano, hapzi ali, universitas mercu buana, sumber daya komput...farizsatiano32
Modul ini membahas tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Komputasi adalah proses
pemrosesan informasi menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah dari data input. Komunikasi
adalah proses penyampaian informasi antara pihak. Sumber daya komputasi dan komunikasi meliputi
peranti keras komputer, alat input/output, dan jaringan komputer rumah.
Hbl,14, fariz satiano, hapzi ali,hukum perdagangan international, universitas...farizsatiano32
Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan serta perdagangan internasional. Terdapat pengertian ekspor dan impor menurut undang-undang, serta manfaat perdagangan internasional seperti memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri, memperoleh keuntungan dari spesialisasi, memperluas pasar, dan memfasilitasi transfer teknologi.
Hbl,13, fariz satiano, hapzi ali,hak atas kekayaan intelektual , universitas ...farizsatiano32
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) yang mencakup pengertian, sejarah, dan jenis-jenis HAKI di Indonesia.
2) HAKI terdiri atas hak cipta dan hak kekayaan industri yang mencakup paten, merek, desain industri, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas tanaman.
3) Pengaturan HAKI di
Hbl,12, fariz satiano, hapzi ali,hukum perbankan dan asuransi, universitas me...farizsatiano32
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan khususnya hukum perbankan dan asuransi, mencakup pengertian, sumber hukum, asas-asas, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan.
2. Dibahas pula jenis-jenis transaksi perbankan serta hubungan hukum antara nasabah dan bank berdasarkan prinsip-prinsip perbankan
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen yang diakibatkan oleh produk atau jasa yang dihasilkan, diperdagangkan, atau dipromosikan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Hbl,7, fariz satiano, hapzi ali,hukum perburuhan, universitas mercu buanafarizsatiano32
1. Modul ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan, khususnya hukum perburuhan.
2. Hukum perburuhan mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja, mencakup hukum hubungan kerja individual, hukum perburuhan kolektif, dan hukum jaminan sosial.
3. Sumber hukum perburuhan terpenting di Indonesia adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Serikat Pekerja/Bur
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Hbl,1, fariz satiano, hapzi ali, aspek hukum lembaga pembiayaan, universitas mercu buana
1. ASPEK HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN
Disusunoleh :Fariz Satiano (43216010094)
Fakultas Program Studi
TATAP
MUKA
Kode MK DisusunOleh
Ekonomi Dan
Bisnis
S1 Akuntansi
01
MK FARIZ SATIANO
43216010094
2. 2018
3
SistemInformasiManajemen
Fariz Satiano 43216010094
PENGANTAR HUKUM PEMBIAYAAN
1. PENGERTIAN HUKUM PEMBIAYAAN DAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
Pengertian Lembaga Pembiayaan adalah Keputusan Menteri Keuangan RI No.
448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, memberikan pengertian lembaga
pembiayaan sebagai suatu kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan
dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara
angsuran atau berkala oleh konsumen. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan
bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya
pihak pemberi kreditnya yang berbeda.
Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh
konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara
angsuran/cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah
barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan
rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan
kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul
oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.
Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan
usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga
keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiyaan. Lembaga keuangan meliputi:
badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan
untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan.
badan usaha yang hanya menjalankan usaha dibidang jasa pembiayaan, menyediakan
dana dan barang modal tanpa menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (financial
institution) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan
(financial assets). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan
usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha productif dan
kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.
2. BENTUK DAN MODEL LEMBAGA PEMBIAYAAN
Lembaga pembiayaan muncul karena adanya pemenuhan pembiayaan. Dikenal sebagai
pembiayaan karena menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberi dana, seperti
dalam bentuk leasing, factoring, dan sebagaiannya.
Dalam keputusan menteri keuangan republik Indonesia No. 1251 / KMK. 013/1988
tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan diperincikan bahwa
kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi :
a. Sewa guna usaha
b. Model ventura
c. Perdagangan surat berharga
3. 2018
3
SistemInformasiManajemen
Fariz Satiano 43216010094
d. Anjak piutang
e. Usaha kartu kredit
f. Pembiayaan konsumen
Di samping itu ditentukan pula bahwa suatu perusahaan pembiayaan tidak diperkenankan
menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
a. Giro
b. Deposito
c. Tabungan
d. Surat sanggup bayar (promissorynotes), jika surat sanggup bayar tersebut hanya dipakai
sebagai jaminan hutang ke pada bank yang menjadi kreditnya.
3. DASAR PENGATURAN LEMBAGA PEMBIAYAAN
a. Dasar hukum substantive
Perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas “ kebebasan berkontrak”. Antara perusahaan
financial sebagai kreditur dengan konsumen sebagai debitur.
Pasal 1338 (1) KUH Perdata
“suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya.
b. Dasar hukum administrasi
· Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan.
· Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/kmk.013/1988 tentang Ketentuan Dana dan Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan/diubah disempurnakan.
· Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995 (tentang perbankan tidak berlaku bagi
pembiayaan konsumen karena dilakukan oleh perusahaan pembiayaan bukan bank.
4. Tata Cara Pendirian Perusahaan Pembiayaan
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang
Perusahaan Pembiayaan pada pasal 1, dijelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan
didirikan dalam bentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi.
Perusahaan Pembiayaan dapat didirikan oleh:
1. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum
Indonesia (usaha patungan).
Setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
diatas, wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha sebagai Perusahaan
4. 2018
3
SistemInformasiManajemen
Fariz Satiano 43216010094
Pembiayaan dari Menteri, dimana Perusahaan Pembiayaan tersebut harus
mencantumkan dalam anggaran dasarnya kegiatan pembiayaan yang dilakukan
secara jelas.
Adapun hal-hal yang perlu dilampirkan didalam format yang diajukan
kepada Menteri untuk mendapatkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha
adalah sebagai berikut :
1. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan
oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama dan tempat kedudukan;
b. Kegiatan usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan;
c. Permodalan;
d. Kepemilikan;
e. Wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan komisaris
atau pengurus dan pengawas;
Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas meliputi:
a. Fotokopi tanda pengenal yang dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau paspor;
b. Daftar riwayat hidup;
c. Surat pernyataan:
1) Tidak tercatat dalam Daftar Kredit Macet di sektor perbankan;
2) Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sector perbankan;
3) Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
4) Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
5. 2018
3
SistemInformasiManajemen
Fariz Satiano 43216010094
tetap;
5) Tidak merangkap jabatan pada Perusahaan Pembiayaan lain bagi
Direksi;
6) Tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) Perusahaan Pembiayaan
lain bagi Komisaris;
d. Bukti berpengalaman operasional di bidang Perusahaan Pembiayaan atau
perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu
direksi atau pengurus;
e. Fotokopi Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotokopi surat izin
bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus
berkewarganegaraan asing;
3. Data pemegang saham atau anggota dalam hal:
a. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud
dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 serta surat pernyataan bahwa
setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang
(money laundering);
b. Badan hukum, wajib dilampiri dengan:
1. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut
perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi
berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai dengan ketentuan
yang berlaku di negara asal;
2. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan
keuangan terakhir;
3. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan
angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus;
4. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, dan personalia;
5. Fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka pada
6. 2018
3
SistemInformasiManajemen
Fariz Satiano 43216010094
salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima
setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
6. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya
memuat:
a. Rencana pembiayaan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk
mewujudkan rencana dimaksud;
b. Proyeksi arus kas, neraca dan perhitungan laba/rugi bulanan dimulai sejak
Perusahaan Pembiayaan melakukan kegiatan operasional;
7. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
a. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
b. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa gedung
kantor; contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan; dan
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia bagi
perusahaan patungan;
9. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN).
Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh Izin Usaha wajib
melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal Izin Usaha ditetapkan, yang mana laporan atas pelaksanaan kegiatan
tersebut disampaikan kepada Menteri selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak
tanggal dimulainya kegiatan usaha tersebut. Apabila setelah jangka waktu yang
telah ditentukan, Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan kegiatan usaha,
Menteri mencabut Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.