5 kewirausahaan desi indri yanti hapzi ali model bisnis konvensional waralaba dan e commerce mercu buana 2018

1. KEWIRAUSAHAAN 1
Forum & Quiz e-Learning 5
Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 1
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, MM, CMA
Disusun oleh :
DESI INDRI YANTI : 41115110083
S1 TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA
JAKARTA
2018

2. MODEL BISNIS KONVENSIONAL,WARALABA DAN E- COMMERCE
1. Pengertian Bisnis
Menurut pendapat Raymond E.Glos dalam Rustamaji (2018 )bisnis adalah seluruh kegiatan yang
diorganisasikan oleh orang – orang yang berkecimpung didalam perindustrian dimana sebuah
perusahaan atau organisasi melakukan perbaikan – perbaikan standar serta kualitas produk mereka.
Menurut Scarborough (2014) dalam Rustamaji (2018), entrepreneur adalah seseorang yang
menciptakan sebuah bisnis baru dengan segala resiko dan ketidakpastian untuk tujuan mendapatkan
keuntungan dan pertumbuhan usaha yang teridentifikasi dari kemampuannya mendapatkan peluang
yang baik dan kecakapan dalam memanfaatkan serta mengelola sumberdaya yang dimilki.
2. Bisnis Konvensional
a. Pengertian Bisnis Konvensional
Menurut Bunjamin (2015), Bisnis Konvensional atau yang lebih sering dikenal dengan bisnis
offline adalah kegiatan atau transaksi jual-beli yang dilakukan secara langsung, bertatap muka
antara penjual dengan pembeli.
b. Konsep Bisnis Konvensional
 Kesepakatan antara dua belah pihak untuk memperoleh keuntungan bersifat umum dalam
pelaksanannya.
 Kebutuhan tidak terbatas, selama ada permintaan, maka bisnis konvensional akan
menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak kedepannya.(Wulandari, 2015)
 Persaingan berada disekitar lokasi usaha (Evans,2017)
 Rekan kerja umumnya terdiri dari para ahli dan orang – orang yang terlibat langsung dengan
proses usaha.(Evans,2017)
c. Kelebihan Bisnis Konvensional (Bunjamin,2015)
 Pembeli langsung dapat melihat produk yang akan dibeli sehingga pembeli tidak merasa ragu
akan produk yang akan dibeli, pembeli juga dapat memilih produknya sendiri.
 Umumnya bisnis konvensional memiliki tempat atau kios sendiri sehingga pembeli dapat
mengunjungi kios dan dapat secara langsung bertemu dnengan penjual.
 Memiliki banyak stok sehingga apabila sewaktu-waktu pembeli ingin membeli produk,
mereka tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan produk tersebut
 Terjamin, karena selain dapat melihat barang secara langsung, pembeli juga dapat
mengetahui penjual secara langsung (face to face), sehingga tindakan penipuan minim terjadi.
d. Kekurangan Bisnis Konvensional (Bunjamin, 2015)
 Lingkup pemasarannya terbatas, jika ingin memperluas lingkup pemasaran, maka harus
membuka cabang di berbagai daerah.
 Membutuhkan modal yang cukup besar karena biasanya bisnis konvensional memerlukan
tempat untuk memasarkan produknya.
 Memerlukan banyak stok, ini juga berpengaruh terhadap modal yang dikeluarkan sehingga
modal menjadi bertambah.
 Apabila pembeli ingin membeli barang, maka harus pergi ke toko tempat dijualnya barang
tersebut.
3. E-Commerce (Bahtiar)
a. Pengertian
E-commerce adalah dimana dalam satu website menyediakan atau dapat melakukan Transaksi
secara online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau
direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat
menyediakan layanan “get and deliver“.

3. b. Proses yang terdapat dalam E-Commerce :
 Presentasi electronis (Pembuatan Website) untuk produk dan layanan
 Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan.
 Secar otomatis account pelanggan dapat secara aman (baik nomor rekening maupun nomor
kartu kredit)
 Pembayaran yang dilakukan secara langsung (online) dan penanganan transaksi.
c. Jenis – jenis E- Commerce
 Business to Business (B2B)
 Business to Business e-Commerce umumnya menggunakan mekanisme Electronic Data
Interchange
 Business to Consumer (B2C)
 Business to Consumer e-Commerce memiliki mekanisme untuk mendekati consumer.
 Perdagangan Kolabratif (collaborative commerce).
Kolaborasi semacam ini seringkali terjadi antara dan dalam mitra bisnis di sepanjang rantai
pasokan. e-Consumen to consumen (C2C) Di sebut juga sebagai pelanggan ke palanggan yaitu
orang yang menjual produk dan jasa ke satu sama lain.
 Comsumen to Business (C2B).
Kebutuhan atas suatu produk atau jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk
menyediakan produk atau jasa tersebut ke konsumen
 Perdagangan Intrabisnis (Intraorganisasional)
Dalam situasi ini perusahaan menggunakan ecommerce secara internal untuk memperbaiki
operasinya.
 Pemerintah ke Warga (Goverment to Citizen—G2C)
Penggunaan teknologi internet secara umum dan e-commerce secara khusus untuk
mengirimkan informasi dan layanan publik ke warga, mitra bisnis, dan pemasok entitas
pemerintah, serta mereka yang bekerja di sektor publik.
 Perdagangan Mobile(mobile commerce—m-commerce).
Ketika e-commerce dilakukan dalam lingkungan nirkabel, seperti menggunakan telepon
selluler berbelanja.
d. Prinsip 4C dalam menjalankan E-Commerce (Pradana,2015)
 Connection (Koneksi)
 Creation (Penciptaan)
 Consumption (Konsumsi)
 Control (Pengendalian )
Prinsip-prinsip ini dapat memotivasi konsumen yang mengarah pada return of investment (ROI)
perusahaan, yang diukur dengan partisipasi aktif seperti feedback atau review konsumen, dan
share atau merekomendasikan kepada pengguna lain.
4. Waralaba
a. Definisi
Franchising menurut versi pemerintah Indonesia dalam Rusli adalah perikatan dimana salah satu
pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual
(HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan
atau penjualan barang dan jasa.
Dalam pasal 27 huruf a UU No.9 k o n s t r i b u s i n y a s e s u a i d e n g a n tahun 1995, pola
waralaba atau kesepakatan yang dituangkan dalam franchise diartikan sebagai "Waralaba atau
franchise adalah menyediakan tenaga ahli peralatan, hubungan kemitraan yang didalamnya

4. training sedangkan pihak penerima pemberi waralaba (franchisor) dapat memberikan kontribusi
berupa memberikan hak penggunaan lisensi, penyediaan tenaga untuk mengikuti merek dagang
dan saluran distribusi pelatihan, biaya akomodasi bagi peserta perusahaannya kepada penerima
dan sebagainya. waralaba (franchise) dengan disertai.
b. Menurut Martin D.Fern dalam Hastuti (2006), 4 aspek unsur Franchise :
 Pemberian hak berusaha dalam bisnis tertentu.
 Lisensi untuk menggunakan tanda pengenal usaha, biasanya suatu merk dagang atau merk
jasa yang akan menjadi cirri pengenal dari bisnis franchise.
 Lisensi untuk menggunakan rencana pemasaran dan bantuan yang luas oleh franchise kepada
franchise.
 Pembayaran oleh franchise kepada franchisor berupa sesuatu yang bernilai bagi harga
borongan atas barang yang terjual.
c. Dasar Hukum Franchise (Andini, 2015)
Terdapat dalam PP No.42 Tahun 2007 pasal 16 (1) disebutkan bahwa
“Menteri,Gubernur,BUPATI/WALIkota sesuai kewenangannya masing-masing dapat
mengenakan sanki administrasi bagi pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8,10 dan 11.”
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang
penyelenggaraan waralaba pasal 2,3,4,5,6,7,8,9,10.
Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata; para
pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,
kebiasan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang
syarat-syarat sahnya perjanjian dsb.
Hukum keagenan sebagai dasar hukum; KUH Dagang (Makelar & Komisioner), ketentuan-
ketentuan yang bersifat administrative seperti berbagai ketentuan dari Departemen
Perindustrian, Perdagangan dsb. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise
bahwa di antara pihak franchisor dengan franchisee tidak ada suatu hubungan keagenan
Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum; berhubung ikut terlibatnya
merek dagang dan logo milik pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi
dimungkinkan adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan dimana dapat
dipatenkan. UU No.19 (1992) Merek, UU No 6 (1982) Paten, UU No.7 (1987) Hak Cipta.
UU Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum; Apabila pihak franchisor akan membuka
outlet di suatu Negara yang bukan negaranya pihak franchisor tersebut maka sebaiknya
dikonsultasi dahulu kepada ahli hukum penanaman modal asing tentang berbagai kemungkinana
dan alternative yang mungkin diambil dan yang paling menguntungkannya. Franchise justru
dipilih untuk mengelak dari larangan-larangan tertentu bagi suatu perusahaan asing ketika
hendak beroperasi lewat direct investment

5. DAFTAR PUSTAKA
sumber: http://www.totalgiftsindonesia.com/bisnis-konvensional-yang-masih-laris/
Sumber: https://www.lyceum.id/5-nama-waralaba-indonesia-ini-sukses-mendunia/