More Related Content
Similar to Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial
Similar to Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusrial
- 1. 1 BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Oleh Kelompok 6: Azhania Febri W. 01011381722199 Bella Tania Putri 01011181722030 Dita Khafifah 01011381722174 Nurul Humairah N. 01011381722150 Soumi Rahmayanti 01011181722037 Syariefah Hafidzah 01011381722175 Mata Kuliah: Hubungan Perburuhan dan Industri
- 2. Hubungan industrial, yang merupakan keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak 2
- 3. Perselisihan Hubungan Industrial(PHI) Perbedaan pendapat yang mengakibatkan adanya pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. 3
- 5. PERSELISIHAN HAK ✗ Perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak buruh akibat adanya perbedaan pendapat atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 5
- 6. PERSELISIHAN KEPENTINGAN ✗ Perselisihan yang timbul karena adanya kelalaian atau ketidakpatuhan salah satu atau para pihak dalam melaksanakan ketentuan normatif yang telah diatur dalam perjanjian kerja. 6
- 7. PERSELISIHAN PHK ✗ Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. 7
- 8. PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT BURUH ✗ Perselisihan antara serikat buruh dengan serikat buruh lainnya dalam suatu perusahaan, dikarenakan tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat buruh. 8
- 9. 9 PHI dibedakan sebagai berikut: Perselisihan hubungan industrial Perselisihan hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan hak Perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan 1. Mediasi hubungan industrial 2. Pengadilan hubungan industral 1. Mediasi hubungan industrial 2. konsiliasi hubungan industrial 3. Arbitrase hubungan industrial 4. Pengadilan hubungan industrial 1. Mediasi Hubungan Industrial 2. Konsiliasi Hubungan Industrial 3. Pengadilan hubungan industial 1. Mediasi hubungan industrial 2. Konsiliasi hubungan industrial 3. Arbitrase hubungan industrial 4. Pengadilan hubungan industrial
- 10. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam UU No. 2 Tahun 2004 10 Undang-undang yang terkait dengan Ketenagakerjaan: Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisiihan Hubungan Industrial. Undang-undang nomo 39 tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- 11. 11 Sistematika UU No.2 Tahun 2004 Bab VIII: Ketentuan Penutup Bab II: Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab VII: Ketentuan Peralihan Bab VI: Ketentuan lain-lain. Bab V: Sanksi Administrasi & Ketentuan Pidana Bab III: Pengadilan Hubungan Industrial Bab I: Ketentuan umum Bab IV: Penyelesaian Perselisihan melalui PHI
- 12. Alur PPHI dalam UU No. 2 tahun 2004 1. PERUNDINGAN BIPATRIT Perjanjian Bersama 2. MEDIASI/INSTANSI PEMERINTAH: Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antatr SP/SB dalam satu perusahaan. 3. KONSILIASI Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar SP/SB dalam suatu perusahaan 12
- 13. Lanjutan.. 4. ARBITRASE Perselisihan Kepentingan Perselisihan antar SP/SB dalam satu perusahaan 5. PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Dalam Pasal 56 Undang-undang No. Tahun 2004. Di tingkat pertama mengenai : perselisihan hak & perselisihan PHK Di tingkat pertama dan terakhir mengenai: perselisihan kepentingan & perselisihan antar serikat pekerja. 13
- 15. MEDIASI
- 16. KONSILIASI
- 17. ARBITRASE
- 18. HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN KESEPAKATAN 18 Jika sepakat/dam ai Buat perjanjian bersama (PB) Buat perjanjian bersama (PB) Buat perjanjian bersama (PB) Buat akta perdamaian Tidak berhasil/da mai Lanjut ke mediasi/konsi liasi/arbitrasi Buat anjuran tertulis Buat anjuran tertulis Arbitrator menetapkan keputusan yang harus ditaati karena sifat putusan FINAL dan BANDING Pencatatan hasil kesepakatan PHI di PN mana PB diadakan PHI di PN mana PB diadakan PHI di PN mana PB diadakan PHI di PN wilayah arbiter mengadakan perdamaian
- 19. PENYELESAIAN SENGKETA BURUH MELALUI KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 19
- 20. Undang-undang No.39 Tahun 1999 memberi peluang sengketa buruh dapat diselesaikan melalui Komisi Hak Asasi Manusia. Pada pasal 89 ayat 3 sub h, dikemukakan Komnas HAM dapat menyelesaikan dan memberi pendapat atas sengketa publik, baik terhadap perkara buruh yang sudah disidangkan maupun yang belum disidangkan. 20