Ringkasan dari diskusi Komisi II tentang implementasi UU No 12 Tahun 2012 adalah: 1. Membahas berbagai isu strategis terkait akademi komunitas, BOPTN, dosen tetap non PNS, penjaminan mutu, KKNI, pendidikan jarak jauh, dan pemanfaatan BOPTN untuk penelitian. 2. Mencakup rencana aksi dan komitmen untuk mengatasi berbagai isu tersebut, seperti penyempurnaan payung hukum, sosial

1. HASIL DISKUSI
KOMISI II
IMPLEMENTASI UU No 12 TAHUN 2012
REMBUKNAS 2013

2. Isu yang dibahas
Akademi Komunitas
BOPTN
Dosen Tetap Non PNS dan Pendidikan Calon Guru
Penjaminan Mutu, KKNI, dan Pendidikan Jarak Jauh
Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian

3. 1. AKADEMI KOMUNITAS
diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7), Pasal 81
NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1. •Akademi Komunitas merupakan salah 1. Payung hukum PP dan Permen
satu solusi ekspansi akses ke Pendidikan dalam proses, diharapkan segera
Tinggi siap
•Relevan dengan pembangunan daerah 2. Sosialisasi ke Pemda-Pemda
•Penjaminan mutu pada AK 3. Sharing pendanaan dan sumber
daya harus dituangkan dalam
2. Banyak tanggapan positif dari bentuk perjanjian
Kebupaten/Kota dan Dunia Industri kerjasama/kesepakatan antara
Pemerintah dan Pemerintah
3. Payung hukum masih dalam proses Daerah dan ditetapkan dalam
penerbitan Peraturan Daerah
4. Penguatan Sistem Penjaminan
4. Sharing pendanaan dan sumber daya mutu yang berbasis pada SNPT
antara Pemda dan Pemerintah Pusat khusus Akademi Komunitas,
SPMI, dan akreditasi yang
didukung oleh sistem informasi
PDPT yang kuat

4. 2. Bantuan Operasional PTN
diamanatkan dalam UU 12/2012 Pasal 59 (1) dan (7)
NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1. Tujuan untuk membiayai kekurangan 1. Perhitungan satuan biaya
biaya operasional sebagai akibat tidak berdasar prodi sedang disiapkan
adanya biaya lain selain SPP dan Maret akan siap
2. Menjamin PTN yang terjangkau 2. Para Rektor PTN mendukung
BOPTN dengan penyempurnaan
3. Variasi biaya pendidikan beragam, formula alokasi
penetapan Uang Kuliah Tunggal harus 3. Penelitian dan ketaatan terhadap
hati-hati peraturan akan menjadi dasar
4. Waktu penyaluran BOPTN tidak tepat perhitungan BOPTN
waktu 4. Penyaluran BOPTN 2013
5. Perlu ada kebijakan afirmasi untuk dana diupayakan tepat waktu (Maret)
BOPTN, terutama bagi yang BOPTN-nya 5. Afirmasi dilakukan terus menerus
kecil 6. Sustainabilitas BOPTN dijamin UU
6. Sustainabilitas BOPTN bagaimana?

5. 3. Dosen Tetap Non PNS dan Pemenuhan Guru
diamanatkan dalam UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen dan UU 12/2012
tentang Pendidikan Tinggi
NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1. Pemenuhan Standar dan peraturan 1. Diterbitkan Permen Pengangkatan
perundang-undangan terkait kecukupan Dosen Tetap non PNS dengan
tenaga pendidik pembiayaan melalui BOPTN
2. Lulusan penerima Beasiswa
2. Formasi PNS untuk pengangkatan dosen Unggulan dan Fast Track
lebih kecil dari kebutuhan diandalkan mencukupi kebutuhan
3. Dari formasi yang ada, yang terserap dosen
<60% karena tidak terpenuhinya 3. Sistem penerimaan dosen tidak
kualifikasi dan kompetensi disamakan dengan penerimaan
4. Kelangkaan guru SD pada bidang Calon Pegawai Negeri Sipil
pendidikan jasmasi dan kesehatan di 4. Pemda disarankan mengajukan
beberapa tempat pemenuhan guru melalui
program SM3T

6. 4. KKNI, Penjaminan Mutu, dan Pendidikan Jarak Jauh
Implementasi Perpres No 8 tahun 2012 dan UU No 12 tahun 2012,
sebagai amanah Pasal 29, 51 sd 56, dan 31 Pendidikan Tinggi
NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1. Implementasi KKNI pada tingkat program 1. Penyusunan Peraturan Menteri
studi masih perlu dikokohkan tentang Implementasi KKNI di
2. Kompetensi lulusan ditetapkan oleh Menteri Perguruan Tinggi
2. Penyusunan kompetensi lulusan
3. Belum semua Perguruan Tinggi menerapkan disetiap program studi yang akan
Sistem Penjaminan Mutu Internal ditetapkan oleh Menteri
3. Penyusunan Peraturan Menteri
4. Pendidikan Jarak Jauh sebagai upaya untuk tentang Sistem Penjaminan Mutu
perrluasan akses dan menjangkau peserrta Perguruan Tinggi
didik yang tidak berkesempatan tatap muka 4. Sosialisasi, pelatihan, bantuan teknis,
5. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) belum dipahami hibah penjaminan mutu perlu
(disalah artikan dengan Kelas Jauh) ditingkatkan
5. Penyusunan Permen PJJ dan
sosialisasinya

7. 5. Pemanfaatan BOPTN untuk Penelitian
Implementasi UU No 12 tahun 2012 Pasal 89
NO ISU STRATEGIS RENCANA AKSI DAN KOMITMEN
1. Masih banyak peguruan tinggi belum 1. Alokasi dana penelitian berdasarkan
memberi perhatian terhadap kegiatan kinerja penelitian untuk Perguruan
penelitian dan pengabdian kepada Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi
masyarakat Swasta
2. Publikasi internasional masih relatif rendah 2. Hasil-hasil penelitian harus lebih
banyak dipublikasikan di jurnal
internasional
3. Hasil-hasil penelitian perlu
ditindaklanjuti dengan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat