ppn musrenbang

1. POKOK-POKOK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN 2020
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan pada:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur
Balikpapan, 10 April 2019

2. Sistematika
1
2
3
4
5
6
2

3. Pencapaian
Pembangunan
Nasional
1
3

4. Pertumbuhan Ekonomi terus Menguat dengan Stabilitas Ekonomi Terjaga
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2016 2017 2018
Komponen Pengeluaran 2017
2018
2018
Tw I Tw II Tw III Tw IV
Konsumsi Rumah Tangga 4,94 4,94 5,16 5,00 5,08 5,05
Konsumsi LNPRT 6,93 8,10 8,75 8,59 10,79 9,08
Konsumsi Pemerintah 2,13 2,71 5,20 6,27 4,56 4,80
PMTB/Investasi 6,15 7,94 5,85 6,96 6,01 6,67
Ekspor 8,91 5,94 7,65 8,08 4,33 6,48
Impor 8,06 12,64 15,17 14,02 7,10 12,04
PDB 5,07 5,06 5,27 5,17 5,18 5,17
Pertumbuhan ekonomi meningkat didorong oleh
penguatan investasi dan konsumsi RT
5,03 5,07 5,17
3.13
(2.0)
-
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
Januari
Maret
Mei
Juli
September
November
2016 2017 2018
Persen
Umum Inti Harga Diatur Pemerintah Bergejolak
12000
13000
14000
15000
16000
5/17/2017
6/17/2017
7/17/2017
8/17/2017
9/17/2017
10/17/2017
11/17/2017
12/17/2017
1/17/2018
2/17/2018
3/17/2018
4/17/2018
5/17/2018
6/17/2018
7/17/2018
8/17/2018
9/17/2018
10/17/2018
11/17/2018
12/17/2018
1/17/2019
Inflasi stabil pada tingkat yang rendah
Rupiah menguat terhadap dolar AS
(persen, yoy)
(persen, yoy)
(Rupiah thd USD)
4

5. Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus
121.87
122.38
125.44
128.06
131.01
114.63
114.82
118.41
121.02
124.00
7.24
7.56
7.03
7.04
7.00
4.80%
5.94%
6.18%
5.61%
5.50%
5.34%
5.20%
4.0%
4.5%
5.0%
5.5%
6.0%
6.5%
-
20
40
60
80
100
120
140
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Juta
Orang
Angkatan Kerja Pekerja Pengangguran Terbuka TPT
1.87
0.19
3.59
2.61
2.98 2.60–2.90
0.37
0.04
0.71
0.52 0.58
5.01
4.88
5.03
5.07
5.17
5.30
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4
0
1
2
3
4
5
6
2014 2015 2016 2017 2018 2019
%
Juta
Orang Tambahan KK
Kesempatan Kerja per 1% Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Pengangguran Berhasil diturunkan Seiring
Meningkatnya Penciptaan Kesempatan Kerja
• Pada 2018 lapangan kerja meningkat 2,98 juta. Jumlah pengangguran turun 39 ribu orang, sehingga
tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,34%.
• Penciptaan kesempatan kerja tinggi dan dapat melampaui target RKP dan RPJMN 2015-2019 yang
sebesar 10 juta orang. Jumlah penciptaan lapangan kerja 2015-2018 telah mencapai 9,38 juta.
• Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2019, diperkirakan akan tercipta 2,6–2,9 juta
lapangan kerja, sehingga TPT diperkirakan akan masuk dalam rentang 4,8–5,2%.
5

6. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Terus Menurun
0.428
0.433
0.428
0.419
0.41 0.409 0.407 0.404 0.401
0.391
0.319
0.336 0.334
0.329 0.327
0.316 0.32 0.32 0.324
0.319
0.406
0.414
0.408
0.402
0.397 0.394 0.393 0.391 0.389
0.384 0.380
0.385
0.3
0.32
0.34
0.36
0.38
0.4
0.42
0.44
Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 2019
Indeks
Perkotaan Perdesaan Nasional Target RKP
Rasio Gini
Tingkat Kemiskinan
• Rasio Gini menurun bertahap dari 0,414 menjadi 0,384 dalam 4
tahun terakhir.
• Rasio Gini tersebut diperkirakan dapat mencapai target tahun
2019, pada kisaran 0,380-0,385.
• Penurunan Rasio Gini nasional terutama disumbang oleh
penurunan Rasio Gini di perkotaan.
Sumber: BPS, 2018
• Pada Maret 2018, tingkat kemiskinan berhasil diturunkan hingga 1
digit (9,82 persen) dan kembali turun menjadi 9,66 persen pada
September 2018.
• Tingkat kemiskinan diperkirakan berada pada kisaran 8,5-9,5
persen di tahun 2019.
• Jika pertumbuhan ekonomi dapat lebih dinikmati oleh kelompok
miskin dan rentan, tingkat kemiskinan akan lebih cepat turun.
28.28
27.73
28.59
28.51
28.01
27.76
27.77
26.58
25.95
25.67
11.25
10.96
11.22 11.13
10.86 10.7 10.64
10.12
9.82 9.66
8.5
9.5
5
6
7
8
9
10
11
12
23
24
25
26
27
28
29
30
Mar-14 Sept-14 Mar-15 Sept-15 Mar-16 Sept-16 Mar-17 Sept-17 Mar-18 Sept-18 2019
Persentase
(%)
Jumlah
Penduuk
Miskin
(Juta
Jiwa)
Jumlah penduduk miskin (juta jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) Target RKP
6

7. IPM Indonesia Terus
Meningkat dan Sudah
Masuk Kategori Tinggi
Sumber: Bappenas dan BPS (perhitungan dengan metode baru)
Perkembangan Capaian
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indonesia 2014-2017 &
Target 2018-2020
Capaian Komponen Pembentuk IPM
Tahun 2017 & Target 2019-2020
Angka Harapan Hidup Saat Lahir meningkat
71,06 tahun
(Capaian 2017)
Rata-rata Lama Sekolah penduduk 25+ tahun meningkat
8,10 tahun
(Capaian 2017)
Pengeluaran per kapita disesuaikan meningkat
(dalam ribu rupiah)
10.664
(Capaian 2017)
Harapan Lama Sekolah penduduk 7 tahun meningkat
12,85 tahun
(Capaian 2017)
71,30 tahun
(Target 2019)
71,47 tahun
(Target 2020)
8,30 tahun
(Target 2019)
11.131
(Target 2019)
13,21 tahun
(Target 2019)
8,39 tahun
(Target 2020)
13,41 tahun
(Target 2020)
11.283
(Target 2020)
7

8. Kerangka Ekonomi
Makro dan Target
Pembangunan 2020
2
8

9. INDIKATOR
2019
2020
APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 5,3 – 5,5
Inflasi (%) 2,5 – 4,5 2,0 – 4,0
Nilai Tukar (Rp/USD) 15.000 14.000 – 14.400
Harga minyak mentah Indonesia
(USD/barrel)
70 60 - 70
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr) 775 695 – 840
Lifting Gas (Rb barel/hr) 1.250 1.191 – 1.300
PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT DENGAN STABILITAS MAKROEKONOMI YANG TERJAGA
Asumsi Makro 2020
9

10. Pembangunan
Ekonomi yang
Inklusif dan
Berkelanjutan
Arah Kebijakan Makro 2020
10

11. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
(nilai)
Tingkat Kemiskinan
(persen)
Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
72,5
8,5 – 9,0
5,3 - 5,5
Target Pembangunan Tahun 2020
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
(persen)
4,8-5,1
Gini Rasio
(indeks)
0,375 – 0,380
11

12. 5,3 - 5,5
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertanian:
3,77 – 3,79
Pertambangan:
1,03 – 1,17
Industri:
5,00 – 5,40
Listrik:
4,25 – 4,45
Perdagangan:
5,46 -5,58
Konstruksi:
5,68 – 5,72
Infokom:
7,26 – 7,54
Jasa Keuangan:
5,72 – 6,60
Transportasi:
7,04 – 7,12
C: 5,09 – 5,15
G: 4,07 – 4,21
I: 7,00 – 7,32
X: 5,26 – 6,61
M: 6,05 – 6,95
LNPRT: (0,37) – 0,41
*Angka exercise internal Bappenas
(Angka sementara)
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2020
12

13. Pokok-Pokok
RKP 2020
3
13

14. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020
14
Infrastruktur
dan
Pemerataan
Wilayah
Pembangunan
Manusia dan
Pengentasan
Kemiskinan
Nilai Tambah
Sektor Riil,
Industrialisasi
dan
Kesempatan
Kerja
PN
1
PN
2
PN
3
PN
4
Ketahanan Pangan,
Air, Energi dan
Lingkungan Hidup
Stabilitas
Pertahanan dan
Keamanan
PN
5
Kesetaraan Gender Tata Kelola
Kerentanan Bencana
dan Perubahan Iklim
Modal Sosial Budaya Transformasi Digital
Pengarusutamaan
RKP 2020
TEMA:
“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

15. PN 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan
PP
3
Pembangunan
Budaya, Karakter,
dan Prestasi Bangsa
Pengentasan
Kemiskinan
Perlindungan Sosial
dan Tata Kelola
Kependudukan
Peningkatan Akses
dan Kualitas
Pelayanan Kesehatan
Pemerataan
Layanan Pendidikan
Berkualitas
PP
1
PP
2
PP
4
PP
5
15
Kebijakan dan Program Prioritas PN 1:
Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

16. 16
Kebijakan dan Program Prioritas PN 2:
Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

17. Penguatan
Kewirausahaan dan
UMKM
Peningkatan Nilai
Tambah dan Investasi
di Sektor Riil
Peningkatan
Produktivitas Tenaga
Kerja dan Penciptaan
Lapangan Kerja
Peningkatan Ekspor Bernilai
Tambah Tinggi dan Penguatan
Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN)
Penguatan Pilar
Pertumbuhan dan Daya
Saing Ekonomi
PP
3
PP
1
PP
2
PP
4
PP
5
PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja
17
Kebijakan dan Program Prioritas PN 3:
Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan
Kesempatan Kerja

18. PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup
Peningkatan Ketersediaan,
Akses dan Kualitas
Konsumsi Pangan
Peningkatan
Kuantitas, Kualitas
dan Aksesibilitas Air
Pemenuhan Kebutuhan Energi
melalui Peningkatan Energi
Baru dan Terbarukan (EBT)
Peningkatan Daya
Dukung SDA dan Daya
Tampung Lingkungan
PP
3
PP
1
PP
2
PP
4
PP
5
Penguatan Ketahanan
Bencana
18
Kebijakan dan Program Prioritas PN 4:
Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan

19. Penanggulangan Terorisme,
Peningkatan Keamanan Siber, dan
Penguatan Keamanan Laut
PP
4
Penguatan Kemampuan
Pertahanan
PP
1
Peningkatan Diplomasi
Politik dan Kerjasama
Pembangunan Internasional
PP
2
Penanggulangan Narkotika
dan Penguatan Kamtibmas
PP
5
Penguatan Sistem
Peradilan dan Upaya Anti
Korupsi
PP
3
PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan
19
Kebijakan dan Program Prioritas PN 5:
Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

20. Isu Strategis Provinsi
Kalimantan Timur
Tahun 2020
4
20

21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
• Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur sempat terkontraksi pada 2015-2016,
namun mulai menunjukan perbaikan dalam dua tahun terakhir
• Sektor yang memiliki andil terbesar terhadap pertumbuhan: sektor perdagangan besar
dan eceran; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ; sektor Industri Pengolahan; dan
sektor konstruksi.
Sumber Pertumbuhan Utama Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018
21
21
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2014-2018
5.01 4.88 5.02 5.07 5.17
1.71
-1.20
-0.38
3.13
2.67
-2.00
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
2014 2015 2016 2017 2018
LPE Nasional Kalimantan Timur
0.39 0.28
0.03
0.37 0.43
0.09 0.52 1.10
0.74
0.11
0.42
-0.07 -0.24
0.49
0.42
0.24
0.07
0.13
0.33
0.48
-0.50
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2014 2015 2016 2017 2018
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Konstruksi
Industri Pengolahan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

22. Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor PDRB
22
Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor
andalan Kalimantan Timur, perannya cenderung menurun
tajam dari tahun 2014-2018, meskipun dalam tiga tahun
terakhir mulai menunjukkan perbaikan. Membaiknya sektor
pertambangan kurang diikuti dengan Industri pengolahan yang
kontribusi dan pertumbuhannya menurun tajam, terutama dua
tahun terakhir. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian
meningkat dalam lima tahun terakhir.
-0.40
-4.89
-3.52
1.21 1.11
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
-
1.00
2.00
38.00
40.00
42.00
44.00
46.00
48.00
50.00
52.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pertmbuhan
(%)
Share
(%)
Pertambangan dan Penggalian
Share (%) Pertumbuhan (%)
0.45
2.66
5.46
3.47
0.52
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
17.00
17.50
18.00
18.50
19.00
19.50
20.00
20.50
21.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pertmbuhan
(%)
Share
(%)
Industri Pengolahan
Share (%) Pertumbuhan (%)
6.78
4.55
0.46
5.70
6.37
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.20
7.40
7.60
7.80
8.00
8.20
8.40
2014 2015 2016 2017 2018
Pertmbuhan
(%)
Share
(%)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Share (%) Pertumbuhan (%)

23. Share dan Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi
Pengeluaran Tahun 2014-2018
23
RATA-RATA SHARE PENGELUARAN
TAHUN 2014-2018
RATA-RATA PERTUMBUHAN
TAHUN 2014-2018
Dari sisi pengeluaran kontribusi terbesar dari ekspor dan impor barang dan jasa, serta PMTB. Nilai ekspor terbesar dari
komoditas tambang (batu bara dan migas) dan perkebunan (sawit), adanya surplus perdagangan. Pertumbuhan paling
tinggi dari sisi pengeluaran pada komponen konsumsi Lembaga swasta nirlaba dan konsumsi rumah tangga.
KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
EKSPOR BARANG DAN JASA
IMPOR BARANG DAN JASA
KONSUMSI RUMAH TANGGA 16,60 %
4,29 %
27,43 %
99,39 %
49,04 %
KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
EKSPOR BARANG DAN JASA
IMPOR BARANG DAN JASA
KONSUMSI RUMAH TANGGA 2,39 %
-4,14 %
1,52 %
-4,89 %
-11,65 %
KONSUMSI LEMBAGA SWASTA
NIRLABA
0,45 % KONSUMSI LEMBAGA SWASTA NIRLABA 5,89 %
PERUBAHAN INVENTORI 0,88 % PERUBAHAN INVENTORI -20,54 %

24. Tingkat Kemiskinan
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2014 – 2018 (September)
Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur lebih baik dibandingkan
dengan angka kemiskinan nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, hanya
Mahakam Hulu yang angka kemiskinannya masih di atas nasional
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 (Maret)
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
Pola Spasial Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur 2018 (Maret)
24
6.31 6.10 6.00 6.08 6.06
10.96 11.13
10.70
10.12
9.66
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
2014 2015 2016 2017 2018
Penduduk
Miksin
(%)
KALIMANTAN TIMUR NASIONAL
2.64
4.59 4.67 5.04
7.40 7.41
9.03 9.15 9.22
11.62
6.03
9.82
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
Kabupaten/Kota Kaltim Indonesia

25. Tingkat Pengangguran Terbuka
Perkembangan TPT Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2014 – 2018 (Agustus)
TPT Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Agustus)
Pola Spasial TPT Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 (Agustus)
25
7.38 7.50
7.95
6.91
6.60
5.94 6.18
5.61 5.50 5.34
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
2014 2015 2016 2017 2018
TPT
(%)
Kalimantan Timur TPT Nasional
4.61 4.75
5.54 5.72 5.87 6.19 6.45
9.05
10.39
12.44
5.50
6.91
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
TPT Kabupaten/Kota TPT Nasional TPT Provinsi Kaltim
Tingkat pengangguran Provinsi Kalimantan Timur lebih tinggi
dibandingkan tingkat pengangguran nasional, Begitu juga untuk TPT
kabupaten/kota rata-rata di atas nasional, kecuali Kabupaten Kutai Timur
dan Panajam Paser Utara.
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Perkembangan IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional 2014 – 2017
IPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)
26
Pola Spasial IPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 (Agustus)
73.82 74.17
74.59
75.12
68.9
69.55
70.18
70.81
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
2014 2015 2016 2017
Petumbuhan
IPM
IPM
Kalimantan Timur IPM Nasional
Pertumbuhan IPM Provinsi Pertumbuhan IPM Nasional
79.47 79.46 79.01
73.56 72.75 71.91 71.16 70.59 70.18
66.09
75.12
70.81
60.00
65.00
70.00
75.00
80.00
85.00
IPM Kab./Kota IPM Provinsi Kalimantan Timur IPM Nasional
IPM dan tingkat perkembangan IPM di Kalimantan Timur lebih baik dari
IPM nasional. Namun masih kabupaten/kota dengan IPM di bawah
nasional, yaitu di Kabupaten Mahakam Hulu, Kutai Barat, dan Panajam
Paser Utara.

27. Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 27
Isu Kesenjangan di Kalimantan Timur
Gini rasio Provinsi Kalimantan Timur berada di bawah angka Gini Rasio nasional,
namun cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Berdasarkan PDRB per Kapita, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara
Kota Bontang dan Kab. Kutai Timur dengan Kabupaten/kota lainnya.
Perkembangan Gini Rasio Kalimantan Timur 2014-2018 PDRB per kapita ADHB kab/kota di Kalimantan Timur tahun 2017 (RP. ribu/Jiwa)
0.348
0.361
0.316 0.315 0.315
0.328 0.330 0.333
0.342 0.342
0.406
0.414 0.408 0.402 0.397 0.394 0.393 0.391 0.389 0.384
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep
2014 2015 2016 2017 2018
KALIMANTAN TIMUR INDONESIA
344,571
160,024
53,580
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
Kab/Kota Rata-rata Kab/Kota

28. 28
Ekspor Sumatera Barat Menurun
 Nilai ekspor Kalimantan Timur mengalami
penurunan tajam dari tahun 2010 hingga 2016.
 Ekpor Kalimantan Timur sangat didominasi oleh
komoditas batu bara.
Sumber: Bappenas, diolah
Minerals
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
East Kalimantan

29. Hasil Pencapaian/Permasalahan:
1. Mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur
dipengaruhi oleh lapangan usaha pertanian, pertambangan dan konstruksi.
2. TPT Provinsi Kalimantan Timur merupakan yang tertinggi di Wilayah
Kalimantan. Angka migrasi masuk yang tinggi tanpa keahlian menyebabkan
angka pengangguran tinggi.
3. Gini rasio Provinsi Kalimantan Timur rendah, namun cenderung meningkat
dalam tiga tahun terakhir.
4. Meningkatnya ketimpangan mengindikasikan bahwa investasi di Kalimantan
Timur berorientasi pada pertumbuhan, sehingga lebih banyak ditempatkan
pada sektor-sektor yang padat modal, bukan padat tenaga kerja.
Rekomendasi:
1. Penyelesaian 5 kawasan ekonomi khusus dan 3 kawasan industri, sesuai
skala prioritas dan kemampuan pendanaan (KEK Maloy, KIK Kariangau dan
Buluminung, Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan Kota Samarinda,
Kawasan Berbasis Migas dan Kondesat Kota Bontang, Kawasan Industri
Pariwisata Derawan, Kawasan Industri Pertanian Kukar dan Kubar, Kawasan
Industri Pertanian PPU dan Paser, dan Kawasan Strategis Perbatasan
Mahakam Ulu).
2. Mendorong peningkatan investasi infrastruktur sektor pertanian.
3. Percepatan peningkatan nilai IPM untuk 3 kabupaten dengan IPM di bawah
IPM nasional
Rangkuman Provinsi Kalimantan Timur
Sasaran Indikator Makro Pembangunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
77,12
Tingkat Kemiskinan
4,76%
Pertumbuhan Ekonomi
2,87%
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
6,13%
29

30. Hasil Rekapitulasi Rakortekrenbang
Provinsi Kalimantan Timur
Provinsi
Usulan yang Diajukan OPD Provinsi
sebanyak 670 usulan
77,0% Usulan Telah Diverifikasi
Bappeda Provinsi
Kabupaten/Kota
Usulan yang Diajukan OPD Kab./Kota
sebanyak 1.314 Usulan
49,9% Usulan Telah Diverifikasi
Bappeda Provinsi
68,8% Usulan Telah Diverifikasi
Ditjen Bina Bangda Kemendagri
267 Usulan Dibahas dalam
Rakortekrenbang 2019 dan 22,8%
diantaranya disetujui oleh K/L
5,8% Usulan Telah Diverifikasi
Ditjen Bina Bangda Kemendagri
82 Usulan Dibahas dalam
Rakortekrenbang 2019 dan Belum
Ada yang disetujui oleh K/L

31. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Kementerian Perdagangan
Kementerian Komunikasi dan
Informatika
• Pembangunan pasar rakyat
• Lanjutan Pembangunan Pasar Tradisional di
Kampung Long Bagun Ulu
• Pembangunan sarana prasarana pendukung
Destinasi Pariwisata Desa Sangkimah
• Pembangunan/rehabilitasi Embung
Ex.Tambang (Desa Separi dan Desa Santan
Ulu kab.Kukar)
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Pembangunan Tower Telekomunikasi
• Pembangunan SPAM Kalhol
• Pembangunan SPAM IKK Kab. Mahakam
Ulu
Highlight Hasil Rakortekrenbang
Provinsi Kalimantan Timur

32. 32
Arahan DAK Fisik 2020 Provinsi Kalimantan Timur
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan
Pengurangan kesenjangan antar wilayah dengan
peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan
DAK Fisik Jalan dan Transportasi Perdesaan
 Pendidikan
 Kesehatan
Pengembangan industri padat tenaga kerja melalui
dukungan DAK IKM dan Pasar
 DAK Kesehatan Afirmasi
 DAK Kesehatan Penugasan
Peningkatan investasi infrastruktur sektor pertanian
melalui dukungan DAK Pertanian

33. Kerangka
Pendanaan
5
33

34. Kerangka Pendanaan
RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020 – 2024,
untuk itu dilakukan :
 Reviu efektivitas dan efisiensi program
 Reviu/Identifikasi kontribusi Masyarakat-Dunia Usaha-BUMN-
Pemerintah dalam pendanaan program
Pemangku
Kepentingan
Mekanisme Keterangan
Masyarakat Melalui CSR, filantropis, waqaf, ZIS  Mendukung prioritas pembangunan.
Dunia Usaha Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan
Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA)
 Infrastruktur ekonomi dan sosial yang memiliki kelayakan
ekonomi.
BUMN Penugasan kepada BUMN  Mendorong pertumbuhan ekonomi
 Meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
Pemerintah APBN : Memperkuat pengendalian melalui penyiapan Proyek
Prioritas (“satuan 3”)
APBD : Mengembangkan output based transfer melalui DAK
Penugasan dan Hibah Daerah untuk mengamankan prioritas
pembangunan di daerah
Dirarahkan utamanya pada:
 Fungsi absolut pemerintah (antara lain politik, hankam).
 Pelayanan dasar (antara lain pendidikan, kesehatan,
perumahan) dengan Standar Pelayanan Minimal.
34

35. Penutup
6
35

36. 36
Penutup
• Pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan.
• Pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Kalimantan Timur perlu difokuskan pada
pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi
perencanaan antara pusat dan daerah.
• Pentingnya memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim
dengan melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS).
• Dalam pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu diperhatikan:
• Penajaman program dan proyek dan Pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan
terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut
kesiapan yang diperlukan).
• Penguatan integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah
(APBN) dengan APBD termasuk DAK, BUMN/BUMD, dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
• Pentingnya memastikan program dan proyek yang mendukung pencapaian SDGs.

37. TERIMA KASIH

38. LAMPIRAN
38

39. Sumber: Publikasi Sakernas periode Agustus
• Tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda berada di atas TPT
nasional. TPT 15-19 tahun mencapai 26,67% dan 20-24 tahun
16,73%.
• TPT lulusan SMK sebesar 11,24%. Besarnya TPT tersebut disusul
oleh lulusan SMA 7,95%.
• Proporsi setengah penganggur 2018: 6,62% (8,21 juta orang),
berhasil turun dari 8,45% di 2014. 39,02% setengah penganggur
berusia 15-29 tahun (3,2 juta orang).
3.04% 2.43%
4.80%
9.55%
7.95%
11.24% 11.24%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2014 2015 2016 2017 2018
TPT Berdasarkan Pendidikan
SD SMP SMA SMK Diploma Universitas Nasional
26.67%
16.73%
6.99%
3.47% 2.49%
1.81% 1.58% 1.40% 1.25% 0.61%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+
TPT Berdasarkan Kelompok Umur dan Nasional, 2018
TPT Nasional
5,34%
9.68 9.74 8.98 9.14 8.21
8.45% 8.48%
7.58% 7.55%
6.62%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
0
10
20
30
40
50
2014 2015 2016 2017 2018
Juta
orang
Setengah Penganggur
Setengah Penganggur / Pengangguran Terpaksa % Terhadap Total Pekerja
SMK
SMA
SD
SMP
Univ
Dipl
Tetapi TPT kaum muda dan lulusan SMK yang tinggi, serta
keberadaan setengah penganggur masih perlu menjadi perhatian
39

40. Pertumbuhan Ekonomi Terus Menguat dengan Penguatan Mitigasi
• Dalam World Risk Report (2016), Indonesia termasuk negara dengan tingkat
risiko bencana yang tinggi.
• Penyebabnya adalah tingginya tingkat keterpaparan (exposure) dan
kerentanan (vulnerability) terhadap bencana.
• Kejadian bencana 5 tahun terakhir didominasi oleh bencana
hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung..
• Dalam perencanaan, pemerintah daerah harus memastikan langkah-langkah
mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana dan perubahan iklim, kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs).
Kawasan timur menghadapi keterbatasan
infrastruktur dan sekaligus kerentanan bencana
40

41. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh meningkat
• Penciptaan kesempatan kerja yang lebih berkualitas
• Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu
• Efektivitas Bansos
• Stabilitas harga
• Perkembangan E-commerce
Konsumsi pemerintah diarahkan pada belanja operasional
dan penguatan belanja produktif
Penguatan investasi dilakukan melalui peningkatan
investasi pemerintah (pusat dan daerah) serta swasta
melalui perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan
• Pendalaman pasar keuangan
• Tingkat keyakinan ↑ pasca pemilu
• Perbaikan iklim investasi yang berkelanjutan (penerapan OSS, insentif
fiskal)
• Pembangunan infrastruktur terus belanjut dan mulai berdampak
Penguatan ekspor melalui diversifikasi produk ekspor,
termasuk jasa pariwisata
• Pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas membaik tapi
terbatas.
• Didorong oleh peningkatan investasi dan perbaikan sektor industri
pengolahan
• Peningkatan sektor pariwisata
I: 7,00 – 7,32
X: 5,26 – 6,61
M: 6,05 – 6,95
Impor meningkat sejalan dengan peningkatan aktivitas
ekonomi domestik
C: 5,09 – 5,15 G: 4,07 – 4,21
Memperkuat Permintaan Domestik dan Kinerja
Perdagangan Internasional
41

42. TRANSFORMASI SEKTOR JASA
8,8
7,26 – 7,54
2015-2018
2020
7,4
7,04 – 7,12
2015-2018
2020
4,0
5,46 – 5,58
2015-2018
2020
6,8
5,72 – 6,60
2015-2018
2020
TRANSPORTASI INFOKOM JASA KEUANGAN PERDAGANGAN
Mendorong sektor jasa dengan nilai tambah yang tinggi didorong oleh inovasi dan teknologi
REVITALISASI INDUSTRI MANUFAKTUR
4,3
5,00 – 5,40
2015-2018
2020
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3,3
4,25 – 4,45
2015-2018
2020
Perbaikan enabling environment
untuk persiapan menghadapi era
Industry 4.0
MODERNISASI PERTANIAN
3,7
3,77 – 3,79
2015-2018
2020
Meningkatkan produktivitas
serta pendapatan petani dan
nelayan
Melanjutkan pembangunan infrastruktur terutama
konektivitas dan energi untuk mendukung ekspansi
ekonomi dan pertumbuhan inklusif
6,1
5,68 – 5,72
2015-2018
2020
INDUSTRI MANUFAKTUR PERTANIAN LISTRIK KONSTRUKSI
HILIRISASI PERTAMBANGAN
PERTAMBANGAN
2015-2018
2020
Peningkatan nilai tambah pertambangan
yang mendukung pengembangan
indutsri hilir
0,1
1,03 – 1,17
Transformasi Struktural untuk Peningkatan
Kesejahteraan
42

43. ACEH
LPE: 4,64
SUMUT
LPE: 5,21
SUMBAR
LPE: 5,16
BENGKULU
LPE: 5,04 LAMPUNG
LPE: 5,29
BANTEN
LPE: 5,85
DKI JAKARTA
LPE: 6,01
RIAU
LPE: 2,43
JAMBI
LPE: 4,77
KEP. RIAU
LPE: 4,65
SUMSEL
LPE: 6,03
KEP. BABEL
LPE: 4,60
KALBAR
LPE: 5,20
KALTARA
LPE: 6,05
KALTENG
LPE: 5,65 KALSEL
LPE: 5,14
KALTIM
LPE: 2,87
SULBAR
LPE: 6,27
SULTENG
LPE: 6,32
GORONTALO
LPE: 6,54
SULUT
LPE: 6,01
SULSEL
LPE: 7,10
SULTRA
LPE: 6,44
MALUKU UTARA
LPE: 7,94
MALUKU
LPE: 5,96
PAPUA BARAT
LPE: 6,40
PAPUA
LPE: 7,47
JABAR
LPE: 5,65
JATENG
LPE: 5,40
DIY
LPE: 6,22
JATIM
LPE: 5,60
BALI
LPE: 6,38
NTB
LPE: 1,55
NTT
LPE: 5,16
• Skenario pertumbuhan PDB nasional
5,4 persen (titik tengah)
Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019
*angka proyeksi sangat sementara
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi 2020
43

44. SUMATERA
LPE: 4,62
KALIMANTAN
LPE: 4,08
SULAWESI
LPE: 6,68
MALUKU
LPE: 6,88
PAPUA
LPE: 7,18
JAWA-BALI
LPE: 5,74
NUSTRA
LPE: 3,12
• Skenario pertumbuhan PDB nasional
5,4 persen (titik tengah)
Sumber: Perhitungan Bappenas setelah rapat temu konsultasi Tw-I 2019
*angka proyeksi sangat sementara
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 2020
44

45. Share Ekonomi
Provinsi
Terhadap Pulau
dan Nasional
Rata-Rata Share
Provinsi
Kalimantan Timur
2014-2018
Rata-rata 5 Share
Sektor Tertinggi
Tahun 2014-2018
45
Terhadap
Pulau Kalimantan
14,16 %
Terhadap Nasional
1,17 %
Pertanian,
Kehutanan dan
Perikanan
Pertambangan
dan Penggalian
Industri
Pengolahan
14,39
%
14,00
%
10,01
%
Perdagangan Besar
dan Eceran
Konstruksi
7,95
%
20,61
%

46. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota
di Kalimantan Timur Tahun 2014-2017
Rata-rata Kontribusi Kab/Kota terhadap PDRB Kalimantan Timur
Tahun 2014-2017 (%)
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Tahun 2014-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) 46
-2.21
-0.05
0.11
0.79
1.20
1.75
2.41
3.62
3.88
3.98
-3.00 -2.00 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Paser
Kota Bontang
Kab. Kutai Barat
Kab. Penajam Paser Utara
Kab. Kutai Timur
Kota Samarinda
Kota Balikpapan
Kab. Berau
Kab. Mahakam Ulu
0.39
1.46
4.24
5.91
7.45
9.83
10.91
14.69
18.81
26.30
0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Penajam Paser Utara
Kab. Kutai Barat
Kab. Berau
Kab. Paser
Kota Samarinda
Kota Bontang
Kota Balikpapan
Kab. Kutai Timur
Kab. Kutai Kartanegara

47. Republik Indonesia
Kementerian PPN/
Bappenas
Arahan DAK Fisik 2020 Provinsi Kalimantan Timur
• Revitalisasi dan Pembangunan Sentra Industri Kecil
Menengah (IKM);
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala
Kecil
• Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok
Pasar
• Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
• Pemberdayaan pengelola sarana perdagangan dan
penerapan Teknologi Informasi (TI)
• Pembangunan Gerai Maritim
• Pembangunan Gudang dan Penyediaan Sarana Penunjang
Gudang
Mendorong perkembangan industri padat tenaga
kerja melalui dukungan DAK IKM dan Pasar
No. Bidang DAK Fisik APBN 2019 Proporsi 2019
1 Jalan Rp 371.603 32%
2 Kesehatan dan KB Rp 268.403 23%
3. Pendidikan Rp 259.714 23%
Total DAK Fisik Rp 1.147.852 100%
Alokasi DAK Fisik 3 bidang terbesar 2019 (Juta)
Meningkatkan investasi infrastruktur sektor
pertanian melalui dukungan DAK Pertanian
• Pembangunan Sumber-Sumber Air ( irigasi tanah,
embung, dam parit, dsb.)
• Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD)/Balai Perbenihan/Perbibitan Tanaman
Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukungnya
• Pembangunan/rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) dan sarana penunjangnya
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui
dukungan DAK Pendidikan dan Kesehatan
Pendidikan
Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan
Pengadaan Sarana Belajar SD, SMP, SMA,
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Sekolah Luar
Biasa (SLB), dan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) serta fasilitas layanan perpustakaan
DAK Kesehatan Afirmasi
Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan dan
Kepulauan (DTPK) serta pengadaan sarana listrik dan air
bersih di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) DTPK
Kesehatan
Pemeliharaan berkala / rehabilitasi, Peningkatan (struktur/
kapasitas) dan pembangunan Jalan, Jembatan.
Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis,
Pengadaan moda transportasi darat dan perairan,
Pembangunan dermaga rakyat, Pembangunan tambatan
perahu, serta Renovasi jembatan gantung
Mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan
peningkatan konektivitas wilayah melalui dukungan
DAK Fisik Jalan dan Transportasi Perdesaan
DAK Kesehatan Penugasan
• Penurunan angka kematian ibu
• Penguatan intervensi stunting
• Penguatan pengendalian penyakit
• Penguatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
• Penguatan RS Rujukan, Non Rujukan, dan Khusus
• Pembangunan RS Pratama
DAK Kesehatan Reguler
• Pelayanan Dasar
• Pelayanan Rujukan
• Pelayanan Kefarmasian