HAM dijamin dalam UUD 1945 melalui pasal-pasal khusus dan Pembukaan. HAM meliputi hak atas pekerjaan, kebebasan beragama, dan larangan diskriminasi. UUD telah diamandemen untuk lebih tegas menjamin HAM sesuai konvensi internasional.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif universal dan regional serta hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut juga menjelaskan perkembangan HAM di tingkat internasional dan nasional beserta implementasinya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas definisi dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan bersifat universal. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga reformasi, serta lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM seperti Komnas
Prinsip-prinsip demokrasi meliputi negara berdasarkan konstitusi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa dan menjamin hak rakyat, sementara perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif universal dan regional serta hubungannya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen tersebut juga menjelaskan perkembangan HAM di tingkat internasional dan nasional beserta implementasinya dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas definisi dan perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Secara garis besar, HAM didefinisikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan dan bersifat universal. Dokumen ini juga menjelaskan perkembangan pemikiran HAM di Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga reformasi, serta lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan HAM seperti Komnas
Prinsip-prinsip demokrasi meliputi negara berdasarkan konstitusi dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi berfungsi untuk membatasi wewenang penguasa dan menjamin hak rakyat, sementara perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi.
1. Dokumen tersebut membahas konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia seperti kebebasan berserikat dan berpendapat.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara, serta realisasi hak asasi manusia di Indonesia meski masih banyak tantangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas konsep hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait di Indonesia. Termasuk pengertian HAM, ciri-cirinya, nilai-nilai dasar, pasal UUD 1945 yang terkait, dan peran pemerintah dalam melindungi dan memenuhi HAM warga negara.
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAMGalang Ihsan
1. HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi.
2. HAM di Indonesia diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM.
3. Sejarah penegakan HAM di Indonesia meliputi masa prakemerde
Teks tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada beberapa poin penting:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.
2. Prinsip demokrasi Pancasila meliputi bahwa negara milik seluruh rakyat dan bukan milik kelompok tertentu.
3. Teks tersebut menjelaskan se
Teks tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada beberapa poin penting:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.
2. Prinsip demokrasi Pancasila meliputi bahwa negara milik seluruh rakyat dan bukan milik kelompok tertentu.
3. Teks tersebut menjelaskan se
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).pptRipreme
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tujuan negara Indonesia untuk melindungi seluruh rakyat dan keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara berbentuk Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan landasan falsaf
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
1. Dokumen tersebut membahas konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia seperti kebebasan berserikat dan berpendapat.
3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara, serta realisasi hak asasi manusia di Indonesia meski masih banyak tantangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM), mulai dari pengertian HAM, ruang lingkup HAM, pengakuan HAM secara internasional dan nasional, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, permasalahan dan penegakan HAM di Indonesia, serta contoh kasus pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas konsep hak asasi manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait di Indonesia. Termasuk pengertian HAM, ciri-cirinya, nilai-nilai dasar, pasal UUD 1945 yang terkait, dan peran pemerintah dalam melindungi dan memenuhi HAM warga negara.
Kasus pelanggaran ham dalam rangka perlindungan,pemajuan,penegakan HAMGalang Ihsan
1. HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dibagi.
2. HAM di Indonesia diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta dilindungi oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan pengadilan HAM.
3. Sejarah penegakan HAM di Indonesia meliputi masa prakemerde
Teks tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada beberapa poin penting:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.
2. Prinsip demokrasi Pancasila meliputi bahwa negara milik seluruh rakyat dan bukan milik kelompok tertentu.
3. Teks tersebut menjelaskan se
Teks tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Ada beberapa poin penting:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan mengandung nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial.
2. Prinsip demokrasi Pancasila meliputi bahwa negara milik seluruh rakyat dan bukan milik kelompok tertentu.
3. Teks tersebut menjelaskan se
Undang-Undang Dasar 1945 (Slide 4.lanjutan minggu 5 ).pptRipreme
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tujuan negara Indonesia untuk melindungi seluruh rakyat dan keturunan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara berbentuk Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan landasan falsaf
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. Semua ketentuan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memberikan
jaminan dalam upaya penegakan HAM dalam negara hukum Indonesia. Agar
upaya penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efisien dan efektif
maka diperlukan adanya semangat para penyelenggara negara, para pemimpin
pemerintahan dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama dan saling
bahu membahu dalam penegakan Hak Asasi Manusia.
Jaminan pelaksanaan HAM dalam negara kesatuan Republik Indonesia
tercantum secara jelas dalam Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar
Tahun 1945, terlebi-lebih setelah dilakukan perubahan.
Pemuatan pasal-pasal tentang HAM pada mulanya menimbulkan perdebatan
yang cukup alot dikalangan negarawan kita. Setelah melalui perdebatan yang
sangat demokratis, akhirnya dicapailah bentuk kompromi diantara dua kelompok
yang mempunyai pandangan berbeda. Hasil kompromi tersebut sebagaimana
kita dapat mencermatinya sekarang ini dalam UUD `945. Pertama sebelum
dilakukan amandemen pasal-pasal yang sangat terkenal muatan hak asasinya
dapat kita baca pada Pasal 27 sampai 34 UUD 1945.
3. Ternyata masalah perlindungan HAM mendapatkan perhatian yang sangat besar dan
para pengambilan keputusan di Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR). Hal ini
terbukti dari cantumannya secara eksplisit masalah HAM, yaitu pada bab XA
dengan judul HAM yang terdiri atas 20 pasal (diberi label Pasal 28 A sd 28 J) dan 24
Ayat. Diluar yang berjudul tersendiri dalam bab XA, rumusan lainnya terdapat
dalam Pasal 27 (3 ayat), kemudian Bab XI Pasal 29 (2 ayat), Bab XII Pasal 30, Bab
XIII Pasal 31, Pasal 32, Bab XIV Pasal 33 dan Pasal 34.
Adapun rumusan lengkapnya bunyi pasal-pasal dan ayat yang mengandung muatan
HAM adalah sebagai berikut Pasal 27 UUD 1945.
1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerinahan itu dengan tidak ada
kecualinya.
2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaam.
3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
4. HAM yang dijamin dalam UUD 1945 tidak terbatas hanya pada apa yang
terdapat dalam pasal-pasalnya, akan tetapi juga terdapat dalam Pembukaan dan
penjelasannya.
Alinea Pertama secara tegas menyatakan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa. Ini jelas mengandung makna bahwa apapun alasan dan bentuknya
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena pada hakekatnya penjajahan
tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Alinea keempat, terutama rumusan tentang dasar negara Pancasila, di mana sila
pertama menyatakan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini merupakan bukti sekaligus
jaminan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kehidupan beragama
secara damai dan tertib. Hal ini kemudian dipertegas dalam rumusan Pasal 29
UUD 1945, dimana setiap oang diberi kebebasan untuk memeluk dan
melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya, dan wajib
menghormati agama dan keyakinan yang dianut orang lain.
5. Dalam rumusan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat
kaitannya dengan pelaksanaan HAM dan kebebasan yang fundamental.
Hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa
serta bernegara diatur agara dilaksanakan dengan berlandaskan kepada
moralitas yang adil dan beradab.
Sila Persatuan Indonesia mengandung ide dasar, bahwa rakyat Indonesia
meletakkan kepentingan dan keselamatan bangsa diatas kepentingan dan
keselamatan pribadi. Dengan demikian pesan lain dari sila ketiga ini
adalah adanya sikap toleransi dalam memandang perbedaan di dalam
lingkungan sekitar.
6. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, merupakan inti ajaran demokrasi yang
berdasarkan Pancasila, baik dalam arti formal maupun material.
Demokrasi yang dikembangkan berintikan nilai-nilai agam, inti
kesamaan budaya, dan pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nila
kontemporer dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara
musyawarah, bukan pada suara mayoritas.
7. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkaitan erat dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Sila ini mengandung prinsip adanya
kebersamaan kebersamaan dalam upaya mencapai cita-cita masyarakat
adil dan makmur.
Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk
menjabarkan ketentuan HAM telah dilakukan melalui amandemen UUD
1945 ke dua (Tahun 2000) dan ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual,
perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat
adiktif lainnya.
8. Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi PBB
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi
tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child).
Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke 44 pada bulan Desember
198 telah berhasil menyepakati sebuah Resolusi yakni Resolusi MU
PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang Convention on the
Rights of the Child.
Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi
Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang
Kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment).