Presented by Nur Hygiawati Rahayu (Director of Forestry and Water Resource Conservation, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency, Government of Indonesia) at Science and Policy Dialogue I on 16 Dec 2021

1. Jakarta, 16 Desember 2021
STRATEGI PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN
TARGET MITIGASI FOLU 2030 DAN KOMITMEN
PASCA COP26
Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST, MSc
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan pada Science and Policy Dialogue Online Workshop “From COP26 to G20”

2. VISI INDONESIA 2045

3. Penurunan Emisi GRK
menjadi salah satu Kerangka Ekonomi Makro dalam RPJMN 2020-2024
Sasaran Pembangunan 2020-2024 – Pembangunan Berkualitas: Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan
kualitas manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan
dan wilayah, serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi.
Gini Rasio
(indeks)
Pertumbuhan Ekonomi
(persen)
Tingkat Kemiskinan
(persen)
Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) (persen)
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) (nilai)
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (GRK) menuju
target 29% di 2030
(Paris Agreement)
5,7 - 6,0 0,360 - 0,374
6,0 - 7,0
3,6 - 4,3 75,54 27,3%
2015-2018: 5,0
Mar 2019: 9,41 Mar 2019: 0,382
Agt 2019: 5,28 2018: 71,39 2018: 22,5%
SASARAN MAKRO RPJMN 2020-2024

4. STRUKTUR ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL 6:
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN
PERUBAHAN IKLIM
PN6
MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,
MENINGKATKAN KETAHANAN
BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM
PP1
PP3 PP2
Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Peningkatan
Ketahanan Bencana
dan Iklim
Pembangunan
Rendah Karbon
Program Prioritas (PP)
Kegiatan Prioritas (KP)
Proyek Prioritas
Nasional (Pro-PN)
3
11
39
Major Project (MP)
▪ Pembangunan Fasilitas
Pengolahan Limbah B3.
▪ Penguatan Sistem
Peringatan Dini Bencana.
2

5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

6. 6
Polusiudara
Penyusutankawasan
hutan
Urbanisasiyangtidak
teratur
Berkurangnyasumber
dayaalam
Perubahaniklimdan
dampakturunannya
Indonesia juga menjadi salah satu negara
penghasil GRK terbesar
Sumber: World DevelopmentIndicator
TANTANGAN INDONESIA PADA SEKTOR LINGKUNGAN

7. 5,82
4,64
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
Gt
CO
2
e
Baseline (tanpa mempertimbangkan carrying capacity)
Baseline (dengan mempertimbangkan carrying capacity)
Rata-rata tingkat pertumbuhan PDB 5,3% pada
2021–2050 dan
3,6% 2050–2060
Rata-rata tingkat pertumbuhan PDB 5,0%
pada 2021–2050 dan
2,4% pada 2050–2060
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
%
per
tahun
Baseline (tanpa mempertimbangkan carrying capacity)
Baseline (dengan mempertimbangkan carrying capacity)
Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi (PDB)
Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun
mengakibatkan Indonesia akan sulit mencapai
Visi 2045 dan keluar dari Middle Income Trap
Aktivitas pembangunan yang tinggi emisi
akan mengakibatkan berbagai masalah
sosial dan kesehatan
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada 31 Juli 2021 Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada 31 Juli 2021
Pembangunan “business as usual” mengakibatkan penurunan
tingkat pertumbuhan PDB dan peningkatan emisi di masa
mendatang

8. LAJU DEFORESTASI HUTAN INDONESIA
Sumber: Statistik KLHK, 2018

9. PROYEKSI DEFORESTASI HINGGA 2045 (1)
9
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2021
2024
2027
2030
2033
2036
2039
2042
2045
Hutan Pertanian
Lainnya Permukiman
: Potensi deforestasi terbesar hingga tahun 2045 datang dari
pertambahan lahan pertanian non-sawah
*) Sumber analisis: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020 – 2024 dengan metode System Dynamics dan Spatial Dynamics
TRANSISI TUTUPAN LAHAN NASIONAL
Legend
Klmantan_2000.img
Value
1 Hutan Primer
2 Hutan Sekunder
3 Hutan Tanaman
4 Semak Belukar
5 Pertanian Non Sawah
6 Pertanian Sawah
7 Permukiman
8 Lahan Kosong
9 Badan Air
10 Pertambangan
11 Bandara Pelabuhan
12 Lainnya
Legend
Klmantan_2000.img
Value
1 Hutan Primer
2 Hutan Sekunder
3 Hutan Tanaman
4 Semak Belukar
5 Pertanian Non Sawah
6 Pertanian Sawah
7 Permukiman
Legend
Klmantan_2000.img
Value
1 Hutan Primer
2 Hutan Sekunder
3 Hutan Tanaman
4 Semak Belukar
5 Pertanian Non Sawah
6 Pertanian Sawah
7 Permukiman
8 Lahan Kosong
9 Badan Air
10 Pertambangan
Legend
Klmantan_2000.img
Value
1 Hutan Primer
2 Hutan Sekunder
3 Hutan Tanaman
4 Semak Belukar
5 Pertanian Non Sawah
6 Pertanian Sawah
7 Permukiman
8 Lahan Kosong
9 Badan Air
10 Pertambangan
11 Bandara Pelabuhan
12 Lainnya

10. PROYEKSI DEFORESTASI HINGGA 2045 (2)
10
*) Sumber analisis: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMN 2020 – 2024 dengan metode System Dynamics dan Spatial Dynamics
Kontribusi ekonomi tidak sejalan dengan
share pemanfaatan lahan
• Pertanian dengan share lahan 50% hanya
berkontribusi sekitar 11% terhadap ekonomi
nasional
• Sektor jasa dan lainnya berkontribusi sebesar
57% dengan share lahan hanya 2%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Berbasis
Pertanian
Industri Energi Transportasi Jasa dan
Lainnya
Share Ekonomi dan Pemanfaatan Sumber Daya 2045
Share Ekonomi
Share Lahan
36%
Tutupan Hutan
50%
Lahan Pertanian
≈
2045
50%
36%
12%
2% Land Use Share Baseline
Agriculture Land
Forest Land
Other Land
Urban and Industrial Land

11. TREN TUTUPAN HUTAN HUTAN 7 REGION INDONESIA
1990 1996 2000 2003 2006 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sumatera 21.475.53 20.415.36 16.801.09 16.601.54 15.904.59 14.632.31 14.501.89 14.215.62 14.024.53 13.797.42 13.263.47 13.164.88 13.016.96
Jawa 3.433.862 3.433.647 3.460.914 3.447.356 3.322.649 3.273.075 3.271.395 3.269.251 3.264.930 3.272.705 3.251.775 3.251.830 3.257.326
Kalimantan 35.611.44 33.204.08 31.150.48 30.619.09 29.815.31 28.796.95 28.369.40 28.060.06 27.617.49 27.483.27 27.105.51 26.742.28 26.511.65
Nusa 3.034.107 3.032.554 2.810.122 2.802.111 2.763.269 2.758.814 2.756.255 2.937.259 2.934.724 2.934.486 2.909.577 2.881.525 2.896.019
Maluku 5.583.892 5.583.892 5.218.937 5.192.905 5.164.969 5.140.868 5.119.411 5.121.531 5.114.708 5.112.340 5.095.460 5.062.831 5.041.866
Sulawesi 11.217.98 11.191.55 10.165.55 9.959.057 9.683.131 9.547.587 9.471.814 9.456.040 9.411.269 9.393.415 9.336.059 9.250.735 9.177.189
Papua 35.847.71 35.847.23 34.630.97 34.562.05 34.300.06 34.185.56 34.153.74 34.125.13 34.101.26 34.078.94 33.997.56 33.981.41 33.932.59
-
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
HEKTAR
Papua
Kalimantan
Sumatera
Sulawesi
Maluku
Jawa
Nusa
*) Sumber : Analisis Kajian Background Study RPJMN 2020 – 2024 Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas

12. 12
12
• Secara nasional Indonesia sedang mengalami early-transition, namun forest transition yang terjadi di setiap region berbeda-beda.
• Sebagian Papua dan kepulauan sekitarnya masih mengalami pre-transition.
• Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, sebagian besar Papua, dan Nusa Tenggara Timur mengalami early-transition dan region lainnya telah mulai
memasuki late-transition dan post-transition.
• Selain region Jawa dan Bali, region-region lainnya sedang dan akan mengalami desakan permintaan lahan yang tinggi yang berpotensi
mengurangi tutupan lahan/hutan.
FOREST TRANSITION
*) Sumber : Analisis Kajian Background Study RPJMN 2020 – 2024 Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas

13. 13
STRATEGI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA
%
Karbon
%
TransisikeEnergi
Terbarukandan
EfisiensiEnergi
Perlindungan Hutan,
Moratorium Gambut,
dan Peningkatan
Reboisasi
PenangananLimbah
dan Manajemen
Industri
Meningkatkan
produktivitas lahan
pertanian
Institutional
Improvement
MITIGASI ADAPTASI
Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Ketahanan Air

14. FAKTOR PENENTU KUALITAS KEBIJAKAN
Identifikasi Permasalahan:
Kemampuan mengidentifikasi masalah
sangat vital, sehingga peran data
informasi dan pengetahuan sangat
penting
Implementasi Kebijakan:
Seperti apa kebijakan dapat
diimplementasikan di lapangan
Perumusan Kebijakan:
Menyangkut strategi pelaksanaan dan
integrasinya di dalam perencanaan
dan penganggaran

15. KONTRIBUSI RISET PADA KEBIJAKAN
Kompleksitas
permasalahan
pengelolaan
lingkungan dan
ekosistem
Natural Science
Biologi, kimia, fisika, geologi,
geografi, matematika
terapan, ………….
Interdicipline Science
Dynamic modelling,
manajemen, ………….
Socio-economical Science
antropologi, ekonomi, sosial,
budaya, ………….
Informasi saintifik
SEKTOR K/L :
• Bappenas
• Kemenko Marves
• KLHK
• Kemen PUPR
• Kemendagri
• Kemen ATR/BPN
• Pemda
• Universitas
• Lembaga Riset lain
• LSM
• dsb.
Kebijakan
Nasional/
daerah
transdisiplin
• Riset sebagai dasar informasi pengambilan keputusan
• Perlunya penyusunan perencanaan berbasis bukti sebagai dasar kebijakan (evidence-based policy)
• Kerja sama multipihak dan koordinasi lintas sektor yang lebih solid untuk menghilangkan silo dan ego sektoral

16. Energi Industri
Pertanian Kehutanan
Permukiman Perikanan
dll
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN
Aktivitas manusia
Daya dukung dan daya
tampung
Air
Emisi
Tutupan
Lahan
I
K
L
H
Kelautan
Kehati
Aktivitas Manusia
Daya Dukung dan Daya
Tampung
Target
Sektoral
Ekonomi
Indikator
Makro
Lain
Intensitas
Emisi
Emisi
GRK
Riset dan Kebijakan: Pendekatan Dinamika Sistem (System Dynamics) sebagai
Kerangka Penyusunan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon
Pandemi
COVID-19
Krisis
Kondisi pandemi di Indonesia menjadi
input (pertimbangan) dalam pemodelan,
penentuan target dan perumusan
kebijakan
Krisis ekonomi dan sosial yang terjadi
sebagai dampak dari pandemi COVID-
19
Guncangan
Trade off
Trade off
Daya tampung
Daya dukung
Analisis dampak kebijakan
terhadap aktivitas sektoral dan
kapasitas lingkungan
Analisis dampak digunakan
sebagai umpan balik
(feedback) dalam
penyempurnaan kebijakan.
Pendekatan sistem memungkinkan
dihasilkannya kebijakan yang
komprehensif dan non-silo.
Pendekatan sistem telah digunakan
dalam penyusunan RPJMN 2020-
2024 dan akan berkontribusi penting
dalam penyusunan RPJPN 2025-
2045 yang akan datang.

17. MENUJU EKONOMI HIJAU: EXERCISE SKENARIO NET ZERO
EMISSIONS MELALUI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
Skenario Net Zero Emission
2045 2050 2060
Skenario dihasilkan melalui proses
ilmiah secara holistik dengan
mempertimbangkan kendala politis,
teknis dan kelembagaan
Skenario meliputi aksi
pembangunan rendah karbon yang
sama, dengan tingkat kecepatan
pencapaian target yang berbeda
Skenario disesuaikan dan sejalan
dengan upaya yang dilakukan
Kementerian/Lembaga untuk
menurunkan emisi GRK
3,39
3,76
4,64
-1,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2000
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
Gt
CO
2
e
Reference Case NZ2045 NZ2050 NZ2060
Emisi GRK Tahunan
Melalui penerapan kebijakan Net Zero Emissions, puncak emisi
GRK akan terjadi pada tahun 2024 (1,8Gt CO2e), namun kemudian
akan mengalami penurunan. Selama periode 2021–2060, scenario
NZE akan menurunkan emisi sebesar 87-98 Gt CO2e.

18. INTERVENSI & KEBIJAKAN UTAMAUNTUK MENCAPAI
NET ZERO EMISSIONS MELALUI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
Skenario untuk menuju Net Zero Emissions mencakup berbagai program pembangunan rendah karbon dalam RPJMN 2020–2024,
serta sejumlah intervensi baru dengan target yang lebih besar
Kebijakan LCDI untuk mendukung NZE
Energi
• Penurunan intensitas energi (Efisiensi Energi) secara
bertahap dari 1% hingga 6% per tahun
• EBT hingga mendekati 100% di 2060
• Transisi ke kendaraan listrik, hingga 95% dari total
kendaraan
Lahan
• Reforestasi hutan hingga 250 ribu hektar per tahun
• Restorasi gambut
• Rehabilitasi mangrove
• Pencegahan deforestasi dari hutan ke lahan pertanian
• Meningkatkan potensi penyerapan karbon di lahan
perkotaan
Limbah
• Efisiensi sumber daya alam untuk produksi dan
pengelolaan limbah melalui ekonomi sirkular
• Penurunan produksi limbah cair hingga nol pada tahun
2060
Fiskal
• Penghapusan subsidi energi hingga sepenuhnya di
tahun 2030
• Implementasi kebijakan pajak karbon
2/3 dari upaya
penurunan emisi
dilakukan pada
sektor energi
Sektor AFOLU
berkontribusi
sebesar
24,9%
Sektor limbah serta
proses industri dan
penggunaan produk
berkontribusi 8%
dan 2%
Kontribusi Penurunan Emisi Sektoral
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
Gt
CO
2
e
Energi Pemanfaatan lahan (AFOLU) Limbah Industri (IPPU)
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada 31 Juli 2021

19. SKENARIO NET ZERO EMISSION DI SEKTOR LAHAN MAMPU MENINGKATKAN
TUTUPAN HUTAN SEKUNDER DAN MELINDUNGI HUTAN PRIMER
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
jutaan
ton
karbon
(Mt
C)
hutan primer hutan sekunder hutan tanaman
mangrove lahan pertanian lahan bera
permukiman
Cadangan Karbon Berdasarkan Sumbernya Kebutuhan Lahan untuk Tanaman Bioenergi
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060
juta
ha
Kasus Acuan NZ2045 NZ2050 NZ2060
Pada tahun 2060, upaya restorasi lahan yang
dilakukan dapat meningkatkan tutupan hutan
sekunder seluas 4,1 juta ha dan melindungi 3,2 juta
ha hutan primer.
Kebutuhan konversi lahan untuk bioenergi dapat
ditekan seiring kebijakan di sektor energi
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pada 31 Juli 2021

20. PENUTUP
• Diproyeksikan bahwa sektor FoLU akan berkontribusi hampir
60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin
diraih oleh Indonesia.
• Terdapat kebutuhan akan pertimbangan ilmiah dalam proses
pembuatan kebijakan. Oleh karena itu riset berperan penting
dalam memperkuat kebijakan untuk mitigasi FOLU 2030 dan
komitmen perubahan iklim pasca COP26 untuk dapat
menghasilkan kebijakan yang akurat dan sesuai kebutuhan
dalam rangka mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim.
• Dalam rangka mewujudkan target mitigasi FOLU 2030 dan
komitmen pasca COP26 diperlukan kerja sama multipihak dan
koordinasi lintas sektor. Akademisi, lembaga riset, LSM,
masyarakat maupun media diharapkan berperan saling
berkolaborasi dan bersinergi dalam penyusunan rekomendasi
kebijakan.
20

21. 21
TERIMA KASIH
Saran dan pertanyaan dapat disampaikan
melalui email: kehutanan@bappenas.go.id
DIREKTORAT KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Gedung Bappenas TS 2A Lantai 4
Jl Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat
kehutanan@bappenas.go.id
(021) 3926254

22. STRATEGI PENGURANGAN DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN DI DALAM RPJMN 2020-2024
❑ Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional seluas 2,1 juta ha
❑ Pengurangan laju deforestasi menjadi seluas 310 ha/tahun
❑ Penanaman dan pengkayaan di hutan produksi seluas 1,97 juta ha
❑ Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan dengan
target 300.000 ha per tahun
❑ Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat dengan target 35.000 ha di tahun 2024
❑ Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 110 KPH
❑ Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan seluas
4 juta ha
❑ Perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan dalam 5 tahun ke depan, menerapkan pengelolaan lanskap berkelanjutan
berbasis DAS (lokasi telah ditetapkan secara spasial)
❑ Pelaksanaan menggunakan metode yang efisien dalam aspek kelembagaan (pengelolaan/pemeliharaan) dan
memanfaatkan berbagai sumber pendanaan (pihak swasta, masyarakat)
❑ Terintegrasi dengan kegiatan prioritas nasional lainnya (KPH, Perhutanan Sosial, dan lainnya)
❑ Arahan Presiden terkait penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi
22

23. 23
ANALISIS ENVIRONMENT KUZNET CURVE (EKC)
DEFORESTASI DENGAN PDRB: NASIONAL
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
β_1 β_2 β_3
Selisih
kehilangan
tutupan
pohon
dibandingkan
dengan
kelompok
ekonomi
dasar/base
(hektar
)
Kelompok ekonomi
Total Primer Sekunder
Kelompok ekonomi
rendah
Kelompok ekonomi
sedang
Kelompok ekonomi
tinggi
Hutan Primer Hutan Sekunder
Hutan Primer & Sekunder
Analisis cross-section dengan kelompok ekonomi kab/kota berdasarkan PDRB (2016)
“Dari grafik di atas dapat diindikasikan bahwa beberapa daerah dengan ekonomi rendah masih
membutuhkan lahan atau konversi hutan. Beberapa daerah dengan ekonomi sedang atau tinggi
cenderung tidak melakukan konversi hutan.”
*) Sumber : Analisis Kajian Background Study RPJMN 2020 – 2024 Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Bappenas

24. 24
Now
Optimasi
Kawasan Hutan
Forestry 4.0
2045
Sumber Daya
Hutan Untuk
Kedaulatan
Pangan
Energi dan
Air
Goal
2040
Menguasai
Pangsa Pasar
Bioprospeksi
Dunia
Bioprospeksi
2035
Menguasai
Pangsa Pasar 3
Dunia Produk
Hasil Hutan
Precondition
2030
Pengembangan
Bioekonomi
Berbasis Hutan
Bioekonomi
2025
Kemantapan
Penataan dan
Penggunaan
Kawasan Hutan
Pasar Dunia
ROADMAP PEMBANGUNAN HUTAN INDONESIA 2045