ETIKA PROFESI KEGURUAN

1. SISTEM DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
(Studi deskriptif tentang Sistem dan Struktur Organisasi di Sekolah )
MAKALAH
Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Profesi Keguruan
Disusun oleh:
~Ayanah Septianita
[11.84-202.007]
~Nurjanah Indah Prasetyo [11.84-202.187]
~Siska Sukmawati
[11.84-202.168]
~Wardatul Jannah
[11.84-202.186]
Kelompok : VIII (Delapan)
Kelas
: 2A1
Prodi
: Pendidikan Matematika
FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TANGERANG
2012

2. KATA PENGANTAR
Untaian kalimat puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Sebab, karena kuasaNya saja proses penyusunan makalah ini dapat kami susun. Sebab, sebesar apapun keinginan
dan semangat seorang hamba untuk melakukan sesuatu, namun tanpa petolongan dan hidayah
Allah, mustahil keinginan dan citanya terwujud. Karena pada hakikatnya segala daya dan upaya
hanya milik Allah Ta’ala.
Adapun maksud penulisan makalah ini adalah untuk memeberikan penjelasan tentang
Sistem dan Struktur Organisasi di Sekolah. Dalam melaksanakan penyusunan ini, tidak terlepas
dari pengarahan dan bimbingan semua pihak. Untuk itu, kami mengucapakan terima kasih
kepada:
1. Eti Kurniawati, M.Ag selaku dosen pembimbing mata kuliah Etika Profesi Keguruan
2. Orang tua yang telah banyak membantu dari segi moril dan materil
3. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan makalah ini
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna dan
masih banyak kekurangannya. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna
kesempurnaan dimasa mendatang. Besar harapan kami semoga makalah ini dapat diterima dan
memberikan manfaat kepada membaca. Aamiin …
Tangerang, 21 Mei 2012
Penyusun
i

3. Daftar Isi
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………….
i
Daftar isi………………………………………………………………………………………………………………………..
ii
BAB I Pendahuluan
A. Latar belakang ………………………………………………………………………………………..
B. Perumusan masalah………………………………………………………………………………...
C. Tujuan……………………………………………………………………………………..……………...
1
1
1
BAB II ISI
A. Unsur dalam Struktur Organisasi DepDikBud…...………………………….…………..
B. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK)………………………...............
2
4
BAB III PENUTUP
A. Simpulan ………………………………………………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA
ii
5

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan
atau peroarangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan. Dalam
melaksanakan tugas pengelolaan ini, menteri mempunyai aparat Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan. Pemahaman Tentang Struktur organisasi dan aspek administrasi dalam
departemen ini penting, karena dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui proses stingkat
dan mekanisme pengambilan keputusan pendidikan Serta mengetahui alur komunikasi dalam
system pendidikan nasional.
B. Perumusan Masalah
1. Apa Unsur dalam Struktur Organisasi DepDikBud ?
2. Bagaimana Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) ?
C. Tujuan
Adapun tujuan penyusun makalah ini adalah:
1. Mengemukakan Unsur dalam Struktur Organisasi DepDikBud
2. Mengemukakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan ( LPTK)
3. Menambah Wawasan kepada Pembaca
1

5. BAB II
ISI
A. Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu wahana dalam pengelolaan sistem
Pendidikan Nasional. Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang Pendidikan dan
Kebudayaan. Atas dasar itu, departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab
terhadap pembinaan Pendidikan maupun Kebudayaan di Indonesia.
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
1) Menteri
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan pembantu Presiden dalam mengelola
sistem Pendidikan Nasional.
a. Memimpin Departemen sesuai dengan tugas pokok yang telah digariskan
Pemerintah,
b. Menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang Pemerintahan,
c. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan
organisasi lainnya.
2) Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal merupakan satuan pembantu pemimpin dan pimpinan oleh
sekretariat Jenderal.
Tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelanggarakan pembinaan administrasi,
organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
3) Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal merupakan satuan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektorat
Jenderal.
Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan
departemen terhadap pelaksanaan tugas, baik tugas yang bersifat rutin maupun tugas
pembangunan.
2

6. 4) Dikretorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Dikretorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan satuan pelaksana
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Dikretorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah
Tugas pokok
Dikretorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah
menyelanggarakan sebagian tugas pokok departemen dibidang Pendidikan Dasar dan
Menengah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri
5) Dikretorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Dikretorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah satuan pelaksana Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Dikretorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Dikretorat Jenderal Pendidikan Tinggimempunyai tugas menyelanggarakan sabagian
tugas pokok Departemen dibidang Pendidikan Tinggi kebijaksanaan yang ditetapkan
Menteri.
6) Dikretorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
Dikretorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga adalah satuan
pelaksana Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Dikretorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
Tugas pokok Dikretorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
adalah menyelanggarakan sebagian tugas pokok Departemen dibidang Pendidikan Luar
Sekolah, Pemuda dan Olah Raga kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri.
7) Dikretorat jenderal kebudayan
Dikretorat Jenderal Kebudayan adalah satuan pelaksana Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan yang dipimpin oleh Dikretorat Jenderal.
Tugas pokok Dirjen Kebudayaan adalah menyelanggarakan sebagian tugas pokok
Departemen dibidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga kebijaksanaan
yang ditetapkan Menteri.
8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan merupakan
pelaksana tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsungkepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.
Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dibidang penelitian dan
pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan Menteri
Pendidikan dan kebudayaan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. 3
9) Pusat-pusat di Bidang Khusus
Pusat-pusat merupakan pelaksana dibidang khusus yang sesuai dengan nama
sebutannya.
Melaksanakan mengkoordinasikan, dan membina pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
10) Struktur organisasi vertical
a. Tingkat provinsi
b. Tingkat kabupaten/kotamadya
c. Tingkat kecamatan
d. Tingkat sekolah
D. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK)
1. Tujuan dan isi program pendidikan guru
Tujuan pendidikan guru adalah membentuk kemampuan untuk:
a. Melaksanakan tugas yang mempunyai komponen mengenal apa yang harus
dikrjakan, menguasai cara bagaimana setiap aspek dan tahap tugas tersebut
harus dikerjakan, serta menghayati dengan rasional mengapa suatu bagian tugas
dilakasanakan dengan satu cara dan tidak dengan cara lain.
b. Mengetahui batas-batas kemampuannya sendiri, serta siap, dan mampu
menemukan sumber yang dapat membantu mengatasi keterbatasannya itu.
2. Kelembagaan pendidikan keguruan
Kelembagaan pendidikan keguruan telah mengalami perubahan dan perkembangan
mulai dari kursus-kursus (misalnya BI/BII) sampai kepada lembaga pendidikan
prajabatan seperti pendidikan guru, fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) yang
merupakan bagian dari universitas, dan institute keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP)
dalam bentuknya yang sekarang ini.
Untuk menghasilakan tenaga kependidikan, IKIP dan FKIP menyediakan berbagai
program studi dengan strata DII, DIII, S1, bahkan S2 dan S3. Strata diploma
merupakan program professional, sadang program strata adalah program akademik.
4

8. BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai unsur unsur, yaitu Menteri, Sekertariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
dan Kebudayaan, Pusat-pusat bidang khusus, dan Instansi vertikal di wilayah.
Pengetahuan ini sangat penting bagi seorang calon guru. Lebih lanjut seorang calon guru juga
harus dipersiapkan untuk mengemban tugas sebagai tenaga kependidikan. Penyiapan ini dilakukan
antara lain dengan memperbaiki pendidikan dalam jabatannya. Jika sudah terjadi, maka pendidikan
dapat memenuhi sasaran, baik sasaran relevansi , mutu, jumlah, dan efisiensi.
5

9. DAFTAR PUSTAKA
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 0222b/O/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebuyaan.
Soedijarto. 1989. Menuju Pendidikan Nasional yang Relevan dan Bermutu.
Jakarta: Balai Pustaka

10. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah salah satu wahana dalam pengelolaan sistem
Pendidikan Nasional. Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dibidang Pendidikan dan
Kebudayaan. Atas dasar itu, departemen Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab
terhadap pembinaan Pendidikan maupun Kebudayaan di Indonesia.
Unsur dalam Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah:
1) Menteri
2) Sekretariat Jenderal
3) Inspektorat Jenderal
4) Dikretorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
5) Dikretorat Jenderal Pendidikan Tinggi
6) Dikretorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga
7) Dikretorat jenderal kebudayan
8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
9) Pusat-pusat di Bidang Khusus
10) Struktur organisasi vertical
E. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK)
1. Tujuan dan isi program pendidikan guru
2. Kelembagaan pendidikan keguruan