CIVIL LAW
Civil Law : Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut Civil Law menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya.
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
CIVIL LAW
Civil Law : Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut Civil Law menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya.
Ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasionalDimebag Darrell
Kedudukan ekstradisi sebagai sebuah perjanjian internasional, sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ekstradisi seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat.
PELAKSANAAN
PUTUSAN/EKSEKUSI HAKIM
*Pelaksanaan putusan /eksekusi adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan. . Dan putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) . Putusan yang sudah berkekuatan tetap adalah putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan segala putusan yang dijatuhkannya secara mandiri tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Hal ini berlaku setelah ditetapkannya UU No. 7/1989
*Dan sebagai akibat dari ketentuan UU Peradilan Agama diatas adalah:
a. Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan
b. Pada setiap Pengadilan Agama diadakan Juru Sita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya
Pelaksanaan putusan hakim dapat Secara sukarela,atau Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.Semua keputusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Keputusan pengadilan bersifat eksekutorial adalah karena pada bagian kepala keputusannya berbunyi:
“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.
*Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, majlis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai dengan pasal 121 HIR, pasal 113 RV yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 RV, maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan dengan tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah dselesaikan maka majelis mengatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah manjatuhkan pengucapan putusan.
*JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN
1). Putusn yang mengukum satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 RBg.
2). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 RBg.
3). Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekuduriil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv.
4). Eksekusiriil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat (1) HIR, pasal 218 ayat (2) RBg.
*MACAM2 PUTUSAN HAKIM
Ada 2 golongan putusan hakim yaitu
1). Putusan akhir
2). Putusan sela.
Putusan Akhir
Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
Eksekusi
1. KEJAKSAAN NEGERI AMURANG
“ UNTUK KEADILAN “
P-48
SURAT PERINTAH
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
Nomor : Print- /....../......./08/2020
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI AMURANG
D a s a r : 1. Putusan Pengadilan Negeri ...... Nomor :..../ Pid.B/2013 /PN-
17 agustus 2020
2. UU.No.22 Tahun 2002 tentang Grasi / pasal 3 dan 14 UU.2 / PNPS/ 1964
tentang pelaksanaan pidana mati.
3. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1 butir 6a jo 197 jo 270, 273 KUHAP.
4. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Pertimbangan : 1. Bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
pada tanggal 17 agustus 2020 dan oleh karena itu perlu segera dilaksanakan.
2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala
Kejaksaan Negeri ................
M E M E R I N T A H K A N :
K e p a d a : 1. N a m a : ROY PANGKEY, SH.
Pangkat/Nip/Nrp : JAKSA MUDA /.................
J a b a t a n : JAKSA PENUNTUT UMUM
U n t u k : 1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri ............. Nomor :.../ Pid.B/2020/PN-
tanggal 17 Agustus 2020 atas nama terpidana ....................... yang melanggar
338 KUHP
2. Melaksanakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri .........
Nomor :.../ Pid.B/2020/PN-..... tanggal 17 Agustus 2020 tersebut.
3. Melaporkan setiap pelaksanaan Surat Perintah ini dengan Berita Acara.
4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Dikeluarkan di : T E E P
Pada Tanggal : 25 Agustus
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI .................
SELAKU PENUNTUT UMUM
.....................................
JAKSA MADYA NIP...................................
Tembusan :
1. Yth. Kajati .........
2. Yth. Kepala ...............
3. Yth. Penyidik.
4. A r s i p
------------------------------------------
2. KEJAKSAAN NEGERI AMURANG
“ UNTUK KEADILAN “
BA-17
BERITA ACARA
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
Pada hari ini Kamis tahun dua ribu Sembilan saya :
N a m a : ROY PANGKEY, SH.
Pangkat/Nip/Nrp : JAKSA MUDA /
J a b a t a n : JAKSA PENUNTUT UMUM
Berdasarkan surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri ............... Nomor: Print….
/...../......../08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri ......... Nomor
:.../ Pid.B/2020 /PN-......... tanggal 17 agustus 2020 dengan amar putusan pidana selama ................
Demikian Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut dalam Berita Acara ini.
TERPIDANA
........................................................
KEPALA CABANG
RUTAN .........
...................
NIP.........
JAKSA PENUNTUT UMUM
ROY PANGKEY, SH.
JAKSA MUDA NIP. ........................
3. KEJAKSAAN NEGERI .............
P - 44
LAPORAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEGERA SETELAH PUTUSAN PN TANGGAL TUNTUTAN PIDANA : 01 AUSUTUS 2020
NAMA JAKSA PU: ROY PANGKEY, SH. TANGGAL PUTUSAN : 17 AGUSTUS 2020
No.
Nomor
Register
Perkara
Identitas
Lengkap
Terdakwa
Pasal dakwaan
Dakwaan yang
dapat dibuktikan
Tuntutan Jaksa PU Putusan Hakim P.N
Sikap
JPU/Terdak
wa
Ket.Pidana
Badan
Denda
Barang
Bukti
Biaya
Perkara
Uang
Peng
ganti
Dakwaan
yang
terbukti
Pidana
Badan
Denda
Barang
Bukti
Biaya
Perkara
Uang
Pengg
anti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. ...... ........... Psl 338
KUHP
Psl 338
KUHP
....... - - ......... - ........ ......... - - .... - ...... -
TEEP, 30 AGUSTUS 2020
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM JAKSA PENUNTUT UMUM
ROY PANGKEY, SH ROY PANGKEY, SH.
JAKSA MUDA NIP. ............................. JAKSA MUDA NIP. ........................
Catatan :
Kepala Kejaksaan Negeri ..................