2. 2
1. Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan
(berdasarkan Permen 03/PRT/M/2012)
2. Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan
3. Penutup
3. Penetapan Fungsi Jalan & Status
Jalan
a. Dasar Hukum
b. Tujuan & Lingkup Pengaturan
c. Skema Penyusunan Jaringan Jalan
d. Pengelompokan Jalan
e. Jalan menurut Sistem
f. Jalan menurut Fungsi
g. Jalan menurut Status
h. Arahan Penataan Ruang dalam Pengaturan Fungsi Jalan pada Sistem Jaringan Jalan Primer
i. Arahan Penataan Ruang dalam Pengaturan Fungsi Jalan pada Sistem Jaringan Jalan Sekunder
j. Prosedur Penetapan Fungsi Jalan
k. Prosedur Penetapan Status Jalan
4. 4
Penetapan & Prosedur Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan
Wewenang Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan
Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan
Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan diatur
dalam Peraturan Pemerintah
Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum diatur dalam Peraturan
Pemerintah
Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya dilakukan berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri
Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya dilakukan secara berkala dan dengan
memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
JALAN
LALU
LINTAS
TATA
RUANG
KM No. 49 Tahun 2005 tentang SISTRANAS
UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
UU No. 38 Tahun
2004 tentang Jalan
Pasal 8 ayat (6) dan
9 ayat (7)
PP No. 34 Tahun 2006
tentang Jalan Pasal 61
ayat (4) dan 62 ayat (6)
Permen PU No.
03/PRT/M/2012
tentang Pedoman
Penetapan Fungsi
Jalan dan Status Jalan
5. TUJUAN PENGATURAN LINGKUP PENGATURAN
Mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan;
Mewujudkan kepastian hukum mengenai fungsi
jalan dan status jalan.
Penetapan dan perubahan fungsi jalan; dan
Penetapan dan perubahan status jalan.
JALAN adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan
kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 5
6. • UU No. 26/2007 tentang
PENATAAN RUANG
• PP No. 26/2008 tentang
RTRWN
SISTEM TRANSPORTASI
NASIONAL/ SISTRANAS
(darat, sub sektor jalan)
(jangka menengah & panjang)
• P E R TU M B U H A N
• P E M E R A T A A N
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
PENYELENGGARAAN
JARINGAN JALAN
JANGKA MENENGAH &
PANJANG
UU dan PP tentang Jalan
• UU No. 38/2004
• PP No.15/2006 (tentang
Jalan Tol)
• PP No. 34/2006
UU dan PP tentang Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan
• UU No. 22/2009
• PP No. 32/2011
(tentang Manajemen
Rekayasa Lalu Lintas)
ARTERI PRIMER
LOKAL PRIMER
KOLEKTOR PRIMER
ARTERI SEKUNDER
LOKAL SEKUNDER
KOLEKTOR SEKUNDER
LINGK. PRIMER
LINGK. SEKUNDER
SISTEM SEKUNDER
( KAWASAN
PERKOTAAN)
SISTEM PRIMER
( WILAYAH
NASIONAL)
7. Catatan :
JKP-1 = Menghubungkan Antar Ibukota Propinsi
JKP-2 = Ibukota Propinsi Dengan Ibukota Kabupaten
JKP-3 = Menghubungkan Antar Ibukota Kabupaten
JKP-4 = Ibukota Kabupaten Dengan Kecamatan
PERUNTUKAN SISTEM FUNGSI STATUS
JALAN
UMUM
(Jalan yang
diperuntukkan
bagi lalu lintas
umum)
Sistem
Primer
Arteri (JAP) SK Menteri
PU
JALAN NASIONAL
(termasuk jalan tol dan
jalan strategis nasional)
SK Menteri
PU
Kolektor-1 (JKP-1)
Kolektor-2(JKP-2)
SK
Gubernur
JALAN PROVINSI SK Gubernur
Kolektor-3 (JKP-3)
Kolektor-4 (JKP-4)
JALAN KABUPATEN
dan
JALAN DESA
SK Bupati
Lokal (JLP)
Lingkungan (Jling-P)
Sistem
Sekunder
Arteri (JAS)
Kolektor (JKS)
JALAN
KOTA
SK Walikota
Lokal (JLS)
Lingkungan (Jling-S)
JALAN KHUSUS
(Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan
sendiri.)
8. • SISTEM PRIMER
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat
nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang
berwujud pusat pusat kegiatan
• SISTEM SEKUNDER
Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi
barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
8
9. P
E
R
G
E
R
A
K
A
N
AKSESIBILITAS
ARTERI
KOLEKTOR
LOKAL
20 Km/jam
100 Km/jam
Lalulintas
Menerus
Makin
Dominan
Vol. & Kec.
rendah
Akses dikontrol
penuh
Akses tidak
dikontrol
Vol. & Kec.
tinggi
Lalulintas
Lokal terbatas
Areal Permukiman Semakin Dominan
Peruntukan Jalan Akses dan Parkir
Semakin Bertambah
9
Kriteria Arteri Kolektor Lokal Lingkungan
Angkutan yang dilayani Utama Pengumpul Setempat Lingkungan
Jarak perjalanan Jauh Sedang Dekat Dekat
Kecepatan rata-rata Tinggi Sedang Rendah Rendah
Jumlah jalan masuk Dibatasi Dibatasi Tidak Dibatasi Tidak Dibatasi
HIERARKI JALAN
10. 1 JAP
2 JKP-1
3 Jalan Tol
Jalan
Nasional
4 JSN
1 JKP-2
2 JKP-3
3 JSP
Jalan
Provinsi
4 Ruas jalan di wilayah DKI
Jakarta kecuali jalan nasional
1 JKP-4
2 JLP
3 Jling-P
Jalan
Kabupaten
4 JSK
5 JAS
6 JKS
7 JLS
8 Jling-S
1 JAS
2 JKS
3 JLS
Jalan
Kota
4 Jling-S
JLing-P & JLP yang
tidak termasuk jalan
kabupaten di dalam
kawasan perdesaan
Jalan
Desa
10
12. Keterangan :
JAS = Jalan Arteri Sekunder
JKS = Jalan Kolektor Sekunder
JLS = Jalan Lokal Sekunder
JLing.S = Jalan Lingkungan Sekunder
Perkotaan
Prime
r
Sekunder
I
Sekunder
II
Sekunder
III
Perumaha
n
Primer --- JAS --- --- ---
Sekunder I JAS JAS JAS --- JLS
Sekunder
II
--- JAS JKS JKS JLS
Sekunder
III
--- --- JKS JLS JLS
Perumaha
n
--- JLS JLS JLS Jling.S
Kawasan
Primer
Kawasan
Sekunde
r
I
Kawasan
Sekunde
r
II
Kawasan
Sekunde
r
III
Perumahan
JAS
JAS
JAS
JAS
JAS
JKS
JKS
JLS
JLS
JLS
JLS
JLingS
Kawasan
Sekunde
r
I
Kawasan
Sekunde
r
II
Kawasan
Sekunde
r
III
Perumahan
14. Menyusun konsep
penetapan JAP & JKP-1
berdasarkan RTRWN
Menyampaikan konsep kepada
Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang LLAJ
Menetapkan fungsi (JAP & JKP-1)
setelah memperhatikan masukan
dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang LLAJ
Penetapan JAP dan JKP-1
Penetapan JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S
Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Menteri
Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur
GUBERNUR menetapkan ruas jalan sebagai
JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, dan
semua ruas jalan dalam sistem jaringan
jalan sekunder
Kepmen tentang penetapan ruas jalan
sebagai JAP & JKP-1;
Usulan Bupati/ Walikota tentang fungsi
jalan untuk ruas jalan sebagai JKP-4,
JLP, Jling-P, dan semua ruas jalan dalam
sistem jaringan jalan sekunder.
KHUSUS DKI JAKARTA, GUBERNUR
DKI JAKARTA menetapkan ruas jalan
sebagai JAS, JKS, JLS, dan Jling-S
Ket:
Perlu memperhatikan Dengan memperhatikan masukan 14
15. PENETAPAN
STATUS JALAN
FUNGSI JALAN yang ditetapkan
oleh MENTERI (Keputusan
Menteri)
FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh
GUBERNUR (Keputusan Gubernur)
FUNGSI JALAN yang ditetapkan
oleh GUBERNUR DKI JAKARTA
(Keputusan Gubernur DKI
Jakarta)
JALAN NASIONAL oleh
Menteri
JALAN PROVINSI oleh
Gubernur
JALAN KABUPATEN
oleh Bupati
JALAN KOTA oleh
Walikota
JALAN DESA oleh
Bupati
JALAN PROVINSI DI
DKI JAKARTA oleh
Gubernur
PERLU
MEMPERHATIKAN
15
Ket:
Perlu memperhatikan
16. Alasan Perubahan
Fungsi Jalan & Status Jalan
① Perubahan peranan pelayanan suatu pusat kegiatan
(misalnya: PKW menjadi PKN)
② Peningkatan status outlet dalam suatu sistem transportasi
(misalnya: pengembangan pelabuhan/ bandara baru berskala utama/
pengumpul)
③ Peningkatan wilayah penyelenggaraan jalan
(misalnya: pemekaran wilayah, pembentukan KSN baru)
④ Pengurangan peran dan/atau wilayah layanan
(misalnya: pembangunan jalan lingkar sebagai pengganti jalan nasional
eksisting)
17. Arteri Primer
menjadi Arteri
Sekunder
Jalan Bypass
(Arteri Primer)
Perkotaan
Sistem Sekunder
(Dalam Perkotaan)
CONTOH Sketsa Perubahan Fungsi Jalan Arteri Primer Menjadi
Jalan Arteri Sekunder Sebagai Akibat Pembanguan Jalan Lingkar (By Pass)
Dibangunnya jalan bypass mengakibatkan jalan primer semula yang masuk perkotaan menjadi berkurang fungsinya (dari
fungsi jalan primer menjadi fungsi jalan sekunder).
Perubahan fungsi jalan membawa konsekuensi perubahan status jalan yang berarti perubahan wewenang
penyelenggaranya.
Perlu komitmen antar instansi terkait dalam hal wewenang penyelenggaraannya yang akan dilepas atau yang akan
menjadi tanggung jawab penyelenggaraannya. 17
18. 18
Ket: **
• Berdasarkan usulan Bupati/
Walikota tentang fungsi
jalan untuk ruas JKP-4,
JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS,
dan Jling-S
• Memperhatikan Permen
tentang pedoman
penetapan fungsi dan
status jalan
• Memperhatikan Kepmen
tentang penetapan fungsi
jalanuntuk ruas JAP dan
JKP-1
Ket: *
Mendengarkan pendapat
menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang
LLAJ
Ket: ***
• Memperhatikan Permen
tentang pedoman
penetapan fungsi dan
status jalan
• Memperhatikan Kepmen
tentang penetapan fungsi
jalan untuk ruas JAP dan
JKP-1
Sumber: Permen PU No. 03/PRT/2012 tentang
Pedoman Penetapan Fungsi dan Status Jalan
• UU No. 26 Th. 2007
dan PP No. 26 Th.
2008: Penataan Ruang
• Sitem Transportasi
Nasional
RUJTJ (Sistranas)
RUJTJN (Tatranas)
RUJTJP (Tatrawil)
RUJTJKab/Kot
(Tatralok)
RUJPJJ
RUJMJJ
• Sinergitas RTRW Provinsi/
Kabupaten/ Kota/ Nasional
• Pertumbuhan ekonomi
wilayah
• Pemerataan hasil
pembangunan
• Keseimbangan spasial/ status
soaial/ sektoral/ modernitas
• Kebijakan nasional dan
strategi
penggunaan
jaringan jalan
•RenstraKementeri
an PU
•Renstra Ditjen.
Bina Marga
UU dan PP tentang Jalan:
• UU No. 38 Th. 2004:
Jalan
• PP No.15 Th. 2005: Jalan
Tol
• PP No. 34 Th. 2006: Jalan
UU dan PP tentang Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan:
• UU No. 22 Th. 2009: LLAJ
• PP No. 32 Th. 2011:
Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas
• PP No. 37 Th. 2011:
Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
JARINGAN JALAN PRIMER
(JANGKA MENENGAH DAN
JANGKA PANJANG)
JARINGAN JALAN SEKUNDER
(JANGKA MENENGAH DAN
JANGKA PANJANG)
ARTERI
PRIMER
KOLEKTOR PRIMER 1
KOLEKTOR PRIMER 2
KOLEKTOR PRIMER 3
KOLEKTOR PRIMER 4
LOKAL
PRIMER
LINGKUNGAN
PRIMER
ARTERI
SEKUNDER
KOLEKTOR
SEKUNDER
LOKAL
SEKUNDER
LINGKUNGAN
SEKUNDER
ARTERI
PRIMER
KOLEKTOR
PRIMER 1
KOLEKTOR
PRIMER 2
KOLEKTOR
PRIMER 3
KOLEKTOR
PRIMER 4
LOKAL
PRIMER
LINGKUNGAN
PRIMER
ARTERI, KOLEKTOR,
LOKAL, DAN
LINGKUNGAN
SEKUNDER
ARTERI, KOLEKTOR,
LOKAL, DAN
LINGKUNGAN
SEKUNDER DI DKI
JAKARTA
JALAN
NASIONAL
JALAN TOL DAN JALAN
STRATEGIS NASIONAL
JALAN
PROVINSI
JALAN
KABUPATEN DAN JALAN
KOTA
JALAN
KOTA
JALAN
PROVINSI DI DKI
JAKARTA
19. Penilaian kelaikan terkait status jalan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
1. Kategori laik apabila memiliki dokumen
penetapan status jalan.
2. Kategori Laik bersyarat, apabila dokumen
sedang dalam proses penetapan.
20. Penutup
Perubahan status jalan nasional dilakukan berdasarkan Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang
Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan.
Usulan perubahan status jalan yang telah dibahas tidak serta merta dapat berubah statusnya karena perlu
melihat sistem jaringan jalan secara nasional dan kemampuan APBN.
Ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional perlu dilengkapi dengan data administrasi
(FS, DED, Dokumen Lingkungan, Berita Acara Penyerahan Aset, dan sertifikat) serta data teknis
(panjang jalan, lebar jalan, ROW, tata guna lahan pada kedua sisi jalan, data lalu lintas, dll).
Penanganan ruas-ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional, pada TA 2015 masih menjadi
kewenangan penyelenggara jalan sebelumnya.
Diperlukan komitmen dari Pemda untuk menjaga sempadan jalan agar jaringan jalan dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.
