info awal ari draft kemendiknas tentang pendidikan vokasi versi 7 september 2010, yg akan di sosialisasikan di diknas propinsi, yg sdh menjawab surat dikti ttg seamless education, surat resmi sdg dalam proses...semoga bermanfaat...

1. KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang: Bahwa untuk mencapai tujuan Rencana Strategis
Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya untuk
peningkatan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
dan untuk mengembangkan program peningkatan
pendidikan vokasi berkelanjutan (Seamless Vocational
Oriented Education) perlu menetapkan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Tentang Perguruan Tinggi
Penyelenggara Pendidikan Vokasi Berkelanjutan
Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 124)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105)
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Struktur dan
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
Mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA PERGURUAN TINGGI
PENYELENGGARA PENDIDIKAN VOKASI

2. BERKELANJUTAN
PERTAMA: 1. Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan vokasi
berkelanjutan yang selanjutnya disebut PT-
Penyelenggara
2. Sekolah Menengah Kejuruan dan/atau Insitusi
tempat pelaksanaan pendidikan vokasi
berkelanjutan yang selanjutnya disebut Institusi-
Pelaksana
3. PT-Penyelenggara dan Institusi-Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2
tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri ini
KEDUA: 1. PT-Penyelenggara bertugas untuk
menyelenggarakan program vokasi berkelanjutan
dalam bentuk program pendidikan Diploma dan/atau
Magister Sains Terapan
2. Institusi-Pelaksana dan/atau PT-Penyelenggara
bertugas sebagai tempat pelaksanaan program
vokasi berkelanjutan
3. Institusi-Pelaksana dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diawasi dan
disupervisi oleh PT-Penyelenggara
KETIGA: PT-Penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya:
a. mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
c. menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
KEEMPAT: Institusi-Pelaksana yang berasal dari Sekolah Menengah
Kejuruan dalam melaksanakan tugasnya:
a. mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui
Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah
c. menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
KELIMA: Institusi-Pelaksana yang berasal selain dari Sekolah
Menengah Kejuruan dalam melaksanakan tugasnya:
a. mengacu pada Standar Nasional Pendidikan

3. b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
kepada institusi yang memberikan ijin pelaksanaan
pendidikan
c. menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
KEENAM: Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
Berkelanjutan membutuhkan perangkat teknologi
informasi dan komunikasi khususnya dalam
penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh, maka PT-
Penyelenggara dan Institusi Penyelenggara difasilitasi
oleh Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan
KETUJUH: Dalam hal penyelenggaraan pendidikan vokasi
berkelanjutan menggunakan sistem Pendidikan Jarak
Jauh maka penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal
dilakukan oleh Southeast Asian Ministers of Education
Organization Regional Open Learning Centre
(SEAMOLEC)
KEDELAPAN: Dalam rangka penerapan Sistem Penjaminan Mutu
Internal, pemantauan dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan program pendidikan vokasi
berkelanjutan dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi
KESEMBILAN: Dalam rangka pengembangan program, pendidikan
vokasi berkelanjutan dievaluasi setiap enam bulan
KESEPULUH: Pedoman penyelenggaraan program pendidikan vokasi
berkelanjutan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi
KESEBELAS: Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan program
pendidikan vokasi berkelanjutan dibebankan pada
anggaran Kementerian Pendidikan Nasional dan
anggaran lain yang relevan
KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal ……………
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD

4. MUHAMMAD NUH