SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
Download to read offline
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2006
TENTANG
PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN
2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI
LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat
dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah secara baik, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006
tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
2
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Nomor 20/P Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK
SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Pasal 1
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan
menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah
sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan
pada :
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25
sampai dengan Pasal 27;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah.
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan
kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
dan Standar Kompentesi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
(3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan
dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum
tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau
mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan
menengah yang disusun oleh BSNP.
(5) Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala
satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan
pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah.
Pasal 2
(1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun ajaran
2006/2007.
(2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling
lambat tahun ajaran 2009/2010.
(3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara
menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
4
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya
mulai tahun ajaran 2006/2007.
(4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji
coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun,
dengan tahapan :
a. Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar
luar biasa (SDLB):
- tahun I : kelas 1 dan 4;
- tahun II : kelas 1,2,4, dan 5;
- tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6.
b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs),
sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah
menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah
menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas
luar biasa (SMALB) :
- tahun I : kelas 1;
- tahun II : kelas 1 dan 2;
- tahun III : kelas 1,2, dan 3.
(5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional.
Pasal 3
(1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan
menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi
dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing.
(2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
5
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan dasar,
disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di
kabupaten/kota masing-masing.
(3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan
madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah
(MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi
dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar
Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada
tingkat satuan pendidikan, secara nasional.
(2) BSNP dapat mengajukan usul revisi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan keperluan
berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Pasal 5
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah:
a. menggandakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan
secara nasional;
b. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan
pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
6
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pasal 6
Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru,
kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan
melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat
Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG);
b. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan
pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP kepada dinas
pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dewan
pendidikan;
c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu
satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui LPMP.
Pasal 7
Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional:
a. mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP;
b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif;
c. mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan
layanan khusus;
d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan
pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam
pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah;
e. memonitor secara nasional penerapan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
7
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, dan
mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri;
f. mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Pasal 8
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi:
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah, di kalangan lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK);
b. memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang
mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah.
Pasal 9
Sekretariat Jenderal melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah, kepada pemangku kepentingan umum.
Pasal 10
Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan
menengah :
a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan
Departemen Pendidikan Nasional;
b. mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar
sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang
8
berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
c. melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :
a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar;
b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan
d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa;
dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak
satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersangkutan melaksanakan
Peraturan Menteri ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2006
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

More Related Content

What's hot

Permen no 3 th 2013 un
Permen no 3 th 2013 unPermen no 3 th 2013 un
Permen no 3 th 2013 unAnsar Langnge
 
Permen no-3-tahun-2013
Permen no-3-tahun-2013Permen no-3-tahun-2013
Permen no-3-tahun-2013Iwan Sumantri
 
Permen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sd
Permen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sdPermen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sd
Permen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sdWinarto Winartoap
 
Permen Smp, Mts, Smplb, Smalb & Smk
Permen Smp, Mts, Smplb, Smalb & SmkPermen Smp, Mts, Smplb, Smalb & Smk
Permen Smp, Mts, Smplb, Smalb & SmkM Salim
 
Permen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, un
Permen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, unPermen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, un
Permen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, unWinarto Winartoap
 
Permendikbud no-144-tahun-2014
Permendikbud no-144-tahun-2014Permendikbud no-144-tahun-2014
Permendikbud no-144-tahun-2014Herfen Suryati
 

What's hot (7)

Permen no 3 th 2013 un
Permen no 3 th 2013 unPermen no 3 th 2013 un
Permen no 3 th 2013 un
 
Permen 75 2009
Permen 75 2009Permen 75 2009
Permen 75 2009
 
Permen no-3-tahun-2013
Permen no-3-tahun-2013Permen no-3-tahun-2013
Permen no-3-tahun-2013
 
Permen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sd
Permen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sdPermen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sd
Permen tahun2013 nomor102 ujian sekolah sd
 
Permen Smp, Mts, Smplb, Smalb & Smk
Permen Smp, Mts, Smplb, Smalb & SmkPermen Smp, Mts, Smplb, Smalb & Smk
Permen Smp, Mts, Smplb, Smalb & Smk
 
Permen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, un
Permen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, unPermen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, un
Permen tahun2013 nomor97 kriteria kelulusan, peserta didik, un
 
Permendikbud no-144-tahun-2014
Permendikbud no-144-tahun-2014Permendikbud no-144-tahun-2014
Permendikbud no-144-tahun-2014
 

Viewers also liked

Illustrator Portfolio 2013
Illustrator Portfolio 2013 Illustrator Portfolio 2013
Illustrator Portfolio 2013 Hori Chen
 
MixTiVi Media Kit - Agency
MixTiVi Media Kit - AgencyMixTiVi Media Kit - Agency
MixTiVi Media Kit - AgencyFrancois Huynh
 
MixTiVi Media Kit email
MixTiVi Media Kit   emailMixTiVi Media Kit   email
MixTiVi Media Kit emailFrancois Huynh
 
Permendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasah
Permendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasahPermendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasah
Permendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasahSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahPermendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi
05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi
05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasiSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Uu no.43 2007 tentang perpustakaan
Uu no.43 2007 tentang  perpustakaanUu no.43 2007 tentang  perpustakaan
Uu no.43 2007 tentang perpustakaanSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 

Viewers also liked (13)

Illustrator Portfolio 2013
Illustrator Portfolio 2013 Illustrator Portfolio 2013
Illustrator Portfolio 2013
 
Istoé lula
Istoé lulaIstoé lula
Istoé lula
 
04.3 instrumen smk 2014.02.28 oke
04.3 instrumen smk 2014.02.28 oke04.3 instrumen smk 2014.02.28 oke
04.3 instrumen smk 2014.02.28 oke
 
Perubahan instrumen terbaru
Perubahan instrumen terbaruPerubahan instrumen terbaru
Perubahan instrumen terbaru
 
MixTiVi Media Kit - Agency
MixTiVi Media Kit - AgencyMixTiVi Media Kit - Agency
MixTiVi Media Kit - Agency
 
MixTiVi Media Kit email
MixTiVi Media Kit   emailMixTiVi Media Kit   email
MixTiVi Media Kit email
 
Permendiknas no-22-tahun-2006
Permendiknas no-22-tahun-2006Permendiknas no-22-tahun-2006
Permendiknas no-22-tahun-2006
 
Permendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasah
Permendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasahPermendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasah
Permendiknas no.-12-tahun-2007 standar pengawas sekolah madrasah
 
Perbaikan bodi otomotif
Perbaikan bodi otomotifPerbaikan bodi otomotif
Perbaikan bodi otomotif
 
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolahPermendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
Permendiknas no-28-tahun-2010-tentang-penugasan-kepala-sekolah
 
05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi
05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi
05 pedoman asesor gabungan instrumen akreditasi
 
Teknik alat berat
Teknik alat beratTeknik alat berat
Teknik alat berat
 
Uu no.43 2007 tentang perpustakaan
Uu no.43 2007 tentang  perpustakaanUu no.43 2007 tentang  perpustakaan
Uu no.43 2007 tentang perpustakaan
 

Similar to StandarKurikulum

Permen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-unPermen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-unGuru Online
 
Permen 59 tahun 2011 tentang Ujian Nasional
Permen 59 tahun 2011 tentang Ujian NasionalPermen 59 tahun 2011 tentang Ujian Nasional
Permen 59 tahun 2011 tentang Ujian NasionalBadrus Siroj
 
Permen 78 2008
Permen 78 2008Permen 78 2008
Permen 78 2008Marwiyani
 
Permendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smp
Permendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smpPermendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smp
Permendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smpNandang Sukmara
 
Permendiknas 06 07 standar isi
Permendiknas 06 07 standar isiPermendiknas 06 07 standar isi
Permendiknas 06 07 standar isiNandang Sukmara
 
Permendikbud tahun2016 nomor020
Permendikbud tahun2016 nomor020Permendikbud tahun2016 nomor020
Permendikbud tahun2016 nomor020Herlina Lina
 
Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020SMPK Stella Maris
 
Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020istana walet
 
Permendikbud No. 20 Tahun 2016
Permendikbud No. 20 Tahun 2016Permendikbud No. 20 Tahun 2016
Permendikbud No. 20 Tahun 2016hataji
 
Permen nomor 61 th 2014 ttg ktsp
Permen nomor 61 th 2014 ttg ktspPermen nomor 61 th 2014 ttg ktsp
Permen nomor 61 th 2014 ttg ktspBunda Hani
 
Permendikbud th. 2016 no. 21
Permendikbud th. 2016 no. 21Permendikbud th. 2016 no. 21
Permendikbud th. 2016 no. 21Alvin Cg
 
Permendikbud no. 21 tahun 2016
Permendikbud no. 21 tahun 2016Permendikbud no. 21 tahun 2016
Permendikbud no. 21 tahun 2016hataji
 
Permendikbud tahun2016 nomor021
Permendikbud tahun2016 nomor021Permendikbud tahun2016 nomor021
Permendikbud tahun2016 nomor021SMPK Stella Maris
 
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1hamdani15
 

Similar to StandarKurikulum (20)

Permen no 6_tahun-2007
Permen no 6_tahun-2007Permen no 6_tahun-2007
Permen no 6_tahun-2007
 
Permen no 6_tahun-2007
Permen no 6_tahun-2007Permen no 6_tahun-2007
Permen no 6_tahun-2007
 
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-unPermen no-59-tahun-2011-ttg-un
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un
 
KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL
KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONALKRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL
KRITERIA KELULUSAN UJIAN NASIONAL
 
Permen 59 tahun 2011 tentang Ujian Nasional
Permen 59 tahun 2011 tentang Ujian NasionalPermen 59 tahun 2011 tentang Ujian Nasional
Permen 59 tahun 2011 tentang Ujian Nasional
 
Permen 78 2008
Permen 78 2008Permen 78 2008
Permen 78 2008
 
Kisi un-sd-2010
Kisi un-sd-2010Kisi un-sd-2010
Kisi un-sd-2010
 
Permendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smp
Permendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smpPermendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smp
Permendiknas 06 07 standar kompetesni kelulusan smp
 
Permendiknas 06 07 standar isi
Permendiknas 06 07 standar isiPermendiknas 06 07 standar isi
Permendiknas 06 07 standar isi
 
Permendikbud tahun2016 nomor020
Permendikbud tahun2016 nomor020Permendikbud tahun2016 nomor020
Permendikbud tahun2016 nomor020
 
Permendikbud tahun2016 nomor020
Permendikbud tahun2016 nomor020Permendikbud tahun2016 nomor020
Permendikbud tahun2016 nomor020
 
Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020
 
Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020Permendikbud tahun 2016 nomor 020
Permendikbud tahun 2016 nomor 020
 
Permendikbud No. 20 Tahun 2016
Permendikbud No. 20 Tahun 2016Permendikbud No. 20 Tahun 2016
Permendikbud No. 20 Tahun 2016
 
Permen nomor 61 th 2014 ttg ktsp
Permen nomor 61 th 2014 ttg ktspPermen nomor 61 th 2014 ttg ktsp
Permen nomor 61 th 2014 ttg ktsp
 
Permendikbud th. 2016 no. 21
Permendikbud th. 2016 no. 21Permendikbud th. 2016 no. 21
Permendikbud th. 2016 no. 21
 
Permendikbud no. 21 tahun 2016
Permendikbud no. 21 tahun 2016Permendikbud no. 21 tahun 2016
Permendikbud no. 21 tahun 2016
 
Permendikbud tahun2016 nomor021
Permendikbud tahun2016 nomor021Permendikbud tahun2016 nomor021
Permendikbud tahun2016 nomor021
 
Permen 75 2009
Permen 75 2009Permen 75 2009
Permen 75 2009
 
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1
Permen no-59-tahun-2011-ttg-un 1
 

More from SMK YZA 2 KOTA BOGOR

8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses
8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses
8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar prosesSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
1.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,180208
1.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,1802081.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,180208
1.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,180208SMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Salinan permen13thn2009ttgakreditasismk
Salinan permen13thn2009ttgakreditasismkSalinan permen13thn2009ttgakreditasismk
Salinan permen13thn2009ttgakreditasismkSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Permendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruan
Permendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruanPermendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruan
Permendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruanSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Lampiran permendiknas 23 tahun 2006 skl
Lampiran permendiknas 23 tahun 2006 sklLampiran permendiknas 23 tahun 2006 skl
Lampiran permendiknas 23 tahun 2006 sklSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d cPermen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d cSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Silabus perbaikan sistem kelistrikan otomotif
Silabus perbaikan sistem kelistrikan otomotifSilabus perbaikan sistem kelistrikan otomotif
Silabus perbaikan sistem kelistrikan otomotifSMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014SMK YZA 2 KOTA BOGOR
 
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014SMK YZA 2 KOTA BOGOR
 

More from SMK YZA 2 KOTA BOGOR (14)

Instrumen supervisi (k13)
Instrumen supervisi (k13)Instrumen supervisi (k13)
Instrumen supervisi (k13)
 
Pedoman ukk2016 13-1_2016
Pedoman ukk2016 13-1_2016Pedoman ukk2016 13-1_2016
Pedoman ukk2016 13-1_2016
 
8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses
8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses
8. permendiknas no. 41 tahun 2007 standar proses
 
1.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,180208
1.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,1802081.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,180208
1.permendiknas no. 22 tahun 2006 si,180208
 
Salinan permen13thn2009ttgakreditasismk
Salinan permen13thn2009ttgakreditasismkSalinan permen13thn2009ttgakreditasismk
Salinan permen13thn2009ttgakreditasismk
 
Permendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruan
Permendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruanPermendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruan
Permendiknas no.-28-tahun-2009 tentang standar kompetensi kejuruan
 
Permen 13 2007_stdr-kep_sek
Permen 13 2007_stdr-kep_sekPermen 13 2007_stdr-kep_sek
Permen 13 2007_stdr-kep_sek
 
Lampiran permendiknas 23 tahun 2006 skl
Lampiran permendiknas 23 tahun 2006 sklLampiran permendiknas 23 tahun 2006 skl
Lampiran permendiknas 23 tahun 2006 skl
 
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d cPermen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
Permen no 14 tentang standar isi program kesetaraan paket b d c
 
Teknik sepeda motor
Teknik sepeda motorTeknik sepeda motor
Teknik sepeda motor
 
Silabus perbaikan sistem kelistrikan otomotif
Silabus perbaikan sistem kelistrikan otomotifSilabus perbaikan sistem kelistrikan otomotif
Silabus perbaikan sistem kelistrikan otomotif
 
Teknik kendaraan ringan
Teknik kendaraan ringanTeknik kendaraan ringan
Teknik kendaraan ringan
 
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk yza 2 bogor 2014
 
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
Instrumen pendukung akreditasi tkr smk ypn 2014
 

StandarKurikulum

  • 1. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang : bahwa agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilaksanakan di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara baik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  • 2. 2 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR ISI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Pasal 1 (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah mengembangkan dan menetapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai kebutuhan satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan pada : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 sampai dengan Pasal 38; b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 sampai dengan Pasal 18, dan Pasal 25 sampai dengan Pasal 27; c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  • 3. 3 d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengembangkan kurikulum dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Isi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Standar Kompentesi Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. (3) Pengembangan dan penetapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah memperhatikan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mengadopsi atau mengadaptasi model kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun oleh BSNP. (5) Kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan dasar dan menengah setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah atau Komite Madrasah. Pasal 2 (1) Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah mulai tahun ajaran 2006/2007. (2) Satuan pendidikan dasar dan menengah harus sudah mulai menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah paling lambat tahun ajaran 2009/2010. (3) Satuan pendidikan dasar dan menengah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang telah melaksanakan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat menerapkan secara menyeluruh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk
  • 4. 4 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk semua tingkatan kelasnya mulai tahun ajaran 2006/2007. (4) Satuan pendidikan dasar dan menengah yang belum melaksanakan uji coba kurikulum 2004, melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah secara bertahap dalam waktu paling lama 3 tahun, dengan tahapan : a. Untuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), dan sekolah dasar luar biasa (SDLB): - tahun I : kelas 1 dan 4; - tahun II : kelas 1,2,4, dan 5; - tahun III : kelas 1,2,3,4,5 dan 6. b. Untuk sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) : - tahun I : kelas 1; - tahun II : kelas 1 dan 2; - tahun III : kelas 1,2, dan 3. (5) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat izin Menteri Pendidikan Nasional. Pasal 3 (1) Gubernur dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di provinsi masing-masing. (2) Bupati/walikota dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
  • 5. 5 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan dasar, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan di kabupaten/kota masing-masing. (3) Menteri Agama dapat mengatur jadwal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk satuan pendidikan madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 4 (1) BSNP melakukan pemantauan perkembangan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pada tingkat satuan pendidikan, secara nasional. (2) BSNP dapat mengajukan usul revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan keperluan berdasarkan pemantauan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 5 Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: a. menggandakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta mendistribusikannya kepada setiap satuan pendidikan secara nasional; b. melakukan usaha secara nasional agar sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah dapat mendukung penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri
  • 6. 6 Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 6 Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP, terhadap guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan lainnya yang relevan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan/atau Pusat Pengembangan dan Penataran Guru (PPPG); b. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah yang disusun BSNP kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan dewan pendidikan; c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah agar dapat memenuhi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, melalui LPMP. Pasal 7 Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional: a. mengembangkan model-model kurikulum sebagai masukan bagi BSNP; b. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif; c. mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus; d. bekerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau LPMP melakukan pendampingan satuan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan dasar dan menengah; e. memonitor secara nasional penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk
  • 7. 7 Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, mengevaluasinya, dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada BSNP dan/atau Menteri; f. mengembangkan pangkalan data yang rinci tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 8 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, di kalangan lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK); b. memfasilitasi pengembangan kurikulum dan tenaga dosen LPTK yang mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pasal 9 Sekretariat Jenderal melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, kepada pemangku kepentingan umum. Pasal 10 Departemen lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan dasar dan menengah : a. melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan Departemen Pendidikan Nasional; b. mengusahakan secara nasional sesuai dengan kewenangannya agar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia satuan pendidikan yang
  • 8. 8 berada di bawah kewenangannya mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; c. melakukan supervisi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 11 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar; b. Nomor 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum; c. Nomor 080/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan; dan d. Nomor 0126/U/1994 tentang Kurikulum Pendidikan Luar Biasa; dinyatakan tidak berlaku bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sejak satuan pendidikan dasar dan menengah yang bersangkutan melaksanakan Peraturan Menteri ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2006 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, TTD. BAMBANG SUDIBYO