Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. (Permen 72 tahun 2013). Materi Sosialisasi SMA terbuka Kepanjen Malang
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Jabatan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasi...Dudi Aprillianto
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Jabatan Gerakan Pramuka
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 202 Tahun 1988
Support by: Media Pramuka Pangkalpinang
https://www.instagram.com/media_pramuka_pgk/
https://www.bit.ly/MediaPramukaYouTubeChannel
Konsep “SMA/K Negeri Terbuka” (Mendukung PMU )Kank Hari
Sekolah Menengah Terbuka berbasis web/Daring bertujuan memberi layanan alternatif akses pendidikan menengah yang bermutu
Siswa belajar di mana saja, dan kapan saja,
Tutorial secara online dan tatap muka (“blended learning method”)
Pencapaian target kurikulum untuk setiap mata pelajaran akan dikembangkan melalui modul pembelajaran mandiri
Sistem pembelajaran untuk menyampaikan modul pembelajaran dilakukan melalui pendidikan jarak jauh berbasis web.
PP Tanda Pengenal Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ...Dudi Aprillianto
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 055 Tahun 1982
Support by: Media Pramuka Pangkalpinang
https://www.instagram.com/media_pramuka_pgk/
https://www.bit.ly/MediaPramukaYouTubeChannel
Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri. (Permen 72 tahun 2013). Materi Sosialisasi SMA terbuka Kepanjen Malang
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Jabatan Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasi...Dudi Aprillianto
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Jabatan Gerakan Pramuka
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 202 Tahun 1988
Support by: Media Pramuka Pangkalpinang
https://www.instagram.com/media_pramuka_pgk/
https://www.bit.ly/MediaPramukaYouTubeChannel
Konsep “SMA/K Negeri Terbuka” (Mendukung PMU )Kank Hari
Sekolah Menengah Terbuka berbasis web/Daring bertujuan memberi layanan alternatif akses pendidikan menengah yang bermutu
Siswa belajar di mana saja, dan kapan saja,
Tutorial secara online dan tatap muka (“blended learning method”)
Pencapaian target kurikulum untuk setiap mata pelajaran akan dikembangkan melalui modul pembelajaran mandiri
Sistem pembelajaran untuk menyampaikan modul pembelajaran dilakukan melalui pendidikan jarak jauh berbasis web.
PP Tanda Pengenal Gerakan Pramuka Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ...Dudi Aprillianto
Petunjuk Penyelenggaraan Tanda Pengenal Gerakan Pramuka
Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 055 Tahun 1982
Support by: Media Pramuka Pangkalpinang
https://www.instagram.com/media_pramuka_pgk/
https://www.bit.ly/MediaPramukaYouTubeChannel
UU pertama dari sektor pendidikan yg menjabarkan konsep dasar dan ruang lingkup sektor pendidikan. UU Sisdiknas ini adalah model dari suatu sektor yg mampu menjabarkan tugas pokoknya dalam peraturan perundangan RI utk mengoperasionalisasi Sistem Pendidikan.
Permendikbud no 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan PembelajaranHadi Wuryanto
Tahun 2015 Pemerintah melakukan evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 dan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 selama 1 (satu) semester untuk kembali pada pelaksanaan Kurikulum Tahun 2006. Kebijakan tersebut berdampak pada terjadinya sebagian guru tidak dapat memenuhi beban mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
Akibatnya adalah mereka tidak akan memperoleh SKTP sebagai dasar untuk memperoleh tunjangan profesi.
Agar guru-guru tersebut tetap memperoleh tunjangan profesi, maka perlu peraturan yang mengakui kegiatan pembelajaran dan pembimbingan di luar tatap muka sebagai bagian dari pemenuhan beban kerja tatap muka 24 jam per minggu. Berdasarkan pertimbangan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembimbingan Bagi Guru Yang Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
Permendikbud no 160 th 2014 permendikbud pemberlakuan k_06-1_hasil_rapim_11_des_2014-3
1. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran proses pendidikan pada
satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberlakuan
Kurikulum Tahun 2006;
Mengingat : 1. UndangUndang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5410);
3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN
KURIKULUM 2013.
2. Pasal 1
Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan
Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015
kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua
tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk
melaksanakan Kurikulum 2013.
Pasal 2
(1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah
melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap
menggunakan Kurikulum 2013.
(2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang
melaksanakan Kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013.
(3) Satuan pendidikan rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melapor kepada
dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.
Pasal 3
(1) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum
melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan
pendampingan bagi:
a. kepala satuan pendidikan;
b. pendidik;
c. tenaga kependidikan; dan
d. pengawas satuan pendidikan.
(2) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan meningkatkan kompetensi dan penyiapan pelaksanaan
Kurikulum 2013.
(3) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.
Pasal 4
Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat melaksanakan
Kurikulum Tahun 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran
2019/2020.
Pasal 5
3. Halhal
yang belum diatur terkait dengan prosedur pemberlakuan
Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tata
cara satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum 2013
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah setelah
berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Tahun 2006 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
Pasal 7
Satuan pendidikan anak usia dini melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 8
Satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 9
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014
MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
4. YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR