Hukum Perdata Internasional Status Kewarganegaraan

1. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 2
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait Status hukum
seseorang ditentukan berdasarkan 2 cara, yaitu kewarganegaraan dan domisili.
bagaimana seseorang dapat memperoleh status personalnya.
Berikut jawaban pendalaman materi kasus dibawah ini:
1. Jika sepasang warga negara AUSTRALIA (menganut asas Ius Soli) memiliki anak
yang dilahirkan di INDONESIA (Menganut Asas Ius Sangwinis) maka anak ini
memiliki kewarganegaraan? Anak yang lahir di Indonesia berkewarnegaraan
AUSTRALIA karena Indonesia menganut asas Sangwinis (Asal keturunan
orangtaunya) yang merupakan WN AUSTRALIA.
2. Sepasang warga negara JERMAN (menganut asas Ius Sangwinis) memiliki anak
yang dilahirkan di MALAYSIA (Menganut Asa Ius Sangwinis) maka anak ini
memiliki kewarganegaraan? Anak yang lahir di Malaysia berkewarnegaraan
JERMAN karena:
a. MALAYSIA (menganut Asas Ius Sangwinis) Asal Keturunan orangtua anak
tersebut adalah WN JERMAN
b. JERMAN (menganut Asas Ius Sangwinis) Anak yang lahir di malaysia
merupakan keturunan orangtua WN Jerman, maka anak tersebut WN
JERMAN
3. Sepasang warga negara KROASIA (menganut asas Ius Sangwinis) memiliki anak
yang dilahirkan di ARGENTINA (Menganut Asas Ius Soli) maka anak ini memiliki
kewarga negaraan? Anak yang lahir di Argentina memiliki berkewarganegaran
ARGENTINA karena Argentina menganut asas Ius Soli (tempat dimana WN
tersebut dilahirkan).
4. Status personil seseorang dapat pula ditentukan berdasarkan tempat
domisilinya, berdasarkan kasus di bawah ini tentukan domisili dari Warga negara
asing ini;
Meribeth, warga Negara Fhilipina sudah menetap di Indonesia Selama 10 tahun
dan tidak ada keinginan untuk kembali ke negara asalanya. Maka dapatkan ia
dikatakan memiliki domisili di Indonesia? Mengapa
Meribeth dapat menjadi WN INDONESIA melalui perwarganegaraan
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Margareth dapat mengajukan perwarganegaraan sebagaimana disyaratkan
dalam Pasal 9 UU 12 Tahun 2006 yaitu:
a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

2. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 2
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di
wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima ) tahun
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
h. membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Margareth dapat dikatakan memiliki domisili di Indonesia karena sudah
menetap selama 10 tahun dan tidak ada keinginan kembali ke Filipina. Hal ini
telah memenuhi asas DOmisili Of Choice yaitu:
1. Margareth memeiliki kemampuan bertindak dalam hukum
2. Margareth memiliki tempat tinggal yang nyata dan tetap di INDONESIA
3. Margareth memiliki hasrat menetap di INDONESIA sebagai tempat baru.
Sumber Referensi:
1) UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
2) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional
HKUM4304/MODUL2. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan,
Universitas Terbuka, 2020.
3) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52690eee8c74f/syarat-
dan-tata-cara-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia/
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183