SlideShare a Scribd company logo
DINAMIKA DAN TANTANGAN
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI
NEGARA,
ESENSI DAN URGENSI PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
 Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi
Negara
Pancasila adalah suatu dasar Negara yang lahir
dan berkembang dalam waktu yang sangat panjang.
Pancasila bersumber dari adat-istiadat, agama, dan
cara pandang masyarakat Indonesia. Sehingga nilai-
nilai dari Pancasila sudah diakui kebenarannya dan
diangkat menjadi dasar Negara Indonesia.
 Dinamika Pancasila Sebagai Ideologi Negara
Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun,
yang awalnnya Jepang membuat kebijakan politik yang
dimaksudkan agar Bangsa Indonesia termasuk salah satu
kekuatan Jepang. Jepang membuat BPUPKI pada tanggal
1 Maret 1945. Melalui badan bentukan Jepang inilah para
pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara.
Kemudian pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar
negara Indonesia muncul. Dan dalam periode ini
pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat
ideologis.
 Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara
Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia,
ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan
dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem
demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah indonesia
merdeka, pembentukan indonesia serikat, sistem liberal pada
UUD 1945, dan peristiwa G30 SPKI. Menurut Prof. Dr. B.J.
Habibie bahwa sejak jaman demokrasi parlementer,
terpimpin, orde baru dan demokrasi multipartai pancasila
harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji
ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia
yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik
terminal sejarah.
Tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga
menjadi sangat luas dan beragam.Sebagai contoh :
• Beragam banyak agama di Indonesia yang terkadang
menjadi alasan pemicu konflik horizontal antar umat
beragama
• Ekonomi yang mulai berpindah dari sistim kekeluargaan
(contoh: pasar tradisional) menjadi sistem kapitalisme
dimana keuntungan merupakan tujuan utama
• Paham komunisme, liberalisme, terorisme
Dan masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga
negara indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang
begitu mudah dan cepat tersebut.
 ESENSI DAN URGENSI PANCASILA
Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” Negara
menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya asal tidak
menyimpang dari sila ketuhanan yang maha esa itu
sendiri. Sebagai manusia juga wajib menjalankan perintah
Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab” setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak
untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Setiap
orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.
Sila ketiga “Persatuan Indonesia” Rakyat
Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan
bangsa yang terpecah belah. Tentu saja persatuan rakyat
Indonesia yang bersifat positif yang harus dijunjung
tinggi. Beberapa kejadian yang mencerminkan persatuan
Indonesia ialah penggalangan dana bagi bencana alam di
Indonesia ini menunjukan rakyat Indonesia saling
bersatu untuk saling membantu.
Sila Keempat “ Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh
Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/
Perwakilan” Adanya demokrasi (kebebasan), adanya
kebersamaan dalam mengambil keputusan yaitu melalui
musyawarah untuk mufakat. Pada dasarnya negara
Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem
dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem
pemerintahan presidensial.
Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Indonesia” Adanya kemakmuran yang merata bagi
seluruh rakyat, seluruh kekayaan alam digunakan untuk
kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah. Sila
ini menunjukan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi
seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam
masyarakat sila ini dapat tercermin dengan dibuatnya
peraturan peraturan atau norma-norma di masyarakat agar
tercipta keadilan di masyarakat dan ditetapkannya
hukuman bagi pelanggaran sebuah keadilan.

More Related Content

What's hot

PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial
PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial
PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial
Zulfira Farah Nubua
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikSuci Lintiasri
 
landasan dan tujuan pendidikan pancasila
landasan dan tujuan pendidikan pancasilalandasan dan tujuan pendidikan pancasila
landasan dan tujuan pendidikan pancasila
Davi Conan
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan hamMardiah Ahmad
 
Pancasila sebagai Sistem Etika
Pancasila sebagai Sistem EtikaPancasila sebagai Sistem Etika
Pancasila sebagai Sistem Etika
DindaAnggita2
 
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politikBab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
yudikrismen1
 
Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial ppt
Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial pptManusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial ppt
Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial ppt
Jaya Purnama
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
abd_
 
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialKebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Ratri nia
 
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesiahubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
apotek agam farma
 
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang BerkeadilanPenegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Ratri nia
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
DheaFeralia
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Ella Feby
 
Paradigma Sosiologi
Paradigma SosiologiParadigma Sosiologi
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Fair Nurfachrizi
 
Pancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiPancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai Ideologi
Muhammad Ridwan
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
dayurikaperdana19
 

What's hot (20)

PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial
PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial
PPT SOSIOLOGI Permasalahan sosial
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
 
landasan dan tujuan pendidikan pancasila
landasan dan tujuan pendidikan pancasilalandasan dan tujuan pendidikan pancasila
landasan dan tujuan pendidikan pancasila
 
5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham5. negara hukum dan ham
5. negara hukum dan ham
 
Pancasila sebagai Sistem Etika
Pancasila sebagai Sistem EtikaPancasila sebagai Sistem Etika
Pancasila sebagai Sistem Etika
 
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politikBab VIII pancasila sebagai etika politik
Bab VIII pancasila sebagai etika politik
 
Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial ppt
Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial pptManusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial ppt
Manusia sebagai Makhluk Individu dan Makhluk Sosial ppt
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan SosialKebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
Kebebasan Eksistensial dan Kebebasan Sosial
 
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesiahubungan pancasila dan HAM di Indonesia
hubungan pancasila dan HAM di Indonesia
 
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang BerkeadilanPenegakan Hukum yang Berkeadilan
Penegakan Hukum yang Berkeadilan
 
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUM...
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Paradigma Sosiologi
Paradigma SosiologiParadigma Sosiologi
Paradigma Sosiologi
 
Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Pancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai IdeologiPancasila Sebagai Ideologi
Pancasila Sebagai Ideologi
 
pancasila sebagai ideologi negara
pancasila sebagai ideologi negarapancasila sebagai ideologi negara
pancasila sebagai ideologi negara
 
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILAPENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
PENGANTAR PENDIDIKAN PANCASILA
 

Similar to Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx

Sejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya PancasilaSejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya PancasilaDwi Ayu
 
Isi Makalah
Isi MakalahIsi Makalah
Isi Makalah
Ivan Rizaldi
 
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraanTugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
siti sangidah
 
Logika matematika
Logika matematikaLogika matematika
Logika matematika
nunungevilia
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
Tiga Maha Publisher
 
Materi pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasilaMateri pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasila
KhairunnisaIcha9
 
Pengertian pancasila
Pengertian pancasilaPengertian pancasila
Pengertian pancasila
Mulyana IslamicDefender'sFront
 
Materi pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasilaMateri pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasila
SandhyAjaa
 
Sejarah laahirnya ps
Sejarah laahirnya psSejarah laahirnya ps
Sejarah laahirnya psari saputra
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbukaBab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
AanZaman
 
Pancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesa
Pancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesaPancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesa
Pancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesa
Emillia Ardhiana
 
2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi
moh najmi albegama
 
ppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptxppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptx
lintangputri19
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
Warnet Raha
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
Septian Muna Barakati
 
Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptx
Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptxPancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptx
Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptx
ssusere86cc7
 
Pokok kaidah fundamental bangsa ku
Pokok kaidah fundamental bangsa kuPokok kaidah fundamental bangsa ku
Pokok kaidah fundamental bangsa ku
Dzakirotur Rifdah
 

Similar to Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx (20)

Sejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya PancasilaSejarah Lahirnya Pancasila
Sejarah Lahirnya Pancasila
 
Isi Makalah
Isi MakalahIsi Makalah
Isi Makalah
 
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraanTugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
Tugas pendidikan pancasila dan kewarganegaraan
 
Logika matematika
Logika matematikaLogika matematika
Logika matematika
 
Tugas ideologi
Tugas ideologiTugas ideologi
Tugas ideologi
 
Materi pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasilaMateri pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasila
 
Pengertian pancasila
Pengertian pancasilaPengertian pancasila
Pengertian pancasila
 
Materi pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasilaMateri pendidikan pancasila
Materi pendidikan pancasila
 
Sejarah laahirnya ps
Sejarah laahirnya psSejarah laahirnya ps
Sejarah laahirnya ps
 
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbukaBab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
Bab i kd iv pancasila sebagai ideologi terbuka
 
Pancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesa
Pancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesaPancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesa
Pancasila dan pergergerakan pemuda tahun 1908 by emillia ardhiana w. unesa
 
2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi2017 d moh_najmi
2017 d moh_najmi
 
ppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptxppt pendidikan pancasila.pptx
ppt pendidikan pancasila.pptx
 
3 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp023 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp02
 
3 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp023 131217225316-phpapp02
3 131217225316-phpapp02
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
 
Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptx
Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptxPancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptx
Pancasila Perspektif Fiqh Kenegaraan.pptx
 
Pokok kaidah fundamental bangsa ku
Pokok kaidah fundamental bangsa kuPokok kaidah fundamental bangsa ku
Pokok kaidah fundamental bangsa ku
 

Recently uploaded

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 

Recently uploaded (16)

Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 

Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara.pptx

  • 1. DINAMIKA DAN TANTANGAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA, ESENSI DAN URGENSI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA
  • 2.  Dinamika dan Tantangan Pancasila Sebagai Ideologi Negara Pancasila adalah suatu dasar Negara yang lahir dan berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila bersumber dari adat-istiadat, agama, dan cara pandang masyarakat Indonesia. Sehingga nilai- nilai dari Pancasila sudah diakui kebenarannya dan diangkat menjadi dasar Negara Indonesia.
  • 3.  Dinamika Pancasila Sebagai Ideologi Negara Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun, yang awalnnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksudkan agar Bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Melalui badan bentukan Jepang inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Kemudian pemikiran tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia muncul. Dan dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis.
  • 4.  Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah indonesia merdeka, pembentukan indonesia serikat, sistem liberal pada UUD 1945, dan peristiwa G30 SPKI. Menurut Prof. Dr. B.J. Habibie bahwa sejak jaman demokrasi parlementer, terpimpin, orde baru dan demokrasi multipartai pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.
  • 5. Tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam.Sebagai contoh : • Beragam banyak agama di Indonesia yang terkadang menjadi alasan pemicu konflik horizontal antar umat beragama • Ekonomi yang mulai berpindah dari sistim kekeluargaan (contoh: pasar tradisional) menjadi sistem kapitalisme dimana keuntungan merupakan tujuan utama • Paham komunisme, liberalisme, terorisme Dan masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga negara indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat tersebut.
  • 6.  ESENSI DAN URGENSI PANCASILA Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya asal tidak menyimpang dari sila ketuhanan yang maha esa itu sendiri. Sebagai manusia juga wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
  • 7. Sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” setiap manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  • 8. Sila ketiga “Persatuan Indonesia” Rakyat Indonesia adalah suatu kesatuan dan bukan merupakan bangsa yang terpecah belah. Tentu saja persatuan rakyat Indonesia yang bersifat positif yang harus dijunjung tinggi. Beberapa kejadian yang mencerminkan persatuan Indonesia ialah penggalangan dana bagi bencana alam di Indonesia ini menunjukan rakyat Indonesia saling bersatu untuk saling membantu.
  • 9. Sila Keempat “ Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan” Adanya demokrasi (kebebasan), adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Pada dasarnya negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial.
  • 10. Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” Adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan alam digunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah. Sila ini menunjukan agar keadilan harus dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam masyarakat sila ini dapat tercermin dengan dibuatnya peraturan peraturan atau norma-norma di masyarakat agar tercipta keadilan di masyarakat dan ditetapkannya hukuman bagi pelanggaran sebuah keadilan.