Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Tri Widodo W. UTOMO
Bahan Diskusi Kelompok,
Mata Pelatihan Digital Leadership,
PKN Tingkat I Angkatan XLVI/2020, dengan
Tema “Praktik Agile Bureaucracy di Era
New Normal dan Tantangannya”
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Program Pascasarjana Institut STIAMI
Dengan Tema “Membangun Profesionalitas ASN dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0”
Jakarta, 26 Januari 2019
Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak
menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi.
Isu-Isu Modal Manusia di Indonesia
1. Lemahnya kesadaran warga tentang pentingnya ekonomi dan teknologi digital.
2. Tingkat pengembalian yang rendah terhadap investasi pengembangan SDM karena tingginya
keluar masuk karyawan.
3. Ketidakseimbangan tenaga kerja yang beralih dari sektor industri ke sektor jasa.
4. Mobilitas ternaga kerja yang terbatas.
5. Tingginya pengangguran terdidik.
6. Kurangnya keterampilan dasar tenaga kerja dalam bidang teknologi digital.
7. Kelebihan kualifikasi sehingga tingkat utilisasi rendah.
8. Tingginya persoalan sosial di masyarakat.
9. Layanan publik yang masih buruk.
10. Pemerintah yang tidak tranparan dan akuntabel.
11. Masyarakat bersifat pasif dan kurang diberdayakan.
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 25 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kajian Pengembangan Ekosistem Kearsipan Digital Arsip Nasional RI (ANRI)
Jakarta, 28 Maret 2019
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Tri Widodo W. UTOMO
Bahan Diskusi Kelompok,
Mata Pelatihan Digital Leadership,
PKN Tingkat I Angkatan XLVI/2020, dengan
Tema “Praktik Agile Bureaucracy di Era
New Normal dan Tantangannya”
Penguatan SDM Aparatur untuk Akselerasi Pelayanan di Era Revolusi Industri 4.0Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Seminar Nasional Program Pascasarjana Institut STIAMI
Dengan Tema “Membangun Profesionalitas ASN dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital Industri 4.0”
Jakarta, 26 Januari 2019
Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak
menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi.
Isu-Isu Modal Manusia di Indonesia
1. Lemahnya kesadaran warga tentang pentingnya ekonomi dan teknologi digital.
2. Tingkat pengembalian yang rendah terhadap investasi pengembangan SDM karena tingginya
keluar masuk karyawan.
3. Ketidakseimbangan tenaga kerja yang beralih dari sektor industri ke sektor jasa.
4. Mobilitas ternaga kerja yang terbatas.
5. Tingginya pengangguran terdidik.
6. Kurangnya keterampilan dasar tenaga kerja dalam bidang teknologi digital.
7. Kelebihan kualifikasi sehingga tingkat utilisasi rendah.
8. Tingginya persoalan sosial di masyarakat.
9. Layanan publik yang masih buruk.
10. Pemerintah yang tidak tranparan dan akuntabel.
11. Masyarakat bersifat pasif dan kurang diberdayakan.
Organisasi dan Kepemimpinan Adaptif di Era Pandemi Covid-19Tri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kuliah Umum Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman
Samarinda, 25 Juni 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Berinovasi Dalam Gelombang Disrupsi: Tantangan Sektor Publik di Era Revolusi ...Tri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kajian Pengembangan Ekosistem Kearsipan Digital Arsip Nasional RI (ANRI)
Jakarta, 28 Maret 2019
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Keynote Address pada Dialog Inovasi & Stakeholder Talk
3 Februari 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Series FIKOM UI dan IEEE Indonesia Section
Jakarta, 28 Agustus 2020
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan lnovasi Administrasi Negara LAN-Rl
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara
(Suskatjemen Hanneg) untuk Eksekutif, Badan Diklat Kemhan RI
Jakarta, 4 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Bahan Diskusi untuk Materi “Digital Leadership” PKN 1 Angkatan 52 Tahun 2022 dengan Tema “Presidensi G20 dan Peran Indonesia Dalam Menciptakan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan”
Jakarta, 23 Februari 2022
A digital business is one that uses technology as an advantage in its internal and external operations.
Namun bisnis digital masih baru yang belum mempunyai gambaran yang utuh:
Apa itu bisnis digital?
Apa yang menjadi inti dari pendidikan bisnis digital?
Bagaimana cara mengembangkan kurikulum pendidikan bisnis digital?
Bagaimana cara mengevaluasi pendidikan bisnis digital?
Presentasi ini menawarkan cara pandang tentang bisnis digital dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengevaluasi pendidikan digital.
Inovasi dan Kepemimpinan untuk Menjawab Tantangan Pemerintahan di Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Lokakarya Inovasi Birokrasi di Era Disrupsi, diselenggarakan oleh Balitbangda Provinsi Sulawesi Tenggara
Kendari, 30 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan dalam Kuliah Umum Magister Administrasi Publik
Universitas 17 Agustus Surabaya, 1 Desember 2018
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Inovasi Administrasi Negara
LAN-RI, Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat
http://inovasi.lan.go.id
Keynote Address pada Dialog Inovasi & Stakeholder Talk
3 Februari 2022
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Series FIKOM UI dan IEEE Indonesia Section
Jakarta, 28 Agustus 2020
Oleh: Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan lnovasi Administrasi Negara LAN-Rl
Peran TIK Dalam Penyusunan Evidence-based Policy di Era VUCATri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Kegiatan Workshop Internet of Things for Intellectual Property System
Kemenkumham, 10 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Kursus Singkat Manajemen Pertahanan Negara
(Suskatjemen Hanneg) untuk Eksekutif, Badan Diklat Kemhan RI
Jakarta, 4 Februari 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memberi
peluang untuk dimanfaatan semaksimal mungkin bagi organisasi. Diyakini,
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan akan
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan yang bermuara pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good
governance). Upaya keseriusan pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi di lingkungan pemerintah diwujudkan dengan dikeluarkannya peraturan
dan pedoman pengembangan sistem informasi dan teknologi informasi antara lain:
pada tahun 2002 Kementrian KOMINFO berinisiatif menyusun buku putih Sistem
Informasi Nasional (SISFONAS) dan pada tahun 2003 dikeluarkannya peraturan dalan
bentuk Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional
pengembangan e-Government.
PENDAHULUAN
Manusia merupakan faktor paling menentukan dalam setiap organisasi termasuk
dalam hal ini birokrasi pemerintah yang terdiri dari sumberdaya manusia aparaturnya
sebagai birokrat profesional karier. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk
membangun birokrasi pemerintah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia aparatur harus terus diupayakan penerapan kompetensi dengan profesionalisme
dan budaya kerja, dengan berkomitmen dan berintegritas dalam segala kreativitas dan
inovasinya ketika bekerja
Disampaikan pada Webinar dalam rangka
Knowledge Sharing bagi Pegawai Kementerian ESDM
Jakarta, 18 Oktober 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Bahan Diskusi untuk Materi “Digital Leadership” PKN 1 Angkatan 52 Tahun 2022 dengan Tema “Presidensi G20 dan Peran Indonesia Dalam Menciptakan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan”
Jakarta, 23 Februari 2022
A digital business is one that uses technology as an advantage in its internal and external operations.
Namun bisnis digital masih baru yang belum mempunyai gambaran yang utuh:
Apa itu bisnis digital?
Apa yang menjadi inti dari pendidikan bisnis digital?
Bagaimana cara mengembangkan kurikulum pendidikan bisnis digital?
Bagaimana cara mengevaluasi pendidikan bisnis digital?
Presentasi ini menawarkan cara pandang tentang bisnis digital dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengevaluasi pendidikan digital.
Digital Culture for Digital TransformationSeta Wicaksana
"Without laying a strong foundation for culture and aligning employees to a digital vision, it will be extremely difficult to make any meaningful progress on digital transformations"
Membangun budaya organisasi melalui Digital MindsetSeta Wicaksana
Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi sangat besar dan berubah dengan cepat untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi tujuan bisnis.
Seperti yang dikatakan oleh artikel Harvard Business Review, "Ini adalah saat-saat yang menakutkan bagi para manajer".
Alasan tunggal yang diberikan untuk masa-masa menakutkan ini – meningkatnya bahaya perubahan yang mengganggu.
Sifat pekerjaan berubah begitu cepat sehingga struktur pekerjaan yang kaku menghambat pekerjaan yang harus dilakukan sekarang, dan itu dapat berubah secara drastis pada tahun, bulan, atau bahkan minggu berikutnya.
transformasi digital adalah tentang sumber daya manusia yang mengubah cara mereka dalam melakukan pendekatan pada masalah bisnis dan dimana mereka bisa menemukan solusi.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
2. 2
Digital leadership
“Kepemimpinan digital adalah penggunaan strategis aset digital
perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Kepemimpinan digital
dapat diatasi baik di tingkat organisasi maupun individu.”
Pada tingkat organisasi di pasar tertentu, pemimpin digital
mungkin adalah perusahaan yang berhasil memanfaatkan aset digitalnya
sendiri untuk mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif.
Pemimpin digital bersedia untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi
informasi (TI) dapat digunakan untuk membantu organisasi menjadi lebih
responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan perubahan kebutuhan bisnis.
Pemimpin digital yang sukses memahami pentingnya, dan bertanggung
jawab atas, data masuk dan proses di dalam perusahaan yang
mendukungnya, serta informasi digital keluar yang dihasilkan perusahaan di
berbagai tempat ia berpartisipasi.
3. 3
Relevant aspects related to
"Digital leadership."
IMPACT
Dampak ini mencakup pengetahuan antara kedisiplin dan
hubungan yang lebih kuat. Gaya kepemimpinan mana yang paling efektif untuk
masyarakat kontemporer dan dalam ragam sosio-kultural.
￭ MEDIA
Pada jaman sekarang komunikasi melalui media dapat dilakukan
secara real-time. Komunikasi pun dilakukan secara dua arah, tidak hanya satu
arah seperti blog, buletin atau semacamnya. Bagaimana kita bisa memimpin
perilaku publik praktik kreatif melalui pengembangan media.
4. 4
INTEGRATIVE KNOWLEDGE
Pengetahuan integratif dikembangkan saat mengidentifikasi,
menghubungkan, mensintesis dan mendemonstrasikan pengetahuan dan
keterampilan yang diperoleh dari semua bidang hidup, dalam kasus kita
lebih khusus di bidang digital teknologi dan desain arsitektur.
￭ DIGITAL DOMAIN
Kepemimpinan dalam desain berasal dari pemahaman yang
tajam tentang semua aspek desain. Sifat desain yang kompleks membuat
tidak mungkin semua tingkat dapat diperoleh melalui sarana digital saja.
Oleh karena itu, "pemimpin digital" tidak hanya memiliki pengetahuan dan
penguasaan teknik digital, tapi juga manajemen proses, materi, teknik
analog, dan sebagainya yang dapat kita temukan di pemimpin desain juga.
Apa yang menekankan "digital" dalam kepemimpinan digital, adalah
pemahaman bahwa, bagaimana "digital" bisa menjadi metodologi dan
teknologi pemersatu untuk membawa keterampilan dan pengetahuan
bersama.
5. 5
￭ RESEARCH BY DESIGN
Melakukan penelitian dengan desain sangatlah penting untuk
meningkatkan pengetahuan bagi pemimpin.
￭ LEADERSHIP
kepemimpinan digital ada pada dua tingkatan:
(a) keahlian khusus seorang desainer yang memungkinkan dia untuk
mendorong batas-batas desain. Oleh karena itu pada tingkat individu -
menjadi digital pemimpin dengan contoh;
(b) keahlian khusus seseorang untuk memajukan teknologi yang
mengubah permainan dalam tim desain atau organisasi - ,oleh karena
itu dalam organisasi level - menjadi pemimpin digital dengan usaha
tim.
6. “
Peran digital kepemimpinan dalam praktik
dan desain arsitektur saat ini
memperkenalkan 6 elemen kunci: dampak,
media, penelitian dengan desain,
pengetahuan integratif, domain digital dan
kepemimpinan itu sendiri. Unsur-unsur ini
seharusnya dilihat sebagai awal penelitian
lebih lanjut tentang keterampilan,
kompetensi terkait dengan kepemimpinan
digital dan bagaimana kita bias mengerti
dan menggunakan keterampilan ini dalam
praktek.
6
CONCLUSION
