2. Setelah selesai sesi ini, peserta dapat:
• MEMAHAMI SYARAT DAN TUGAS DEWAN
HAKIM
• MEMAHAMI KODE ETIK DEWAN HAKIM
• MEMAHAMI ALUR REKRUTMEN DEWAN
HAKIM
TUJUAN PELATIHAN/PEMBINAAN
4. SYARAT DEWAN HAKIM
(PMA Nomor 15 Tahun 2019)
1
MEMILIKI
INTEGRITAS
2
MEMILIKI
KEPRIBADIAN
TAK TERCELA
3
MEMILIKI SIKAP
ADIL
4
MEMILIKI
KOMPETENSI
MINIMAL 1
CABANG
5
MEMILIKI
REPUTASI YANG
BAIK SEBAGAI
DEWAN HAKIM
6
MEMILIKI
PENGALAMAN
SEBAGAI DEWAN
HAKIM NASIONAL/
INTERNASIONAL
5. • Sehat jasmani dan rohani;
• Memiliki sikap jujur, adil, objektif, bertanggung jawab,
berperilaku tidak tercela, dan berdedikasi tinggi;
• Memiliki ilmu yang memadai tentang objek yang dinilai;
• Memiliki ketelitian dan kecermatan;
• Memiliki ilmu, kecakapan dan kemampuan untuk
menerapkan sistem perhakiman dan cara penilaian yang
berlaku;
• Pernah menjadi Dewan Hakim MTQ/STQH setingkat di
bawahnya minimal 3 kali atau sekali yang setingkat;
• Pernah mengikuti pelatihan perhakiman sesuai dengan
tingkatannya (bukti sertifikat).
RINCIAN PERSYARATAN
6. TUGAS
• Memberikan penilaian objektif terhadap kinerja
peserta sesuai dengan norma penilaian pada
bidang tugasnya.
• Membuat catatan seperlunya sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas penilaian yang
diberikan.
• Melaporkan penilaiannya kepada Ketua Majelis
dengan alasan-alasannya saat diperlukan.
• Memusyawarahkan dan mengambil keputusan
yang tepat pada masalah-masalah yang timbul
berkenaan dengan penilaian.
• Menetapkan peserta yang masuk babak
berikutnya/terbaik (semi final/final) secara
bersama-sama.
• Merahasiakan semua penilaian yang diberikan
kecuali untuk internal hakim/panitera cabang
ybs.
• Wajib menaati Kode Etik Dewan Hakim.
7. KODE ETIK (dalam bentuk kewajiban)
1. Kewajiban melakukan tugas penilaian secara objektif tanpa
dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan;
2. kewajiban bertindak mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan,
ancaman, atau bujukan, baik langsung maupun tidak langsung dari
pihak manapun;
3. kewajiban menghindari perbuatan tercela atau yang dapat
menimbulkan kesan tercela;
4. kewajiban bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma agama,
hukum, atau susila, serta mampu mempertimbangkan akibat dari
tindakannya; dan
5. kewajiban meninggalkan tugas penilaian apabila memiliki konflik
kepentingan yang disebabkan hubungan pribadi, keluarga,
golongan, atau hubungan lain yang diduga dapat memengaruhi
objektivitas;
8. KODE ETIK (dalam bentuk larangan)
1. Larangan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, atau
prasangka berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kedekatan hubungan
dengan peserta;
2. laranagn mengeluarkan perkataan, janji, atau tindakan yang
menimbulkan kesan memihak, berprasangka, atau menyudutkan
peserta;
3. larangan melakukan komunikasi dengan peserta selama proses
penilaian, kecuali dilakukan demi kelancaran penilaian dan diketahui
secara terbuka oleh hakim lain;
4. larangan memberikan keterangan palsu terkait identitas dirinya atau
memberikan penilaian palsu terkait musabaqah;
5. larangan meminta atau menerima janji, hadiah, atau pemberian lain dari
pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak lansung;
6. larangan mengabaikan fakta yang dapat berpengaruh pada penilaian
atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang
menguntungkan/merugikan peserta; dan
7. larangan mengungkap atau menggunakan informasi terkait penilaian
yang bersifat rahasia untuk tujuan yang menyalahi tanggung jawabnya.
9. SANKSI
1. Sanksi administratif:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembebastugasan dari hakim;
d. larangan menjadi dewan hakim selama 3—5 tahun berturut-turut.
2. Prosedur
a. Pemanggilan secara tertulis untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik (MKE);
b. Terperiksa wajib menjawab semua pertanyaan MKE; jika tak mau menjawab dianggap telah
mengakui sangkaan pelanggaran;
c. MKE dapat meminta keterangan dari pihak lain;
d. MKE menentukan tingkat pelanggaran dan sanksinya;
e. Untuk pelanggaran berat (atau berulang-ulang) dapat diusulkan skorsing atau pemecatan.
f. MKE sah memutuskan jika dihadiri ketua, sekretaris, dan 2 anggota, serta keputusan diambil
dengan mufakat/suara terbanyak;
g. Hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani para pihak;
3. Keputusan sidang MKE bersifat final jika ditandatangani ketua dan sekretaris
4. Rekomendasi MKE dilaporkan kepada Menteri untuk ditetapkan dalam Keputusan
Menteri
10. ALUR REKRUTMEN
Pejabat berwenang menyampaikan
surat permintaan balon DH kepada:
pimpinan lembaga/organisasi
profesional/sentra Al-Qur’an;
pimpinan PTKI, pesantren, ormas
Islam, dan para pakar
Lembaga-Lembaga mengajukan usulan
kepada dirjen, sekda provinsi, sekda
kabupaten/kota, sekcam, sekdes/sekel
disertai daftar Riwayat hidup (lihat
syarat hakim)
Usulan disampaikan kepada Tim
Rekrutmen untuk dilakukan
proses seleksi dengan
musyawarah mufakat/suara
terbanyak
Penetapan calon dari Tim
Rekrutmen diajukan kepada
Menteri/level pejabat lain di
daerah
Penetapan oleh pejabat dalam
bentuk surat keputusan
