power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Pada 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal, namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan denokrasi pada dasarnya membangun kultur demokrasi, yang nantinya bersama dengan struktur demokrasi akan menjadi pondasi bagi negara demokrasi.
Pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di sekolah baik dalam bentuk intra dan ekstrakulikuler dan juga pada kelompok masyarakat.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
3. DEMOKRASI INDONESIA
Kelompok 2 :
1. Hafid Ghozali (2021115213)
2. Khusnul Malikhatun Novia (2021114184)
3. Ani Nur Aini (2021114189)
4. Nur Aisyah (2021115001)
5. Pengertian Demokrasi
Demokrasi terdiri atas dua kata,
berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos”
berarti rakyat dan “cratos” berarti
kekuasaan. Dari dua kata tersebut
terbentuklah suatu istilah demoscratos”
yang berarti Negara dalam sistem
pemerintahannya kedaulatan berada di
tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada
dalam keputusan bersama rakyat,
pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh
6. Pengertian demokrasi menurut para ahli
• Menurut Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan
suatu perencanaan institusional untuk mencapai
keputusan politik
• Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk
pemerintahan di mana keputusan-keputusan
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak
langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa
7. •Philippe C. Schmeter dan Terry Lynn Karl
menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem
pemerintahan di mana pemerintah di mintai
tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di
wilayah public oleh warganegara
• Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai
sistem politik merupakan suatu sistem yang
menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan
atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi
secara efektif oleh rakyat
8. Hakikat demokrasi sebagai suatu
sistem bermasyarakat dan bernegara serta
pemerintahan memberikan penekanan
pada keberadaan kekuasaan di tangan
rakyat baik dalam penyelenggaraan
Negara maupun pemerintahan. Kekuasaan
pemerintahan berada di tangan rakyat
mengandung pengertian tiga hal: pertama,
pemerintah dari rakyat (government of the
people); kedua, pemerintahan oleh rakyat
9. Demokrasi dan Implementasinya
Peranan Negara dan masyarakat tidak dapat terlepas
dari demokrasi dikarenakan oleh dua alasan.
1. Hampir semua Negara di dunia telah menjadikan
demokrasi sebagai asasnya yang fundamental sebagai
mana telah ditunjukkan oleh hasil studi UNESCO pada
awal 1950-an. .
2. demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial
telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk
menyelenggarakan Negara sebagai organisasi
tertingginya tetapi ternyata demokrasi berjalan dalam
jalur yang berbeda-beda.
10. Demokrasi juga melahirkan sistem yang
bermacam-macam seperti:
• Sistem presidensial yang menyejajarkan antara
parlemen dan presiden.
• Sistem parlementer yang meletakkan
pemerintahan.
• Sistem referendum yang meletakkan pemerintah
sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen.
11. Arti dan Perkembangan Demokrasi
Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan
atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara
memberi pengertian bahwa pada tingkat
terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam
masalah-masalah pokok mengenai
kehidupannya, termasuk dalam menilai
kebijaksanaan negara.
13. Demokrasi dalam Ajaran Pancasila
Demokrasi Pancasila berarti kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan,
dengan takwa kepada Tuhan dan kesadaran
keagamaan yang disertai semangat toleransi
yang tinggi.
14. Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila
Setiap Negara demokrasi di dunia mempunyai
corak demokrasi sendiri-sendiri sesuai dengan
kepribadian atau peradaban tiap-tiap bangsa.
Bagi bangsa Indonesia adalah wajar kalau
memiliki suatu corak demokrasi tersendiri lain
dari bentuk demokrasi negara lain, yang
dinamakan Demokrasi Pancasila, dengan
prinsip “Kerakyatan” dan “Permusyawaratan
perwakilan perwakilan”.
15. Demokrasi di Indonesia
• Perkembangan demokrasi di Indonesia
a. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer
b. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin
c. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era
orde baru yang merupakan demokrasi
konstitusional
d. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila
era reformasi
16. Pengertian demokrasi menurut UUD 1945
• Seminar Angkatan Darat II (Agustus 1966)
1. Bidang politik dan konstitusional : demokrasi
berarti menegakkan kembali asas-asas negara
hukum
2. Bidang ekonomi : demokrasi sesuai asas-asas
yang menjiwai ketentuan-ketentuan mengenai
ekonomi dalam UUD 1945
17. • Munas III Persahi : The Rule Of Law
(Desember 1966)
asas hukum pancasila mengandung prinsip
1. pengakuan dan perlindungan hak asasi
2. peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. jaminan kepastian hukum
• Symposium Hak Asasi Manusia (Juni 1967)
demokrasi yang bertanggung jawab yaitu
demokrasi yang di jiwai oleh rasa tanggung
jawab terhadap Tuhan dan sesama kita
18. Demokrasi Pasca Reformasi
• Demokrasi Indonesia sebagaimana dijabarkan dalam
undang-undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 2002
Secara umum didalam sistem pemerintahan yang
demiokratis mengandung unsur-unsur yang paling dan
mendasar yaitu :
a) Keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan
politik.
b) Tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara.
c) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang
diakui dan dipakai oleh warga Negara .
d) Suatu sistem perwakilan.
e) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.
19. Penjabaran Demokrasi menurut UUD 1945
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca
Amandemen 2002
Konsep
kekuasaan
Konsep
pengambilan
keputusan
Konsep
Pengawasan
Konsep
partisipasi
20. a. Konsep kekuasaan
• Kekuasaan di tangan rakyat
• Pembagian kekuasaan
• Pembatasan kekuasaan
b. Konsep pengambilan keputusan
• Penjelasan UUD 1945 tentang pokok pikiran
ke III
• Putusan majelis permusyawaratan rakyat
ditetapkan dengan suara terbanyak
21. c. Konsep pengawasan
• Pasal 1 ayat 2
• Pasal 2 ayat 1
• Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan
Dewan perwakilan Rakyat
d. Konsep partisipasi
• Pasal 27 ayat 1 UUD 1945
• Pasal 28 UUD 1945
• Pasal 30 ayat 1