Download as PDF, PPTX
Uploaded byVitha d'Ggr
Dasar hukum smk3
Dokumen tersebut membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) UU No. 1/1970 dan UU No. 13/2003 menjadi dasar hukum pelaksanaan SMK3, (2) PP mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, (3) SMK3 meliputi organisasi, standar, pedoman, mekanisme
Dasar hukum smk3
- 1. Dasar Hukum Sistem ManajemenKeselamatan dan Kesehatan Kerja
- 2. MANAJEMEN PENGAWASAN K3 UUKESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970 PENGAWASAN Bab IV Pasal 5 MENAKER DIREKTUR PEGAWAI AHLI PANITIA DOKTER PENGAWAS K3 BANDING PRSH P2K3 KANDEP/ LUAR - POLI PRSH PRSH DINAS DEPNAKER -JASA KESEH - INDUSTRI PEMERINTAH SWASTA - JASA ----PJIT
- 3. Sistem Pengawasan K3 • Organisasi • Peraturan • Standar • Pedoman • Peralatan inspeksi • Laboratorium uji Kelembagaan • Pem. Pertama • Pem. Berkala • Pem. Khusus • Pem. Ulang Mekanisme/ PENGAWASAN Personil Prosedur • Pemberitahuan pem. • Kebutuhan • Pem. Lapangan • Rekruitmen • Konfirmasi temuan • Diklat • Nota pemeriksaan • Penempatan • Tindakan hukum • Laporan pem. Tata laksana • Rencana kerja • Laporan pengawasan • Administrasi pengawasan
- 4. Sistem Pengawasan K3Dalam Siklus Kebijakan Kebijakan PENGAWASAN Norma/ pengawasan Objek Standar/ Makro / Pengawasan Pedoman Mikro Temuan Tidak Norma Tdk Sesuai Sesuai Sesuai Norma Baru NOTA Tindakan Biro Hukum hukum Tripartitnas Laporan Pimpinan Menteri / unit Dirjen pengawasan
- 5. PARADIGMA PENGAWASAN K3 1996 SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003 1994 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995 1992 AHLI K3 PerMen. 02/1992 1988 PJIT Uap KepMen. 1261/1988 1987 P2K3 PerMen. 04/1987 1970 Era VR 1910 Proses transformasi dari Direct Inspection rawing ke steering Stakeholder Privatisasi inspeksi K3
- 6. K3 UU No.14/1969 UU No.13 /2003 P. 3, 9, 10 p. 86 p. 87 UU No.1/1970 UU No.1/1970 PP - SMK3 Tempat Kerja Tempat Kerja Perusahaan a.l. : Per.Men. 05/1996 SMK3
- 7. Pasal 27 (2)UUD1945 Undang-undang Ketenagkerjaan Pasal 86 Pasal 87 • UU No.1/1970 • Per. Menaker No. 05/Men/1996 PP Penerapan • Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997 SMK3 Sangsi pelanggaran
- 8. UU No.13 tahun2003 Pasal 86 (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas a. keselamatan dan kesehatan kerja b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku Pasal 87 (1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
- 9. 10 Bab 12Pasal 4 Lampiran Bab I - Ketentuan Umum Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3 Bab III - Penerapan SMK3 Bab IV - Audit SMK3 Bab V - Kewenangan Direktur Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit Bab VII - Sertifikat K3 Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan Bab IX - Pembiayaan Bab X - Ketentuan Penutup Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3 Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3 Lampiran III : Formulir Laporan Audit Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3
- 10.