Dokumen tersebut membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) UU No. 1/1970 dan UU No. 13/2003 menjadi dasar hukum pelaksanaan SMK3, (2) PP mengatur penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, (3) SMK3 meliputi organisasi, standar, pedoman, mekanisme
Presented by Mrs. Muktiati, SKM. MKES. Manpower Office of Central Java, at SVLK training for furniture and handicraft producers in Jepara and Kota Pasuruan, 16-17 September 2020.
The presenter discussed the fourth SVLK principle in this session, which is about workforce and occupational health and safety. The presenter discussed the legal framework and the practical examples related to occupational health and safety.
Presented by Mrs. Muktiati, SKM. MKES. Manpower Office of Central Java, at SVLK training for furniture and handicraft producers in Jepara and Kota Pasuruan, 16-17 September 2020.
The presenter discussed the fourth SVLK principle in this session, which is about workforce and occupational health and safety. The presenter discussed the legal framework and the practical examples related to occupational health and safety.
This is the internal SMK3 presentation (Indonesia Version of OHSAS18001) Health & Safety Management Systems applied in all companies with > than 100 workers in Indonesia as statutory by Government
Betapa pentingnya K3 disetiap industri/perusahan. Disini saya sebagai bagian Trainer dari Pihak HRD melakukan pembekalan terhadap karyawan baru untuk mengidentifikasi masalah tentang keselamatan kerja. If you want visit my profile click => www.facebook.com/justdoedge . instagram.com/dikriprnm . Lot's of good let's see.
Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik.
KONSUIL adalah lembaga Inspeksi Teknik yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral ,Nomor : 2187 K20/MEM/2013 Tentang perpanjangan penetapan Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (KONSUIL) sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
Visi dan Misi atas kebijakan K3 untuk menciptakan tempat kerja yg nyaman dan sehat, dan mengurangi dampak kecelakaan serta menangkal penyakit akibak kerja (KK & PAK)
2. MANAJEMEN PENGAWASAN K3
UU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun 1970
PENGAWASAN
Bab IV Pasal 5
MENAKER
DIREKTUR
PEGAWAI AHLI PANITIA DOKTER
PENGAWAS
K3 BANDING PRSH P2K3
KANDEP/ LUAR - POLI PRSH PRSH
DINAS DEPNAKER -JASA KESEH
- INDUSTRI
PEMERINTAH SWASTA - JASA ----PJIT
3. Sistem Pengawasan K3
• Organisasi
• Peraturan
• Standar
• Pedoman
• Peralatan inspeksi
• Laboratorium uji
Kelembagaan
• Pem. Pertama
• Pem. Berkala
• Pem. Khusus
• Pem. Ulang
Mekanisme/ PENGAWASAN Personil
Prosedur
• Pemberitahuan pem. • Kebutuhan
• Pem. Lapangan • Rekruitmen
• Konfirmasi temuan • Diklat
• Nota pemeriksaan • Penempatan
• Tindakan hukum
• Laporan pem. Tata laksana
• Rencana kerja
• Laporan pengawasan
• Administrasi pengawasan
4. Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan
Kebijakan PENGAWASAN
Norma/ pengawasan Objek
Standar/ Makro / Pengawasan
Pedoman Mikro
Temuan
Tidak Norma Tdk
Sesuai
Sesuai Sesuai
Norma Baru
NOTA
Tindakan
Biro Hukum hukum
Tripartitnas
Laporan
Pimpinan
Menteri /
unit
Dirjen
pengawasan
5. PARADIGMA PENGAWASAN K3
1996 SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU No.13/2003
1994 Fihak III PJK3 PerMen.04/1995
1992 AHLI K3 PerMen. 02/1992
1988 PJIT Uap KepMen. 1261/1988
1987 P2K3 PerMen. 04/1987
1970
Era VR 1910 Proses transformasi dari
Direct Inspection rawing ke steering
Stakeholder Privatisasi inspeksi K3
6. K3
UU No.14/1969
UU No.13 /2003
P. 3, 9, 10
p. 86 p. 87
UU No.1/1970
UU No.1/1970 PP - SMK3
Tempat Kerja Tempat Kerja Perusahaan
a.l. : Per.Men. 05/1996
SMK3
8. UU No.13 tahun 2003
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta
nilai-nilai agama
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 87
(1) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah
9. 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3
Bab III - Penerapan SMK3
Bab IV - Audit SMK3
Bab V - Kewenangan Direktur
Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit
Bab VII - Sertifikat K3
Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan
Bab IX - Pembiayaan
Bab X - Ketentuan Penutup
Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3
Lampiran III : Formulir Laporan Audit
Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3