Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Setiap pelaksanaan kegiatan di Puskesmas memiliki risiko. Risiko tersebut harus diidentifikasi, diprioritasi, dan kemudian dikelola sehingga bisa dihilangkan, dihindari dan/atau dikurangi dampaknya.
Update bisa diakses di: https://1drv.ms/p/s!Al8RLk3mI16-hO9nX3cuZlb7lt5_gg?e=iBalNv
Presentasi ini saya bawakan pada kegiatan Workshop Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) Pengda Jateng pada tanggal 23 Septembr 2018 di Semarang. Saya akan sangat senang apabila ada diskusi lebih lanut tentang materi ini. Dapat menghubungi saya melalui email nurul.d.andriani@gmail.com terkait materi ini dan materi akreditasi rumah sakit lainnya.
Presentasi ini saya bawakan pada kegiatan Workshop Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI) Pengda Jateng pada tanggal 23 Septembr 2018 di Semarang. Saya akan sangat senang apabila ada diskusi lebih lanut tentang materi ini. Dapat menghubungi saya melalui email nurul.d.andriani@gmail.com terkait materi ini dan materi akreditasi rumah sakit lainnya.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja
Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety
Management System
Dasar Hukum dan Acuan
3. Pasal 3
Tujuan ditetapkannya syarat-syarat keselamatan kerja
: mencegah dan mengurangi kecelakaan, dll
Undang-undang No 1 Tahun 1970 tentang
Keselamatan Kerja
4. Ps. 87 ayat (1)
Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
5. Melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem
manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka
pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja
guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan
produktif
PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan
Sistem Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
6. a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan
dan kesehatan kerja yang terencana, terukur,
terstruktur, dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur
manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat
pekerja/serikat buruh; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan
efisien untuk mendorong produktivitas.
Penerapan SMK3 bertujuan untuk:
7. Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di
perusahaannya.
Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan:
a. mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
b. mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
Siapa yang wajib menerapkan?
8. 8
Model 5 Prinsip Penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai Permenaker No.
Per. 05/Men/96
Komitmen
dan
Kebijakan
Perencanaan
SMK3
Penerapan
SMK3
Pengukuran
dan
Evaluasi
Peningkatan
Berkelanjutan
Peninjauan
Ulang&
Peningkatan
oleh manajemen
Peninjauan
Ulang &
Peningkatan
oleh manajemen
9. * Plan
Assess risk, identify applicable
regulations
* Do
Identify responsibility and accountability,
training, communicate, control and
prepare for emergencies.
* Check
Monitor, Record, Audit (Check,
Examination, Review,Assessment)
* Act to improve
PDCA IN OH&S
MANAGEMENT SYSTEM
10. melakukan tinjauan awal kondisi K3
memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3
secara terus-menerus
memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau
serikat pekerja/serikat buruh
Penetapan Kebijakan K3
11. identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian
risiko;
perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan
sektor lain yang lebih baik;
peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan;
kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian
sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan; dan
penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang
disediakan.
Kondisi yang ditinjau ?
12. a. visi;
b. tujuan perusahaan;
c. komitmen dan tekad
melaksanakan kebijakan;
d. kerangka dan program kerja yang
mencakup kegiatan perusahaan
secara menyeluruh yang bersifat
umum dan/atau operasional
Kebijakan K3 memuat apa ?
13. PERNYATAAN SINGKAT TENTANG :
Keyakinan manajemen terhadap kinerja / standar
K3 yang diinginkan
Tekad manajemen meningkatkan standar K3
K3 adalah tanggung jawab semua orang
DITULIS DENGAN BAHASA YANG MUDAH
DIMENGERTI
Jelas, ringkas dan mampu memberi motivasi
Ditandatangani pimpinan atau pengurus
perusahaan
Dimasyarakatkan kepada semua pihak dan
dipampangkan
PEDOMAN UNTUK DIIKUTI SEMUA KARYAWAN
DASAR UNTUK MENYUSUN PROGRAM K3
Apa arti suatu Kebijakan K3 ?
14. Disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan
mengacu pada kebijakan K3 yang telah ditetapkan
Melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, wakil
pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait di
perusahaan
Perencanaan K3
15. a. hasil penelaahan awal;
b. identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko;
c. peraturan perundang-undangan dan persyaratan
lainnya
d. sumber daya yang dimiliki
Apa pertimbangan dalam menyusun
rencana?
16. tujuan dan sasaran
skala prioritas;
upaya pengendalian bahaya;
penetapan sumber daya;
jangka waktu pelaksanaan;
indikator pencapaian; dan
sistem pertanggungjawaban
Apa yang termuat dalam rencana kerja ?
17. SDM : memiliki kompetensi dan kewenangan
Sarana dan Prasarana :
organisasi
anggaran
PO, informasi, laporan, dokumentasi
instruksi kerja
Harus diintegrasikan dengan kegiatan manajemen
perusahaan
Pelaksanaan Rencana K3
18. Apa saja kegiatan dalam pemenuhan
persyaratan K3 ?
tindakan pengendalian
perancangan (design) dan rekayasa
prosedur dan instruksi kerja
penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan
pembelian/pengadaan barang dan jasa
produk akhir
berdasarkan
identifikasi bahaya,
penilaian, dan
pengendalian risiko.
19. 19
Apa itu identifikasi bahaya, penilaian, dan
pengendalian risiko ?
IDENTIFIKASI BAHAYA
PENILAIAN RISIKO
PENGENDALIAN RISIKO
ELIMINASI
SUBTITUSI
REKAYASA TEKNIK
ADMINISTRASI
APD
20. upaya menghadapi
keadaan darurat
kecelakaan dan bencana
industri; dan
rencana dan pemulihan
keadaan darurat
berdasarkan potensi bahaya,
investigasi, dan analisa
kecelakaan. Potensi bahaya :
faktor fisik, kimia, biologi
21. menunjuk SDM yang kompeten dan berwenang di
bidang K3;
melibatkan seluruh pekerja;
membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh
seluruh pihak internak dan eksternal terkait;
membuat prosedur informasi;
membuat prosedur pelaporan; dan
mendokumentasikan seluruh kegiatan
Kewajiban pengusaha dalam pelaksanaan
SMK3 apa saja ?
22. yang menjamin bahwa informasi K3 yang
dikomunikasikan sampai kepada semua pihak dalam
perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan
Prosedur informasi yang bagaimana ?
23. terjadi kecelakaan di tempat kerja;
ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-
undangan dan/atau standar;
kinerja K3;
identifikasi sumber bahaya; dan
yang diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Apa yang dilaporkan ?
24. Apa yang didokumentasikan ?
peraturan perundang-
undangan di bidang K3 dan
standar di bidang K3;
indikator kinerja K3;
izin kerja;
hasil identifikasi, penilaian,
dan pengendalian risiko;
kegiatan pelatihan K3;
kegiatan inspeksi, kalibrasi
dan pemeliharaan;
catatan pemantauan data;
hasil pengkajian kecelakaan
di tempat kerja dan tindak
lanjut;
identifikasi produk termasuk
komposisinya;
informasi mengenai
pemasok dan kontraktor;
dan
audit dan peninjauan ulang
SMK3.
25. inspeksi
pemeriksaan, pengujian, pengukuran lingkungan
kerja, kesehatan kerja, keselamatan kerja
audit internal SMK3
Tindakan perbaikan
Sumber daya harus kompeten
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
26. Peninjauan : dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal:
a. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
b. adanya pelaporan, tuntutan dan masukan dari pihak internal dan
eksternal;
c. adanya perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
d. terjadi perubahan struktur organisasi perusahaan;
e. adanya perkembangan iptek, termasuk epidemiologi;
f. adanya hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
Peninjauan dan Peningkatan Kinerja
SMK3
27. dilakukan oleh lembaga audit independen yang
ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan
sebagai bahan pertimbangan dalam upaya
peningkatan SMK3
Audit SMK3
28. dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan
dapat juga dilakukan instansi pembina sektor usaha
berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan
Pengawasan
29. Penerapan SMK3 wajib dilaksanakan oleh setiap
perusahaan yang terdiri dari 5 prinsip yaitu komitmen
dan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan K3,
pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja K3
serta peningkatan kinerja K3
Kesimpulan