SlideShare a Scribd company logo
ANDA MAU TAHU BERAPA GAJI PPPK???
Intip ini daftar gaji dan tunjangan PPPK 2023. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan.
Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan
profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil
Negara (ASN).
Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 111.485 NIP
CPNS 2021, 164.794 NI PPPK Guru Tahap I, 102.996 NI PPPK Guru Tahap II, dan 11.734
NI PPPK Non Guru pada periode 20 Mei 2022.
Setelah proses penetapan NIP di BKN selesai, maka selanjutnya akan diterbitkan Surat
Keterangan (SK) untuk CPNS dan PPPK Guru serta PPPK Non Guru. Banyak masyarakat
yang penasaran soal gaji yang diterima oleh PPPK.
Lantas berapa gaji dan tunjangan PPPK?. Dikutip dari berbagai sumber, Kamis
(5/1/2023) berikut daftar gaji dan tunjangan PPPK.
Daftar gaji dan tunjangan PPPK:
Gaji dan tunjangan PPPK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 98 tahub
2020. Dalam PP tersebut disebutkan rincian besaran gaji yang akan diperoleh PPPK
berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut.
1. Golongan I PPPK
Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.794.900.
Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.686.200.
2. Golongan II PPPK
Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.960.200.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.843.900.
3. Golongan III PPPK
Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.043.200.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.964.200.
4. Golongan IV PPPK
Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.129.500.
Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp3.089.600.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji PNS terendah untuk golongan Ia sebesar Rp 1.560.800.
Sedangkan gaji pokok PNS tertinggi untuk golongan IVe sebesar Rp 5.901.200 per bulan.
Namun, sepanjang belum ditetapkan sebagai PNS, besaran gaji yang dibayarkan baru 80 persen
dari total besaran gaji PNS. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun
2012.
Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (PNS), seorang CPNS wajib menjalani masa prajabatan atau percobaan selama
setahun.
Advertisement by
Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat
diikuti sekali.
Jika calon PNS lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani, maka dia akan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS.
Daftar gaji PNS 2023
Berikut rincian gaji PNS atau gaji pokok PNS untuk golongan I hingga IV berdasarkan PP
Nomor 15 tahun 2019:
Gaji PNS golongan I (lulusan SD dan SMP)
Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800
Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900
Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500
Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500
Gaji PNS golongan II (lulusan SMA dan D-III)
Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000
Gaji PNS golongan III (lulusan S1 hingga S3)
Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000
Gaji PNS Golongan IV
Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200
Tunjangan PNS
Berikut adalah daftar 6 tunjangan yang diterima PNS:
1. Tunjangan Kinerja
Tunjangan kinerja (tukin) merupakan tunjangan terbesar yang diterima oleh PNS. Pemberian
tukin biasanya dilakukan sesuai dengan capaian target kerja kementerian dan lembaga terkait.
Besaran tukin PNS berbeda-beda, bergantung kelas jabatan maupun instansi tempat PNS
bekerja.
Di tingkat instansi pemerintah pusat, tunjangan kinerja paling besar didapat oleh PNS
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Sementara untuk pemda, tukin tertinggi saat ini adalah DKI Jakarta. Merujuk Peraturan
Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak, besaran tukin tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I yakni Rp
117.375.000, dan terendah pelaksana dengan tukin Rp 5.361.800.
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 disebutkan bahwa PNS yang memiliki
suami/istri berhak menerima tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.
Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan
kepada salah satunya, yang memiliki gaji pokok paling tinggi di antara keduanya.
Tunjangan Suami/Istri ini masuk penghasilan yang diterima PNS setiap bulannya. Serta juga
masuk dalam komponen THR dan gaji ke-13.
3. Tunjangan Anak
Tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak
ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga
orang anak.
Adapun syarat untuk mendapatkan tunjangan anak yaitu anak PNS berumur kurang dari 18
tahun, belum pernah kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri dan benar menjadi tanggungan
PNS.
Sama seperti tunjangan pasangan, tunjangan anak ini masuk penghasilan yang diterima PNS
setiap bulannya serta masuk dalam komponen THR dan gaji ke-13.
4. Tunjangan Makan
Besaran tunjangan makan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
Di dalam aturan tersebut dijelaskan golongan I dan II mendapat uang makan sebesar Rp 35.000
per hari, golongan III sebesar Rp 37.000 per hari, dan golongan IV sebesar Rp 41.000 per hari.
5. Tunjangan Jabatan
Tunjangan ini hanya diberikan untuk PNS sudah masuk jenjang eselon, baik eselon I sampai
eselon IV.
Payung hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jabatan Struktural.
Tunjangan PNS eselon Ia: Rp 5.500.000. Tunjangan PNS eselon Ib: Rp 4.375.000.
Tunjangan PNS eselon IIa: Rp 3.250.000. Tunjangan PNS eselon IIb: Rp 2.025.000.
Tunjangan PNS eselon IIIa: Rp 1.260.000. Tunjangan PNS eselon IIIb: Rp 980.000.
Tunjangan PNS eselon IVa: Rp 540.000. Tunjangan PNS eselon IVb: Rp 490.000.
Bersama dengan tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan
masuk penghasilan yang diterima PNS setiap bulannya, tunjangan ini juga masuk dalam
komponen THR dan gaji ke-13.
6. Tunjangan Umum
Tunjangan umum diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima jabatan
struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan
dengan tunjangan jabatan.
Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum
Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Besaran tunjangan umum PNS adalah sebagai berikut:
Tunjangan umum PNS golongan IV sebesar Rp 190.000
Tunjangan umum PNS golongan III sebesar Rp 185.000
Tunjangan umum PNS golongan II sebesar Rp 180.000
Tunjangan umum PNS golongan I sebesar Rp 175.000.
Demikian informasi seputar besaran gaji PNS 2023 berdasarkan golongannya dan
sederet tunjangan yang diterima.

More Related Content

Similar to INFO GAJI PPPK 2023

0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_20150105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
Joko Mls
 
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdfMateri Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
willbesame
 
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdfKompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
sijafungbanjar
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
bacaweb
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
Joko Mls
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Gunawan Wicaksono
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...ppbkab
 
Pengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPIPengertian Jamkeswatch KSPI
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Amran Khan
 
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Suwandi Wan
 
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
L.T. Handoko
 
Perpres Nomor 37 Tahun 2015
Perpres Nomor 37 Tahun 2015Perpres Nomor 37 Tahun 2015
Perpres Nomor 37 Tahun 2015
CIkumparan
 
2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx
2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx
2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx
RahmanTaufiq4
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Joseph Sitepu
 
Materi terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdf
Materi terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdfMateri terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdf
Materi terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdf
6682agus
 
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khusus
Dpc Pkb Aceh Tamiang
 
Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075
Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075
Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075
erw1nmooduto
 
Juknis tp transfer
Juknis tp transfer Juknis tp transfer
Juknis tp transfer
naraya Narayana
 
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerjaLampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Rahmat Notosuwarno
 

Similar to INFO GAJI PPPK 2023 (20)

0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_20150105.0329 c5.6 tp_t1_2015
0105.0329 c5.6 tp_t1_2015
 
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdfMateri Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
Materi Manajemen Kinerja Organisasi PPPK.pdf
 
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdfKompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
Kompensasi PEMBAYARAN TUNJANGAN JABFUNG.pdf
 
Ppri no.23 th 1967
Ppri no.23 th 1967Ppri no.23 th 1967
Ppri no.23 th 1967
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_20150139.0329 c5.6 tp_t1_2015
0139.0329 c5.6 tp_t1_2015
 
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi SlokaForum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
Forum SDM Bali BPJSKesehatan - Materi Sloka
 
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
Peraturan bupati-no.-15-ttg-tata-cara-memperoleh-izin-belajar-dan-tugas-belaj...
 
Pengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPIPengertian Jamkeswatch KSPI
Pengertian Jamkeswatch KSPI
 
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
 
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_Juknis tp pusat__25_februari__edited_
Juknis tp pusat__25_februari__edited_
 
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPTOrientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
Orientasi CPNS LIPI TA 2014 di lingkungan Kedeputian IPT
 
Perpres Nomor 37 Tahun 2015
Perpres Nomor 37 Tahun 2015Perpres Nomor 37 Tahun 2015
Perpres Nomor 37 Tahun 2015
 
2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx
2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx
2. Bp. Suwardi-MATERI RAKOR DITJEN PLANOLOGI DAN TL.pptx
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
 
Materi terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdf
Materi terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdfMateri terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdf
Materi terbaru PPT PPPK_01052024_rev.pdf
 
Juknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khususJuknis tunjangan khusus
Juknis tunjangan khusus
 
Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075
Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075
Tpgp provinsi sulawesi utara kota kotamobagu_0075
 
Juknis tp transfer
Juknis tp transfer Juknis tp transfer
Juknis tp transfer
 
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerjaLampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
 

More from Desa Sukahaji Kidul Kec. Patrol - Indramayu - Jawa Barat - Indonesia

Rasel Dwi ananda
Rasel Dwi anandaRasel Dwi ananda
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
Surat Perjanjian Jual Beli TanahSurat Perjanjian Jual Beli Tanah
Curug Cijalu Subang Jawa Barat
Curug Cijalu Subang Jawa BaratCurug Cijalu Subang Jawa Barat
Obyek Wisata Alam Curug Cijalu Subang
Obyek Wisata Alam Curug Cijalu SubangObyek Wisata Alam Curug Cijalu Subang
Curug Cijalu Subang
Curug Cijalu SubangCurug Cijalu Subang
Surat Lamaran PPPK 2023 Indramayu
Surat Lamaran PPPK 2023 IndramayuSurat Lamaran PPPK 2023 Indramayu
Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023
Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023
Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.Rastilah, S.Pd.
Rastilah bin Suwat / Wartinih
Rastilah bin Suwat / WartinihRastilah bin Suwat / Wartinih
Rastilah, S.Pd. PKBM Luhur Pekerti
Rastilah, S.Pd. PKBM Luhur PekertiRastilah, S.Pd. PKBM Luhur Pekerti
Rastilah
RastilahRastilah

More from Desa Sukahaji Kidul Kec. Patrol - Indramayu - Jawa Barat - Indonesia (20)

Rasel Dwi ananda
Rasel Dwi anandaRasel Dwi ananda
Rasel Dwi ananda
 
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
 
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
Surat Perjanjian Jual Beli TanahSurat Perjanjian Jual Beli Tanah
Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
 
Curug Cijalu Subang Jawa Barat
Curug Cijalu Subang Jawa BaratCurug Cijalu Subang Jawa Barat
Curug Cijalu Subang Jawa Barat
 
Obyek Wisata Alam Curug Cijalu Subang
Obyek Wisata Alam Curug Cijalu SubangObyek Wisata Alam Curug Cijalu Subang
Obyek Wisata Alam Curug Cijalu Subang
 
Curug Cijalu Subang
Curug Cijalu SubangCurug Cijalu Subang
Curug Cijalu Subang
 
Surat Lamaran PPPK 2023 Indramayu
Surat Lamaran PPPK 2023 IndramayuSurat Lamaran PPPK 2023 Indramayu
Surat Lamaran PPPK 2023 Indramayu
 
Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023
Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023
Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2023
 
Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.
 
Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.Rastilah, S.Pd.
Rastilah, S.Pd.
 
Rastilah bin Suwat / Wartinih
Rastilah bin Suwat / WartinihRastilah bin Suwat / Wartinih
Rastilah bin Suwat / Wartinih
 
Rastilah, S.Pd. PKBM Luhur Pekerti
Rastilah, S.Pd. PKBM Luhur PekertiRastilah, S.Pd. PKBM Luhur Pekerti
Rastilah, S.Pd. PKBM Luhur Pekerti
 
Rastilah
RastilahRastilah
Rastilah
 
surat pernyataan pppk
surat pernyataan pppksurat pernyataan pppk
surat pernyataan pppk
 
Surat Lamaran PPPK
Surat Lamaran PPPKSurat Lamaran PPPK
Surat Lamaran PPPK
 
Kartu Informasi daftar PPPK
Kartu Informasi daftar PPPK Kartu Informasi daftar PPPK
Kartu Informasi daftar PPPK
 
Kartu Informas
Kartu InformasKartu Informas
Kartu Informas
 
Podcast Kandaan Asik
Podcast Kandaan AsikPodcast Kandaan Asik
Podcast Kandaan Asik
 
podcast wong dermayu
podcast wong dermayupodcast wong dermayu
podcast wong dermayu
 
Kaos gamer
Kaos gamerKaos gamer
Kaos gamer
 

Recently uploaded

LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
AgusRahmat39
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
lastri261
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
ssuser289c2f1
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
WILDANREYkun
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
MuhammadBagusAprilia1
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 

Recently uploaded (20)

LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
ppt-menghindari-marah-ghadab-membiasakan-kontrol-diri-dan-berani-membela-kebe...
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdfMATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
MATERI SOSIALISASI PPDB JABAR- 4PAN052024.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogortugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
tugas pai kelas 10 rangkuman bab 10 smk madani bogor
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docxSOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
SOAL SHB PKN SEMESTER GENAP TAHUN 2023-2024.docx
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 

INFO GAJI PPPK 2023

  • 1. ANDA MAU TAHU BERAPA GAJI PPPK??? Intip ini daftar gaji dan tunjangan PPPK 2023. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan 111.485 NIP CPNS 2021, 164.794 NI PPPK Guru Tahap I, 102.996 NI PPPK Guru Tahap II, dan 11.734 NI PPPK Non Guru pada periode 20 Mei 2022. Setelah proses penetapan NIP di BKN selesai, maka selanjutnya akan diterbitkan Surat Keterangan (SK) untuk CPNS dan PPPK Guru serta PPPK Non Guru. Banyak masyarakat yang penasaran soal gaji yang diterima oleh PPPK. Lantas berapa gaji dan tunjangan PPPK?. Dikutip dari berbagai sumber, Kamis (5/1/2023) berikut daftar gaji dan tunjangan PPPK. Daftar gaji dan tunjangan PPPK: Gaji dan tunjangan PPPK sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 98 tahub 2020. Dalam PP tersebut disebutkan rincian besaran gaji yang akan diperoleh PPPK berdasarkan masa kerja golongan (MKG) sebagai berikut. 1. Golongan I PPPK Golongan I PPPK dengan masa kerja nol tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.794.900. Sedangkan masa kerja maksimal 26 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.686.200. 2. Golongan II PPPK Golongan II PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp1.960.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.843.900. 3. Golongan III PPPK Golongan III PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.043.200. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.964.200. 4. Golongan IV PPPK Golongan IV PPPK dengan masa kerja 3 tahun memperoleh gaji sebesar Rp2.129.500. Sedangkan masa kerja maksimal 27 tahun memperoleh gaji sebesar Rp3.089.600.
  • 2. Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji PNS terendah untuk golongan Ia sebesar Rp 1.560.800. Sedangkan gaji pokok PNS tertinggi untuk golongan IVe sebesar Rp 5.901.200 per bulan. Namun, sepanjang belum ditetapkan sebagai PNS, besaran gaji yang dibayarkan baru 80 persen dari total besaran gaji PNS. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), seorang CPNS wajib menjalani masa prajabatan atau percobaan selama setahun. Advertisement by Masa prajabatan dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan yang hanya dapat diikuti sekali. Jika calon PNS lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani, maka dia akan dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS. Daftar gaji PNS 2023 Berikut rincian gaji PNS atau gaji pokok PNS untuk golongan I hingga IV berdasarkan PP Nomor 15 tahun 2019: Gaji PNS golongan I (lulusan SD dan SMP) Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500 Gaji PNS golongan II (lulusan SMA dan D-III) Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000 Gaji PNS golongan III (lulusan S1 hingga S3) Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000 Gaji PNS Golongan IV Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200
  • 3. Tunjangan PNS Berikut adalah daftar 6 tunjangan yang diterima PNS: 1. Tunjangan Kinerja Tunjangan kinerja (tukin) merupakan tunjangan terbesar yang diterima oleh PNS. Pemberian tukin biasanya dilakukan sesuai dengan capaian target kerja kementerian dan lembaga terkait. Besaran tukin PNS berbeda-beda, bergantung kelas jabatan maupun instansi tempat PNS bekerja. Di tingkat instansi pemerintah pusat, tunjangan kinerja paling besar didapat oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Sementara untuk pemda, tukin tertinggi saat ini adalah DKI Jakarta. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, besaran tukin tertinggi didapat oleh pejabat struktural eselon I yakni Rp 117.375.000, dan terendah pelaksana dengan tukin Rp 5.361.800. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 disebutkan bahwa PNS yang memiliki suami/istri berhak menerima tunjangan suami/istri sebesar 5 persen dari gaji pokoknya. Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, yang memiliki gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Tunjangan Suami/Istri ini masuk penghasilan yang diterima PNS setiap bulannya. Serta juga masuk dalam komponen THR dan gaji ke-13. 3. Tunjangan Anak Tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak. Adapun syarat untuk mendapatkan tunjangan anak yaitu anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri dan benar menjadi tanggungan PNS. Sama seperti tunjangan pasangan, tunjangan anak ini masuk penghasilan yang diterima PNS setiap bulannya serta masuk dalam komponen THR dan gaji ke-13. 4. Tunjangan Makan Besaran tunjangan makan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019. Di dalam aturan tersebut dijelaskan golongan I dan II mendapat uang makan sebesar Rp 35.000 per hari, golongan III sebesar Rp 37.000 per hari, dan golongan IV sebesar Rp 41.000 per hari.
  • 4. 5. Tunjangan Jabatan Tunjangan ini hanya diberikan untuk PNS sudah masuk jenjang eselon, baik eselon I sampai eselon IV. Payung hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Tunjangan PNS eselon Ia: Rp 5.500.000. Tunjangan PNS eselon Ib: Rp 4.375.000. Tunjangan PNS eselon IIa: Rp 3.250.000. Tunjangan PNS eselon IIb: Rp 2.025.000. Tunjangan PNS eselon IIIa: Rp 1.260.000. Tunjangan PNS eselon IIIb: Rp 980.000. Tunjangan PNS eselon IVa: Rp 540.000. Tunjangan PNS eselon IVb: Rp 490.000. Bersama dengan tunjangan pasangan, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan masuk penghasilan yang diterima PNS setiap bulannya, tunjangan ini juga masuk dalam komponen THR dan gaji ke-13. 6. Tunjangan Umum Tunjangan umum diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Besaran tunjangan umum PNS adalah sebagai berikut: Tunjangan umum PNS golongan IV sebesar Rp 190.000 Tunjangan umum PNS golongan III sebesar Rp 185.000 Tunjangan umum PNS golongan II sebesar Rp 180.000 Tunjangan umum PNS golongan I sebesar Rp 175.000. Demikian informasi seputar besaran gaji PNS 2023 berdasarkan golongannya dan sederet tunjangan yang diterima.