2. PERKENALAN
LAHIR DI KALIANDA
27 SEPTEMBER 1996
CABANG BANDAR LAMPUNG
LULUS S1 2018
SARJANA TEKNOLGI PERTANIAN
MAHASISWA S2 IPB
ILMU PANGAN
LK 1 KOMISARIAT PERTANIAN UNILA
LK II CABANG BANDAACEH
LK III BADKO SUMBAGSEL
DIKLAT LAPMI HMI CABANG BANDAR LAMPUNG
LKK CABANG BANGKA BELITUNG
SC CABANG SUKOHARJO
MASUK KULIAH 2014
AKTIF 1TH DI UKPM TEKNOKRA
HMJ THP FP UNILA
BEM FP UNILA
DUTA FP UNILA
IMTPI
IKATAN MAHASISWA TEKNOLOGI PERTANIAN INDONESIA
PASCA SARJANA 2019
FORMASIP IPB
3.
4.
5. PERS
pers /pèrs/
usaha percetakan dan penerbitan
usaha pengumpulan dan penyiaran berita
penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio
orang yang bergerak dalam penyiaran berita
medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah,
radio, televisi, dan film
7. PERSORDEBARU
1. KOMPETISI DAN BIROKRATISI
1980-an, dua kecenderungan di dunia pers Indonesia
- Peralatan dan manajemen serta organisasi pers
nasional yang semakin canggih dan mengindustri.
- Industri yang bercorak kapitalis.
2. IDEOLOGISASI
- Sebagai pers pembangunan, pers pancasila.
3. ETIKA DAN ETIKA PERS
- Bagi poedjawijatna, tujuan utama etika adalah tahu.
9. PERSORDEBARU
Terbit di Jakarta, 28 Juni 1965, berbentuk majalah bulanan Intisari.
sempat henti terbit, terbit kembali 6 Oktober.
Tahun 1972, Kompas mendirikan PT. Gramedia.
Terbit 11 Maret 1971, diterbitkan oleh Yayasan Suara Karya.
10. PERSREFORMASI
REFORMASI 1998.
UU NO 32 TAHUN 2002, UU PENYIARAN. Dulunya, UU NO 24 TAHUN 1997, PENYIARAN.
Kehadiran KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), bersifat Independen.
PP NO 50 TAHUN 2005, LEMBAGA PENYIARAN SWASTA.
PERS
INDEPENDEN
PERS
PLURALIS
13. SEJARAHLAPMI
pada kongres ke tujuh HMI di Jakarta pada tahun 1963, beberapa lembaga khusus berdasarkan aktifitas
lembaga pengembangan profesi yang bersangkutan.
pada tahun 1966, melalui kongres VIII HMI di Solo melahirkan keputusan Kongres memberikan status
otonom penuh kepada lembaga pengembangan profesi dengan memberikan hak yang lebih kepada
lembaga pengembangan profesi tersebut, antara lain :
a. Mempunyai struktur organisasi yang bersifat nasional dari tingkat pusat sampai rayon
b. Memiliki Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) sendiri
c. Membentuk dan mengadakan musyawarah lembaga termasuk memilih pimpinan lembaga
kongres IX HMI di Malang tahun 1969 antara lain mempertanyakan :
a. Status lembaga dan hubungan dengan organisasi induknya (HMI)
b. Perlu tidaknya penegasan oleh kongres, bahwa lembaga pengembangan profesi adalah bagian mutlak
dari HMI.
kongres X di Palembang tahun 1971, perubahan kelembagaan tidak lagi menjadi permasalahan dan
perhatian Himpunan. Hal ini mengakibatkan lembaga pengembangan profesi perlahan-lahan mengalami
kemunduran dan puncaknya terjadi saat diterbitkannya SK Mendikbud tentang pengaturan kehidupan
kemahasiswaan melalui NKK/BKK tahun 1978.
Kongres HMI XXV di Makassar tahun 2006 ini peningkatan dan penajaman semangat profesionalisme diiringi
dengan perubahan nama Lembaga Kekaryaan menjadi Lembaga Pengembangan Profesi.
14. SEJARAHLAPMI
Maksud dan Tujuan
a. Maksud dari Lembaga Pengembangan Profesi
Adanya Lembaga Pengembangan Profesi dimaksudkan untuk mempertajam alat pencapai tujuan HMI
dengan mengoptimalkan potensi pengetahuan, minat, dan bakat anggota HMI secara profesional.
b. Tujuan Lembaga Pengembangan Profesi
i. Dalam rangka mencapai tujuan HMI
ii. Menuntaskan persoalan-persoalan anggota HMI dan umat pada umumnya yang menyangkut bidang
profesi.
Lembaga Pengembangan Profesi bertugas melaksanakan kewajiban-kewajiban HMI sesuai dengan fungsi
dan bidangnya (garapan) masingmasing, latihan kerja berupa dharma bhakti kemasyarakatan dalam proses
pembangunan bangsa dan negara. Sebagaimana terdapat dalam unsur pokokEsensi Kepribadian HMI yang
meliputi :
1. Dasar Tauhid
2. Dasar Kesimbangan
3. Kreatif
4. Dinamis
5. Pemersatu
6. Progressif dan Pembaharu
15. LEMBAGAPENGEMBANGANPROFESI
Landasan
Pedoman Lembaga Pengambangan Profesi HMI ini dilandaskan atas :
Landasan Idiil
tujuan HMI yaitu terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung
jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT (Pasal 4 AD HMI).
Landasan Konstitusional
Landasan konstitusional lembaga pengembangan profesi adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
HMI serta ketetapan-ketetapan kongres dan kebijaksanaan lain yang ditetapkan secara formal organisatoris.
Landasan Historis
Landasan Historis lembaga pengembangan profesi adalah motivasi dasar kelahiran HMI yaitu memenuhi panggilan
bangsa dan agama untuk meningkatkan harkat kehidupan rakyat Indonesia dalam rangka mengisi
kemerdekaan.
Status
Status lembaga pengembangan profesi HMI merupakan kesatuan organisasi yang dibentuk untuk menyalurkan
minat, bakat, dan kemampuan profesi anggota dalam suatu lingkup cabang.
17. LEMBAGAPENGEMBANGANPROFESI
Fungsi
a. Melaksanakan peningkatan wawasan profesionalisme anggota, sesuai dengan bidang masing-masing, dan
lembaga pengembangan profesi bertanggung jawab kepada pengurus HMI setempat.
b. Melaksanakan dan mengembangkan kebijaksanaan HMI untuk meningkatkan keahlian para anggota
melalui pendidikan, penelitian dan latihan kerja praktis serta darma bakti kemasyarakatan.
Tanggung jawab lembaga pengembangan profesi sebagaimana yang terdapat dalam Esensi Kepribadian HMI
berintikan :
1. Kemurnian idealisme
2. Pengabdian yang ikhlas dan imani
3. Keberanian dan kepeloporan
4. Pembaruan dan pemersatu
5. Keteguhan janji, sikap dan kepribadian mandiri, selain itu lembaga pengembangan profesi diharapkan
merelevansikan pendapat, sikap dan tindakan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.
Dan merupakan suatu kenaifan bila potensi ini mengalami degradasi yang akan menimbulkan masalah baik
secara pribadi maupun institusi HMI.
18. LEMBAGAPENGEMBANGANPROFESI
BAGIAN X
PASAL 47
3. Lembaga Pengembangan Profesi bertugas :
a. Melaksanakan perkaderan dan program kerja sesuai dengan bidang profesi masing-masing LPP.
b. Memberikan laporan secara berkala kepada struktur HMI setingkat.
4. Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) memiliki hak dan wewenang untuk :
a. Memiliki pedoman dasar dan pedoman rumah tangga.
b. Masing-masing Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat Pengurus Besar berwenang untuk melakukan
akreditasi Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) di tingkat cabang.
c. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan pedoman
organisasi lainnya.
d. Dapat melakukan penyikapan fenomenal eksternal sesuai dengan bidang profesi masing-masing Lembaga
Pengembangan Profesi (LPP).
19. LEMBAGAPENGEMBANGANPROFESI
BAGIAN X
PASAL 47
1. Direktur LPP ditunjuk oleh PB HMI berdasarkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga masing-masing
lembaga.
2. Lembaga Pengembangan Profesi terdiri dari :
a. Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI).
b. Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).
c. Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam (LTMI).
d. Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (LEMI).
e. Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI).
f. Lembaga Pendidikan Mahasiswa Islam (LAPENMI).
g. Lembaga Seni Budaya Mahasiswa Islam (LSMI).
h. Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI).
i. Lembaga Pertanian Mahasiswa Islam (LPMI).
j. Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alama Mahasiswa Islam (LEPPAMI)
20. LEMBAGAPENGEMBANGANPROFESI
BAGIAN X
PASAL 47
5. Personalia Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) :
a. Formasi pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) sekurang-kurangnya terdiri dari Direktur, Direktur
Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan.
b. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disahkan oleh struktur kepemimpinan HMI setingkat.
c. Masa kepengurusan Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) disesuaikan dengan masa kepengurusan HMI
setingkat.
d. Pengurus Lembaga Pengembangan Profesi (LPP) adalah anggota biasa yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan (Diklat) di masing-masing lembaga profesi.
21. BADANBADANKHUSUS
HMI
BAGIAN X
PASAL 45 Jenis Badan Khusus
1. Badan khusus terdiri dari Koprs-HMI-Wati (KOHATI), Badan Pengelola Latihan,
Lembaga Pengembangan Profesi dan Badan Penelitian dan Pengembangan.
2. Badan khusus dapat dibentuk di semua tingkat struktur HMI.
3. Badan khusus sebagaimana yang tersebut di poin 1 dan 2 di atas memiliki pedoman
sendiri yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMI dan ketetapan kongres lainnya.
4. Badan khusus berfungsi sebagai wadah pengemabngan minat dan bakat anggota di
bidang tertentu.
5. Di tingkat Pengurus Besar dibentuk KOHATI PB HMI, BPL PB HMI, BAKORNAS LPP HMI,
dan BALITBANG PB HMI.
22. BADANKOORDINASIHMI
BAGIAN V
PASAL 22 STATUS
1. Badan koordinasi HMI adalah badan pembantu sebagai perpanjangan tangan
Pengurus Besar HMI berkedudukan di satu (1) Provinsi atau lebih.
2. Badko HMI dibentuk untuk mengkoordinir HMI Cabang diwilayah kerjanya sebagai
tindak lanjut pendelegasian kewenangan PB HMI.
3. Masa jabatan pengurus Badko disesuaikan dengan masa jabatan pengurus besar.
23. BADANBADANKHUSUS
HMI
BAGIAN X
PASAL 44 STATUS, SIFAT, dan FUNGSI Badan Khusus
1. Badan khusus adalah lembaga yang dibentuk/disahkan oleh struktur pimpinan
sebagai wahana beraktifitas di bidang tertentu secara profesional di bawah koordinasi
bidang dalam struktur pimpinan setingkat.
2. Badan khusus bersifat semi otonom terhadap struktur pimpinan.
3. Badan khusus dapat memiliki pedoman sendiri yang tidak bertentangan dengan
AD/ART dan ketetapan – ketetapan Kongres lainnya.
4. Badan khusus berfungsi sebagai penyalur minat dan bakat anggota dan wahana
pengmbangan bidang tertentu yang dinilai strategis.
