Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuasaan rakyat, perkembangan demokrasi Indonesia melalui empat periode, dan unsur-unsur penting dalam sistem pemerintahan demokratis seperti partisipasi politik rakyat dan sistem perwakilan.

1. demokrasi
indonesia
KELOMPOK 3
Nama anggota kelompok
1. RISKY RISWANTO ( 211210004)
2.USAMAH MAHDY ABDULLAH (211210003)
3.HILLARIA PATRICIA (211210088)
4.RISAL MUTAQIN (211210069)
5.DEA FERDIANA M (211210072)
6.ANDIKA ALRAH JAEN (211210011)
7.ZULFAN WIJAYA A.G (211210031)
8.FEBRIYANTO M.B. RITAN (211210007)

2. ARTI DAN PERKEMBANGAN DEMOKRASI
v Demokrasi berasal dari bahasa Yunani “Demokratia” yang berarti kekuasaan
rakyat. Demokrasi berasal dari kata “Demos” dan “Kratos”. Demos yang
memiliki arti rakyat dan Kratos yang memiliki arti kekuasaan
v Demokrasi juga identic dengan kedaulatan rakyat Teori ini memberikan
pengertian bahwa kedaulatan negara dipegang oleh rakyat. Artinya, rakyat
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara tersebut. Jika rakyat
tidak berkehendak atas keputusan penguasa, maka rakyat dapat melakukan
caranya sendiri untuk menunjukkan kedaulatannya.
v Teori ini dimunculkan untuk mengimbangi kekuasaan tunggal raja atau
pemimin agama. Berbeda dengan kekuasaan tunggal, kekuasaan rakyat dapat
mengarahkan jalannya pemerintahan. Jika rakyat merasa penguasa sudah
tidak sesuai dengan hati nurani rakyat, maka rakyat berhak untuk mengganti
pemimpinnya.

3. DEMOKRASI MENUTUT PARA AHLI
v Abraham Lincoln
Pengertian demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian
demokrasi tersebut bisa disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan negara.
v Hannry B. Mayo
Demokrasi adalah suatu kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar
mayoritas oleh wakil-wakil yang secara efektif diawasi oleh rakyat melalui
berbagai macam pemilihan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip
kesamaan dan kesetaraan politik serta diselenggarakan dalam suasana
dimana kebebasan politik terjadi tanpa adanya tekanan.
v Charles Costello
pengertian demokrasi adalah suatu sistem sosial serta politik pemerintahan
dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintahan yang dibatasi oleh hukum serta
kebiasaan dalam melindungi hak-hak individu masyarakat/ warga negara.

4. DEMOKRASI MENUTUT PARA AHLI
v Sidney Hook
Pengertian demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana
keputusan-keputusan penting pemerintahan baik secara langsung
maupun tidak langsung berdasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan/ mewakili rakyat yang telah berusia dewasa secara bebas
dalam pemilihan umum.
Jadi DEMOKRASI Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh
rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang
terpilih.
Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan
dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

5. HAKEKAT DEMOKRASI
v Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul,
berorganisasi, kebebasan pers (kebebasan
individu/kelompok juga mengakibatkan keterbatasan
individu/kelompok yang diwujudkan dalam rambu-
rambu etika dan moral kehidupan).
v Kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama,
kedudukan yang sama di depan hukum.
v Keterbukaan, kepemerintahan dan langkah-langkah
pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui
rakyat (transparancy).
v Etika dan norma kehidupan, harus dijunjung tinggi.

6. PRINSIP DEMOKRASI
v Pengakuan hak asasi manusia.
v Pemerintahan menurut hukum.
v Kebebasan mengemukakan pendapat.
v Kebebasan berserikat dan berposisi.
v Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
v Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk
prosedurnya.
v Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

7. NILAI – NILAI DEMOKRASI
v Kesadaran akan pluralisme.
v Musyawarah
v Pertimbangan moral
v Pemufakatan yang jujur dan sehat
v Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap
mempercayai itikad baik masing-masing

8. MACAM – MACAM DEMOKRASI
1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan atas:
a) Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan
setiap warga negara dalam permusyawaratan untuk menentukan
kebijaksanaan umum negara.
b) Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui
sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan
suatu negara yang jumlah penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan
permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks.

9. MACAM – MACAM DEMOKRASI
2. Atas Dasar Prinsip Ideologi
Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni:
a) Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau
individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya
terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-
wenang terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
b) Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-
Komunisme. Demokrasi rakyat mencita- citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas
sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada
penindasan atau paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat
dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan.

10. MACAM – MACAM DEMOKRASI
3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya
Dilihat dari titik berat “Yang Menjadi Perhatiannya”, demokrasi dapat
dibedakan:
a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik
tanpa disertai upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam
bidang ekonomi.
b) Demokrasi Material (negara-negara komunis)
adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya- upaya menghilangkan
perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik
kurang diperhatikan dan bahkan kadang-kadang dihilangkan.
c) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)
adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari
demokrasi formal dan demokrasi material.

11. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi dalam empat
periode:
I. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang
menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai
II. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam
banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan
lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran
partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial- politik semakin
meluas

12. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
III. Periode 1966-1998, masa demokrasi pancasila era Orde Baru
yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi
kekuasaan
IV. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila, demokrasi
Konstitusional era Reformasi dengan berakar pada kekuatan
multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan
kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan
yudisial.
v Dalam UUD 1945 tidak menyebutkan kata demiokrasi secara “eksplisit”
(tersurat) akan tetapi nilai nilai demokrasi termuat dalam batang tubuh
(pasal 2) UUD 1945,seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut
dengan undangundang.

13. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
v nilai nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1
ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar.
v Selain itu juga nilai nilai demokrasi dapat dilihat dari ketentuan
pemilihan umum dalam pasal 22E UUD 1945 yang di mana yang
berdasarkan “LUBER JURDIL” serta pemiihan kepala daerah secara
demokratis.
v Secara umum didalam system pemerintahan yang demokatis
senantiasa mengandung unsur unsur yang paling penting yaitu:
Ø partisipasi politik ini di artikan sebagai keterlibatan dalam segala
tahapan kebijakan. Partisipasi politik juga dapat dilakukan secara
langsung guna memberikan aspirasi dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

14. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
ØTingkat persamaan. tertentu di antara warga negara
Dalam mewujudkan tujuan dari demokrasi, ada prinsip
kesetaraan. Masalah persamaan menjadi kepentingan
utama dalam teori dan praktek politik. Kesetaraan sendiri
harus diwujudkan dalam semua sistem pemerintah, baik
negara yang demokratis maupun bukan. Semua negara
harus selalu berusaha mencapai tingkat persamaan yang
lebih besar. Pada umumnya, tingkat persamaan yang
dituju adalah persamaan politik, persamaan di muka
hukum, persamaan kesempatan, persamaan ekonomi, dan
persamaan sosial atau persamaan hak.

15. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
ØTingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui
dan dipakai oleh warga negara. adalah Kedua hal
ini diperlukan untuk memberi kesempatan kepada warga
negara agar dapat memperjuangkan kepentingan dan
kehendaknya menyangkut hak-hak kebebasan yang telah
tercakup dalam hak asasi manusia (seperti hak politik,
ekonomi, kesetaraan didepan hukum dan pemerintahan
ekspresi kebudayaan, dan hak pribadi). Dalam
pemahaman yang sangat mendasar hak-hak tersebut
harus diakui dan dilindungi oleh negara.

16. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
ØSuatu system perwakilan.
adalah bentuk pemerintahan berdasarkan prinsip individu
terpilih mewakili rakyat, dan demokrasi langsung.
sistem perwakilan yang dianut di Indonesia pasca perubahan UUD 1945
adalah menganut sistem perwakilan dengan tiga lembaga perwakilan
sekaligus (sistem trikameral) karena terdapat tiga lembaga perwakilan
sekaligus yaitu MPR, DPR, dan DPD yang memiliki tugas, fungsi dan
wewenang berbeda dan terpisah. Jika di UUD 1945 hasil perubahan,
dianutnya sistem trikameral dapat dipahami dari rumusan pasal 2 ayat
(1) yang mengatur mengenai susunan MPR di samping pula melihat pada
wewenang-wewenang MPR, DPD, dan DPR yang sebagaimana ditentukan
oleh UUD 1945 hasil perubahan. Sedangkan di dalam UU Nomor 22 tahun
2003 dapat dilihat dari pengaturan mengenai tugas dan wewenang MPR,
DPR, dan DPD, dan juga pengaturan mengenai pimpinan MPR yang
tersendiri sehingga mengukuhkan bahwa MPR merupakan lembaga
tersendiri yang berdiri di luar DPR dan DPD sehingga sistem
perwakilannya adalah menganut sistem trikameral (tiga kamar).

17. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
ØPartisipasi politik. adalah Keterlibatan warga
negara dalam membuat keputusan politik.
Partisipasi atau keterlibatan warga negara dalam kegiatan
politik merupakan bagian dari budaya demokrasi. Tingkat
kesadaran dan partisipasi warga negara biasanya menjadi
hal penting untuk mengukur kemajuan budaya politik
yang berkembang. Demokrasi adalah pemerintahan dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga warga
negara harus secara aktif berpartisipasi agar dihasilkan
kebijakan yang terbaik untuk rakyat dan terpilih para
pemimpin yang memihak rakyat. Contoh lain partisipasi
politik adalah aktif dalam kelompok penekan (pressure
group) seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang
memperjuangkan kebijakan tertentu dalam pemerintah,

18. Sekian dan
Terima kasih