Peningkatan kualitas puskesmas dsngan berubah ke BLUD apakah memang untuk rakyat?

1. BLUD PUSKESMAS
Beban Baru untuk Rakyat.

3. Apa itu BLUD ( Badan Layanan
Umum Daerah)
• sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik
• bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
RS DAN Puskesmas Bisa diubah menjadi BLUD
• salah satu UPTD( unit Pelaksana Teknis Dinas) dan fasilitas kesehatan
tingpkat pertama dapat menerapkan sistem BLUD
• sebagai upaya percepatan pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan
dan Sumber
• Daya Manusia di RS dab Puskesmas untuk pelayanan kesehatan masyarakat
yang lebih baik.
• Berdasarkan beberapa pengertian dan definisi tersebut,
• tujuan BLUD
• . Dengan BLUD, maka diharapkan puskesmas bisa memenuhi standar biaya
operasional yang menjadi beban operasional puskesmas secara mandiri," ur
• "Dengan (menjadi) BLUD, (puskesmas) tidak menggantungkan kepada
APBD,"

4. Landasan Hukum BLUD
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) memberikan peluang bagi Puskesmas untuk menerapkan BLUD.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor
baru bagi penerapan basis kinerja ini di lingkungan pemerintah. Dengan pasal 68 dan Pasal
69 dan undang-undang tersebut, instansi pernerintah yang tugas pokok dan fungsinya
memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan
yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Instansi
demikian, dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan
menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis
pada hasil (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakan kesempatan bagi satuan-
satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik
(termasuk rumahsakit), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator
dan penentu kebijakan.
• Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan
wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia

5. Kritik layanan kesehatan dalam
sistem kapitalis
1. BLUD = LAYANAN publik berbasis bisnis > layanan
Mahal> tidak bisa dinikmati oleh semua orang ( tidak
mampu membayar)
2. PemDa Kobar lepas tangan dalam layanan
kesehatan dan menyerahkan pelayanan pada
kemandiran masyarakat untuk mendapatkan layanan
yang baik.
3. Pemerintah menganggap layanan terhadap
masyarakat adalah beban jika Anggaran dibebankan
pada negara/ daerah.padahal layanan itu adalah hak
masyarakt dan negara adalah pihak yang
berkewajiban untuk memenuhi bukan yang lain atau

6. STUDI Kasus layanan Kesehatan
menjadi BLUD
• Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok, Mary Liziawati
mengatakan, kenaikan tarif pelayanan kesehatan Puskesm
mengikuti kebijakan Perwal nomor 64 tahun 2023 tentang
Pedoman Umum dan Penetapan Tarif Pelayanan BLUD
Puskesmas. Hal itu dikarenakan Puskesmas telah menjadi
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga perlu
penetapan tarif.

7. Berbeda dalam periayahan/
pengurusan pelayanan dalam islam