Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas peran penting perempuan dalam menyelenggarakan pemilu Indonesia yang berkualitas dan berintegritas pada tahun 2024; (2) Perempuan dapat berperan sebagai penyelenggara, peserta, dan pemantau pemilu; (3) Namun demikian, perempuan juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan proses seleksi yang kurang mendukung.

1. PERAN PEREMPUAN DALAM PEMILU
2024 YANG BERKUALITAS DAN
BERINTEGRITAS
Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,MH
Anggota DKPP RI
Disampaikan undangan dalam rangka kegiatan “Konsolidasi Nasional
Perempuan Pengawas Pemilu”
Hotel Grand Mercure Harmoni, 20 Desember 2022

2. Rabu, 14 Februari
2024
 PEMILU
LEGISLA
TIF
 580 DPR RI
 148 DPD (+Papua Selatan,
Papua Tengah, Papua
Pegunungan)
 2112 DPRD PROVINSI
 16.842 DPRD KAB/KOTA
 PEMILIHAN PRESIDEN &
WAKIL
PRESIDE PERIODE 2024 -
2029
Rabu, 27 November
2024
 PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
 36 GUBERNUR & WAKIL
(+Papua Selatan, Papua Tengah, Papua
Pegunungan, -DI Yogjakarta
 415 BUPATI & WAKIL
 93 WALIKOTA & WAKIL

3. 1
Mengapa Integritas Pemilu Penting?
Pemilu yang berintegritas, akan membuat terbangunnya kepercayaan publik
terhadap Lembaga penyelenggara dan Lembaga negara.
Pemilu yang berintegritas, akan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam
penyelanggaran pemilu;
Pemilu yang berintegritas, akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
pemerintahan;
Pemilu yang berintegritas, akan mampu meredam aktivitas protes massa;
Pemilu yang berintegritas, dapat mengguatkan legitimasi pemerintahan
Pemilu yang berintegritas, dapat mengatasi konflik dan keamanan dan manfaat
lainnya untuk system politik.
Pemilu yang berintegritas, mampu memberikan transisi rezim, proses
demokratisasi dan reformasi institusi yang efektif dan damai.

4. 1
Kriteria Pemilu Berintegritas
Rule Of Law
and Rule Of
Game yang
adil dan
berkepastian
Akses Yang
sama bagi
pemilih
Partisipasi
Pemilih Yang
Baik
Pungut Hitung
yang
didasarkan
pada Asas
Pemilu
Sistem
Keadilan dan
akses keadilan
pemilu yang
baik
Penyelenggara
Pemilu
berpegang
teguh pada
Rule Of Ethics

5. Peran Perempuan di Pemilu 2024
Penyelenggara
•Terlaksananya
Pemilu yang
Luber Jurdil
•Terpilihnya
peserta pemilu
perempuan yang
berkualitas
Peserta
• Sumbangsih
keterwakilan
perempuan 30%
•Menyuarakan
kepentingan
pemilih dengan
perspektif
perempuan
Pemantau
•Penggerak
sosial
mendorong
Pemilu yang
Luber Jurdil.
•Pejuang
kepentingan
perempuan
Pemilih
•Pendukung
keterwakilan
perempuan
•Penyampai
aspirasi
kepentingan
perempuan

6. Tantangan Perempuan dalam
Institusi Kepemiluan
SUMBER DAYA
PEREMPUAN
POTENSIAL
PENGETAHUAN
KEPEMILUAN
PENGALAMAN
JEJARING DAN
KEPEMILUAN
PROSES
SELEKSI
KEPENTINGAN
POLITIK

7.  Menyusun program yang bersifat edukasi terkait peran penting perempuan dalam politik,
serta mempromosikan kesetaraan gender di ruang publik, khususnya pada pertai politik dan jabatan-jabatan publik.
 Bawaslu memiliki wewenang membentuk Bawaslu Prov/Kab/Kota. Meskipun ketentuan minimal 30% keanggotaan
Bawaslu Prov/Kab/Kota dalam UU belum bersifat wajib, namun sebagai bentuk komitmen dalam mengimplementasikan
tindak afirmasi, Bawaslu harus terus meningkatkan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan pengawas pemilu
mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat TPS.
 Memprioritaskan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan 30% kepengurusan perempuan dalam partai politik,
daftar pencalonan,serta urutan dafatar bakal calon pada pelaksanaan pemilu 2024.
 Melakukan identifkasi kebutuhan perempuan dalam pemilu terkait informasi pengetahuan dan
pendidikan pemillu.
 Pelibatan peran perempuan secara massif dalam pengewasan pemilu.
LANGKAH BAWASLU KE DEPAN

8. TERIMA KASIH