Dokumen tersebut membahas agenda-agenda penjajahan baru di Indonesia melalui privatisasi BUMN, pencabutan subsidi, penguasaan sumber daya alam oleh asing, dan utang luar negeri. Hal ini menyebabkan dampak seperti kemiskinan, beban utang, kekayaan dinikmati asing, dan kesenjangan di masyarakat. Dokumen tersebut menyarankan penerapan sistem ekonomi Islam melalui khilafah untuk meraih kesejahteraan

1. Beberapa Agenda Penjajahan Gaya Baru
Sebetulnya, sejak masa Orde Baru, Indonesia telah masuk dalam cengkeraman penjajahan gaya
baru. Pasca Reformasi cengkeraman itu makin kuat. Semua agenda penjajahan gaya baru itu
ironisnya dilaksanakan dengan cukup baik dan sigap oleh pemerintahan selama ini. Diantaranya
adalah:
1. Privatisasi.
Pemerintah telah memprivatisasi 12 BUMN pada periode 1991-2001 dan 10 BUMN pada
periode 2001-2006. Pemerintah, pada tahun 2008, melalui Komite Privatisasi BUMN yang
diketuai Menko Ekuin Boediono saat itu, mengharapkan agar dari 139 BUMN diprivatisasi
menjadi 69 BUMN. Karenanya, privatisasi itu akan terus berjalan.
Kebijakan privatisasi di Indonesia semacam ini sebetulnya banyak didektekan oleh asing seperti
dalam LoI dengan IMF; dan telah diatur sedemikian rupa seperti yang tertuang dalam dokumen
milik Bank Dunia yang berjudul, Legal Guidelines for Privatization Programs. Dalam
dokumen USAID Strategic Plan for Indonesia 2004-2008 disebutkan juga bahwa lembaga
bantuan Amerika Serikat ini bersama Bank Dunia aktif dalam permasalahan privatisasi di
Indonesia. Bank Pembangunan Asia (ADB)-dalam News Release yang berjudul, Project
Information: State-Owned Enterprise Governance and Privatization Program, tanggal 4
Desember 2001-memberikan pinjaman US$ 400 juta, juga untuk program privatisasi BUMN di
Indonesia.
2. Pencabutan Subsidi.
Pencabutan subsidi dijadikan sebagai pintu masuk bagi asing untuk melakukan agenda
penjajahan. Pencabutan subsidi BBM, misalnya, meniscayakan harga BBM dijual dengan harga
pasar. Itu berarti akan memberikan bagi perusahaan asing ikut bermain dalam bisnis migas di
sektor hilir. Juga pencabutan subsidi di bidang pertanian (seperti pencabutan subsidi pupuk),
kesehatan, pendidikan, dll.
3. Penguasaan SDA dan perekonomian oleh Asing.
Di bidang perminyakan, penghasil minyak utama didominasi oleh asing. Diantaranya, Chevron
44%, Pertamina & mitra 16%, Total E&P 10%, Conoco Phillip 8%, Medco 6%, CNOOC 5%,
Petrochina 3%, BP 2%, Vico Indonesia 2%, Kodeco Energy 1 % lainnya 3% (sumber: Dirjen
Migas, 2009).
Sementara disektor hilir migas, mulai November 2005 keran investasi hilir migas dibuka bagi
investor swasta dalam negeri dan asing. Pada tahun 2005 saja, menurut Menteri ESDM Purnomo
Yusgiantoro saat itu, sudah ada 7 investor yang sudah menyatakan komitmen melakukan investasi
di sektor hilir migas tersebut. (CEO, No. 5. Th. I, Februari 2005).

2. Di bidang pertambangan, lebih dari 70% dikuasai asing. Porsi operator minyak dan gas, 75 %
dikuasai asing. Asing juga menguasai 50,6% aset perbankan nasional per Maret 2011. Total
kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan
diperdagangkan di bursa efek. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing
sudah mencapai 60 persen. Begitu pula telekomunikasi dan industri sawit pun juga lebih
banyak dikuasai asing (lihat, Kompas, 22/5).
4. Utang Luar Negeri.
Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2011 mencapai Rp 1.697,44 triliun. Rincian
pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2011 adalah: Bilateral: US$ 42,98
miliar, Multilateral: US$ 23,18 miliar; Komersial: US$ 3,21 miliar; Supplier: US$ 60 juta dan
Pinjaman dalam negeri US$ 60 juta (detikfinance.com, 12/5). Perkembangan jumlah utang
pemerintah bisa dilihat di tabel berikut:
Tahun Utang (Triliun Rp)
2000 1.234,28
2001 1.273,18
2002 1.225,15
2003 1.232,50
2004 1.299,50
2005 1.313,50
2006 1.302,16
2007 1.389,41
2008 1.636,74
2009 1.590,66
2010 1.676,15
April 20111.697,44
Dampak Penjajahan Baru
Di antara dampak nyata penerapan agenda penjajahan baru di Indonesia adalah sebagai berikut:

3. 1. Kemiskinan.
Akibat penjajahan baru, di Indonesia saat ini terdapat sekitar 100 juta penduduk miskin menurut
kategori Bank Dunia (Okezone, 18/8/2009).
2. Beban berat utang luar negeri.
Dalam APBN 2011, pembayaran utang negara (cicilan pokok+bunga utang) meningkat menjadi
Rp 247 triliun (Rp 116,4 triliun hanya untuk membayar bunga saja) (Detikfinance.com, 9/1/2011).
3. Kekayaan lebih banyak dinikmati asing.
Penerimaan pajak, deviden dan royalti Pemerintah dari PT Freeport selama 2010 (sampai bulan
September) adalah sebesar Rp 11,8 triliun (Kompas.com, 14/12/2010). Berapa penghasilan PT
Freeport? Dengan saham 91,36%, penghasilan PT Freeport kira-kira Rp 106,2 triliun (Rp 11,8
triliun x 9). Hal yang serupa juga terjadi pada pengeloaan SDA migas dan tambang lainnya.
4. Kesenjangan.
Di Kaltim, batubara diproduksi sebanyak 52 juta meter kubik pertahun; emas 16.8 ton pertahun;
perak 14 ton pertahun; gas alam 1.650 miliar meter kubik pertahun (2005); minyak bumi 79.7 juta
barel pertahun, dengan sisa cadangan masih sekitar 1.3 miliar barel. Namun, dari sekitar 2.5 juta
penduduk Kaltim, sekitar 313.040 orang (12.4 persen) tergolong miskin.
Di Aceh, cadangan gasnya mencapai 17.1 tiliun kaki kubik. Hingga tahun 2002, sudah 70 persen
cadangan gas di wilayah ini dikuras oleh PT Arun LNG dengan operator PT Exxon Mobile sejak
1978. Namun, Aceh menjadi daerah termiskin ke-4 di Indonesia dimana 28,5 % penduduknya
miskin.
Legislasi: Jalan Mulus Penjajahan Baru
Penjarahan kekayaan negeri ini bisa berjalan mulus diantaranya karena UU. Tercatat saat ini,
Indonesia telah menerapkan kurang lebih 19 UU bernuansa kapitalistik Neoliberal.
Melalui legislasi perundang-undangan ini, perampasan kekayaan alam milik rakyat Indonesia
menjadi legal dan karenanya tidak kentara. Padahal masing-masing undang-undang tersebut, bila
dianalisis, berdampak pada kehancuran dahsyat bagi perekonomian nasional dan lingkungan;
meningkatkan jumlah kemiskinan struktural, pengangguran, keegoisan, kebodohan, kematian,
kelaparan dan chaos.
Raih Kesejahteraan dengan Syariah dan Khilafah
Ideologi dan sistem yang diterapkan di negeri ini nyatanya tidak mampu membebaskan negeri ini
dari penjajahan dan menyejahterakan penduduknya. Karena itu, saatnyalah bangsa ini segera

4. merujuk pada ideologi dan sistem Islam dalam mengelola negara. Itulah syariah yang diterapkan
oleh sistem pemerintahan Khilafah. Penerapan syariah dalam sistem Khilafah merupakan
konsekuensi keimanan dan wujud ketakwaan hakiki penduduk negeri ini yang mayoritas Muslim.
Hanya dengan itulah bangsa ini dapat meraih kesejahteraan dan keberkahan di dunia sekaligus
kebahagiaan di akhirat. Allah SWT berfirman:
ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َْ‫اﻷ‬َ‫و‬ ِ‫ﺎء‬َ‫ﻣ‬‫ﱠ‬‫ﺳ‬‫اﻟ‬ َ‫ن‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ت‬‫َﺎ‬‫ﻛ‬َ‫ر‬َ‫ﺑ‬ ْ‫م‬ِ‫ﮭ‬ْ‫ﯾ‬َ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ‫َﺎ‬‫ﻧ‬ْ‫َﺣ‬‫ﺗ‬َ‫ﻔ‬َ‫ﻟ‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ﻘ‬‫ﱠ‬‫ﺗ‬‫ا‬َ‫و‬ ‫وا‬ُ‫ﻧ‬َ‫ﻣ‬‫ا‬َ‫ء‬ ‫ى‬َ‫ر‬ُ‫ﻘ‬ْ‫اﻟ‬ َ‫ل‬ْ‫ھ‬َ‫أ‬ ‫ﱠ‬‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫و‬َ‫ﻟ‬َ‫و‬
Jika saja penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan
kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi (QS al-A’raf [7]: 96).
Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []
Baca juga :
1. Talkshow Kebangkitan Nasional : Indonesia Masih Dijajah
2. Utang Indonesia Naik Rp 33,9 triliun
3. Indonesia Masih Terjajah
4. Kilas Balik 2008: Dunia Islam Masih Dijajah
5. Utang Indonesia Rp 110 Triliun Jatuh Tempo 2011