Dokumen tersebut membahas kasus keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan kepada Ahli Waris Moara oleh pemerintah meskipun sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Keterlambatan ini disebabkan belum adanya peraturan mengenai pemberlakuan denda dan bunga atas keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah.

1. PEMBAYARAN GANTI
RUGI DALAM
PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
Oleh: Mohamad Sondan Arfando

2. Latar Belakang
 Pada bulan Januari 2012 Pemerintah menetapkan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebagai peraturan
pelaksana dari Undang-Undang tersebut yang mengatur
teknis pembebasan lahan, maka Presiden juga telah
menerbitkan Perpres No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum.
 Alasan diterbitkannya Undang - Undang tersebut karena
pelaksanaan pengadaan tanah yang dinilai masih lambat
dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan
pengadaan tanah sebelum undang – undang tersebut dibuat
masih dilakukan secara ad hoc dan menimbulkan banyak
permasalahan serta belum menjamin kepastian waktu dalam
pembebasan tanahnya. Presentasi ini akan mengulas salah
satu contoh permasalahan tersebut.

3. Keterlambatan Pembayaran Ganti
Rugi Moara CS
 Berawal dari Tanah bekas Eigendom Verponding No. 7267 yang terletak di
Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, milik
Ahli Waris Moara, semula seluas +/- 132 Ha. Sesuai SK Ketua Badan
Pertanahan Nasional No. 188-VI-1990 memberikan 20% tanah dari
keluasan 132 Ha atau seluas 16 Ha, kemudian diberikan dalam bentuk
ganti rugi uang senilai 20% dari 132 ha kepada Ahli Waris Moara cs.
Namun karena telah sekian lama tidak terjadi pembayaran ganti rugi
dimaksud, pihak Ahli Waris Moara menggugat Pemerintah Republik
Indonesia, dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri
Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia).
 Sampai dengan terbitnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung,
No. 64 PK/Pdt/2007 yang amarnya: Menolak permohonan PK/ para
tergugat/BPN RI cs., maka menurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 245/Pdt/2003/PT.DKI, tanggal 11 September 2003 yang amar
pokoknya menyebutkan:”Menghukum para tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah milik para Penggugat dan
para ahli waris lainnya, bagian dari Eks. Eigendom Verponding No. 7267
terletak di Karet Kuningan, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, direalisir.

4.  Menyusul putusan inkracht tersebut, pada tanggal, 28 Oktober 2008
diterbitkan Penetapan Eksekusi dan telah disampaikan teguran/Anmaning
kepada para termohon eksekusi agar melaksanakan putusan membayar
ganti rugi, namun Gubernur Propinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Negara
pada Tgl. 25 Mei 2009 yang saat itu adalah Fauzi Bowo tidak
melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi secara tanggung renteng
sesuai putusan Pengadilan. Dalam rangka pelaksanaan putusan hukum,
penerima Hak Tagih bisa mengajukan permohonan kepada Menteri
Keuangan untuk melaksanakan putusan. tetapi sejak berlakunya peraturan
Menteri tersebut realisasi pembayaran ganti rugi belum juga terlaksana.
 Kewajiban membayar tersebut sesuai Undang-Undang No. 30 Pasal 6
huruf i, Tahun 2014, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara atau sebagai
Pejabat Pemerintahan memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan
keputusan dan atau tindakan yang sah yang telah dinyatakan oleh
Pengadilan serta mematuhi keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Dengan demikian, jika tidak bersedia membayar, maka telah
terjadi Pelanggaran Putusan Pengadilan oleh Menteri Agraria dan Tata
Ruang Badan Pertanahan Nasional RI serta Menteri Keuangan R. I.
terhadap putusan pengadalan yang inkracht sesuai

5. Analisa Kasus dengan 5W+1H
 What (Apa yang terjadi) ?
 Keterlambatan pembayaran ganti rugi lahan
pada pihak Ahli Waris Moara
 Why (Mengapa bisa terjadi) ?
 Belum diatur mengenai pemberlakuan denda
paksa dan bunga sesuai peraturan Perbankan
atas keterlambatan pembayaran ganti rugi
oleh Pemerintah

6.  Who (Siapa) ?
 Siapa yang melakukan perbuatan itu?
 Gubernur Propinsi DKI Jakarta selaku Pejabat
Negara pada Tgl. 25 Mei 2009 yang saat itu
adalah Fauzi Bowo
 Siapa yang menjadi korban dari perbuatan itu?
 Ahli Waris Moara cs

7.  When (Kapan) ?
 Sesuai putusan inkracht tersebut, pada
tanggal, 28 Oktober 2008
 Where (Dimana) ?
 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Jakarta Selatan

8.  How (Bagaimana) ?
 Bagaimana itu bisa terjadi ?
 Sesuai putusan inkracht pada tanggal 28 Oktober
2008 diterbitkan Penetapan Eksekusi dan telah
disampaikan teguran/Anmaning kepada para
termohon eksekusi agar melaksanakan putusan
membayar ganti rugi, namun Gubernur Propinsi
DKI Jakarta selaku Pejabat Negara pada Tgl. 25
Mei 2009 yang saat itu adalah Fauzi Bowo tidak
kunjung melaksanakan kewajiban membayar
ganti rugi secara tanggung renteng sesuai
putusan Pengadilan.

9.  Bagaimana cara memecahkan masalah ini?
 Sebagai pengganti kerugian atas keterlambatan
pembayaran ganti rugi, perlu diupayakan agar
Pengadilan atau Mahkamah Agung R. I. menerbitkan
Penetapan atau Peraturan pemberlakuan denda
paksa dan bunga sesuai peraturan Perbankan atas
keterlambatan pembayaran ganti rugi oleh
Pemerintah yang terbukti melanggar Putusan
Pengadilan Final, kepada Ahli Waris yang
memenangkan gugatan dan telah berkekuatan hukum
tetap terhitung sejak penetapan Eksekusi. Persoalan
kewajiban membayar yang seharusnya dibayar,
namun tidak dibayar seperti kasus seperti di atas
dikhawatirkan akan menyuburkan orang yang sudah
berniat kuat menjadi mafia tanah.