Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program seperti penyediaan kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan definisi dan penyebab kemiskinan serta strategi dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia.

1. Peranan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat Oleh Drs I Nengah Kartika,M.Si Program Magester Ilmu Ekonomi Pertemuan Ke 12

2. KEMISKINAN DI INDONESIA Membahas ketimpangan distribusi pendapatan tidak dapat dilepaskan dengan masalah kemiskinan. Ketimpangan distribusi yang ekstrim menunjukkan adanya perbedaan yang mencolok antara kelompok kaya dan miskin. Kelompok kaya menerima bagian yang sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok miskin. Di Indonesia, tingkat kemisikan masih relatif tinggi. Di bawah ini dibahas tentang kemisikan di Indonesia

3. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan. Batas kecukupan makanan (pangan) didasarkan pada besarnya pengeluaran uang untuk memenuhi kebutuhan minimum energi 2.100 kalori perkapita perhari. Kebutuhan energi tersebut didasarkan pada 52 komoditas makanan terpilih sesuai dengan pola konsumsi penduduk. Sedangkan batas kecukupan nonpangan dihitung dari besarnya uang yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan minimum seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain

5. 7 Sumber air air minum dari air hujan/sumur/mata air tidak terlindung 8. Mengkonsumsi daging sekali dalam seminggu 9. Membeli pakian satu stel dalam setahun 10. Makan sekali dalam sehari 11.Pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan 12.Pendidikan kepala rumah tangga tertinggi SD. 13. Tidak sanggup memmbayar pengobatan dipuskesmas/poli klinik 14. Tidak memiliki tabungan minimal Rp.500.000

7. Penanggulangan Kemiskinan Sesuai dengan ciri sistem ekonomi kerakyatan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh : Pertama, melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara akibat dampak negatif krisis ekonomi dan kemiskinan struktural. Kedua, melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural, antara lain, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melakukan usaha, dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Dalam kaitan itu, penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan terkait erat dengan pembangunan ekonomi rakyat, antara lain melalui pengembangan usaha-usaha mikro dan kecil di berbagai kegiatan ekonomi, termasuk pedagang, petani, dan nelayan kecil.

9. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui perlindungan dan bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil telah menunjukan hasil jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2009 yang berjumlah 32,53 juta orang (14,15 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 1,51 juta orang seperti disajikan pada Grafik berikut:

11. Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Bali Tahun 2006 - 2010

12. Secara nasional arahan dan kebijakan koordinasi penanggulangan kemiskinan disajikan pada diagram berikut:

14. Program-program penananggulangan kemiskinan Program Penyediaan Kebutuhan Pokok untuk Keluarga Miskin. Program ini bertujuan membantu penyediaan bahan pokok pangan, pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan dan perumahan bagi keluarga dan kelompok masyarakat miskin secara merata dan harga yang terjangkau. Sasaran program ini adalah terpenuhinya kebutuhan pangan bagi keluarga miskin secara terus-menerus dan harga yang terjangkau, tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin, dan tersedianya perumahan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) penyediaan dan pencadangan bahan pokok secara terus-menerus; (2) pengendalian harga bahan pokok; (3) penyediaan pelayanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; (4) perluasan jaringan pelayanan dalam penyediaan kebutuhan pokok; dan (5) perbaikan lingkungan perumahan termasuk air bersih

15. Program Pengembangan Budaya Usaha Masyarakat Miskin Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa kewirausahaan, dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha-usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha, berkembangnya perilaku keluarga miskin yang berorientasi pada usaha produktif, dan terwujudnya usaha produktif yang menguntungkan dan berkelanjutan bagi keluarga miskin. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah (1) pengembangan pendidikan dan latihan keterampilan usaha; (2) pendampingan melalui bimbingan dan konsultasi; (3) penciptaan jaringan kerja sama dan kemitraan usaha yang didukung oleh organisasi masyarakat setempat, pemerintah daerah, swasta, dan perguruan tinggi; (4) penyediaan kemudahan akses terhadap sumber daya-sumber daya; (5) penyediaan prasarana dan sarana usaha bagi keluarga miskin; dan (6) penyediaan permukiman transmigrasi baru untuk petani dan buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian

16. Percepatan Restrukturisasi Perusahaan Negara Belum optimalnya kinerja perusahaan negara selama ini berkaitan langsung dengan efisiensi, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dari perusahaan negara tersebut (corporate governance) yang mencakup badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan badan-badan usaha milik daerah (BUMD) baik yang berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perseroan terbatas (PT). Masalah internal yang dihadapi oleh perusahaan negara adalah sulitnya menyatukan peran dan fungsi.

17. Belum optimalnya kinerja perusahaan negara selama ini berkaitan langsung dengan efisiensi, profesionalisme, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dari perusahaan negara tersebut (corporate governance) yang mencakup badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan badan-badan usaha milik daerah (BUMD) baik yang berbentuk perusahaan umum (Perum), perusahaan jawatan (Perjan), maupun perseroan terbatas (PT). Masalah internal yang dihadapi oleh perusahaan negara adalah sulitnya menyatukan peran dan fungsi.

18. Di satu sisi, perusahaan negara berperan sebagai insitusi yang mampu menyediakan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan di lain pihak berfungsi sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban memaksimalkan keuntungan. Selain itu perusahaan negara juga dihadapkan pada masalah eksternal yang ditunjukkan oleh ketidaksiapan menghadapi penerapan prinsip-prinsip perdagangan bebas dan otonomi daerah. Dengan kondisi demikian maka restrukturisasi perusahaan negara harus dilaksanakan. Namun demikian, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 agar alasan dan pertimbangan untuk privatisasi suatu BUMN tidak didasarkan atas kepentingan jangka pendek semata dengan mengorbankan kepentingan umum yang lebih besar dalam jangka panjang.

19. Pelaksanaan arah kebijakan restrukturisasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan nilai kompetitif dari BUMN baik yang berbentuk Perum, Perjan, maupun PT yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum yang bergerak dalam penyediaan fasilitas publik, industri pertahanan dan keamanan, pengelolaan aset strategis, dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dilakukan oleh swasta dan koperasi. Restrukturisasi dilakukan dengan memperhatikan dan tetap menjamin (1) tingkat pelayanan (level of service) agar tetap terpenuhi; (2) kemampuan (capability) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan; dan (3) tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

20. Strategi ini diarahkan pada upaya-upaya (1) melaksanakan restrukturisasi BUMN dengan membangun organisasi dan manajemen yang profesional, efisien serta berbudaya perusahaan, dan memfokuskan kegiatannya ke dalam lingkup usaha pokok. (2) privatisasi BUMN untuk kegiatan usaha yang tidak lagi merupakan kepentingan umum yang sangat strategis dengan prinsip yang sederhana, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi melalui divestasi dan penyebaran kepemilikan BUMN, terutama kepada masyarakat, baik melalui pasar modal maupun dalam bentuk unit trust; (3) likuidasi bagi BUMN yang bergerak dalam bidang yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak atau tidak penting dan selalu merugi

21. Program Restrukturisasi Perusahaan Negara Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka kebijakan dan kegiatan pokok program restrukturisasi perusahaan negara adalah (1) menyehatkan keuangan perusahaan negara; (2) meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perusahaan negara; (3) mengembangkan peluang kerjasama operasional dalam rangka merevitalisasi perusahaan negara strategis yang berada dalam kondisi tidak sehat; (4) secara bertahap menghilangkan preferensi dan perlindungan yang diberikan pada BUMN yang diprivatisasi, dan pembatasan anggaran yang bersifat subsidi dan tambahan modal baru; (5) mendorong hubungan kemitraan antara BUMN dan usaha-usaha lainnya berdasarkan kompetensi antara lain dengan pelaksanaan sub-kontrak, penyediaan modal kerja, dan pemberian pelatihan dan kesempatan praktik kerja; dan (6) mendorong pembentukan unit trust untuk meningkatkan kepemilikan masyarakat terhadap saham-saham BUMN di pasar modal.