1. PERANAN BADAN MUSYAWARAH DPRD
DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH
Oleh: BITNER S. PAKPAHAN, SH.MM
Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri
2. DASAR HUKUM
2. Undang-undang Nomo 27 Tahun 2009
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.
3. PENGERTIAN
Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan dan tanda-tanda yg mengandung nilai,
makna dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yg dpt dilihat, didengar dan dibaca
yg disajikan dlm berbgai kemasan dan format
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi secara elektronik ataupun non
elektronik.
Dokumentasi adalah pengumpulan, epengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data,
gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
4. lanjutan
3. Pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi adalah pejabat yg
bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan,
pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan
pelayanan informasi dilingkungan
Kemendagri dan Pemda
4. Pengguna informasi publik adalah warga
negara dan/atau badan hukum indonesia yg
mengajukan permintaan informasi publik
5. PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Kementerian Dalam Negeri, Pemda
bersama DPRD sebagai Badan Publik
melaksanakan pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi
6. AKSES INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
Informasi publik dilingkungan Kemendagri dan
Pemda bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap pengguna informasi publik
Dilakukan bersifat ketat dan terbatas
Dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, biaya
ringan, dan dapat diakses dgn mudah
Dikecualikan informasi dan dokumentasi yg bersifat
rahasia sesuai dengan ketentuan per-uu-an,
kepatutan dan kepentingan umum
7. HAK DAN KEWAJIBAN
Kemendagri dan Pemda berhak
menolak memberikan iformasi yg
dikecualikan
Ditetapkan Kemendagri dan/atau
Kepala Daerah sesuai
kewenangannya
Ditolak sesuai dengan ketentuan
peraturan per-uu-an
8. Informasi yg dapat ditolak :
1. Yang membahayakan negara
2. Yg berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persainagn
usaha tidak sehat
3. Yg berkaitan dengan rahasia jabatan
4. Yg belum dikuasai atau
didokumentasikan
9. PENYEDIAAN INFORMASI
Kemendagri, Pemda wajib menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan informasi
publik yg berada dibawah kewenangannya
kpd pemohon selain yg dikecualikan.
Membangun dan mengembangkan sistem
informasi dan dokumentasi pengelolaan
onformasi publik yg dapat diakses dengan
mudah
10. PEJABAT PENGELOLAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
Pejabat Pengelola informasi dan
dokumentasi dilingkungan Kemendagri,
Pemda ditetapkan pejabat PPID
Dikemendagri ditetapkan Mendagri
Di provinsi oleh gubernur
Di Kabupaten/Kota oleh
Bupati/Walikota
11. PEMOHON INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
Perseorangan
Kelompok masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat
ORMAS
PARPOL
Badan Publik lainnya
12. Persyaratan pemohon
1. Mencantumkan identitas
2. Alamat dan telepon yg jelas
3. Jenis informasi dan dokumentasi yg
dibutuhkan
4. Maksud dan tujuan permohonan
informasi dan dokumentasi
13. HUMAS
TUGAS HUMAS
Melaksanakan peny. bahan publikasi,
penerbitan dan dokumentasi, serta
membina hubungan dgn lembaga
resmi dan masyarakat.
14. FUNGSI HUMAS
Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
petunjuk teknis hubungan dengan lembaga
pemerintah/Lembaga Pemerintah non
Kementerian dan Daerah.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
petunjuk teknis mengenai pers.
15. lanjutan
Kordinasi penanganan pengaduan masalah
pemerintahan
Kordinasi penanganan pengaduan masalah
pembangunan dan kemasyarakatan
Penyusunan bahan pengelolaan dan
pembinaan perpustakaan
Pelayanan dan kerjasama perpustakaan
Pengembangan dan pemeliharaan
perpustakaan
16. HUMAS TERDIRI DARI
Hubungan Antar Lembaga dan Pers,
bertugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan dan juknis hubungan dgn lembaga
pemerintah dan daerah.
Pengolahan Informasi dan dokumentasi,
bertugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan dan juknis pengelaan informasi
dan dokumentasi.
