PERSIAPAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RANGKA OPERASIONAL  UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM DAN I...
 
 
JENIS INFORMASI PUBLIK  1 2 3 5 4
<ul><li>Informasi mengenai laporan keuangan dari </li></ul><ul><li>Badan Publik; </li></ul><ul><li>Informasi mengenai kegi...
<ul><li>Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah p...
<ul><li>Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah  penguasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; </...
<ul><li>Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat: </li></ul><ul><li>menghambat p...
Informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Info...
APA YANG HARUS DISIAPKAN?
<ul><li>Persiapan “Perangkat Keras” </li></ul><ul><li>1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan </li></ul><ul><li>Dokume...
1. KETENTUAN UMUM <ul><li>Latar belakang </li></ul><ul><ul><li>Semakin mendesaknya tuntutan keterbukaan memperoleh informa...
1. KETENTUAN UMUM <ul><li>Tujuan </li></ul><ul><ul><li>acuan bagi setiap Satker lingkup Kementan dalam membangun dan menge...
1. KETENTUAN UMUM <ul><li>Ruang Lingkup </li></ul><ul><ul><li>Penyediaan IP  </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengumpulan IP  </...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi  </li></ul><ul><ul><li>Ter...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  </li></ul><ul><ul>...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  </li></ul><ul><ul>...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><ul><li>Fungsi : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Melakukan koordinas...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><ul><li>Kedudukan dan Penunjukan PPID : </li></ul></ul><ul><ul><ul>...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>PPID Satker  </li></ul><ul><ul><li>Tugas : </li></ul></ul><ul><...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><ul><li>Kedudukan dan Penunjukan PPID satker: </li></ul></ul><ul><u...
2. STRUKTUR ORGANISASI  PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Organisasi dan Mekanisme PPID </li></ul>Lanjutan… MENTERI PERTA...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pengumpulan IP </li></ul><ul><li>Pengolahan IP </li></ul><ul><li>P...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pengumpulan IP </li></ul><ul><ul><li>merupakan aktivitas penghimpu...
MASYARAKAT PPID SETJEN SES. BADAN Ses. Ditjen UK/UPT lingkup Ditjen SES. ITJEN UK/UPT lingkup Badan Biro lingkup Setjen In...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pengolahan IP </li></ul><ul><ul><li>dilakukan sesuai dengan ketent...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><u...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><u...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><u...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang dikecualikan </li></ul></ul><ul><ul><...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pendokumentasian IP </li></ul><ul><ul><li>kegiatan penyimpanan dat...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pelayanan IP </li></ul><ul><ul><li>Kementan mendorong seluruh perm...
e-Form/online Alur Pelayanan Informasi Publik PEMOHON  INFORMASI PENCATATAN INFORMASI PPID/PPID Satker  PEMBERIAN TANDA BU...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><ul><li>Pelayanan informasi yang bersifat publik secara berkala </li><...
3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><ul><li>dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima, PPID waji...
4. PENYELESAIAN  SENGKETA INFORMASI <ul><li>Organisasi dan Tugas </li></ul><ul><ul><li>Organisasi penyelesaian sengketa in...
4. PENYELESAIAN  SENGKETA INFORMASI <ul><li>Prosedur </li></ul><ul><ul><li>Penolakan pemberian IP yang tidak sesuai dengan...
5. PELAPORAN <ul><li>Laporan berkala setiap PPID/PPID Satker tersedia setiap saat di Website PPID Kementan/Satker  </li></...
C ara Memperoleh Informasi Publik  Kementerian Pertanian <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam ...
P elaksanaan Pelayanan Informasi <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk </li></ul><ul><li>pelaksanaan o...
RENCANA  TINDAK LANJUT
Jadwal Tanggal Kegiatan Keterangan/Agenda 14 Peb 2011 Batas pengajuan usulan nama-nama PPID Satker Surat Karo BHIP No. 119...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pelaksanaan kip kementan baru

958 views

Published on

Bahan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik 7-8 April 2011

  • Mohon Informasi publik serta merta yang ada kaitannya dengan bencana alam, non bencana alam seperti pencemaran lingkungan yang terkait dengan sektor pertanian, jenis/cara penyebaran dan daerah yang mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular dan cara penanggulangannya. Terima kasih

    Ismah Harrusaty
    PPID Pelaksana Stasiun Karantina Pertanian
    Kelas I Cilacap
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

Pelaksanaan kip kementan baru

  1. 1. PERSIAPAN KEMENTERIAN PERTANIAN DALAM RANGKA OPERASIONAL UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK 2011
  2. 4. JENIS INFORMASI PUBLIK 1 2 3 5 4
  3. 5. <ul><li>Informasi mengenai laporan keuangan dari </li></ul><ul><li>Badan Publik; </li></ul><ul><li>Informasi mengenai kegiatan dan kinerja </li></ul><ul><li>Badan Publik terkait; </li></ul><ul><li>Informasi mengenai laporan keuangan; </li></ul><ul><li>Informasi yang diatur dalam Peraturan </li></ul><ul><li>Perundang-undangan </li></ul>1 Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  4. 6. <ul><li>Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti bencana alam, endemi (wabah penyakit), dan sebagainya. </li></ul>2 Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
  5. 7. <ul><li>Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; </li></ul><ul><li>Hasil keputusan badan publik dan pertimbanagnnya; </li></ul><ul><li>Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; </li></ul><ul><li>Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik; </li></ul><ul><li>Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga; </li></ul><ul><li>Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; </li></ul><ul><li>Prosedur kerja pebawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan </li></ul><ul><li>Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. </li></ul>3 Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  6. 8. <ul><li>Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat: </li></ul><ul><li>menghambat proses penegakan hukum; </li></ul><ul><li>mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; </li></ul><ul><li>membahayakan pertahanan dan keamanan negara; </li></ul><ul><li>mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; </li></ul><ul><li>merugikan ketahanan ekonomi nasional; </li></ul><ul><li>merugikan kepentingan hubungan luar negeri; </li></ul><ul><li>mengungkapkan isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; </li></ul><ul><li>mengungkapkan rahasia pribadi; </li></ul><ul><li>Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; </li></ul><ul><li>Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang </li></ul>4 Informasi yang dikecualikan
  7. 9. Informasi publik yang tidak tercantum dalam klasifikasi Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan. 5 Informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan
  8. 10. APA YANG HARUS DISIAPKAN?
  9. 11. <ul><li>Persiapan “Perangkat Keras” </li></ul><ul><li>1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan </li></ul><ul><li>Dokumentasi. </li></ul><ul><li>2. Merancang dan Membentuk Ruang Pelayanan </li></ul><ul><li>Informasi Publik yang mudah diakses oleh pemohon/ </li></ul><ul><li>pengguna informasi. </li></ul><ul><li>3. Menyiapkan beberapa perlengkapan dasar untuk </li></ul><ul><li>menunjang pengoperasian Unit Kerja. </li></ul>
  10. 12. 1. KETENTUAN UMUM <ul><li>Latar belakang </li></ul><ul><ul><li>Semakin mendesaknya tuntutan keterbukaan memperoleh informasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  11. 13. 1. KETENTUAN UMUM <ul><li>Tujuan </li></ul><ul><ul><li>acuan bagi setiap Satker lingkup Kementan dalam membangun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan IP dan dokumentasi secara baik dan efisien  mudah, cepat, tepat, dan akurat </li></ul></ul><ul><ul><li>acuan bagi Kementan dalam menunjang pelayanan informasi  akuntabel dan transparan </li></ul></ul><ul><ul><li>panduan pengukuran kinerja layanan IP  untuk perbaikan layanan secara berkesinambungan </li></ul></ul>Lanjutan…
  12. 14. 1. KETENTUAN UMUM <ul><li>Ruang Lingkup </li></ul><ul><ul><li>Penyediaan IP </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengumpulan IP </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengklasifikasian IP </li></ul></ul><ul><ul><li>Pendokumentasian IP </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelesaian sengketa IP </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelaporan IP, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pelayanan IP </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengertian (dapat dibaca dalam draft permentan) </li></ul></ul>Lanjutan…
  13. 15. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi </li></ul><ul><ul><li>Terdiri dari para Eselon I lingkup Kementan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketua : Sekjen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekretaris : Irjen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tugas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Membahas, menyelesaikan, dan memutuskan sengketa informasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyelesaikanhal-hal yang belum diatur dalam pedoman </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Fungsi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengambilan keputusan terhadap sengketa informasi dan penyelesaian masalah </li></ul></ul></ul>
  14. 16. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi </li></ul><ul><ul><li>pejabat struktural yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  15. 17. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi </li></ul><ul><ul><li>Fungsi : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mengidentifikasi dan mengumpulkan IP bidang pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penataan dan penyimpanan IP di lingkungan Kementan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyeleksian dan pengujian IP yang termasuk dalam kategori dikecualian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyelesaian sengketa pelayanan IP di tingkat pusat dan tingkat satuan kerja jika diperlukan oleh satuan kerja; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Melakukan pengujian aksesibilitas suatu IP </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  16. 18. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><ul><li>Fungsi : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Melakukan koordinasi dengan PPID Satker dalam pengelolaan dan pelayanan IP serta dokumentasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan IP di lingkungan Kementan </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  17. 19. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><ul><li>Kedudukan dan Penunjukan PPID : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Kementerian Pertanian terdiri dari : PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Pembantu Pelaksana </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Utamadan PPID Pelaksana diangkat oleh Menteri Pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Utama berkedudukan di kantor pusat Kementerian Pertanian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Pelaksana berkedudukan di Eselon I masing-masing </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Pembantu Pelaksana berkebudukan di Eselon II dan UPT lingkup Kementerian Pertanian dan diangkat oleh Eselon I masing-masing </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  18. 20. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>PPID Satker </li></ul><ul><ul><li>Tugas : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengidentifikasi & mengumpulkan data dan IP di satkernya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mengolah, menata, dan menyimpan data dan/atau IP yang diperoleh di satkernya </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>menyeleksi dan menguji data dan IP yang termasuk dalam kategori dikecualian </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu IP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penyelesaian sengketa pelayanan IP </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Berkoordinasi dengan PPID </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menyampaikan IP pada tingkat satker ke tingkat PPID Kementan </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  19. 21. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><ul><li>Kedudukan dan Penunjukan PPID satker: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Satker berkedudukan pada satker di Eselon I lingkup Kementan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PPID Satker ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementan berdasarkan usulan Kepala Satkernya </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  20. 22. 2. STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK <ul><li>Organisasi dan Mekanisme PPID </li></ul>Lanjutan… MENTERI PERTANIAN PPID Pengelolaan Informasi Publik Dokumentasi dan Arsip Pelayanan Informasi Publik Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
  21. 23. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pengumpulan IP </li></ul><ul><li>Pengolahan IP </li></ul><ul><li>Pengklasifikasian IP </li></ul><ul><li>Pendokumentasian IP </li></ul><ul><li>Pelayanan IP </li></ul>
  22. 24. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pengumpulan IP </li></ul><ul><ul><li>merupakan aktivitas penghimpunan kegiatan yg telah, sedang dan yg akan dilaksanakan oleh setiap satker </li></ul></ul><ul><ul><li>Alur Pengumpulan Informasi Publik </li></ul></ul>PPID Utama PPID Pelaksana Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Pelaksana di lingkungan Kementan Pimpinan Kementan
  23. 25. MASYARAKAT PPID SETJEN SES. BADAN Ses. Ditjen UK/UPT lingkup Ditjen SES. ITJEN UK/UPT lingkup Badan Biro lingkup Setjen Inspektur lingkup Itjen Alur Pengumpulan Informasi dari Eselon II ke PPID
  24. 26. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pengolahan IP </li></ul><ul><ul><li>dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan dan peraturan di bidang tata persuratan yang berlaku di Kementan </li></ul></ul>Lanjutan… <ul><li>Pengklasifikasian IP </li></ul><ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasi yang dikecualikan </li></ul></ul>
  25. 27. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informasi berkaitan dengan Kementan  Profil, sejarah singkat, struktur organisasi, tujuan, kedudukan, fungsi, program kerja, dsb; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informasi berkaitan dengan kegiatan dan kinerja  laporan pelaksanaan kegiatan (bulanan, triwulan, dan tahunan), Laporan Akuntabilitas Kinerja </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informasi berkaitan dengan laporan keuangan,  laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan laporan pertanggungjawaban keuangan negara, laporan keuangan sebagainya; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan </li></ul></ul></ul></ul>
  26. 28. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hasil kegiatan Kementerian Pertanian yang mendesak untuk dipublikasikan (penanganan bencana wereng, rabies, dsb); </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Laporan kajian-kajian kebijakan Kementerian Pertanian (sehubungan dengan adanya bencana : pengelolaan usaha pertanian pasca bencana merapi) </li></ul></ul></ul></ul>
  27. 29. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang bersifat publik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informasi yang wajib disediakan setiap saat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Kementan; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hasil keputusan Kementan dan pertimbangannya; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Seluruh kebijakan yang ada serta dokumen pendukungnya; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Perjanjian Kementan dengan pihak ketiga; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Kementan dalam pertemuan terbuka untuk umum; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Prosedur kerja pegawai Kementan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Rencana Kinerja Tahunan pada Satker. </li></ul></ul></ul></ul>
  28. 30. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI Lanjutan… <ul><ul><li>Informasi yang dikecualikan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14/2008 Pasal 17 dan Pasal 18 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengecualian terhadap perlindungan HaKI atas proses dan/atau hasil kegiatan litbang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pengecualian terhadap proses dan/atau hasil kegiatan penelitian pertanian yang belum dipublikasikan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mekanisme pengecualian lainnya : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Usulan diajukan oleh Kepala Satker </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>harus melalui metode uji konsekuensi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>harus disertai pertimbangan tertulis tentang implikasi informasi dari sisi poleksosbud hankam </li></ul></ul></ul></ul>
  29. 31. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pendokumentasian IP </li></ul><ul><ul><li>kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Satker </li></ul></ul><ul><ul><li>Tahapan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deskripsi Informasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memverifikasi Informasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Otentifikasi Informasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pemberian kode Informasi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penataan dan penyimpanan informasi </li></ul></ul></ul>Lanjutan…
  30. 32. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><li>Pelayanan IP </li></ul><ul><ul><li>Kementan mendorong seluruh permohonan IP dilakukan secara online melalui e-form , tetapi permohonan informasi publik secara manual tetap dilayani </li></ul></ul><ul><ul><li>Seluruh permohonan secara manual akan dilakukan secara online melalui PPID Kementan Online </li></ul></ul><ul><ul><li>Seluruh penerimaan dan pemrosesan permohonan informasi publik dikelola oleh PPID/PPID Satker </li></ul></ul>Lanjutan…
  31. 33. e-Form/online Alur Pelayanan Informasi Publik PEMOHON INFORMASI PENCATATAN INFORMASI PPID/PPID Satker PEMBERIAN TANDA BUKTI PEMBERITAHUAN PERMINTAAN INFORMASI PERLU PERPANJANGAN WAKTU? PERPANJANGAN WAKTU PERMINTAAN DISETUJUI? YA TIDAK TIDAK YA PEMBERIAN INFORMASI YANG DIMINTA PENOLAKAN DISERTAI ALASAN
  32. 34. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><ul><li>Pelayanan informasi yang bersifat publik secara berkala </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>diumumkan melalui situs web resmi Kementan dan Satker lingkup kementan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>di- update setiap 6 bulan sekali </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pelayanan informasi publik yang tersedia setiap saat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pelayanan informasi tersebut diberikan secara online maupun langsung </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>permintaan tertulis/datang langsung </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>permintaan tidak tertulis (telepon, email, faks, surat) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>permintaan secara online melalui PPID Kementan Online </li></ul></ul></ul></ul>Lanjutan…
  33. 35. 3. PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI <ul><ul><li>dalam waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima, PPID wajib menanggapi permintaan informasi melalui pemberitahuan tertulis  permintaan informasi diterima atau ditolak, dan perpanjangan waktu </li></ul></ul><ul><ul><li>Lama perpanjangan waktu adalah 7 hari kerja sejak tanggapan pertama dibe rikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Permohonan IP yang disetujui untuk diberikan akan disampaikan ke Pemohon Informasi Publik paling lama 30 hari kerja </li></ul></ul>Lanjutan…
  34. 36. 4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI <ul><li>Organisasi dan Tugas </li></ul><ul><ul><li>Organisasi penyelesaian sengketa informasi adalah Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan pertimbangan hukum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menolak pemberian informasi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Menjawab keberatan penolakan </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>penyelesaian sengketa informasi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memberikan pendampingan dan bantuan hukum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, PTUN, MA </li></ul></ul></ul></ul>
  35. 37. 4. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI <ul><li>Prosedur </li></ul><ul><ul><li>Penolakan pemberian IP yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemberian tanggapan tertulis atas keberatan pemohon informasi publik </li></ul></ul><ul><ul><li>Penyelesaian sengketa informasi </li></ul></ul>Lanjutan…
  36. 38. 5. PELAPORAN <ul><li>Laporan berkala setiap PPID/PPID Satker tersedia setiap saat di Website PPID Kementan/Satker </li></ul><ul><ul><li>Jumlah permintaan informasi yang diterima </li></ul></ul><ul><ul><li>Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan permintaan informasi </li></ul></ul><ul><ul><li>PPID wajib melaporkan rekapitulasi Laporan Berkala pelaksanaan tugas dari seluruh PPID Satker secara tertulis kepada Mentan </li></ul></ul>
  37. 39. C ara Memperoleh Informasi Publik Kementerian Pertanian <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka </li></ul><ul><li>pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi </li></ul><ul><li>masyarakat dalam memperoleh informasi melalui : </li></ul><ul><li>Melalui w ebsite / e - mail; </li></ul><ul><li>Masyarakat dapat mendownload informasi publik yang tersedia pada website ( www.deptan.go.id ), yang sebelumnya mengisi formulir yang telah tersedia , atau melalui email dengan alamat : pelayanan@deptan.go.id </li></ul><ul><li>Melalui t elepon /fax; </li></ul><ul><li>Mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi , Kementerian Pertanian, Gedung Pusat Informasi Agribisnis Lantai 1, Jl. Harsono RM.No.3 Ragunan , Pasar Minggu , Jakarta Selatan. </li></ul><ul><li>Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan alamat Gedung Pusat Informasi Agribisnis Lantai 1, Jl. Harsono RM.No.3 Ragunan , Pasar Minggu , Jakarta Selatan. </li></ul>
  38. 40. P elaksanaan Pelayanan Informasi <ul><li>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk </li></ul><ul><li>pelaksanaan operasional pelayanan informasi publik menyediakan </li></ul><ul><li>desk layanan informasi publik dan de sk layanan penyediaan akses </li></ul><ul><li>internet. Setiap harinya menugaskan 3 ( tiga) orang, dengan tugas </li></ul><ul><li>sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1 (satu) orang s upervisor mengkoordinir tugas - tugas front office, back office dan desk register layanan akses internet; </li></ul><ul><li>1 ( satu ) orang petugas front office dengan tugas menerima permintaan langsung dan melalui media dari masyarakat, juga sebagai desk register layanan akses internet, dengan tugas melakukan registrasi bagi pengguna/pengakses yang akan menggunakan internet; </li></ul><ul><li>1 ( satu ) orang petugas back office , dengan tugas mempersiapkan peralatan yang akan dipergunakan, menyiapkan materi yang akan digandakan/direkam serta sebagai penghubung satuan kerja terkait dengan informasi yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi publik. </li></ul>
  39. 41. RENCANA TINDAK LANJUT
  40. 42. Jadwal Tanggal Kegiatan Keterangan/Agenda 14 Peb 2011 Batas pengajuan usulan nama-nama PPID Satker Surat Karo BHIP No. 119/TU.220/A.3/II/2011 Tgl 9 Peb 2011 17 Peb 2011 Pertemuan Sosialisasi KIP dan Draft Permentan Kick-off Meeting 21-22 Peb 2011 Finalisasi I Draft Permentan Tim Kecil 28 Peb 2011 Batas akhir pengumpulan I dokumen IP Surat Karo BHIP No. 24/HM.160/A.3/I/2011 Tgl 12 Jan 2011 3-4 Mar 2011 Finalisasi II Draft Permentan Tim Kecil 17 Mar 2011 Pertemuan PPID/PPID Satker Draft Permentan
  41. 43. TERIMA KASIH

×