Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola pelayanan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara. Dokumen menjelaskan pengertian PPID dan informasi publik, serta hak dan kewajiban pengguna informasi publik dalam memperoleh informasi dari Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik.
Tata kelola pelayanan informasi publik (ppid) Contoh data di Sekretariat Negara
1. Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik (PPID)
Kementerian Sekretariat Negara
Kelompok 4:
1. Elfa Tsani Agus Syauqi
2. Muhammad Rizky
3. Margaretha Eka Purwati
4. Endang Intini
5. Siti Nurafrianti
2.
3. Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang
dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan
berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada
Presiden. Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, tugas
Kementerian Sekretariat Negara pada umumnya adalah
memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis
kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan Negara.
PENGERTIAN
4. PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID ini berfungsi
sebagai penjabat yang bertanggung jawab sesuai
dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka
masyarakat yang akan menyampaikan permohonan
informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani
lewat satu pintu.
PENGERTIAN
5. PENGERTIAN
● Informasi adalah keterangan, pernyataan,
gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung
nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan
dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan
dan format sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non-elektronik.
● Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data,
gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
6.
7. PENGERTIAN
● Informasi Publik adalah informasi
yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik
lainnya serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan
publik.
8. PENGELOLA LAYANAN INFORMASI &
DOKUMENTASI
● PPID Utama melekat pada pejabat
yang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi dan dokumentasi
dan/atau kehumasan
● PPID Utama dibantu oleh PPID
Pelaksana yang ada di 8 organisasi
dibawah Kementrian Sekretariat
Negara
9.
10.
11. Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara diselenggarakan dengan
mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :
1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik.
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon
Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan,
dan cara sederhana.
12. Pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian
Sekretariat Negara diselenggarakan dengan
mengedepankan asas Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan
kepentingan umum didasarkan pada pengujian
tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu
informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah
dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan
yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.
13. Hak Pemohon Informasi Publik
1. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
2. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh Informasi Publik;
3. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan
sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
4. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
14. Kewajiban Pengguna Informasi Publik
1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi
Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
2. Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber
dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang
digunakan untuk kepentingan sendirii maupun untuk
keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
18. PENGAJUAN
KEBERATAN ATAS
PERMOHONAN
INFORMASI
Jika Pemohon merasa keberatan dengan
data informasi yang diperolehnya, maka
untuk mengajukan pernyataan keberatan
atas permohonan informasi dibutuhkan
data-data sesuai yang ada dalam formulir
pernyataan keberatan atas permohonan
informasi.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. “Profesionalisme pengelolaan informasi
publik, kunci dalam membangun
transparansi, akuntabilitas dan tata kelola
pemerintah yang baik (good governance),
mengakselerasi pemberantasan KKN dan
perlindungan hak masyarakat terhadap
pelayanan publik menyongsong Indonesia
Maju”
