Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulasan tentang Permendagri 3 Tahun 2017

13 views

Published on

Ulasan pokok-pokok penting yang ada pada Permendagri 3 Tahun 2017.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

Ulasan tentang Permendagri 3 Tahun 2017

  1. 1. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017
  2. 2. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.  Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. 2
  3. 3. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3
  4. 4. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  Badan Publik adalah pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.  Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik. 4
  5. 5. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.  Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan PPIDUtama.  Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5
  6. 6. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan  Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi dan dokumentasi publik. 6
  7. 7. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesua denganUndang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.  Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. 7
  8. 8. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah Kabupaten/Kota. 8
  9. 9. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DEFINISI  Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.  Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.  Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang- undangan. 9
  10. 10. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! HAK BADAN PUBLIK Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti: a) informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara; b) informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c) informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d) informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e) informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan. 10
  11. 11. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! HAK BADAN PUBLIK Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya 11
  12. 12. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! KEWAJIBAN BADAN PUBLIK  Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah. 12
  13. 13. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! PENGELOLA LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI  PPID Utama melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.  PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah  Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.  PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.  PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas setda, setwan, inspektorat, dinas, badan, dan/atau pejabat fungsional. 13
  14. 14. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! TUGAS PPID UTAMA 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; 14
  15. 15. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! TUGAS PPID UTAMA 7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; 8. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu; 9. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; 11. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan 12. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan Kepala Daerah 15
  16. 16. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! WEWENANG PPID UTAMA 1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya; 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan 5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi. 16
  17. 17. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! TUGAS PPID PEMBANTU 1. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 2. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan 3. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan 17
  18. 18. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! STRUKTUR PLID PROVINSI 1. pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur; 2. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah; 3. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum; 4. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani informasi dan dokumentasi serta kehumasan; 5. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang mengelola informasi dan dokumentasi; 6. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan pejabat fungsional 18
  19. 19. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas!19 STRUKTUR PLID PROVINSI
  20. 20. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! DAFTAR ISIAN DOKUMEN PUBLIK (DIDP) 20
  21. 21. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! LAPORAN LID 1. LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir. 2. Salinan LLID disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing. 3. LLID, paling sedikit memuat: A. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Pemerintahan Daerah; B. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi Publik, antara lain: 1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya; 2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan 3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi publik serta laporan penggunaannya; 21
  22. 22. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! LAPORAN LID C. gambaran rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik 1. jumlah permohonan Informasi Publik; 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu; 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan 4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya; D. gambaran rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik 1. jumlah keberatan yang diterima; 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya; 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang; 4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik serta laporan penggunaannya; 22
  23. 23. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! LAPORAN LID E. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi Publik; dan F. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi. G. LLID diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID. H. LLID akan dilaporkan oleh Kepala Daerah sebagai bagian dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 23
  24. 24. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! SYARAT PEMOHON INFORM 1. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundangundangan; 2. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas; 3. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; 4. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 5. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang dikenakan terbilang wajar 24
  25. 25. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! SOP PENYUSUNAN DIDP 1. PPID Pembantu mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing 2. PPID Pembantu mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi 3. PPID Pembantu bersama PPID Utama melakukan uji konsekuensi terhadap informasi dan dokumentasi yang dikecualikan berdasar UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18 4. PPID Utama mendokumentasikan DIDP dalam bentuk softcopy dan hardcopy 5. Atasan PPID bersama PPID Utama dan PPID Pembantu, mengadakan rapat untuk menetapkan DIDP 6. PPID Utama menunggah DIDP yang sudah ditetapkan di website 25
  26. 26. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! SOP PERMOHONAN INFORM 1. Petugas Layanan melakukan registrasi berkas. Jika informasi yang diminta tersedia dalam DIDP, bisa langsung diberikan. 2. PPID Utama akan berkordinasi dengan PPID Pembantu jika informasi tidak tersedia dalam DIDP. Batas waktu maksimal 10 hari kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan) terhitung dari tanggal diminta pemohon. 3. Petugas Layanan memberikan tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen untuk setiap kali menyerahkan kepada pemohon 26
  27. 27. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! SOP UJI KONSEKUENSI 1. PPID Pembantu, PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi melakukan kajian berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum (UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010) 2. Jika hasilnya adalah informasi terbuka, maka PPID Utama meminta PPID Pembantu untuk menyerahkan informasi dan dokumen tersebut kepada petugas layanan. Jika hasilnya adalah rahasia, PPID Utama membuat surat penolakan informasi (maksimal 10 hari kerja terhitung dari tanggal dimohon) 27
  28. 28. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! SOP KEBERATAN INFORMASI 1. Keberatan dapat dilayangkan oleh pemohon maksimal 10 hari setelah permohon teregistrasi dan informasi diberikan kepada pemohon. Petugas Layanan melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan kepada PPID Utama. 2. PPID Utama menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID. Atasan PPID memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi 3. Atasan PPID memberikan surat perintah kepada PPID Utama atau PPID Pembantu untuk memenuhi informasi yang diminta pemohon jika termasuk informasi terbuka. Atasan PPID langsung memberikan informasi yang diminta kepada pemohon. Jika termasuk informasi rahasia, maka PPID Utama akan menerbitkan surat penolakan informasi dan diserahkan langsung oleh Atasan PPID. 28
  29. 29. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! SOP SENGKETA INFORMASI 1. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama . 2. Tim memberikan Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFUyang sesuai dengan kebutuhan 3. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID 4. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi, apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi. 29
  30. 30. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DISKOMINFOS PROV BALI #sayaNETizenCerdas! PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017

×