Dokumen tersebut membahas pengelolaan informasi publik oleh Diskominfo Provinsi Bali. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi kunci terkait informasi publik, hak dan kewajiban badan publik, struktur pengelola layanan informasi dan dokumentasi, serta tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu.

1. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI &
DOKUMENTASI
PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017

2. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-
tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca
yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
elektronik ataupun non elektronik.
 Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan,
dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan
informasi publik.
2

3. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola,
dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3

4. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 Badan Publik adalah pemerintah daerah dan DPRD yang fungsi
dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
 Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk
menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
4

5. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,
pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan,
distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri
dari PPID Utama dan PPID Pembantu.
 Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
PPIDUtama.
 Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5

6. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara
sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang
berada dibawah penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi
yang dikecualikan
 Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat RPID adalah tempat pelayanan informasi dan
dokumentasi publik dan berbagai informasi dan dokumentasi
lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi penyampaian informasi
dan dokumentasi publik.
6

7. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 Sistem Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya
disingkat SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi dan
dokumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesua
denganUndang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
 Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya
disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum
kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan
pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta
rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan
informasi dan dokumentasi.
7

8. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat FKPPID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan pengawasan
PPID Pemerintah Provinsi dan PPID Pemerintah
Kabupaten/Kota.
8

9. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DEFINISI
 Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum,
atau badan publik.
 Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan
informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan.
 Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna
Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau
menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
9

10. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
HAK BADAN PUBLIK
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah berhak
menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan
dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
seperti:
a) informasi dan dokumentasi yang dapat membahayakan negara;
b) informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepentingan
perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
c) informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
d) informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan;
dan/atau
e) informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai atau
didokumentasikan.
10

11. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
HAK BADAN PUBLIK
Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh PPID pembantu
kepada PPID utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan/atau Keputusan Kepala Daerah sesuai
dengan kewenangannya
11

12. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK
 Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada
di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik,
selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.
 Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dapat
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.
12

13. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI & DOKUMENTASI
 PPID Utama melekat pada pejabat struktural yang membidangi
tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau
kehumasan.
 PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
 Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.
 PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri
atas setda, setwan, inspektorat, dinas, badan, dan/atau pejabat
fungsional.
13

14. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
TUGAS PPID UTAMA
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan;
14

15. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
TUGAS PPID UTAMA
7. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh
masyarakat;
8. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan
oleh PPID Pembantu;
9. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala
dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
10. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk
dipublikasikan;
11. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan
dokumentasi; dan
12. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan Keputusan
Kepala Daerah
15

16. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
WEWENANG PPID UTAMA
1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
3. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya;
4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publik; dan
5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk
membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan
dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
16

17. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
TUGAS PPID PEMBANTU
1. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama
dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai
kebutuhan; menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat,
tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip
pelayanan prima;
2. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data
lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah
masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan
pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara
berkala dan sesuai dengan kebutuhan
17

18. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
STRUKTUR PLID PROVINSI
1. pembina, dijabat oleh Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
3. tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon II
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi, seluruh Pimpinan
Perangkat Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum;
4. PPID Utama, dijabat oleh Pejabat Eselon II yang menangani
informasi dan dokumentasi serta kehumasan;
5. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat Daerah yang
mengelola informasi dan dokumentasi;
6. bidang pendukung, yang terdiri dari Sekretariat PLID, Bidang
Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan
Infomasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitasi Sengketa
Infomasi; dan pejabat fungsional
18

19. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!19
STRUKTUR PLID PROVINSI

20. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
DAFTAR ISIAN
DOKUMEN PUBLIK (DIDP)
20

21. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
LAPORAN LID
1. LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik paling lambat
3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anggaran berakhir.
2. Salinan LLID disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan
Komisi Informasi Pusat sesuai kewenangan masing-masing.
3. LLID, paling sedikit memuat:
A. gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi
publik di Pemerintahan Daerah;
B. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
Publik, antara lain:
1. sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi Publik yang
dimiliki beserta kondisinya;
2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan
dokumentasi Publik beserta kualifikasinya; dan
3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi
publik serta laporan penggunaannya;
21

22. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
LAPORAN LID
C. gambaran rincian pelayanan informasi dan dokumentasi Publik
1. jumlah permohonan Informasi Publik;
2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik
dengan klasifikasi tertentu;
3. jumlah permohonan Informasi Publik yang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya;
D. gambaran rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik
1. jumlah keberatan yang diterima;
2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya;
3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang
berwenang;
4. hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang
dan pelaksanaannya oleh badan publik, jumlah gugatan yang diajukan ke
pengadilan, dan hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan
publik serta laporan penggunaannya;
22

23. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
LAPORAN LID
E. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan layanan informasi
dan dokumentasi Publik; dan
F. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas
pelayanan informasi dan dokumentasi.
G. LLID diumumkan kepada publik dan disampaikan kepada atasan
PPID.
H. LLID akan dilaporkan oleh Kepala Daerah sebagai bagian dalam
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
23

24. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
SYARAT PEMOHON INFORM
1. mencantumkan identitas yang jelas sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan/atau peraturan perundangundangan;
2. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
3. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang
dibutuhkan;
4. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan
dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. menyatakan kesediaan membayar biaya dan cara pembayaran
untuk memperoleh informasi yang diminta, sepanjang biaya yang
dikenakan terbilang wajar
24

25. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
SOP PENYUSUNAN DIDP
1. PPID Pembantu mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang
berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing
2. PPID Pembantu mengklasifikasikan seluruh informasi dan
dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya
berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi
3. PPID Pembantu bersama PPID Utama melakukan uji konsekuensi
terhadap informasi dan dokumentasi yang dikecualikan berdasar UU
No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18
4. PPID Utama mendokumentasikan DIDP dalam bentuk softcopy dan
hardcopy
5. Atasan PPID bersama PPID Utama dan PPID Pembantu,
mengadakan rapat untuk menetapkan DIDP
6. PPID Utama menunggah DIDP yang sudah ditetapkan di website
25

26. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
SOP PERMOHONAN INFORM
1. Petugas Layanan melakukan registrasi berkas. Jika informasi yang
diminta tersedia dalam DIDP, bisa langsung diberikan.
2. PPID Utama akan berkordinasi dengan PPID Pembantu jika
informasi tidak tersedia dalam DIDP. Batas waktu maksimal 10 hari
kerja (dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan pemberitahuan)
terhitung dari tanggal diminta pemohon.
3. Petugas Layanan memberikan tanda bukti penerimaan informasi
atau dokumen untuk setiap kali menyerahkan kepada pemohon
26

27. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
SOP UJI KONSEKUENSI
1. PPID Pembantu, PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi melakukan kajian berdasarkan UU, kepatutan dan
kepentingan umum (UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun
2010)
2. Jika hasilnya adalah informasi terbuka, maka PPID Utama meminta
PPID Pembantu untuk menyerahkan informasi dan dokumen tersebut
kepada petugas layanan. Jika hasilnya adalah rahasia, PPID Utama
membuat surat penolakan informasi (maksimal 10 hari kerja terhitung
dari tanggal dimohon)
27

28. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
SOP KEBERATAN INFORMASI
1. Keberatan dapat dilayangkan oleh pemohon maksimal 10 hari
setelah permohon teregistrasi dan informasi diberikan kepada
pemohon. Petugas Layanan melakukan registrasi formulir pengajuan
keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan kepada PPID
Utama.
2. PPID Utama menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan
PPID. Atasan PPID memeriksa formulir pengajuan keberatan dari
Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID
Pembantu untuk menjawab permohonan informasi
3. Atasan PPID memberikan surat perintah kepada PPID Utama atau
PPID Pembantu untuk memenuhi informasi yang diminta pemohon
jika termasuk informasi terbuka. Atasan PPID langsung memberikan
informasi yang diminta kepada pemohon. Jika termasuk informasi
rahasia, maka PPID Utama akan menerbitkan surat penolakan
informasi dan diserahkan langsung oleh Atasan PPID.
28

29. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
SOP SENGKETA INFORMASI
1. Atasan PPID menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh
PPID Utama .
2. Tim memberikan Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal
informasi yang disengketakan. Tim fasilitasi sengketa informasi di
ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait,
pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta
JFUyang sesuai dengan kebutuhan
3. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan
sengketa informasi kepada Atasan PPID
4. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada
Komisi Informasi Provinsi, apabila tanggapan Atasan PPID dalam
proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.
29

30. DISKOMINFOS.BALIPROV.GO.ID
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
DISKOMINFOS
PROV BALI
#sayaNETizenCerdas!
PENGELOLAAN
PELAYANAN INFORMASI &
DOKUMENTASI
PERMENDAGRI NO.3 TAHUN 2017