Karya tulis ini membahas pemberdayaan perempuan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan mengoptimalkan peran PKK untuk menanggulangi praktik trafiking manusia. Indramayu memiliki tingkat kasus trafiking tertinggi di Indonesia akibat tingginya tingkat kemiskinan. Tulisan ini menganalisis potret kasus trafiking di Indramayu, pola pemberdayaan perempuan saat ini, dan bagaimana dana bergulir dapat membantu pemberdayaan e

1. Karya ini merupakan buah produk tulis imron-Nyimas Gandasari (PLS'06) dan Sinde Meysin (MP'07)
dalam KKTM UNJ 2008
BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Memasuki masa satu dasawarsa reformasi sejak runtuhnya era Orde Baru tahun 1998 lalu,
Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan dari krisis yang melandanya awal 1997
lalu. Selama lebih dari sepuluh tahun, pemerintah belum mampu menyelesaikan masalah
kemiskinan sehingga rakyat Indonesia masih harus berjuang menghadapi krisis ekonomi.
Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia yang masih menyelimuti bangsa Indonesia
menyebabkan rakyat ada dalam kerentanan di segala sektor kehidupannya. Masyarakat tidak
memiliki banyak pilihan dalam menghadapi hidup di tengah deraan krisis. Sebagian masyarakat
mencoba untuk menemukan cara lain untuk tetap mampu bertahan, tak peduli jalan yang dipilih
merupakan jalan yang penuh resiko bahkan mengancam keberadaannya sebagai manusia.
Krisis ekonomi menimbulkan masalah kemiskinan. Kemiskinan berarti hilangnya daya dalam
mencukupi kebutuhan hidup. Hal ini ditandai dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan di
masyarakat manapun memberikan dampak yang cukup besar terutama kepada kaum perempuan.
Karenanya pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara dalam menanggulangi
kemiskinan yang memiliki dampak mengerikan terhadap kaum perempuan itu sendiri.
Dampak kemiskinan terhadap kaum perempuan menjadi semakin kompleks ketika kasus-kasus
perdagangan perempuan dan anak mulai terkuak. Masalah trafiking sebagai salah satu dampak
dari kemiskinan memberikan efek yang kuat terasa ketika korban trafing yang didominasi oleh
kaum perempuan tidak hanya melibatkan keluarga mereka tapi juga masyarakat, bangsa dan
negara.
Pemberdayaan perempuan harus lebih digalakkan. Karena meski kini dalam beberapa hal
perempuan Indonesia telah mencapai kesetaraan, (dilihat dari posisi yang telah diraihnya di sektor
publik seperti presiden, pengusaha, politikus, peneliti, guru, ilmuwan, dan lain sebagainya)
namun melihat fakta menurut HDI (Human Development Index), sekitar 69,9% perempuan

2. Indonesia masih belum berdaya dalam pencapaian pembangunan berdasarkan jenis kelamin atau
dalam GDI (Gender Development Indeks)1.
Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang
dimiliki perempuan agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan dan keahlian untuk
mengatasi masalah-masalah mereka secara mandiri melalui peningkatan kualitas hidup.
Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran PKK yang merupakan
komunitas warga di level paling bawah (yaitu di tingkat rukun tetangga sampai kelurahan/desa)
yang dimotori oleh perempuan. Pada awal pembentukannya, PKK bertujuan untuk
menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga
sejahtera. Namun semenjak krisis ekonomi yang merambat menjadi krisis multidimensional, PKK
tak banyak melakukan kegiatan sebagaimana peran dan fungsinya.
Persoalannya adalah bagaimana pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan kembali
peran PKK menjadi salah satu upaya dalam menangulangi praktik trafiking di masyarakat. Salah
satu kegiatannya adalah dengan kembali mengaktifkan program-program PKK, seperti
penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan , sandang, pendidikan dan
keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, perencanaan sehat, hingga
pelestarian lingkungan hidup. Dengan mengoptimalkan kembali program-program PKK tersebut,
perempuan dapat ditingkatkan kesadarannya akan bahaya praktik trafiking jika menimpanya.
Pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan peran PKK juga diharapkan mampu
memberikan penguatan perempuan dalam bidang ekonomi sehingga perempuan memiliki usaha
alternatif yang akan melepaskannya dari tekanan ekonomi di tengah kesulitan-kesulitan krisis
yang membelitnya.
Pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan peran PKK dalam menanggulangi trafiking
ini dapat dilakukan di semua daerah di Nusantara. Namun, khusus untuk karya tulis ini, penulis
memfokuskan pada daerah Indramayu. Hal ini karena, Indramayu adalah daerah yang paling
tinggi kasus trafikingnnya di Indonesia2. Selain itu, tingkat kerawanan sebagai pelacur di
Indramayu lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Karena lebih dari satu orang
di antara orang dekat mereka ada yang telah sukses menjadi pelacur, antara lain ibu sendiri,
saudara kandung, tante, atau sepupu, terlebih jika orang tua baik ayah, paman, atau tante yang
menjadi calo atau germonya.
Kaitan kemiskinan dengan trafiking memang berproses cukup panjang. Para ahli belum dapat
memberikan solusi tepat dan cepat untuk menanggulangi trafiking. Penulis sendiri masih berpikir

3. bahwa bila kesejahteraan tercapai, hal-hal buruk seperti trafiking dapat dengan sendirinya
berkurang.
Banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan.
Beberapa cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan bantuan subsidi langsung tunai (SLT)
yang telah dikeluarkan sejak tahun 2005. program pemberdayaan ekonomi lain yang dikeluarkan
pemerintah adalah dana bergulir yang disalurkan melalui kelurahan untuk usaha masyarakat.
Hipotesis yang dapat diambil oleh penulis adalah bahwa pemberdayaan perempuan dengan
mengoptimalkan peran PKK dengan memanfaatkan dana bergulir dapat dijadikan salah satu
upaya penanggulangan kemiskinan yang terkait dengan praktik trafiking di Indonesia pada
umumnya, dan di Kabupaten Indramayu, sebagai basis terbesar praktik trafiking di Indonesia,
khususnya.
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
Bagaimana potret kasus trafiking di Indramayu pada umumnya?
Bagaimana pola pemberdayaan perempuan yang dilakukan selama ini di Indramayu?
Bagaimana dana bergulir dapat membantu kaum perempuan sebagai model pemberdayaan ekonomi
dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga?
Bagaimana pemberdayaan perempuan dengan mengoptimalkan peran PKK dalam upaya peningkatan
kesejahteraan keluarga di Indramayu?
Tujuan Penulisan
Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari karya tulis ini sebagai berikut:
Memberikan gambaran bagaimana kasus trafiking terjadi di Kab. Indramayu
Memberikan gambaran pemberdayaan perempuan yang ada di Kabupaten Indramayu.
Memberikan rekomendasi model pemberdayaan ekonomi dengan mensinergiskan peran PKK dengan
program dana bergulir yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga lain.
Untuk mengoptimalkan kembali peran PKK sebagai gerakan pemberdayaan keluarga dengan
keterlibatan kaum perempuan.
Mencegah praktik-praktik trafiking perempuan dan anak, di Indonesia, umumnya, dan Indramayu,
khususnya.
1 Jurnal Nasional, 1 November 2007, Masih Menggapai Keberdayaan Perempuan, hlm.21

4. 2 Ruth Rosenberg, Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, (Jakarta: American Centre for International Labour
Solidarity, 2004), hlm.211