Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi warga negara, perbedaan antara penduduk, warga negara dan orang asing, serta pedoman penentuan kewarganegaraan seseorang.
2. Dijelaskan pula tentang syarat-syarat memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
3. Status kewarganegaraan
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara dalam negara menurut undang-undang Indonesia. Ia menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota negara yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan kewarganegaraan adalah identitas keanggotaan dalam komunitas politik suatu negara. Dokumen tersebut juga menyebutkan ketentuan undang-undang terkait penentuan dan
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi warga negara, perbedaan antara penduduk, warga negara dan orang asing, serta pedoman penentuan kewarganegaraan seseorang.
2. Dijelaskan pula tentang syarat-syarat memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
3. Status kewarganegaraan
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan serta kedudukan warga negara dalam negara menurut undang-undang Indonesia. Ia menjelaskan bahwa warga negara adalah anggota negara yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan kewarganegaraan adalah identitas keanggotaan dalam komunitas politik suatu negara. Dokumen tersebut juga menyebutkan ketentuan undang-undang terkait penentuan dan
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara garis besar dijelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan menjadi warga negara, sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kedudukan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Materi utamanya mencakup pengertian rakyat dalam suatu negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya status kewarganegaraan seseorang terkait hak dan kewajibannya di dalam suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu kewarganegaraan yang mencakup konsep dasar, terminologi, ilmu pembentuk, lingkup hak dan kewajiban warga negara, serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan menurut undang-undang yang berlaku.
Bab 5 membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya masyarakat yang bersifat feodal. Hambatan untuk mewujudkan prinsip ini di Indonesia antara lain kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lemahnya sistem hukum.
Kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum, mulai dari pengertian warga negara, sistem kewarganegaraan, kedudukan warga negara di dalam negara, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negara."
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia menurut UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait. Secara garis besar dijelaskan bahwa warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang lain yang disahkan menjadi warga negara, sedangkan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kedudukan ini diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Materi utamanya mencakup pengertian rakyat dalam suatu negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya status kewarganegaraan seseorang terkait hak dan kewajibannya di dalam suatu negara.
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu kewarganegaraan yang mencakup konsep dasar, terminologi, ilmu pembentuk, lingkup hak dan kewajiban warga negara, serta cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan menurut undang-undang yang berlaku.
Bab 5 membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya masyarakat yang bersifat feodal. Hambatan untuk mewujudkan prinsip ini di Indonesia antara lain kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lemahnya sistem hukum.
Kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai konstitusi.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum, mulai dari pengertian warga negara, sistem kewarganegaraan, kedudukan warga negara di dalam negara, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negara."
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, tujuan, dan unsur-unsur penting dalam kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3), seperti perlindungan mesin, alat pelindung diri, standar keselamatan, serta cara mencegah bahaya di tempat kerja.
Dokumen ini membahas berbagai jenis pelangi yang dapat terbentuk, termasuk pelangi primer dan sekunder, pelangi lingkaran, pelangi merah, sundogs, fogbows, pelangi air terjun, pelangi roda, pelangi awan, pelangi bulan, dan pelangi di Saturnus. Pelangi terbentuk dari pembiasan cahaya matahari oleh tetesan air, yang memisahkan warna cahaya dan membentuk busur pelangi berwarna-warni di langit.
Kingdom Fungi terdiri dari organisme eukariotik yang memiliki tubuh berupa hifa dan miselium, serta bereproduksi secara seksual dan aseksual dengan membentuk spora. Fungi dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau simbiosis dengan organisme lain.
Bab ini membahas tentang Archaebacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Memberikan perbedaan antara Archaebacteria dan Eubacteria, contoh organisme, struktur sel, dan reproduksi masing-masing. Juga menjelaskan peran bakteri dalam kehidupan dan beberapa jenis bakteri bermanfaat maupun penyebab penyakit.
Dokumen tersebut membahas tentang budaya politik dan partisipasi politik. Secara ringkas, budaya politik adalah cara hidup politik suatu negara yang mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam kegiatan politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik melalui berbagai bentuk aktif dan pasif, baik secara individual maupun kolektif.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia secara umum, mulai dari pengertian warga negara, sistem kewarganegaraan, kedudukan warga negara di dalam negara, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara, serta hak dan kewajiban warga negara terhadap negara."
Hukum perdata internasional asas perkawinan dan kebendaanAdhy Djr
Makalah ini membahas prinsip-prinsip hukum perdata internasional khususnya mengenai kewarganegaraan dan kebendaan dalam perkawinan campuran. Pembahasan mencakup asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, dan kewarganegaraan tunggal/ganda serta akibat hukum perkawinan dan perceraian berdasarkan hukum negara mana perkawinan atau perceraian terjadi
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaAstika Rahayu
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia memiliki hak untuk pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang layak, namun juga memiliki kewajiban untuk taat hukum, ikut membela negara, dan menghormati hak asasi manusia orang lain."
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, dan pendahuluan bela negara.
Dokumen ini membahas tentang konsep warga negara Indonesia dan asas kewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis. Juga membahas tentang proses perolehan kewarganegaraan di Indonesia melalui kelahiran, pewarganegaraan, atau pendaftaran biasa. Selanjutnya membahas tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia, serta kedudukan warga negara di dalam suatu negara. Secara khusus, dibahas mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara adalah anggota dari suatu negara yang memiliki hubungan hukum dan tunduk pada hukum negara tersebut. Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan ikatan antara negara dan warga negara. UU No. 12 tahun 2006 mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia dan menetapkan siapa sa
Dokumen ini membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, kedudukan warga negara dalam suatu negara, siapa warga negara Indonesia dan ketentuan kewarganegaraan di Indonesia. Juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pelaksanaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta cara memperoleh kewarganegaraan dan asas-asas kewarganegaraan. Juga dibahas tentang pendahuluan bela negara dan dasar pemikiran untuk membela tanah air.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Secara singkat, warga negara memiliki status yang sama di bawah hukum negara dan memiliki hubungan hak dan kewajiban timbal balik dengan negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dokumen juga menjelaskan berbagai cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara dan negara.
Dokumen tersebut membahas tentang rakyat, warga negara, dan penduduk di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan definisi rakyat secara sosiologis dan hukum, serta membedakan penduduk menjadi penduduk dan bukan penduduk, serta warga negara dan bukan warga negara. Dokumen juga menjelaskan asas kewarganegaraan, status warga negara dan penduduk Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara di Indonesia."
BAB III membahas tentang keterbukaan dan jaminan keadilan. Keterbukaan dalam kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap jujur, komunikatif, dan terbuka untuk menerima kritik. Keterbukaan penting untuk mencegah korupsi dan menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan rakyat. Jaminan keadilan merujuk pada konsep keadilan distributif, komutatif, alamiah, konvensional, dan legalitas. Kur
Dokumen tersebut menjelaskan tentang klasifikasi iklim Koppen-Geiger yang dikembangkan oleh Wladimir Koppen dan kemudian disempurnakan oleh Rudolf Geiger. Sistem klasifikasi ini membagi iklim berdasarkan temperatur dan curah hujan bulanan serta musim di seluruh dunia.
Membaca memindai adalah teknik membaca yang langsung mengacu pada informasi yang diinginkan dengan memeriksa indeks, judul bab, bagan, dan skema untuk mendapatkan gambaran besar dokumen, dan cara merangkumnya adalah menentukan ide pokok dan kalimat penjelas lalu menyusunnya.
Dokumen tersebut membahas cara-cara menyusun teks pidato dengan menjelaskan langkah-langkahnya seperti menentukan topik, menyusun kerangka, menyusun teks berdasarkan kerangka, dan menyunting teks pidato.
Dokumen tersebut membahas mengenai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi pemerintah dan solusi-solusi untuk mengatasinya. Masalah-masalah yang disebutkan antara lain inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran, standar hidup rendah, produktivitas rendah, tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, pengangguran tinggi, sistem hukum dan infrastruktur lemah, sumber daya manusia, globalisasi ekonomi, dan lingkungan
Dokumen tersebut membahas tentang masalah bullying di kalangan pelajar dan dampak negatifnya bagi pelaku, korban, dan saksi. Bullying dapat berupa fisik, psikologis, atau verbal. Faktor yang berpotensi menyebabkan seseorang menjadi korban bullying antara lain kurangnya teman, latar belakang sosial ekonomi, dan intelektual. Untuk mencegah bullying, perlu tumbuhkan kepercayaan diri, berpikir positif,
Dokumen tersebut membahas permasalahan perbankan dan keuangan di Indonesia yang dimulai sejak krisis moneter 1997. Faktor-faktor yang menyebabkan krisis antara lain kebijakan perbankan yang longgar sejak 1988 dan ketidakseimbangan antara bunga pinjaman dan kredit yang diberikan bank.
Dokumen tersebut membahas permasalahan konsumsi dan investasi di Indonesia serta dampaknya seperti meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Permasalahan konsumsi meliputi kegiatan konsumsi berlebihan, barang dalam negeri kalah bersaing dengan impor, dan kelangkaan barang secara tiba-tiba. Sedangkan permasalahan investasi adalah sulitnya mendapat kredit, sarana infrastruktur yang kurang memadai, demo buruh, dan bel
3. Kedudukan dan Status
Warga Negara
Kedudukan Warga
Kewarganegaraan
Negara dan
Indonesia
Pewarganegaraan
Indonesia Cara Memperoleh dan
Hilangnya Warga
Negara
Syarat dan Tata Cara
Memperoleh
Persamaan Persamaan
Kewarganegaraan
Kedudukan Indonesia
Kedudukan
Warga Negara Warga Negara
dalam dalam Kehidupan Persamaan Kedudukan
Berbagai Bermasyarakat, Dalam Bidang Politik
Aspek Berbangsa dan
Bernegara
Kehidupan Persamaan Kedudukan
Dalam Bidang Hukum
Persamaan Kedudukan
Dalam Bidang Ekonomi
Menghargai
Persamaan Persamaan Kedudukan
Kedudukan Warga Dalam Bidang Sosial
Negara Budaya
Persamaan Kedudukan
Dalam Bidag Hankam
4. STATUS DAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA
WARGA
NEGARA
PENDUDUK
BUKAN
WARGA
RAKYAT
NEGARA
BUKAN
PENDUDUK
5. KEWARGANEGARAAN INDONESIA
Menurut Undang-
Undang No.3 Tahun
1946
Menurut
Persetujuan
Kewarganegaraan
dalam KMB
KEWARGANEGARAA N
INDONESIA
Menurut UU No.62
Tahun 1958
Menurut UU No.12
Tahun 2006
Menurut UUD 1945
6. 1. KETURUNAN
JIKA ORANG TUA BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA, ANAK
YANG DILAHIRKAN BERKEWARGANEGARAAN INDONESIA.
2. KELAHIRAN
SESEORANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN INDONESIA
APABILA DILAHIRKAN DI INDONESIA.
3. PENGANGKATAN
ANAK ORANG ASING DI BAWAH UMUR 5 TAHUN , DIANGKAT OLEH
SEORANG WARGA NEGARA INDONESIA, MENJADI WARGA NEGARA
INDONESIA DENGAN DISAHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI
SETEMPAT.
4. PEWARGANEGARAAN DAN NATURALISASI
ADALAH CARA UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN BAGI
ORANG ASING YANG INGIN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
INDONESIA.
5. MELALUI PERKAWINAN
SEORANG PEREMPUAN BERKEWARGANEGARAAN ASING YANG
MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI WARGA NEGARA INDONESIA DAPAT
MEMPEROLEH KEWARGANEGRAAN INDONESIA SETELAH SATU
TAHUN MELANGSUNGKAN PERKAWINAN.
7. 1. TELAH BERUSIA 18 (DELAPAN BELAS) TAHUN ATAU SUDAH
KAWIN;
2. PADA WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN SUDAH
BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH NEGARAREPUBLIK
INDONESIA PALING SINGKAT 5 (LIMA ) TAHUN BERTURUT-
TURUT ATAU PALING SINGKAT 10 (SEPULUH PULUH) TAHUN
TIDAK BERTURUT-TURUT;
3. SEHAT JASMANI DAN ROHANI;
4. DAPAT BERBAHASA INDONESIA SERTA MENGAKUI DASAR
NEGARA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;
5. TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA KARENA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 1
(SATU) TAHUN ATAU LEBIH;
6. JIKA DENGAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA, TIDAK MENJADI BERKEWARGANEGARAAN GANDA;
7. MEMPUNYAI PEKERJAAN DAN/ATAU BERPENGHASILAN
TETAP DAN
8. MEMBAYAR UANG PEWARGANEGARAAN KE KAS NEGARA.
8. UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2006
1. ASAS IUS SANGUINIS (LAW OF THE BLOOD NEGARA YANG
MENGANUT IUS SANGUINIS MENETAPKAN WARGA
NEGARANYA BERDASARKAN KETURUNAN ORANG TUA
2. ASAS IUS SOLI (LAW OF THE SOIL) ) NEGARA YANG
MENGANUT IUS SOLI MENETAPKAN WARGA NEGARANYA
BERDASARKAN TEMPAT KELAHIRAN
3. ASAS KEWARGANEGARAAN TUNGGAL, YAITU ASAS YANG
MENENTUKAN SATU KEWARGANEGARAAN BAGI SETIAP
ORANG
4. ASAS KEWARAGANEGARAAN GANDA TERBATAS, YAITU
ASAS YANG MENENTUKAN KEWARGANEGARAAN GANDA
BAGI ANAK-ANAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI.
9. HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
TERCANTUM DALAM PASAL 27 SAMPAI PASAL 34 UUD 1945.
BEBARAPA HAK WARGA NEGARA INDONESIA ANTARA LAIN
SEBAGAI BERIKUT :
-HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK.
-HAK MEMBELA NEGARA
-HAK BERPENDAPAT
-HAK KEMERDEKAAN MEMELUK AGAMA
-HAK MENDAPATKAN PENGAJARAN
-HAK UTUK MENGEMBANGKAN DAN MEMAJUKAN
KEBUDAYAAN
NASIONAL INDONESIA
-HAK EKONOMI UNTUK MENDAPAT KAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
-HAK MENDAPATKAN JAMINAN KEADILAN SOSIAL
SEDANGKAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA
TERHADAP NEGARA INDONESIA ADALAH :
-KEWAJIBAN MENTAATI HUKUM DAN PEMERINTAHAN
-KEWAJIBAN MEMBELA NEGARA
-KEWAJIBAN DALAM UPAYA PERTAHANAN NEGARA
10. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
1. PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM BIDANG
POLITIK
2. PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM BIDANG
HUKUM
3. PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM BIDANG
EKONOMI
4. PERSAMAAN KEDUDUKANDALAM BIDANG
SOSIAL BUDAYA
5. PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM BIDANG
HANKAM
11. MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA
NEGARA
-DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, KEDUDUKANSETIAP WARGA
NEGARA ADALAH SAMA, YAITU MENJADI ANGGOTA MASYARAKAT YANG
MEMILIKI HAK DAN KEWAJIBAN YANG SAMA TANPA HARUS DIBEDA-
BEDAKAN.
-MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN DAPAT MENUMBUHKAN
SIKAP SALING MENCINTAI SESAMA MANUSIA.
-MENGHARGAI PERSAMAAN KEDUDUKAN DAPAT MENUMBUHKAN DAN
MENGEMBANGKAN SIKAP TENGGANG RASA DAN TEPO SELIRO. SIKAP
TENGGANG RASA DAPAT DIARTIKAN SEBAGAI SIKAP MENGHARGAI DAN
MENGHORMATI PERASAAN ORANG LAIN, SEDANGKAN TEPO SELIRO
BERARTI MERASAKAN PERASAAN ATAU BEBAN PIKIRAN ORANG LAIN
SEHINGGA TIDAK MENYINGGUNG PERASAAN ORANG LAIN