Uploaded by2anaoktaviarisanti
PPTX, PDF808 views

BAB 1_ADMEN.pptx

[Ringkasan] BAB I Standar Akreditasi Puskesmas Revisi membahas tentang Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) yang terdiri dari 7 standar, 26 kriteria, dan 104 elemen penilaian. Standar-standar tersebut meliputi perencanaan puskesmas, tata kelola organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen fasilitas dan keselamatan, pengawasan dan pengendalian kinerja, serta peran dinas kesehatan dalam peningkatan mutu

Embed presentation

Download to read offline
STANDAR AKREDITASIPUSKESMAS BAB 1 KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS
VERSI 2015 - ADMEN VERSI REVISI KMP Bab Std Kriteria EP Bab Std Kriteria EP Bab I – Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 3 13 59 Bab 1 – Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) 7 26 104 Bab II – Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) 6 29 121 Bab III – Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) 1 7 32 Total 10 49 212 Total 7 26 104 PERBANDINGAN STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
2015 ADMEN VERSI REVISI KMP Standar Isi Standar Isi 1.1 Analisis kebutuhan Masyarakat dan PerencanaanPuskesmas 1.1 Perencanaan Puskesmas (jenis pelayanan, dokumen perencanaanPuskesmas, akses dan umpanbalik,hak& kewajiban pasien,jenis- jenis pelayanan) 1.2 Akses dan pelaksanaan kegiatan 1.3 Evaluasi 1.6 Pengawasan, Pengendalian, Penilaian Kinerja (Pkp, Pengukuran Indikator Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit Internal & Rtm) 2.1 Standar Pusk sebagai FKTP 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia (Ketersediaan Jumlah & Jenis, Uraian Tugas, Dokumen Kepegawaian, Orientasi, dan Program K3) 2.2 Persyaratan ketenagaan 2.3 Kegiatan pengelolaan Pusk 1.2 Tata kelola Organisasi (struktur organisasi, dokumen regulasi & pengelolaannya, jaringan & jejaring Puskesmas, data & informasi) 2.4 Hak dan kewajiban pengguna pusk 1.1 Perencanaan Puskesmas (jenis pelayanan, dokumen perencanaan Puskesmas, akses dan umpan balik, hak & kewajiban pasien, jenis- jenis pelayanan) 2.5 Kontrak Pihak Ketiga - -
2.6 Pemeliharaan sarana dan prasarana (1 kriteria) 1.4 Manajemen Fasilitas &Keselamatan (MFK) & Lingkungan - 1.7 Peran Dinas Kesehatan Kab.Kota Dalam Upaya Peningkatan Mutu Puskesmas Melalui Akreditasi 3.1 Peningkatan Mutu Puskesmas • Program Mutu • Audit internal dan Tinjauan Manajemen 5.1 5.2 1.6 Program Peningkatan Mutu Manajemen Risiko Pengawasan, Pengendalian, Penilaian Kinerja (PKP, Pengukuran Indikator Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit Internal & RTM)
RUK RPK PERHATIKAN SD  SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, SASARAN PELAYANAN LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN 1.1.2 AKSES PENGGUNA LAYANAN STANDAR 1.1 PERENCANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DILAKUKAN SECARA TERPADU KRITERIA STANDAR 1.1. PERENCANAAN PUSKESMAS
Esensi Perencanaan: - Ada Tim Manajemen Puskesmas (sesuai pmk 44) - Memahami system manajemen (P1-P2-P3) - Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai - Penetapan Jenis Layanan : * Analisa Data :  Kinerja ( PKP )  KH Masy (MMD, FGD, Survei, PISPK, Usulan / umpan balik masy )  Risiko ( PPI, KP, MFK, dsb …)  Peluang Pengembangan ( Prioritas Pelayanan dan Prioritas Puskesmas * Ada Pembahasan dengan LP / LS - Penyusunan Renlita Puskesmas mendasar pada Renstra Dinas Kesehatan - Penyusunan RUK Pelayanan dan RUK Puskesmas - Penerimaan alokasi Anggaran dari Dinas Kesehatan - Penyusunan RPK Tahunan Puskesmas dan RPK Pelayanan - Monev perencanaan dan Penyusunan RPK Bulanan - Perubahan Rencana
1.1.1 Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2 ) Pokok Pikiran: • Ada Tim Manajemen di Puskesmas • Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan : - visi, misi, tujuan dan tata nilai, - hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, - hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, - hasil analisis risiko pelayanan dan peraturan perundang-undangan …. lihat (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3) • Perencanaan Puskesmas disusun secara terpadu, meliputi KMP, UKM dan UKP , Disusun Bersama LP dan LS • Puskesmas Menyusun Renlita, sebagai panduan dalam Penyusunan RUK tahunan Puskesmas agar terjadi perencanaan berkesinambungan • Mendasar pada Renlita Puskesmas Menyusun RUK Tahunan. (dokumen RUK sesuai dengan Tata Naskah / Pedoman Perencanaan ) • Puskesmas Menyusun RPK sesuai dengan alokasi anggaran dari Dinas Kesehatan, dan sinkron dengan RUK yang diusulkan • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil a nalisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perunda ng-undangan 1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN
ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan visi, misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R,D,W Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 1 3 5 7 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) 2 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W). 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) 6 1.1.1 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
PENETAPAN JENIS LAYANAN ANALISA SITUASI DATA PUSKESMAS : -. KINERJA PUSKESMAS ( PKP, SPM, IKU…..) - PIS-PK - ANALISA RESIKO (KP, PPI, MFK, K3, ….) - -DLL… KEGIATAN TERPILIH OLEH LINTAS PROGRAM DI PUSKESMAS KEGIATAN YG PERLU DIFASILITASI OLEH PUSKESMAS KEGIATAN YG DISELESAIKAN OLEH MASYARAKAT  SWADAYA MASYARAKAT RPK BULANAN RPK RUK - VISI MISI TUJUAN TATA NILAI - RENSTRA PUSKESMAS - KEBIJAKAN PEMERINTAH DATA MASYARAKAT : -SMD/MMD -SURVEU KEPUASAN -FGD -UMPAN BALIK -USULAN / SARAN PEMBAHASAN DI PUSKESMAS : - MINLOK / PRA MINLOK - RAPAT LS / LP - DLL…. PEMBAHASAN DI MASYARAKAT : - MMD - MUSREN - DLL…. ANALISA PELUANG PENGEMBANGAN  KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS - IMP - IMPP PERUBAHAN RENCANA (BILA PERLU) LIHAT JUGA DI 2.1.1 * 2.1.2 * 2.1.3 * PPN * UKPP
1.1.2 Masyarakat sebagai penerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis- jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2; 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN Ruang lingkup keg Komunikasi di Puskesmas : 1. Penyusunan dokumen Regulasi (Kebijakan, Pedoman, Prosedur Komunikasi 2. Ada Kegiatan Sosialisasi, dengan media dan methode yang sesuai, tentang - Info Hak & Kewajiban, - Jenis Layanan - Info tentang kemudahan akses layanan - Info Pelaksanaan kegiatan pelayanan (Jadwal dan Pelaksanaannya ) 3. Ada Evaluasi penyampaian pesan 4. Ada upaya memperoleh umpan balik, Ada mekanisme untuk menyelesaikan keluhan pengguna layanan. 5. Perlu dilakukan penilaian Kepuasan Pelanggan
ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan tentang hak dan kewajiban pasien, dan jenis- jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) 1 2 3 4 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN DIPERLUKAN KEBIJAKAN PENGATURAN KOMUNIKADI DI PUSKESMAS BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL…. INGAT VERSI 2015 KRITERIA 1.1.1, 1.1.5 DST
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI 1.2.2 DOKUMEN REGULASI 1.2.3 PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING 1.2.4 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS STANDAR 1.2 TATA KELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI KRITERIA 1.2.5 DILEMA ETIS
PPOKOK PIKIRAN : • Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab dan persyaratan jabatan, • Ada Pengaturan tata hubungan kerja dalam struktur • Pengisian jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan persyaratan jabatan • Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan ELEMEN PENILAIAN : 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) 3. Ditetapkan Kode Perilaku bagi Pimpinan dan seluruh Pegawai di Puskesmas 4. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) 1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI KA PUSKESMAS PJ UKM PJ UKP PJ SAR-PRAS PJ MUTU TATA USAHA
1.2.1 POKOK PIKIRAN • Dalam membuat dokumen regulasi harus mendasar pada peraturan yang berlaku dan berbasis referensi yang ilmiah terupdate. • Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dan pengendalian dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan • Pedoman tata naskah mengatur, al:  Penyusunan,tinjauan & pengesahan  Pengendalian dokumen termasuk perubahannya  Pemeliharaan dokumen  Pengelolaan dokumen eksternal  Masa retensi  Alur pneyusunan & distribusi • Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan ELEMEN PENILAIAN : 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman / panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggara an UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratori um. (R) 1.2.2. DOKUMEN REGULASI
1.2.1 ELEMEN PENILAIAN 1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING POKOK PIKIRAN • Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan • Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya. • Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama • Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat ELEMEN PENILAIAN : 1. Ditetapkan indicator kinerja pembinaan 2. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) 3. Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) ) 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring. (D)
1.2.1 POKOK PIKIRAN : • Puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait • Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan • Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan • Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) 3. Terdapat perbaikan kinerja dan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan berbasis data dan informasi secara periodic (D, W) 1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
DICATAT, diolah jadi informasi DIKUMPULKAN DIANALISA DILAPORKAN DIDISTRIBUSIKAN DISIMPAN DICARI KEMBALI DATA DAN INFORMASI DIMONITOR DAN DIEVALUASI
• Puskesmas menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan • Kadang Keputusan yang diambil dalam memberikan pelayanan dapat menimbulkan pertanyaan, konflik maupun dilemma baik bagi puskesmas maupun pasien dan keluarga • Etik adalah Norma atau Nilai/value mengenai sikap batin dan perilaku manusia. Sifatnya masih abstrak belum tertulis. Jika sudah tertulis Namanya KODE ETIK • Dilema Etik merupakan situasi yg dihadapi dimana puskesmas harus membuat suatu keputusa mengenai perilaku yang patut. Contoh tdk amau diberi Imunisasi dg alas an maslah keyakinan, menagih atau tidak biaya perawatan bagi pasien tidak mampu, Adanya pantangan 2 di masyarakat • Pimpinan Puskesmas harus menetapkan cara bagaimana mengelola dan mencari solusi bagi dilema ini, siapa yang perlu dilibatkan untuk pengambilan keputusan, bagaimana pasien / klg berpartisipasi untuk menyelesaikan dilemma etik 1.2.5. Penyelenggaraan Pelayanan UKM dan UKPP dilaksanakan dengan pertimbangan etis dalam pengambilan kepuusan ELEMEN PENILAIAN : 1. Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan solusi bila terjadi dilemma etik dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan (R, D, W) 2. Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilemma etik dalam pelayanan UKP dan dalam pelayanan UKM. (D, W) 3. Terdapat bukti Pimpinan Puskesmas mendukung penyelesaian dilemma etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W) 1.2.5 PENYELENGGARAAN PELAYANAN UKM DAN UKP DILAKSANAKAN DENGAN PERTIMBANGAN ETIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
1.3.1 KETERSEDIAAN SDM 1.3.2 URAIAN TUGAS 1.3.3 FILE KEPEGAWAIAN 1.2.4 ORIENTASI PEGAWAI STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM KRITERIA 1.2.5 PENYELENG GARAAN K3
1.3.1. KETERSEDIAAN SDM POKOK PIKIRAN • Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja • Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. • Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. • Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat • Pegawai Puskesmas harus memiliki Pendidikan, ketrampilan, pengalaman , orientasi dan pelatihan yg memadai, oleh karena itu Puskesma memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai • Untuk menjamin mutu pelayanan yg berorientasi Keselamatan Pasien maka dilakukan kredensilaing pegawai ELEMEN PENILAIAN 1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W) 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) 4. Tersedia mekanisme yang menjamin pegawai memiliki Pendidikan ketrampilan dan kompetensi, pengalaman orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini (D,W) 5. Tersedia hasil kredensialing yang mencakup sertifikasi dan lisensi (D,W) 1.3.1 KETERSEDIAAN SDM
POKOK PIKIRAN • Kepala Puskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan • Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. • Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan SK jabatan fungsional • Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan • Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan • Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan • Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas dan tata nilai yang disepakati • Perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai ELEMEN PENILAIAN 1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R) 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R) 3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W) 4. Ditetapkan indikator dan mekanisme survey kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan kepemimpinan dan manajemen (UKM, UKPP, dan kinerja pelayanan Puskesmas ® 5. Dilakukan pengumpulan data, Analisa dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai 1.3.2. URAIAN TUGAS 1.3.2 URAIAN TUGAS
POKOK PIKIRAN • Puekesmas merencanakan dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat, workshop, OJT, dll • Puskesmas melakukan analisi kebutuhan peningkatan kompetensi, dan mengajukan usulan kegiatan peningkatan kompetensi • Puskesmas memfasilitasi pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi • Dilakukan penilaian hasil peningkatan komtensi dan didokumentasikan sesuai prosedur ELEMEN PENILAIAN 1. Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas (R,D) 2. Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (D,W) 3. Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja (D,W) 1.3.3. PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI 1.3.3
1.3.3 Setiap pegawai mempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir POKOK PIKIRAN • Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain: • bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya • bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik • bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik • uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan • bukti sertifikat pelatihan • bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan • hasil penilaian kinerja pegawai • bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan • bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan • bukti pelaksaanaan orientasi. ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W) 1.3.4. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN 1.3.4 FILE KEPEGAWAIAN Lengkap, Rapi
1.3.4 Pegawai baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya POKOK PIKIRAN • Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban • Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan • Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi. • Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. • Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis, panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya. ELEMEN PENILAIAN 1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D.W) 1.3.5. ORIENTASI PEGAWAI 1.2.4 ORIENTASI PEGAWAI
1.3.6. PENYELENGGARAAN K3 POKOK PIKIRAN • Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung • Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan • Program K3 juga meliputi Promkes dan Kesejahteraan pegawai ( manajemen stress, pola hidup sehat, monitoring beban kerja, keseimbangan kehidupan, kepuasan kerja dan penc penyakit akibat kerja ) • Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai • Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya ELEMEN PENILAIAN 1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W) 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W) 4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W) 1.2.5 PENYELENG GARAAN K3
KEBIJAKAN K-3 PERENCANAAN K-3 PELAKSANAAN K-3 PEMANTAUAN & EVALUASI KINERJA K-3 PENINJAUAN KINERJA K-3 SISTEM MANAJEMEN K-3 Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 Pembudayaan PHBS Penerapan kewaspadaan standar Penerapan prinsip ergonomi Pemeriksaan kesehatan berkala Pemberian imunisasi Pengelolaan sarana dan prasarana (aspek K-3) STANDAR K-3 Pengelolaan peralatan medis (aspek K-3) Kesiapsiagaan thd kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran Pengelolaan bahan dan limbah B-3 Pengelolaan limbah domestik REFERENSI : PMK 52/2018 ttg K3 FASYANKES
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 DAN LIMBAH B3 1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI 1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.8. DIKLAT MFK STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK) 1.4.1. PROGRAM MFK
1.4.1. PROGRAM MFK 1.4.1 Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi Pokok Pikiran: • Puskesmas perlu menyusun program MFK a) Manajemen Keselamatan dan keamanan b) Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun c) Manajemen Bencana/disaster d) Manajemen Penanganan Kebakaran e) Manajemen Alat Kesehatan f) Manajemen system utilisasi g) Pendidikan (edukasi) petugas • Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f) • Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK • Pemenuhan akan kebutuhan dan keamanan bagi pengunjung dengan keterbatasan fisik. • Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan EELEMEN PENILAIAN : 1. Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R) 2. Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna pelayanan dengan keterbatasan fisik (D,W) 3. Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D,W) 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D) PROGRAM KETERPADUAN
PJ. MFK KESELAMATAN & KEAMANAN SISTEM UTILISASI PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3 MANAJEMEN KEDARURATAN PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN DIKLAT MFK MONEV & TL R Ada SK Ka Puskesmas ttg PJ MFK Program MFK dan Identifikasi (AREA) BERISIKO Setiap 3 bulan Perbaikan & Minimalisir risiko D
1.4.2. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan Pokok Pikiran: • Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya cedera bagi pasien, petugas, peng unjung dan masyarakat akibat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, kebakaran, gedung roboh, dan tersengat listrik • Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselamatan dan kesehatan kerja • Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik ma upun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasa n pada petugas • Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan maka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangu nan dilakukan secara aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5.5.2 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W) 2. Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W) 3. Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D, O,W). 4. Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W)
1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan POKOK PIKIRAN: • Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. • Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan . • Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) • Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1.4.3. PENGELOLAAN B-3 DAN LIMBAH B-3 POKOK PIKIRAN : 1. Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka satu sampai tujuh huruf b (R) 2. Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) (D,O,W) 3. Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O) 4. Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3. (D,W)
Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3 meliputi: 1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan 8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan R INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN PENGGUNAAN PENGENDALIAN
1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal 1. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal. 2. Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment). 3. Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap tahun) secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah diuraikan di bagian c kriteria 1.4.1. 4. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana 5. Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. 6. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan , digunakan untuk melakukan perbaikan
• Puskesmas ikut bertanggungjawab dalam berperan aktif dalam upaya mitig asi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksterna l • Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai deng an potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian keren tanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment), meliputi: 1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terj adi, 2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dgn tetap memperhati kan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut terhadap bencana, 3. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4. manajemen sumber daya, 5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan manajemen kon flik yang mungkin terjadi pada saat bencana • Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap tahun sec ara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khususnya nomer 3 sd 7 • Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi dalam p elaksanaan program tanggap darurat
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D) Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W). Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W) Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D) 1 2 3 4 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
PROGRAM MANAJEMEN KEDARURATAN DAN BENCANA perlu disusun dalam upaya menanggapi bila terjadi bencana internal dan/ atau eksternal yang meliputi: a) Pembentukan Tim Bencana b) identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), c) Penyusunan Disaster Plan (Program Kesiapan menghadapi mencana ) meliputi : 1. menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 2. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 3. manajemen sumber daya, 4. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 5. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, d) Penyusunan Rencana Kontingensi e) Edukasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana f) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya g) peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL TINDAK LANJUT • Menetukan Peran Puskesmas jika terjadi Bencana • strategi komunikasi jika terjadi bencana, • manajemen sumber daya, • penyediaan pelayanan dan alternatifnya, • identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan • manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. DISASTER DRILL (SIMULASI DISASTER) IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA MONEV PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/ PENANGGULANGAN BENCANA PENYUSUNAN DISASTER PLAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA Rencana kontingensi
Situasi terdapat potensi Bencana Perencanaan Kontijensi Situasi saat Terjadi Bencana Evakuasi Situasi pasca bencana Rehabilitasi Situasi normal tidak bencana Perencanaan Mitigasi H V A
PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA (DISASTER PLAN) KEBIJAKAN Kebijakan Analisa Risiko Peta Rawan Bencana Profil Puskesmas Tupoksi, SOP, Form Pengorganisasian Latar Belakang Glossary Fasilitas V V V V V V V V KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA 1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), 2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4) Manajemen sumber daya, 5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, 7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
Hazard Vulnerability Assement Risk konsep Disaster/Eksposure
Kontijensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi  Rencana Kontijensi adalah uatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi .  Sebuah rencana kontijensi ada kemungkinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika keadaan yang diprediksi tidak terjadi  Prinsip2 Rencana Kontijensi:  Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi-sektor yang terlibat.  Skenario dan tujuan disepakati.  Dilakukan secara terus terang.  Menetapkan peran dan tugas pelaku.  Menyepakati konsensus.  Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat.
Penilaian risiko Penentuan kejadian Pengembangan skenario Penetapan Kebijakan Strategi Analisa kesenjangan Rencana tindaklanjut Formalisasi Aktivasi Proyeksi kebutuhan Ketersediaan sumber daya Kaji ulang Sumber: “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
SIMULASI DAN EVALUASI TAHUNAN TUJUAN Mengukur kinerja Seluruh komponen Identifikasi area yang Perlu perbaikan Meningkatkan kemampuan Staf dan karyawan menghadapi bencana Pemanfaatan Sumber Daya Implementasi: Program Prosedur, Kebijakan terkait KEGIATAN SIMULASI: - Emergency Drill - Workshop - Seminar - dll Diprogramkan dan dilaksanakan Minimal setahun sekali Diikuti seluruh staf dan karyawan serta Komunitas secara luas Melakukan Debriefing seusai simulasi Menindak lanjuti Debriefing hasil simulasi Hasil debriefing didokumentasikan
1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi POKOK PIKIRAN: • Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran • Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran • Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif. • Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, • Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman. ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W) 2. Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W) 3. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W) 4. Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas. (R)
PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN Identifikasi risiko terhadap terjadinya kebakaran Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi Menerbitkan kebijakan larangan merokok Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok R • Menentukan lokasi yang berpotensi HAZARD kebakaran • Menganalisa kemungkin yg meningkatkan VULNAREBILITY • Menentukan tingkat RISK kebakaran gunakan HVA Tool
Memeriksa kelengkapan , kondisi kelayakan sistim proteksi dan Sarana penanganan kebakaran Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
Puskesmas menerbitkan Kebijakan Larangan merokok di area Puskesmas sesuai UU RI No.32 Th 2010. Sosialisasi dan edukasikan kepada masyarakat tentang Bahaya merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran Pantau kepatuhan larangan merokok secara berkesinambungan Evaluasi pelaksanaan kepatuhan thd Larangan merokok, dan dokumentasikan
Sistim proteksi aktif Karung goni Hidrant APAR Sprinkler Smoke Detector dengan Alarm B. FIRE SUPPRESANT A. FIRE DETECTOR
- sarana evakuasi - alat bantu evakuasi Sistim proteksi Pasif
1.4.6. PROGRAM JAMINAN KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN POKOK PIKIRAN • Manajemen peralatan bertujuan untuk memastikan alat Kesehatan tersedia, dipelihara, dikalibrasi secara berkala. • Petugas pengelola peralatan adalah orang yang kompeten dan dapat mengoperasionalkan alat • Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. • Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya • Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. • Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat 1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat Elemen penilaian : 1. Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. (R) 2. Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W) 3. Dilakukan pelatihan bagi staf agar kometen untuk memngoperasionalkan peralatan tertentu (D,W) 4. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W)
1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAAN UTILITAS 1.4.7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi POKOK PIKIRAN • Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya. • Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas • Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. • Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/ atau listrik. • Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. • Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan . • prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilakukan inventarisasi system utilitas sesuai dengan ASPAK (R) 2. Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1. (R) 3. Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. (D,O)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS Ketersediaan listrik, air, gas medis Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Uji coba sumber air Dan listrik cadangan Pemeriksaan kualitas air Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Pemeliharaan system utilitas implementasi
PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN KOREKTIF PEMELIHARAAN DARURAT Pemeriksaan termasuk penyetelan dan pelumasan Penggantian komponen minor yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Reparasi minor yang tidak ditemukan waktu pemeriksaan Lihat, rasakan dengarkan Pemeliharaan Waktu berhenti Pemeliharaan waktu berjalan Overhaul terencana SISTEM PEMELIHARAAN
1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.8 Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)bagi petugas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. • Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya. • Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan Elemen penilaian : 1. Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (R) 2. Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana. (D,W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W)
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
STANDAR 1.5. MANAJEMEN KEUANGAN 1.5.1 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab keuangan melaksanakan manajmen keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Anggaran yg tersedia di Puskesmas harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efektif • Perlu ditetapkan Kebijakan dan prosedur manajmen keuangan yg mengacu pada peraturan perundangan • Utk puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam manajmen keuangan BLUD dan menerapkan Standart Akutansi Profesi (SAP) ELEMEN PENILAIAN : 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan Puskesmas dengan kejelasan tugas, dan tanggungjawab dan wewenang ® 2. Ditetapkan Kebijakan dan prosedur manajemen Keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas ® STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA ELEMEN PENILAIAN
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. STANDAR 1.6. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
1.6.1 INDIKATOR KINERJA 1.6.2 LOKAKARYA MINI 1.6.3 AUDIT INTERNAL & PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN 1.6 Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik STANDAR 1.6. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA LIHAT JUGA DI 2.8.1 * 2.8.2 * 2.8.3 * 2.8.4
1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA 1.6.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D) 1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
1.5.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur POKOK PIKIRAN • Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. • Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan • Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. • Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar-sektor (antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan 1.6.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP 1. Perlunya Sosialisasi, Komunikasi, Koordinasi, Penyamaan Persepsi , sinkronisasi, integrasi, penggalangan Kerjasama, penguatan komitmen LP maupun LS 2. Perlu pemantauan keberhasilan kinerja secara berkesinambungan 3. Perlunya penyusunan jadwal kegiatan yad secara terinci dan terpadu LOKAKARYA MINI DI PUSKESMAS
ELEMEN PENILAIAN Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas (D,W) Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W) Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W) 1 2 3 1.6.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur 1.6.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP A S D P
1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1.6.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan POKOK PIKIRAN • Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen • Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas • Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti • Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti. • Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan. • Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
ELEMEN PENILAIAN 1. Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. (R) 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D) 5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W) 6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D) 1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
BAB I - KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
STANDAR 1.7. PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA POKOK PIKIRAN • Dinas Kesehatan menetapkan Struktur Organisasi Puskesmas. • Dinas Kesehatan melakukan pembinaan Puskesmas melalui TPCB • Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan • Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas • Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN), serta pemenuhan standar pelayanan • Tugas TPCB meliputi : a. Melakukan supervise terhadap penyelenggaraan Pelayanan di Puskesmas secara periodic b. Memberikan bimbingan tehnis , antara lain 1. Pengisian penilaian mandiri ( self assessment) 2. Penyusunan program peningkatan mutu 3. Penetapan dan pengukuran indicator mutu 4. Pelaporan insiden keselamatan pasien 5. Pendampingan periapan survey akreditasi 6. Pendampingan penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas secara berkala, diantaranya : 1. Pemantauan hasil Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Pemantauan Pengukuan Indikator Mutu (INM) 3. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 1.7.1 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas termasuk peningkatan mutu pelayanan Puskesmas
1.7.1. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA ELEMEN PENILAIAN 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik (R, D) 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan instrument pembinaan. (D,W) 4. Ada bukti TPCB menyampaikan hasil pembinaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota dan memberikan feed back kepada Puskesmas (D,W) 5. Ada bukti TPCB melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W) 6. Ada bukti TCB menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) 7. Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W) 8. Puskesmas menerima dan melakukan tindak lanjut umpan balik hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (D, W)
PEMBINAAN PUSKESMAS DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN / KOTA melalui TPCB
TUJUAN PEMBINAAN PUSKESMAS Mendorong Puskesmas dalam memenuhi standar penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tatakelola) Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan (termasuk persiapan akreditasi ) Terwujudnya budaya mutu Puskesmas
MANFAAT PEMBINAAN Untuk Puskesmas : 1. Terlaksananya tata Kelola Institusi dan tatakelolaa pelayanan yang optimal 2. Peningkatan capaian kinerja di Puskesmas 3. Peningkatan capaian Indikator Mutu Puskesmas 4. Meningkatkan capaian akreditasi Puskesmas 5. Peningkatan capaian IKS di wilayah kerja Puskesmas Untuk Dinas Kesehatan : 1. Memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan program dan kegiatan 2. Meningatkan sinergitas dalam pembinaan ke Puskesmas 3. Meningkatkan pelaporan INM dan IKP 4. Meningkatkan target kinerja Puskesmas 5. Meningkatkan capaian target kinerja Dinas Kesehatan 6. Peningkatan capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten 7. Tercapainya target Program Prioritas Dinas 8. Tercapainya target PPN Untuk Masyarakat : Tercapainya target Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas
KONSEP PEMBINAAN TERPADU Cluster Anggrek Cluster Bugenvile Cluster Cempaka Cluster Dahlia Cluster Edelweis 1) Pembagian Cluster Binaan merupakan kesepakatan seluruh Bidang di Dinkesda Kab/Kota 2) Pembagian Cluster binaan bisa berdasarkan:  Akses, kondisi geografis dan transportasi  Sumber daya, jumlah bidang dan jumlah SDM  Ketersediaan dana operasional  Capaian kinerja Puskesmas  Permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas 3) Semua yg ada di Dinkesda Kab/Kota dibagi habis di Tim Pembina Cluster Binaan
PENGORGANISASIAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) PENANGGUNG JAWAB Kadinkes KETUA Eselon 3 SEKSI A / PJ PROGRAM SEKSI C / PJ PROGRAM SEKSI E / PJ PROGRAM SEKSI G / PJ PROGRAM SEKSI B / PJ PROGRAM SEKSI D / PJ PROGRAM SEKSI F / PJ PROGRAM SEKSI H / PJ PROGRAM
KEMAMPUAN DASAR TPCB yang dipunyai : 1. Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Pelaksanaanya di daerah 2. Stndart Pelayanan Minimal (SPM) 3. Manajemen Puskesmas 4. Tata Kelola Mutu di Puskesmas 5. Konsep rujukan UKM dan UKP secara horizontal maupun vertical 6. Standart Akreditasi Puskesmas 7. Manajemen Data dan Informasi 8. Tehnik Komukasi dan pembinaan
01 KOMITMEN 02 MUTU 03 KERJA TIM 04 PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN 04 EFEKTIF DAN EFISIEN PRINSIP PEMBINAAN TPCB
SA menggunakan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Pembahasan SA Penyusunan skala prioritas berdasarkan hasil SA P E R S I A P A N Pembinaan Laporan TPCB Ditemukan masalah spesifik Pembinaan Teknis 1 2 • SURVEIOR AKREDITASI • ORGANISAS I PROFESI • DLL FEED BACK: ARAH PANAH 1. Bila ditemukan danya masalah tehnis, misalnya terkait MUTU, pelaksanaan pembinaan tehnis 2. Diakukan pelaporan kembali terkait hasil pembinaan tehnis ke TPCB ALUR PEMBINAAN TERPADU
PELAKSANAAN PEMBINAAN A. PEMBINAAN LANGSUNG B. PEMBINAANTIDAKLANGSUNG Dilaksanakan dengan cara turun langsung ke Puskesmas Dilaksanakan tanpa harus mengunjungi Puskesmas, bias melalui berbagai aplikasi, video conference, email, chatting, zoom, google meet, dsb Pelaksanaan pembinaan langsung dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun Pelaksanaan pembinaan tidak langsung dilakukan dengan menyesuaikan dengan kemampuan Periodik Per triwulan
TINDAK LANJUT Melakukan tindak lanjut dari permasalahan mutu yang di temukan saat pembinaan langsung. Pembinaan dilakukan oleh Seksi Mutu dengan melibatkan seksi terkait, Surveior di Kab/Kota, Organisasi Profesi, dll WASOR PROGRAM Terkait SURVEIORS AKREDITASI ORGANISASI PROFESI SAAT DILAKUKAN PEMBINAAN LANGSUNG OLEH TPCB DITEMUKAN MASALAH SPEESIFIK TERKAIT MUTU atau RENDAHNYA CAPAIAN INM (mis. RENDAHNYA CAKUPAN PENGOBATAN TB) PEMBINAAN TEHNIS
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAAN TERPADU OLEH TPCB Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan 1 kali setahun, pada bulan Desember tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.
BERSAMA KITA BISA…. KENIKIR DIREMET REMET, MAS LAN MBAKYU MIKIR…..NGANTI MUMET

More Related Content

PDF
Kompetensi Kader Posyandu 2023
byMuh Saleh
 
DOCX
BAB II UKM.docx
byPTMKEBAYORANLAMA
 
PPT
Manajemen puskesmas
byrenjanaera
 
DOC
KERANGKA ACUAN UKM.doc
byRUMI83
 
PPTX
PPT LINSEK TW 2 (2).pptx
byFakhronyArisandi2
 
PPTX
Klaster 1 manajemen dalam Integrasi Pelayanan Primer
bypkmsdj
 
PDF
Bab 1 admen
bynovitawanget
 
PPTX
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
byProdukHerbalDXN
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
byMuh Saleh
 
BAB II UKM.docx
byPTMKEBAYORANLAMA
 
Manajemen puskesmas
byrenjanaera
 
KERANGKA ACUAN UKM.doc
byRUMI83
 
PPT LINSEK TW 2 (2).pptx
byFakhronyArisandi2
 
Klaster 1 manajemen dalam Integrasi Pelayanan Primer
bypkmsdj
 
Bab 1 admen
bynovitawanget
 
PDSA Dalam Tata Kelola Mutu Puskesmas.pptx
byProdukHerbalDXN
 

What's hot

PDF
Bab 4 PRIORITAS NASIONAL.pdf
byssuserc3081c
 
PPTX
LINSEK TW-4 NOV 2022.pptx
byFakhronyArisandi2
 
PDF
8 03 buku manual 1-abk
byJuniarsih Jamil
 
PDF
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
byTini Wartini
 
DOCX
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
byZakiah dr
 
PPTX
Pedoman Tata Kelola Mutu.pptx
byErniChan1
 
PDF
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
byBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
PPT
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
byPuskesmasGedangsari1
 
PPTX
PPS (perencanaan perbaikan strategis) PUSKESMAS.pptx
bywijayanti1974
 
PDF
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
byMuh Saleh
 
PPTX
PIS-PK
byErwinsyah Blue
 
DOCX
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
byyesintabella
 
PPT
Lokmin puskesmas
byJoni Iswanto
 
PPTX
Linsek Mei 2022.pptx
bydewinovia4
 
PDF
DO Posyandu Aktif.pdf
bysari203674
 
PPT
POSYANDU.ppt
byfaid2
 
PPTX
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
byDokter Tekno
 
PPTX
Perhitungan Kapitasi BPJS tahun 2024.pptx
byHaidirFitri
 
PPTX
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
byPatenPisan1
 
PDF
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
byMokhamadSuyonoYahya1
 
Bab 4 PRIORITAS NASIONAL.pdf
byssuserc3081c
 
LINSEK TW-4 NOV 2022.pptx
byFakhronyArisandi2
 
8 03 buku manual 1-abk
byJuniarsih Jamil
 
Buku panduan pelaksanaan pispk masa pandemi covid 19 serta adaptasi kebiasaan...
byTini Wartini
 
SK TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PADA PUSKESMAS
byZakiah dr
 
Pedoman Tata Kelola Mutu.pptx
byErniChan1
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
byBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Penjelasan capaian KBK 2022.ppt
byPuskesmasGedangsari1
 
PPS (perencanaan perbaikan strategis) PUSKESMAS.pptx
bywijayanti1974
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
byMuh Saleh
 
PIS-PK
byErwinsyah Blue
 
INDIKATOR KINERJA SURVEILANS DI PUSKESMAS I BATURRADEN
byyesintabella
 
Lokmin puskesmas
byJoni Iswanto
 
Linsek Mei 2022.pptx
bydewinovia4
 
DO Posyandu Aktif.pdf
bysari203674
 
POSYANDU.ppt
byfaid2
 
Strategi Peningkatan IKS Program Indonesia Sehat Dengan PIS PK
byDokter Tekno
 
Perhitungan Kapitasi BPJS tahun 2024.pptx
byHaidirFitri
 
ICRA DALAM IMPLEMENTASI PPI DI PUSKESMAS.pptx
byPatenPisan1
 
PETUNJUK TEKNIS ILP VERSI UJI COBA (1).pdf
byMokhamadSuyonoYahya1
 

Similar to BAB 1_ADMEN.pptx

PPTX
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
byRudiNardoyo
 
PDF
BAB 1 KMP.pdf
byDedeRusmana5
 
PDF
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
byzabiyaalfin
 
PPTX
1.2.fix DINA DARINA.pptx
byPuskesmasCigugurPang
 
PDF
BAB 1 ADMEN.pdf
byVeraNirda
 
PDF
BAB 1 ADMEN.pdf
byssuser3407231
 
PDF
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
byFeni Wahira
 
PPTX
BAB 1 ADMEN.pptx
byIndahPuspitasari83
 
PDF
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
byafzamighilman
 
PDF
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
bypuskesmas
 
DOCX
SA Akre Manggar UKP.docx
byAkhmadIrawan3
 
PPTX
1. BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_280723 (RDOWS).pptx
byyogi822936
 
PPTX
BAB 1_ADMEN_REVISI administrasi oleh saya .pptx
byFitrianingsih98
 
PPT
Standar akreditasi bab 1
byTantiOktriani
 
PPTX
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
byHendraSetiawan106
 
PPTX
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
byTheodorusIndarto1
 
DOCX
cover EP Admen.docx
byPKMsukarajanuban
 
PPTX
BAB IX standar akreditasi FKTP
byFaridaAryani9
 
PPTX
STANDAR AKREDITASI FKTP BAB IX
byFaridaAryani9
 
PPTX
Bab ix standar akreditasi fktp
byFaridaAryani9
 
BAB 1 KMP (revisi 11 Juni).pptx
byRudiNardoyo
 
BAB 1 KMP.pdf
byDedeRusmana5
 
BAB 1 KMP (revisi 14 September).pdf
byzabiyaalfin
 
1.2.fix DINA DARINA.pptx
byPuskesmasCigugurPang
 
BAB 1 ADMEN.pdf
byVeraNirda
 
BAB 1 ADMEN.pdf
byssuser3407231
 
70c8f6e4-3d4d-48f5-b3fc-9cfcf443da59.pdf
byFeni Wahira
 
BAB 1 ADMEN.pptx
byIndahPuspitasari83
 
57. siap219, edit taufiq, 20 okt jam 15.00 unlocked
byafzamighilman
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
bypuskesmas
 
SA Akre Manggar UKP.docx
byAkhmadIrawan3
 
1. BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_280723 (RDOWS).pptx
byyogi822936
 
BAB 1_ADMEN_REVISI administrasi oleh saya .pptx
byFitrianingsih98
 
Standar akreditasi bab 1
byTantiOktriani
 
BAB I Standar Akreditasi Puskesmas_100423.pptx
byHendraSetiawan106
 
AKREDITASI PUSKESMAS ( DALAM GAMBAR ).pptx
byTheodorusIndarto1
 
cover EP Admen.docx
byPKMsukarajanuban
 
BAB IX standar akreditasi FKTP
byFaridaAryani9
 
STANDAR AKREDITASI FKTP BAB IX
byFaridaAryani9
 
Bab ix standar akreditasi fktp
byFaridaAryani9
 

Recently uploaded

PDF
Psikologi-Perempuan-dan-Keluarga-dalam-Persiapan-Kehamilan-Sehat-dikompresi.pdf
byasriaamdkeb
 
PDF
NOVEL Bisikan Hippocrates. Karya Ferizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia ( T...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Bisikan Hippocrates. Karya Ferizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia ( T...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PPTX
Pedoman Dialisis pada Pasien Gawat Darurat
byradifanfaridrashaad
 
PPTX
PPT SISTEM RESPIRASI / PERNAPASAN PADA MANUSIA.pptx
bynunungoper
 
PDF
Novel SASTRA KESEHATAN untuk Indonesia Emas 2045 : Sukses Sebelum Kemunculan ...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PPTX
ppt pelayanan obat farmasi kelas XI.pptx
byAnnisaNurpertiwiHaru
 
PPTX
PPT PENJELASAN PELAYANAN PRIMA - SDM.pptx
byguhrorrr
 
Psikologi-Perempuan-dan-Keluarga-dalam-Persiapan-Kehamilan-Sehat-dikompresi.pdf
byasriaamdkeb
 
NOVEL Bisikan Hippocrates. Karya Ferizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia ( T...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Bisikan Hippocrates. Karya Ferizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia ( T...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
Pedoman Dialisis pada Pasien Gawat Darurat
byradifanfaridrashaad
 
PPT SISTEM RESPIRASI / PERNAPASAN PADA MANUSIA.pptx
bynunungoper
 
Novel SASTRA KESEHATAN untuk Indonesia Emas 2045 : Sukses Sebelum Kemunculan ...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
ppt pelayanan obat farmasi kelas XI.pptx
byAnnisaNurpertiwiHaru
 
PPT PENJELASAN PELAYANAN PRIMA - SDM.pptx
byguhrorrr
 

BAB 1_ADMEN.pptx

  • 1.
  • 2.
    VERSI 2015 -ADMEN VERSI REVISI KMP Bab Std Kriteria EP Bab Std Kriteria EP Bab I – Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP) 3 13 59 Bab 1 – Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) 7 26 104 Bab II – Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP) 6 29 121 Bab III – Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP) 1 7 32 Total 10 49 212 Total 7 26 104 PERBANDINGAN STANDAR VERSI 2015 DAN VERSI REVISI
  • 3.
    2015 ADMEN VERSIREVISI KMP Standar Isi Standar Isi 1.1 Analisis kebutuhan Masyarakat dan PerencanaanPuskesmas 1.1 Perencanaan Puskesmas (jenis pelayanan, dokumen perencanaanPuskesmas, akses dan umpanbalik,hak& kewajiban pasien,jenis- jenis pelayanan) 1.2 Akses dan pelaksanaan kegiatan 1.3 Evaluasi 1.6 Pengawasan, Pengendalian, Penilaian Kinerja (Pkp, Pengukuran Indikator Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit Internal & Rtm) 2.1 Standar Pusk sebagai FKTP 1.3 Manajemen Sumber Daya Manusia (Ketersediaan Jumlah & Jenis, Uraian Tugas, Dokumen Kepegawaian, Orientasi, dan Program K3) 2.2 Persyaratan ketenagaan 2.3 Kegiatan pengelolaan Pusk 1.2 Tata kelola Organisasi (struktur organisasi, dokumen regulasi & pengelolaannya, jaringan & jejaring Puskesmas, data & informasi) 2.4 Hak dan kewajiban pengguna pusk 1.1 Perencanaan Puskesmas (jenis pelayanan, dokumen perencanaan Puskesmas, akses dan umpan balik, hak & kewajiban pasien, jenis- jenis pelayanan) 2.5 Kontrak Pihak Ketiga - -
  • 4.
    2.6 Pemeliharaan saranadan prasarana (1 kriteria) 1.4 Manajemen Fasilitas &Keselamatan (MFK) & Lingkungan - 1.7 Peran Dinas Kesehatan Kab.Kota Dalam Upaya Peningkatan Mutu Puskesmas Melalui Akreditasi 3.1 Peningkatan Mutu Puskesmas • Program Mutu • Audit internal dan Tinjauan Manajemen 5.1 5.2 1.6 Program Peningkatan Mutu Manajemen Risiko Pengawasan, Pengendalian, Penilaian Kinerja (PKP, Pengukuran Indikator Mutu, Lokakarya Mini & Linsek, Audit Internal & RTM)
  • 5.
    RUK RPK PERHATIKAN SD SDM  SARPRAS  PERALATAN  KEFARMASIAN  LAB ANALISIS SITUASI LAKUKAN KOMUNIKASI & KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN DENGAN LP, LS, MASYARAKAT, SASARAN PELAYANAN LIBATKAN LP, LS, MASY DALAM PENYUSUNAN RUK, RPK RENCANA LIMA TAHUNAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN PUSKESMAS PERENCANAAN PENGGERAKAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGENDALIAN PENILAIAN
  • 6.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 7.
    1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN 1.1.2 AKSES PENGGUNA LAYANAN STANDAR1.1 PERENCANAAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DILAKUKAN SECARA TERPADU KRITERIA STANDAR 1.1. PERENCANAAN PUSKESMAS
  • 8.
    Esensi Perencanaan: - AdaTim Manajemen Puskesmas (sesuai pmk 44) - Memahami system manajemen (P1-P2-P3) - Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Tata Nilai - Penetapan Jenis Layanan : * Analisa Data :  Kinerja ( PKP )  KH Masy (MMD, FGD, Survei, PISPK, Usulan / umpan balik masy )  Risiko ( PPI, KP, MFK, dsb …)  Peluang Pengembangan ( Prioritas Pelayanan dan Prioritas Puskesmas * Ada Pembahasan dengan LP / LS - Penyusunan Renlita Puskesmas mendasar pada Renstra Dinas Kesehatan - Penyusunan RUK Pelayanan dan RUK Puskesmas - Penerimaan alokasi Anggaran dari Dinas Kesehatan - Penyusunan RPK Tahunan Puskesmas dan RPK Pelayanan - Monev perencanaan dan Penyusunan RPK Bulanan - Perubahan Rencana
  • 9.
    1.1.1 Puskesmas wajibmenyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan. (lihat juga PMP 5.1; dan PMP 5.2 ) Pokok Pikiran: • Ada Tim Manajemen di Puskesmas • Puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan : - visi, misi, tujuan dan tata nilai, - hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, - hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, - hasil analisis risiko pelayanan dan peraturan perundang-undangan …. lihat (UKM : 2.1.1 dan 2.8.3) • Perencanaan Puskesmas disusun secara terpadu, meliputi KMP, UKM dan UKP , Disusun Bersama LP dan LS • Puskesmas Menyusun Renlita, sebagai panduan dalam Penyusunan RUK tahunan Puskesmas agar terjadi perencanaan berkesinambungan • Mendasar pada Renlita Puskesmas Menyusun RUK Tahunan. (dokumen RUK sesuai dengan Tata Naskah / Pedoman Perencanaan ) • Puskesmas Menyusun RPK sesuai dengan alokasi anggaran dari Dinas Kesehatan, dan sinkron dengan RUK yang diusulkan • RPK dirinci menjadi RPK Bulanan bersama target pencapaiannya dan direncanakan kegiatan pengawasan dan pengendaliannya • Perencanaan baik Rencana Lima Tahunan dan RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan kebutuhan saat itu apabila dalam hasil a nalisis pengawasan dan pengendalian kegiatan dijumpai kondisi tertentu termasuk perubahan kebijakan sesuai ketentuan peraturan perunda ng-undangan 1.1.1 PENETAPAN JENIS PELAYANAN
  • 10.
    ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan visi,misi, tujuan dan tatanilai yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas (R) Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor serta berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. ( R, D,W) Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun bersama lintas program sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (R,D,W Apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan revisi perencanaan sesuai kebijakan yang ditetapkan. (D, W). 1 3 5 7 Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran pada paragraf terakhir. (R,D,W) 2 Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota, Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan hasil penilaian kinerja. (R, D, W). 4 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Tahunan serta hasil pemantauan dan capaian kinerja bulanan. (R, D, W) 6 1.1.1 1.1.1. PENETAPAN KENIS-JENIS KEGIATAN
  • 11.
    PENETAPAN JENIS LAYANAN ANALISA SITUASI DATAPUSKESMAS : -. KINERJA PUSKESMAS ( PKP, SPM, IKU…..) - PIS-PK - ANALISA RESIKO (KP, PPI, MFK, K3, ….) - -DLL… KEGIATAN TERPILIH OLEH LINTAS PROGRAM DI PUSKESMAS KEGIATAN YG PERLU DIFASILITASI OLEH PUSKESMAS KEGIATAN YG DISELESAIKAN OLEH MASYARAKAT  SWADAYA MASYARAKAT RPK BULANAN RPK RUK - VISI MISI TUJUAN TATA NILAI - RENSTRA PUSKESMAS - KEBIJAKAN PEMERINTAH DATA MASYARAKAT : -SMD/MMD -SURVEU KEPUASAN -FGD -UMPAN BALIK -USULAN / SARAN PEMBAHASAN DI PUSKESMAS : - MINLOK / PRA MINLOK - RAPAT LS / LP - DLL…. PEMBAHASAN DI MASYARAKAT : - MMD - MUSREN - DLL…. ANALISA PELUANG PENGEMBANGAN  KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS - IMP - IMPP PERUBAHAN RENCANA (BILA PERLU) LIHAT JUGA DI 2.1.1 * 2.1.2 * 2.1.3 * PPN * UKPP
  • 12.
    1.1.2 Masyarakat sebagaipenerima manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis- jenis pelayanan, dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (Lihat juga UKM : 2.2.1; 2.2.2; 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN Ruang lingkup keg Komunikasi di Puskesmas : 1. Penyusunan dokumen Regulasi (Kebijakan, Pedoman, Prosedur Komunikasi 2. Ada Kegiatan Sosialisasi, dengan media dan methode yang sesuai, tentang - Info Hak & Kewajiban, - Jenis Layanan - Info tentang kemudahan akses layanan - Info Pelaksanaan kegiatan pelayanan (Jadwal dan Pelaksanaannya ) 3. Ada Evaluasi penyampaian pesan 4. Ada upaya memperoleh umpan balik, Ada mekanisme untuk menyelesaikan keluhan pengguna layanan. 5. Perlu dilakukan penilaian Kepuasan Pelanggan
  • 13.
    ELEMEN PENILAIAN Ditetapkan kebijakan tentanghak dan kewajiban pasien, dan jenis- jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (R) Dilakukan sosialisasi tentang hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh Puskesmas. (D,W) Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasi terkait hak dan kewajiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, lintas program maupun lintas sektor serta pemanfaatan pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal yang disusun. (D, W) Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. (D, O, W) 1 2 3 4 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN 1.1.2. AKSES PENGGUNA LAYANAN DIPERLUKAN KEBIJAKAN PENGATURAN KOMUNIKADI DI PUSKESMAS BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL…. INGAT VERSI 2015 KRITERIA 1.1.1, 1.1.5 DST
  • 14.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 15.
    1.2.1 STRUKTUR ORGANISASI 1.2.2 DOKUMEN REGULASI 1.2.3 PENGELOLAAN JARINGAN & JEJARING 1.2.4 SISTEM INFORMASI PUSKESMAS STANDAR 1.2 TATAKELOLA ORGANISASI PUSKESMAS DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.2. TATAKELOLA ORGANISASI KRITERIA 1.2.5 DILEMA ETIS
  • 16.
    PPOKOK PIKIRAN : •Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, perlu disusun struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku • Untuk tiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ada kejelasan tugas, wewenang, tanggungjawab dan persyaratan jabatan, • Ada Pengaturan tata hubungan kerja dalam struktur • Pengisian jabatan dalam struktur organisasi berdasarkan persyaratan jabatan • Efektivitas struktur dan pengisian jabatan perlu dikaji ulang secara periodik 1.2.1 Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan ELEMEN PENILAIAN : 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kejelasan uraian jabatan yang ada dalam struktur organisasi yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan jabatan. (R) 2. Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator pelayanan Puskesmas. (R) 3. Ditetapkan Kode Perilaku bagi Pimpinan dan seluruh Pegawai di Puskesmas 4. Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas kepada Penanggung jawab upaya, dari Penanggung jawab upaya kepada koordinator pelayanan, dan dari koordinator pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan. (R) 1.2.1. STRUKTUR ORGANISASI KA PUSKESMAS PJ UKM PJ UKP PJ SAR-PRAS PJ MUTU TATA USAHA
  • 17.
    1.2.1 POKOK PIKIRAN • Dalammembuat dokumen regulasi harus mendasar pada peraturan yang berlaku dan berbasis referensi yang ilmiah terupdate. • Pedoman tata naskah sebagai acuan dalam penyusunan dan pengendalian dokumen regulasi yang meliputi kebijakan, pedoman, panduan, kerangka acuan, dan prosedur, maupun dalam pengendalian dokumen eksternal dan dokumen bukti rekaman pelaksanaan kegiatan • Pedoman tata naskah mengatur, al:  Penyusunan,tinjauan & pengesahan  Pengendalian dokumen termasuk perubahannya  Pemeliharaan dokumen  Pengelolaan dokumen eksternal  Masa retensi  Alur pneyusunan & distribusi • Penyusunan Pedoman tata naskah Puskesmas dapat merujuk pada kebijakan masing-masing daerah dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan terkait tata naskah dinas 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur, dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan, dan dikendalikan, termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan ELEMEN PENILAIAN : 1. Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana diminta dalam pokok pikiran (R) 2. Ditetapkan kebijakan, pedoman / panduan, prosedur dan kerangka acuan untuk KMP, penyelenggara an UKM serta penyelenggaraan UKP, Kefarmasian dan Laboratori um. (R) 1.2.2. DOKUMEN REGULASI
  • 18.
    1.2.1 ELEMEN PENILAIAN 1.2.3. PENGELOLAAN JARINGAN& JEJARING POKOK PIKIRAN • Puskesmas perlu mengidentifikasi jaringan dan jejaring yang ada di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan • Jaringan pelayanan Puskesmas meliputi: Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan praktik bidan desa, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku • Jejaring Puskesmas meliputi UKBM, UKS, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan Fasilitas kesehatan lainnya. • Puskesmas selain melakukan pembinaan terhadap jaringan Puskesmas dan UKBM, juga melakukan pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan tingkat pertama • Program pembinaan meliputi aspek KMP, UKM, UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, termasuk pembinaan ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan dalam upaya pemberian pelayanan yang bermutu 1.2.3 Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat ELEMEN PENILAIAN : 1. Ditetapkan indicator kinerja pembinaan 2. Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. (D) 3. Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan pelayanan dan jejaring Puskesmas dengan jadwal dan penanggung jawab yang jelas serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R, D, W) ) 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring. (D)
  • 19.
    1.2.1 POKOK PIKIRAN : •Puskesmas menyediakan data dan informasi yang dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak terkait • Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan Tim Peningkatan Mutu, para penanggung jawab upaya pelayanan, dan masing-masing pelaksana pelayanan baik UKM maupun UKP, Kefarmasian dan Laboratorium dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan • Pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan data yang masuk ke dalam sistem informasi dilakukan sesuai dengan periodisasi yang telah ditentukan • Distribusi informasi baik secara internal maupun eksternal dilakukan sesuai dengan ketentuan 1.2.4. Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Puskesmas ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilaksanakan pengumpulan, penyimpanan, analisis data dan pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R, D, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan Sistem informasi Puskesmas secara periodik. (D, W) 3. Terdapat perbaikan kinerja dan peningkatan mutu pelayanan Kesehatan berbasis data dan informasi secara periodic (D, W) 1.2.4. SISTEM INFORMASI PUSKESMAS
  • 20.
    DICATAT, diolah jadi informasi DIKUMPULKANDIANALISA DILAPORKAN DIDISTRIBUSIKAN DISIMPAN DICARI KEMBALI DATA DAN INFORMASI DIMONITOR DAN DIEVALUASI
  • 21.
    • Puskesmas menghadapibanyak tantangan dalam pelayanan • Kadang Keputusan yang diambil dalam memberikan pelayanan dapat menimbulkan pertanyaan, konflik maupun dilemma baik bagi puskesmas maupun pasien dan keluarga • Etik adalah Norma atau Nilai/value mengenai sikap batin dan perilaku manusia. Sifatnya masih abstrak belum tertulis. Jika sudah tertulis Namanya KODE ETIK • Dilema Etik merupakan situasi yg dihadapi dimana puskesmas harus membuat suatu keputusa mengenai perilaku yang patut. Contoh tdk amau diberi Imunisasi dg alas an maslah keyakinan, menagih atau tidak biaya perawatan bagi pasien tidak mampu, Adanya pantangan 2 di masyarakat • Pimpinan Puskesmas harus menetapkan cara bagaimana mengelola dan mencari solusi bagi dilema ini, siapa yang perlu dilibatkan untuk pengambilan keputusan, bagaimana pasien / klg berpartisipasi untuk menyelesaikan dilemma etik 1.2.5. Penyelenggaraan Pelayanan UKM dan UKPP dilaksanakan dengan pertimbangan etis dalam pengambilan kepuusan ELEMEN PENILAIAN : 1. Puskesmas mempunyai prosedur pelaporan dan solusi bila terjadi dilemma etik dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan (R, D, W) 2. Dilaksanakan pelaporan apabila terjadi dilemma etik dalam pelayanan UKP dan dalam pelayanan UKM. (D, W) 3. Terdapat bukti Pimpinan Puskesmas mendukung penyelesaian dilemma etik dalam pelayanan UKP dan pelayanan UKM telah dilaksanakan sesuai regulasi (D, W) 1.2.5 PENYELENGGARAAN PELAYANAN UKM DAN UKP DILAKSANAKAN DENGAN PERTIMBANGAN ETIS DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
  • 22.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 23.
    1.3.1 KETERSEDIAAN SDM 1.3.2 URAIAN TUGAS 1.3.3 FILE KEPEGAWAIAN 1.2.4 ORIENTASI PEGAWAI STANDAR 1.3 MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA PUSKESMAS DILAKUKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STANDAR 1.3. MANAJEMEN SDM KRITERIA 1.2.5 PENYELENG GARAAN K3
  • 24.
    1.3.1. KETERSEDIAAN SDM POKOKPIKIRAN • Pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas berdasarkan jumlah, jenis dan kompetensi maka perlu dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja • Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. • Analisis Jabatan yang dimaksud di Puskesmas merujuk pada jabatan sesuai dengan struktur organisasi Puskesmas, jabatan fungsional tenaga Puskesmas, dan jabatan pelaksana di Puskesmas. • Pemenuhan SDM tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan dan harapan pengguna layanan dan masyarakat • Pegawai Puskesmas harus memiliki Pendidikan, ketrampilan, pengalaman , orientasi dan pelatihan yg memadai, oleh karena itu Puskesma memfasilitasi peningkatan kompetensi pegawai • Untuk menjamin mutu pelayanan yg berorientasi Keselamatan Pasien maka dilakukan kredensilaing pegawai ELEMEN PENILAIAN 1. Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Disusun peta jabatan, uraian jabatan dan kebutuhan tenaga berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. (R, D, W) 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja, (D, W) 4. Tersedia mekanisme yang menjamin pegawai memiliki Pendidikan ketrampilan dan kompetensi, pengalaman orientasi dan pelatihan yang relevan dan terkini (D,W) 5. Tersedia hasil kredensialing yang mencakup sertifikasi dan lisensi (D,W) 1.3.1 KETERSEDIAAN SDM
  • 25.
    POKOK PIKIRAN • KepalaPuskesmas menetapkan uraian tugas setiap pegawai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan • Uraian tugas pegawai berisi tugas pokok dan tugas tambahan serta kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. • Kepala Puskesmas dalam menetapkan tugas pokok memperhatikan: jenis pelayanan, kegiatan dan SK jabatan fungsional • Bagi pegawai non ASN, tugas pokok adalah tugas yang sesuai dengan surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan standar kompetensi lulusan • Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan • Penilaian kinerja pegawai dilakukan untuk melihat capaian sasaran kerja baik ASN maupun non ASN, mengurangi variasi pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan • Indikator penilaian kinerja setiap pegawai Puskesmas disusun dan ditetapkan berdasarkan uraian tugas dan tata nilai yang disepakati • Perlu dilakukan penilaian tingkat kepuasan pegawai ELEMEN PENILAIAN 1. Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas pokok dan tugas tambahan untuk setiap pegawai. (R) 2. Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagaimana diminta dalam pokok pikiran. (R) 3. Dilakukan penilaian kinerja pegawai minimal setahun sekali dan tindak lanjut terhadap hasil penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan. (D, W) 4. Ditetapkan indikator dan mekanisme survey kepuasan pegawai terhadap penyelenggaraan kepemimpinan dan manajemen (UKM, UKPP, dan kinerja pelayanan Puskesmas ® 5. Dilakukan pengumpulan data, Analisa dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan kepuasan pegawai 1.3.2. URAIAN TUGAS 1.3.2 URAIAN TUGAS
  • 26.
    POKOK PIKIRAN • Puekesmasmerencanakan dan memberi kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kompetensi melalui diklat, workshop, OJT, dll • Puskesmas melakukan analisi kebutuhan peningkatan kompetensi, dan mengajukan usulan kegiatan peningkatan kompetensi • Puskesmas memfasilitasi pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi • Dilakukan penilaian hasil peningkatan komtensi dan didokumentasikan sesuai prosedur ELEMEN PENILAIAN 1. Tersedia informasi mengenai peluang untuk meningkatkan kompetensi bagi semua tenaga yang ada di Puskesmas (R,D) 2. Ada dukungan dari manajemen bagi semua tenaga Puskesmas untuk memanfaatkan peluang tersebut (D,W) 3. Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja (D,W) 1.3.3. PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI 1.3.3
  • 27.
    1.3.3 Setiap pegawaimempunyai dokumen (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir POKOK PIKIRAN • Puskesmas wajib menyediakan file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Puskesmas sebagai bukti bahwa pegawai yang bekerja memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan dilakukan upaya pengembangan untuk memenuhi persyaratan tersebut. • Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Surat Izin Praktik (SIP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan • File kepegawaian tiap pegawai berisi antara lain: • bukti pendidikan (ijazah) dan verifikasinya • bukti surat tanda registrasi (STR) dan verifikasinya secara periodik • bukti surat izin praktik (SIP) dan verifikasinya secara periodik • uraian tugas pegawai dan/atau rincian wewenang klinis tenaga kesehatan • bukti sertifikat pelatihan • bukti pengalaman kerja jika dipersyaratkan • hasil penilaian kinerja pegawai • bukti kebutuhan pengembangan/pelatihan • bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan • bukti pelaksaanaan orientasi. ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian untuk tiap pegawai yang bekerja di Pukesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. (R, D, O, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data kepegawaian. (D, W) 1.3.4. DOKUMEN (file) KEPEGAWAIAN 1.3.4 FILE KEPEGAWAIAN Lengkap, Rapi
  • 28.
    1.3.4 Pegawai barudan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya POKOK PIKIRAN • Setiap pegawai baru dan alih tugas baik yang diposisikan sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, koordinator pelayanan, maupun pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi, agar pegawai baru dan alih tugas memahami tugas, peran, dan tanggung jawab yang akan diemban • Khusus Puskesmas yang menerima mahasiswa dengan tujuan magang maka pelaksanaan orientasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Puskesmas dan kurikulum dari Institusi Pendidikan • Kegiatan orientasi umum dilaksanakan untuk mengenal secara garis besar visi, misi, tata nilai, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Puskesmas, program mutu Puskesmas dan keselamatan pengguna layanan, serta program pengendalian infeksi. • Kegiatan orientasi khusus difokuskan pada orientasi di tempat tugas yang menjadi tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan penugasan pegawai tersebut. • Pada kegiatan orientasi khusus ini pegawai baru diberi/dijelaskan terkait apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana melakukan dengan aman sesuai dengan Panduan Praktik Klinis, panduan asuhan lainnya dan pedoman program lainnya. ELEMEN PENILAIAN 1. Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. (D, W) 2. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi (D.W) 1.3.5. ORIENTASI PEGAWAI 1.2.4 ORIENTASI PEGAWAI
  • 29.
    1.3.6. PENYELENGGARAAN K3 POKOKPIKIRAN • Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung • Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, demikian juga pemberian imunisasi bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko epidemiologi penyakit infeksi, serta program perlindungan pegawai terhadap penularan penyakit infeksi proses pelaporan jika terjadi paparan, tindak lanjut pelayanan kesehatan, dan konseling perlu disusun dan diterapkan • Program K3 juga meliputi Promkes dan Kesejahteraan pegawai ( manajemen stress, pola hidup sehat, monitoring beban kerja, keseimbangan kehidupan, kepuasan kerja dan penc penyakit akibat kerja ) • Pegawai juga berhak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan, keluarga pengguna layanan, maupun oleh sesama pegawai • Dalam Program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai, semua staf harus memahami bagaimana cara mereka melaporkan, cara mereka dirawat, dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum (suntik), paparan terhadap penyakit menular, memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya dalam fasilitas serta masalah-masalah kesehatan dan keselamatan lainnya ELEMEN PENILAIAN 1. Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi. (R, D, W) 2. Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. (D, W) 3. Ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. (D, W) 4. Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan, atau cedera akibat kerja. (D, W) 1.2.5 PENYELENG GARAAN K3
  • 30.
    KEBIJAKAN K-3 PERENCANAAN K-3 PELAKSANAAN K-3 PEMANTAUAN & EVALUASI KINERJAK-3 PENINJAUAN KINERJA K-3 SISTEM MANAJEMEN K-3 Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 Pembudayaan PHBS Penerapan kewaspadaan standar Penerapan prinsip ergonomi Pemeriksaan kesehatan berkala Pemberian imunisasi Pengelolaan sarana dan prasarana (aspek K-3) STANDAR K-3 Pengelolaan peralatan medis (aspek K-3) Kesiapsiagaan thd kondisi darurat atau bencana, termasuk kebakaran Pengelolaan bahan dan limbah B-3 Pengelolaan limbah domestik REFERENSI : PMK 52/2018 ttg K3 FASYANKES
  • 31.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 32.
    1.4.3. MANAJEMEN INVENTARISASI, PENGELOLAAN,PENYIMPANAN DAN PENGGUNAAN B3 DAN LIMBAH B3 1.4.4. PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN 1.4.5. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.7. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILISASI 1.4.6. PROGRAM KETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN 1.4.8. DIKLAT MFK STANDAR 1.4. MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK) 1.4.1. PROGRAM MFK
  • 33.
    1.4.1. PROGRAM MFK 1.4.1Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana, pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi Pokok Pikiran: • Puskesmas perlu menyusun program MFK a) Manajemen Keselamatan dan keamanan b) Manajemen bahan dan limbah berbahaya dan beracun c) Manajemen Bencana/disaster d) Manajemen Penanganan Kebakaran e) Manajemen Alat Kesehatan f) Manajemen system utilisasi g) Pendidikan (edukasi) petugas • Dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko (huruf a sd f) • Tetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK • Pemenuhan akan kebutuhan dan keamanan bagi pengunjung dengan keterbatasan fisik. • Dilakukan evaluasi minimal per tri wulan EELEMEN PENILAIAN : 1. Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. (R) 2. Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman bagi pengguna pelayanan dengan keterbatasan fisik (D,W) 3. Dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D,W) 4. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per tri wulan terhadap pelaksanaan program MFK meliputi huruf a sampai huruf f pada pokok pikiran. (D) PROGRAM KETERPADUAN
  • 34.
    PJ. MFK KESELAMATAN &KEAMANAN SISTEM UTILISASI PENGELOLAAN B3 LIMBAH B3 MANAJEMEN KEDARURATAN PENGAMANAN KEBAKARAN PERALATAN KESEHATAN DIKLAT MFK MONEV & TL R Ada SK Ka Puskesmas ttg PJ MFK Program MFK dan Identifikasi (AREA) BERISIKO Setiap 3 bulan Perbaikan & Minimalisir risiko D
  • 35.
    1.4.2. Puskesmas melaksanakanprogram keselamatan dan keamanan Pokok Pikiran: • Program untuk keselamatan dirancang untuk mencegah terjadinya cedera bagi pasien, petugas, peng unjung dan masyarakat akibat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), seperti tertusuk jarum, tertimpa bangunan, kebakaran, gedung roboh, dan tersengat listrik • Program keselamatan bagi petugas terintegrasi dengan program keselamatan dan kesehatan kerja • Program untuk keamanan perlu direncanakan untuk mencegah terjadinya kejadian kekerasan fisik ma upun cedera akibat lingkungan fisik yang tidak aman seperti penculikan bayi, pencurian, dan kekerasa n pada petugas • Apabila Puskesmas mengalami renovasi dan atau konstruksi bangunan maka perlu disusun Infection Control Risk Assesment (ICRA) renovasi untuk memastikan proses renovasi dan atau konstruksi bangu nan dilakukan secara aman dan mengontrol terjadinya penyebaran infeksi (lihat juga PPI 5.5.2 1.4.2. PROGRAM KESELAMATAN DAN KEAMANAN ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,W) 2. Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan, prasarana dan peralatan (D,O,W) 3. Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala. (D, O,W). 4. Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi. (D,O,W)
  • 36.
    1.4.3 Inventarisasi, pengelolaan,penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundangan POKOK PIKIRAN: • Bahan berbahaya beracun (B3) dan limbah B3 perlu diidentifikasi dan dikendalikan secara aman. • Puskesmas perlu menginventarisasi B3 meliputi lokasi, jenis, dan jumlah B3 serta limbahnya yang disimpan. Daftar inventaris ini selalu dimutahirkan sesuai dengan perubahan yang terjadi di tempat penyimpanan . • Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) • Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan 1.4.3. PENGELOLAAN B-3 DAN LIMBAH B-3 POKOK PIKIRAN : 1. Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai angka satu sampai tujuh huruf b (R) 2. Pengolahan limbah B3 sesuai standar (penggunaan dan pemilahan, pewadahan dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir) (D,O,W) 3. Tersedia IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O) 4. Ada laporan, analisis, dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan B3 dan atau limbah B3. (D,W)
  • 37.
    Program Pengelolaan B3dan Limbah B3 meliputi: 1) Penetapan jenis dan area/lokasi penyimpanan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 2) Pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 3) Sistem pelabelan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 5) Penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 6) Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7) Pembuangan limbah B3 yang memadai sesuai peraturan perundang-undangan 8) Penggunaan APD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan R INVENTARISASI PENGELOLAAN PENYIMPANAN PENGGUNAAN PENGENDALIAN
  • 38.
    1.4.4. PROGRAM TANGGAPBENCANA 1.4.4. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal 1. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ikut bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksternal. 2. Strategi untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment). 3. Program kesiapan menghadapi bencana disusun dan disimulasikan (setiap tahun) secara internal atau melibatkan komunitas secara luas, terutama ditujukan untuk menilai kesiapan sistem 2) sampai dengan 6) yang telah diuraikan di bagian c kriteria 1.4.1. 4. Setiap pegawai wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi pelaksanaan program tanggap darurat yang diselenggarakan minimal setahun sekali agar siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana 5. Debriefing adalah sebuah review yang dilakukan setelah simulasi bersama peserta simulasi dan observer yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari simulasi. 6. Hasil dari kegiatan debriefing didokumentasikan , digunakan untuk melakukan perbaikan
  • 39.
    • Puskesmas ikutbertanggungjawab dalam berperan aktif dalam upaya mitig asi dan penanggulangan bila terjadi bencana baik internal maupun eksterna l • Strategi dan rencana untuk menghadapi bencana perlu disusun sesuai deng an potensi bencana yang mungkin terjadi berdasarkan hasil penilaian keren tanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment), meliputi: 1. identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terj adi, 2. menentukan peran Puskesmas jika terjadi bencana dgn tetap memperhati kan keberlangsungan layanan dan tindak lanjut terhadap bencana, 3. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4. manajemen sumber daya, 5. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan manajemen kon flik yang mungkin terjadi pada saat bencana • Program persiapan bencana disimulasikan (disaster drill) setiap tahun sec ara internal atau melibatkan komunitas secara luas, khususnya nomer 3 sd 7 • Setiap karyawan wajib mengikuti pelatihan/ lokakarya dan simulasi dalam p elaksanaan program tanggap darurat
  • 40.
    ELEMEN PENILAIAN Dilakukan identifikasirisiko terjadinya bencana internal dan eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya terhadap pelayanan. (D) Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria 1.4.1. (D, W). Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1. terhadap program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun, dan dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi. (D, W) Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulai dan evaluasi tahunan. (D) 1 2 3 4 1.4.4. PROGRAM TANGGAP BENCANA
  • 41.
    PROGRAM MANAJEMEN KEDARURATANDAN BENCANA perlu disusun dalam upaya menanggapi bila terjadi bencana internal dan/ atau eksternal yang meliputi: a) Pembentukan Tim Bencana b) identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), c) Penyusunan Disaster Plan (Program Kesiapan menghadapi mencana ) meliputi : 1. menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 2. strategi komunikasi jika terjadi bencana, 3. manajemen sumber daya, 4. penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 5. identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, d) Penyusunan Rencana Kontingensi e) Edukasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana f) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya g) peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
  • 42.
    PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANAINTERNAL & EKSTERNAL TINDAK LANJUT • Menetukan Peran Puskesmas jika terjadi Bencana • strategi komunikasi jika terjadi bencana, • manajemen sumber daya, • penyediaan pelayanan dan alternatifnya, • identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan, dan • manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana. DISASTER DRILL (SIMULASI DISASTER) IDENTIFIKASI RISIKO BENCANA INTERNAL & EKSTERNAL HAZARD VULNERABILITY ASSESSMENT EDUKASI & SIMULASI PENANGGULANGAN BENCANA MONEV PEMBENTUKAN TIM TANGGAP/ PENANGGULANGAN BENCANA PENYUSUNAN DISASTER PLAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA Rencana kontingensi
  • 43.
    Situasi terdapat potensi Bencana Perencanaan Kontijensi Situasisaat Terjadi Bencana Evakuasi Situasi pasca bencana Rehabilitasi Situasi normal tidak bencana Perencanaan Mitigasi H V A
  • 44.
    PERENCANAAN MANAJEMEN BENCANA(DISASTER PLAN) KEBIJAKAN Kebijakan Analisa Risiko Peta Rawan Bencana Profil Puskesmas Tupoksi, SOP, Form Pengorganisasian Latar Belakang Glossary Fasilitas V V V V V V V V KOMPONEN PROGRAM MANAJEMEN BENCANA 1) Identifikasi jenis, kemungkinan, dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi (HVA), 2) Menentukan peran Puskesmas dalam kejadian bencana 3) Strategi komunikasi jika terjadi bencana, 4) Manajemen sumber daya, 5) Penyediaan pelayanan dan alternatifnya, 6) Identifikasi peran dan tanggung jawab tiap pegawai serta manajemen konflik yang mungkin terjadi pada saat bencana, 7) Peran Puskesmas dalam tim terkoordinasi dengan sumber daya masyarakat yang tersedia
  • 45.
  • 46.
    Kontijensi adalah suatukeadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi  Rencana Kontijensi adalah uatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada situasi kontijensi atau situasi yg belum tentu terjadi .  Sebuah rencana kontijensi ada kemungkinan tidak dilakukan (diaktifkan) jika keadaan yang diprediksi tidak terjadi  Prinsip2 Rencana Kontijensi:  Dilakukan bersama sama dengan stake holder dan multi-sektor yang terlibat.  Skenario dan tujuan disepakati.  Dilakukan secara terus terang.  Menetapkan peran dan tugas pelaku.  Menyepakati konsensus.  Dibuat untuk menghadapi keadaan darurat.
  • 47.
    Penilaian risiko Penentuan kejadian Pengembangan skenario Penetapan KebijakanStrategi Analisa kesenjangan Rencana tindaklanjut Formalisasi Aktivasi Proyeksi kebutuhan Ketersediaan sumber daya Kaji ulang Sumber: “Pengantar Perencanaan Kontijensi” oleh Bakornas PBP
  • 48.
    SIMULASI DAN EVALUASITAHUNAN TUJUAN Mengukur kinerja Seluruh komponen Identifikasi area yang Perlu perbaikan Meningkatkan kemampuan Staf dan karyawan menghadapi bencana Pemanfaatan Sumber Daya Implementasi: Program Prosedur, Kebijakan terkait KEGIATAN SIMULASI: - Emergency Drill - Workshop - Seminar - dll Diprogramkan dan dilaksanakan Minimal setahun sekali Diikuti seluruh staf dan karyawan serta Komunitas secara luas Melakukan Debriefing seusai simulasi Menindak lanjuti Debriefing hasil simulasi Hasil debriefing didokumentasikan
  • 49.
    1.4.5. PROGRAM PENCEGAHANDAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN 1.4.5 Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi POKOK PIKIRAN: • Setiap fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas mempunyai risiko terhadap terjadinya kebakaran • Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu disusun sebagai wujud kesiagaan Puskesmas terhadap terjadinya kebakaran • Yang dimaksud dengan sistem proteksi adalah penyediaan proteksi kebakaran baik aktif mau pasif. • Proteksi kebakaran aktif, contohnya APAR, sprinkler, detektor panas, dan detektor asap, • Proteksi kebakaran secara pasif, contohnya: jalur evakuasi, pintu darurat, tangga darurat, tempat titik kumpul aman. ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran angka satu sampai angka empat huruf d pada kriteria 1.4.1. (D, O, W) 2. Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat pemadam api. (D, O, W) 3. Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program pengamanan kebakaran. (D, W) 4. Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna layanan, dan pengunjung di area Puskesmas. (R)
  • 50.
    PROGRAM PENGAMANAN KEBAKARAN Identifikasirisiko terhadap terjadinya kebakaran Inspeksi terhadap sistim proteksi kebakaran, ketersediaan sarana Menguji dan memelihara sistim proteksi secara periodik Meningkatkan sumber daya manusia melalui edukasi & simulasi Menerbitkan kebijakan larangan merokok Memantau kepatuhan kebijakan larangan merokok R • Menentukan lokasi yang berpotensi HAZARD kebakaran • Menganalisa kemungkin yg meningkatkan VULNAREBILITY • Menentukan tingkat RISK kebakaran gunakan HVA Tool
  • 51.
    Memeriksa kelengkapan ,kondisi kelayakan sistim proteksi dan Sarana penanganan kebakaran Memeriksa kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi Uji coba terhadap sistim proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran Memasang label tanda bahaya dilokasi risiko kebakaran Pemeriksaan, Pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali dalam setahun Evaluasi dan dokumentasikan, up date jika perlu
  • 52.
    Puskesmas menerbitkan KebijakanLarangan merokok di area Puskesmas sesuai UU RI No.32 Th 2010. Sosialisasi dan edukasikan kepada masyarakat tentang Bahaya merokok bagi Kesehatan dan bahaya kebakaran Pantau kepatuhan larangan merokok secara berkesinambungan Evaluasi pelaksanaan kepatuhan thd Larangan merokok, dan dokumentasikan
  • 53.
    Sistim proteksi aktif Karunggoni Hidrant APAR Sprinkler Smoke Detector dengan Alarm B. FIRE SUPPRESANT A. FIRE DETECTOR
  • 54.
    - sarana evakuasi -alat bantu evakuasi Sistim proteksi Pasif
  • 55.
    1.4.6. PROGRAM JAMINANKETERSEDIAAN ALAT KESEHATAN POKOK PIKIRAN • Manajemen peralatan bertujuan untuk memastikan alat Kesehatan tersedia, dipelihara, dikalibrasi secara berkala. • Petugas pengelola peralatan adalah orang yang kompeten dan dapat mengoperasionalkan alat • Penggunaan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) oleh Puskesmas dilakukan untuk memastikan pemenuhan terhadap standar sarana, prasarana, dan alat kesehatan. • Data sarana, prasarana, dan alat kesehatan di Puskesmas harus diinput dalam ASPAK dan divalidasi untuk menjamin kebenarannya • Agar tidak terjadi keterlambatan atau gangguan dalam pelayanan, alat kesehatan harus tersedia, berfungsi dengan baik, dan siap digunakan saat diperlukan. Program yang dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan dan kalibrasi secara berkala, sesuai dengan panduan produk tiap alat kesehatan. • Pemeriksaan alat kesehatan yang dilakukan petugas meliputi : kondisi alat, ada tidaknya kerusakan, kebersihan, status kalibrasi, dan fungsi alat 1.4.6 Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat Elemen penilaian : 1. Dilakukan inventarisasi alat kesehatan sesuai dengan ASPAK. (R) 2. Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara periodik (D, 0, W) 3. Dilakukan pelatihan bagi staf agar kometen untuk memngoperasionalkan peralatan tertentu (D,W) 4. Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan secara periodik (D,O,W)
  • 56.
    1.4.7. PROGRAM KETERSEDIAANUTILITAS 1.4.7 Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi POKOK PIKIRAN • Sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air dan lainnya. • Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan Puskesmas • Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. • Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan/ atau listrik. • Puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik dan gas medis selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. • Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya, seperti genset, perpipaan air, panel listrik, perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan . • prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti, uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ELEMEN PENILAIAN : 1. Dilakukan inventarisasi system utilitas sesuai dengan ASPAK (R) 2. Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf f pada kriteria 1.4.1. (R) 3. Sumber air, listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di Puskesmas. (D,O)
  • 57.
    PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM UTILITAS Ketersediaanlistrik, air, gas medis Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air Uji coba sumber air Dan listrik cadangan Pemeriksaan kualitas air Identifikasi & Ketersediaan sistem utilitas kunci yang lain Pemeliharaan system utilitas implementasi
  • 58.
    PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN TERENCANA PEMELIHARAAN TIDAK TERENCANA PEMELIHARAAN PENCEGAHAN PEMELIHARAAN KOREKTIF PEMELIHARAAN DARURAT Pemeriksaan termasuk penyetelan danpelumasan Penggantian komponen minor yaitu pekerjaan yang timbul langsung dari pemeriksaan Reparasi minor yang tidak ditemukan waktu pemeriksaan Lihat, rasakan dengarkan Pemeliharaan Waktu berhenti Pemeliharaan waktu berjalan Overhaul terencana SISTEM PEMELIHARAAN
  • 59.
    1.4.8. DIKLAT MFK 1.4.8Puskesmas menyusun dan melaksanakan pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)bagi petugas POKOK PIKIRAN • Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan Manajemen Fasilitas Dan Keselamatan (MFK) perlu dilakukan pendidikan petugas agar dapat menjalankan peran mereka dalam menyediakan lingkungan yang aman bagi pasien, petugas, dan masyarakat. • Pendidikan petugas dapat berupa edukasi, pelatihan, dan in house training/workshop/lokakarya. • Pendidikan petugas sebagaimana dimaksud tertuang dalam rencana program pendidikan manajamen fasilitas dan keselamatan Elemen penilaian : 1. Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (R) 2. Dilaksanakan program pendidikan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana. (D,W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas. (D,W)
  • 60.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 61.
    STANDAR 1.5. MANAJEMENKEUANGAN 1.5.1 Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab keuangan melaksanakan manajmen keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan • Anggaran yg tersedia di Puskesmas harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif dan efektif • Perlu ditetapkan Kebijakan dan prosedur manajmen keuangan yg mengacu pada peraturan perundangan • Utk puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam manajmen keuangan BLUD dan menerapkan Standart Akutansi Profesi (SAP) ELEMEN PENILAIAN : 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan Puskesmas dengan kejelasan tugas, dan tanggungjawab dan wewenang ® 2. Ditetapkan Kebijakan dan prosedur manajemen Keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas ® STANDAR 1.5. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA ELEMEN PENILAIAN
  • 62.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 63.
    Untuk menilai efektivitasdan efisiensi penyelenggaraan tata kelola, kesesuaian dengan rencana, dan pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, maka dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja puskesmas dapat berupa pemantauan, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen. STANDAR 1.6. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA
  • 64.
    1.6.1 INDIKATOR KINERJA 1.6.2 LOKAKARYA MINI 1.6.3 AUDIT INTERNAL & PERTEMUANTINJAUAN MANAJEMEN 1.6 Pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dilakukan secara periodik STANDAR 1.6. PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA LIHAT JUGA DI 2.8.1 * 2.8.2 * 2.8.3 * 2.8.4
  • 65.
    1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN,PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA 1.6.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah POKOK PIKIRAN  Pengawasan, pengendalian dan penilaian terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk memudahkan melakukan perbaikan penyelenggaraan pelayanan dan perencanaan pada periode berikutnya  Bentuknya dapat berupa pemantauan dan evaluasi, supervisi, lokakarya mini, audit internal, dan rapat tinjauan manajemen.  Indikator kinerja adalah indikator untuk menilai cakupan kegiatan dan manajemen Puskesmas  Indikator kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan kegiatan perlu disusun, dipantau dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dan perencanaan periode berikutnya  Indikator-indikator kinerja tersebut meliputi: • Indikator kinerja Manajemen Puskesmas • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKM yang mengacu pada indikator nasional seperti Program Prioritas Nasional, indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Propinsi dan Indikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah kabupaten/Kota • Indikator kinerja cakupan pelayanan UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium • Dalam menyusun indikator-indikator tersebut harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kabupaten, Kebijakan/Pedoman dari Kementerian Kesehatan, Kebijakan/Pedoman dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kebijakan/Pedoman dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota
  • 66.
    ELEMEN PENILAIAN 1. Ditetapkanindikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis-jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah Pusat dan Daerah (R) 2. Dilakukan pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, dan hasilnya diumpanbalikkan pada lintas program dan lintas sektor (R, D, W) 3. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D) 4. Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing-masing upaya Puskesmas, dan untuk perencanaan Puskesmas (D) 5. Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk perbaikan kinerja disediakan dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan bulanan (D, W) 6. Hasil pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP), serta upaya perbaikan kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota (D) 1.6.1. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN INDIKATOR KINERJA
  • 67.
    1.5.2 Lokakarya minilintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur POKOK PIKIRAN • Proses maupun hasil pelaksanaan upaya Puskesmas perlu dikomunikasikan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab Upaya baik KMP, UKM, dan UKPP kepada serta lintas program dan lintas sektor terkait agar ada kesamaan persepsi untuk efektivitas pelaksanaan upaya Puskesmas. • Komunikasi dan koordinasi Puskesmas melalui Lokakarya mini bulanan lintas program dan Lokakarya mini triwulan lintas sektor dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan • Lokakarya mini bulanan digunakan untuk : menyusun secara lebih terinci kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan mendatang, khususnya dalam waktu, tempat, sasaran, pelaksana kegiatan, dukungan (lintas program dan sektor) yang diperlukan, serta metode dan teknologi yang digunakan; menggalang kerjasama dan keterpaduan serta meningkatkan motivasi petugas. • Lokakarya mini triwulan digunakan untuk : menetapkan secara konkrit dukungan lintas sektor yang akan dilakukan selama 3 (tiga) bulan mendatang, melalui sinkronisasi/harmonisasi RPK antar-sektor (antar-instansi) dan kesatupaduan tujuan; menggalang kerjasama, komitmen, dan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan; meningkatkan motivasi dan rasa kebersamaan dalam melaksanakan pembangunan masyarakat kecamatan 1.6.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP 1. Perlunya Sosialisasi, Komunikasi, Koordinasi, Penyamaan Persepsi , sinkronisasi, integrasi, penggalangan Kerjasama, penguatan komitmen LP maupun LS 2. Perlu pemantauan keberhasilan kinerja secara berkesinambungan 3. Perlunya penyusunan jadwal kegiatan yad secara terinci dan terpadu LOKAKARYA MINI DI PUSKESMAS
  • 68.
    ELEMEN PENILAIAN Dilakukan lokakarya mini bulanandan tribulanan secara konsisten dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan upaya – upaya Puskesmas (D,W) Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam lokakarya mini (D,W) Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk perbaikan pelaksanaan kegiatan. (D,W) 1 2 3 1.6.2 Lokakarya mini lintas program dan lokakarya mini lintas sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur 1.6.2. LOKAKARYA MINI LP DAN LOKAKARYA MINI LP A S D P
  • 69.
    1.6.3. AUDIT INTERNALDAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 1.6.3 Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja, risiko, maupun rencana pengembangan pelayanan POKOK PIKIRAN • Kinerja Puskesmas yang dilakukan perlu dipantau apakah mencapai target yang ditetapkan, yang dapat dilakukan melalui audit internal dan tinjauan manajemen • Audit internal merupakan salah satu mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas • Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pimpinan dan pegawai Puskesmas, maka permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti • Pelaksanaan kinerja direncanakan dan dipantau serta ditindaklanjuti. • Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Mutu secara periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk membahas umpan balik pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan. • Pertemuan tinjauan manajemen dipimpin oleh Penanggung jawab Mutu
  • 70.
    ELEMEN PENILAIAN 1. KepalaPuskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas. (R) 2. Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. (R) 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas, Tim Mutu, pihak yang diaudit dan unit terkait. (D) 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari hasil audit internal baik oleh kepala Puskesmas, penanggung jawab maupun pelaksana. (D) 5. Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan tinjauan manajemen dilakukan dengan agenda sebagaimana pokok pikiran. (D, W) 6. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. (D) 1.6.3. AUDIT INTERNAL DAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN
  • 71.
    BAB I -KMP STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS REVISI PERENCANAAN PUSKESMAS  2 KRITERIA  11 EP 1.1 BAB I KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS 7 STANDAR, 26 KRITERIA, 104 ELEMEN PENILAIAN TATAKELOLA ORGANISASI  5 KRITERIA  16 EP 1.2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA  6 KRITERIA  12 EP 1.3 MANAJEMEN KEUANGAN  1 KRITERIA  2 EP 1.5 PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENILAIAN KINERJA  3 KRITERIA  15 EP 1.6 PERAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  1 KRITERIA  8 EP 1.7 MANAJEMEN FASILITAS & KESELAMATAN (MFK)  8 KRITERIA  30 EP 1.4
  • 72.
    STANDAR 1.7. PERANDINAS KESEHATAN KAB/KOTA POKOK PIKIRAN • Dinas Kesehatan menetapkan Struktur Organisasi Puskesmas. • Dinas Kesehatan melakukan pembinaan Puskesmas melalui TPCB • Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan evaluasi, dan pelaporan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan • Pembinaan yang dilakukan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam hal penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja Puskesmas • Pembinaan tersebut dilaksanakan secara periodik termasuk pembinaan dalam rangka pencapaian target PIS PK, target Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Program Prioritas Nasional (PPN), serta pemenuhan standar pelayanan • Tugas TPCB meliputi : a. Melakukan supervise terhadap penyelenggaraan Pelayanan di Puskesmas secara periodic b. Memberikan bimbingan tehnis , antara lain 1. Pengisian penilaian mandiri ( self assessment) 2. Penyusunan program peningkatan mutu 3. Penetapan dan pengukuran indicator mutu 4. Pelaporan insiden keselamatan pasien 5. Pendampingan periapan survey akreditasi 6. Pendampingan penyusunan Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) c. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas secara berkala, diantaranya : 1. Pemantauan hasil Penilaian Kinerja Puskesmas 2. Pemantauan Pengukuan Indikator Mutu (INM) 3. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) 1.7.1 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas termasuk peningkatan mutu pelayanan Puskesmas
  • 73.
    1.7.1. PEMBINAAN DANPENGAWASAN OLEH DINKES KAB/KOTA ELEMEN PENILAIAN 1. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota menetapkan struktur organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (R) 2. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pembinaan Puskesmas secara periodik (R, D) 3. Ada bukti Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota melaksanakan pembinaan secara terpadu melalui TPCB sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara periodik dengan menggunakan instrument pembinaan. (D,W) 4. Ada bukti TPCB menyampaikan hasil pembinaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota dan memberikan feed back kepada Puskesmas (D,W) 5. Ada bukti TPCB melakukan pendampingan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. (D, W) 6. Ada bukti TCB menindaklanjuti pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas yang menjadi wewenang dalam rangka membantu menyelesaikan masalah kesehatan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Puskesmas. (D, W) 7. Ada bukti TPCB melakukan verifikasi dan memberikan umpan balik evaluasi kinerja Puskesmas. (D, W) 8. Puskesmas menerima dan melakukan tindak lanjut umpan balik hasil pembinaan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota. (D, W)
  • 74.
    PEMBINAAN PUSKESMAS DINAS KESEHATANDAERAH KABUPATEN / KOTA melalui TPCB
  • 75.
    TUJUAN PEMBINAAN PUSKESMAS Mendorong Puskesmasdalam memenuhi standar penyelenggaraan Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tatakelola) Memfasilitasi Puskesmas dalam melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan (termasuk persiapan akreditasi ) Terwujudnya budaya mutu Puskesmas
  • 76.
    MANFAAT PEMBINAAN Untuk Puskesmas: 1. Terlaksananya tata Kelola Institusi dan tatakelolaa pelayanan yang optimal 2. Peningkatan capaian kinerja di Puskesmas 3. Peningkatan capaian Indikator Mutu Puskesmas 4. Meningkatkan capaian akreditasi Puskesmas 5. Peningkatan capaian IKS di wilayah kerja Puskesmas Untuk Dinas Kesehatan : 1. Memudahkan koordinasi dan kolaborasi dalam perumusan program dan kegiatan 2. Meningatkan sinergitas dalam pembinaan ke Puskesmas 3. Meningkatkan pelaporan INM dan IKP 4. Meningkatkan target kinerja Puskesmas 5. Meningkatkan capaian target kinerja Dinas Kesehatan 6. Peningkatan capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten 7. Tercapainya target Program Prioritas Dinas 8. Tercapainya target PPN Untuk Masyarakat : Tercapainya target Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas
  • 77.
    KONSEP PEMBINAAN TERPADU Cluster Anggrek Cluster Bugenvile Cluster Cempaka Cluster Dahlia Cluster Edelweis 1)Pembagian Cluster Binaan merupakan kesepakatan seluruh Bidang di Dinkesda Kab/Kota 2) Pembagian Cluster binaan bisa berdasarkan:  Akses, kondisi geografis dan transportasi  Sumber daya, jumlah bidang dan jumlah SDM  Ketersediaan dana operasional  Capaian kinerja Puskesmas  Permasalahan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas 3) Semua yg ada di Dinkesda Kab/Kota dibagi habis di Tim Pembina Cluster Binaan
  • 78.
    PENGORGANISASIAN TIM PEMBINA CLUSTERBINAAN (TPCB) PENANGGUNG JAWAB Kadinkes KETUA Eselon 3 SEKSI A / PJ PROGRAM SEKSI C / PJ PROGRAM SEKSI E / PJ PROGRAM SEKSI G / PJ PROGRAM SEKSI B / PJ PROGRAM SEKSI D / PJ PROGRAM SEKSI F / PJ PROGRAM SEKSI H / PJ PROGRAM
  • 80.
    KEMAMPUAN DASAR TPCByang dipunyai : 1. Kebijakan Nasional maupun Kebijakan Pelaksanaanya di daerah 2. Stndart Pelayanan Minimal (SPM) 3. Manajemen Puskesmas 4. Tata Kelola Mutu di Puskesmas 5. Konsep rujukan UKM dan UKP secara horizontal maupun vertical 6. Standart Akreditasi Puskesmas 7. Manajemen Data dan Informasi 8. Tehnik Komukasi dan pembinaan
  • 81.
    01 KOMITMEN 02 MUTU 03KERJA TIM 04 PEMBELAJARAN BERKELANJUTAN 04 EFEKTIF DAN EFISIEN PRINSIP PEMBINAAN TPCB
  • 82.
    SA menggunakan Instrumen Pemantauan danEvaluasi Pembahasan SA Penyusunan skala prioritas berdasarkan hasil SA P E R S I A P A N Pembinaan Laporan TPCB Ditemukan masalah spesifik Pembinaan Teknis 1 2 • SURVEIOR AKREDITASI • ORGANISAS I PROFESI • DLL FEED BACK: ARAH PANAH 1. Bila ditemukan danya masalah tehnis, misalnya terkait MUTU, pelaksanaan pembinaan tehnis 2. Diakukan pelaporan kembali terkait hasil pembinaan tehnis ke TPCB ALUR PEMBINAAN TERPADU
  • 83.
    PELAKSANAAN PEMBINAAN A. PEMBINAANLANGSUNG B. PEMBINAANTIDAKLANGSUNG Dilaksanakan dengan cara turun langsung ke Puskesmas Dilaksanakan tanpa harus mengunjungi Puskesmas, bias melalui berbagai aplikasi, video conference, email, chatting, zoom, google meet, dsb Pelaksanaan pembinaan langsung dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun Pelaksanaan pembinaan tidak langsung dilakukan dengan menyesuaikan dengan kemampuan Periodik Per triwulan
  • 84.
    TINDAK LANJUT Melakukan tindak lanjutdari permasalahan mutu yang di temukan saat pembinaan langsung. Pembinaan dilakukan oleh Seksi Mutu dengan melibatkan seksi terkait, Surveior di Kab/Kota, Organisasi Profesi, dll WASOR PROGRAM Terkait SURVEIORS AKREDITASI ORGANISASI PROFESI SAAT DILAKUKAN PEMBINAAN LANGSUNG OLEH TPCB DITEMUKAN MASALAH SPEESIFIK TERKAIT MUTU atau RENDAHNYA CAPAIAN INM (mis. RENDAHNYA CAKUPAN PENGOBATAN TB) PEMBINAAN TEHNIS
  • 85.
    PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBINAANTERPADU OLEH TPCB Dinas Kesehatan Kab/Kota Dilakukan 1 kali setahun, pada bulan Desember tahun berjalan atau bulan Januari tahun berikutnya.
  • 86.
    BERSAMA KITA BISA…. KENIKIRDIREMET REMET, MAS LAN MBAKYU MIKIR…..NGANTI MUMET

Editor's Notes

  • #39 Lihat instrument HVA Harus dibedakan antara program tanggap darurat bencana dengan Disaster plan . Dalam disaster plan ada rencana kontingensi
  • #40 Disaster plan disimulasikan setiap tahun
  • #41 Di EP 2 Program manajemen bencana ini adalah Disaster Plan. Yang harus disimulasikan dan dievaluasi setiap tahun
  • #43 Dalam program penanggunlangan bencana ada Disaster Plan
  • #44 Disaster Plan meliputi tahapan Pencegahan sampai Rehabilitasi… Didalamnya ada pembuatan Rencana Kontingensi yang akan diaktifkan Ketika terjadi bencana
  • #46 Dalam identifikasi resiko Bencana maka lakukanlah HVA yakni assessment tentang Bencana yg mungkin terjadi di wilayah Vulnerability = Kerentanan = mudah terkena luka Severity (kekuatan , besarnya resiko terhadap )  thd Manusia, Sarpras, Bisnis, Kesiapsiagaan, Respon Internal, Respon eksternal