Bahan Ajar Mahasiswa Universitas Terbuka Mata Kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Modul ini mempelajari Pokok Bahasan Sistem Ekonomi Pancasila

1. SISTEM EKONOMI
PANCASILA
MODUL 3

2. Dasar Filosofis Sistem
Ekonomi Pancasila
KB-1

3. • Falsafah social Pancasila memiliki dasar :
1. Konsep sintesis tentang masyarakat
2. Konsep tersebut mengandung :
a. Asas usaha Bersama dan kekeluargaan
b. Pandangan organis tentang masyarakat
c. Asas keadilan, khususnya keadilan sosial

4. A. Pandangan Pancasila Tentang
Hubungan Individu dan Masyarakat
• Pancasila bertolak dari kesadaran tentang sifat kodrati
manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk
social, yang merupakan kesatuan bulat yang harus di
kembangkan secara selaras, serasi dan seimbang.
• Pancasila menempatkan diri di antara kedua sifat
kodrat manusia yakni sebagai makhluk individu dan
makhluk social
• Perwujudan dari pandangan hidup ini salah satunya
adalah asas kebersamaan dan kekeluargaan.
• Dalam kehidupan ekonomi, di ejawantahkan dalam
pasal 33 UUD 1945 yang telah di amandemen tahun
2002

5. Inti Pasal 33 UUD 45
1. Sektor swasta diberikan kebebasan untuk memiliki
dan memanfaatkan sesuatu serta berusaha di bidang
yang tidak penting bagi negara dan tidak menguasai
hajat hidup orang banyak
2. Sektor negara sebagai pencerminan masyarakat
menguasi hajat hidup orang banyak, meskipun dalam
ekonomi di batasi agar tidak menjurus pada
kekuasaan negara yang berlebihan (etatisme)
3. Sektor koperasi sebagai perpaduan kepentingan
individu dan kepentingan social.

6. B. Asas Usaha Bersama Dan
Kekeluargaan
• Menurut Sistem Ekonomi Pancasila dan UUD’45,
keseluruhan unsur dari kegiatan di cakup dalam pengertian
“kekeluargaan” yang membawa perikehidupan keseimbangan.
Di dalam system ini semua unsur interdependensi atau
saling ketergantungan.
• Menurut pasal 33 UUD 45, bangun perusahaan yang
paling sesuai adalah “Koperasi”, namun SIE juga memberi
ruang kepada swasta dan pemerintah dengan tujuan untuk
kemakmuran masyarakat.
• SIE merupakan ideologi terbuka, yang artinya nilai
dasarnya tetap namun penjabarannya dapat dikembangksan
secara kreatif dan dinamis sesuai dengan dinamika
perkembangan masyarakat Indonesia.

7. C. Pandangan Organis Tentang
Masyarakat
• Masyarakat organis adalah masyarakat yang besatu
secara bulat dan utuh. Artinya, masyarakat tetap
memiliki perbedaan individu namun kebebasan individu
ini masih terkait dengan kewajibannya terhadap
masyarakat
• SIE merupakan system yang berorientasi pada
manusia
• dalam SIE manusia memiliki peran ganda, yakni
sebagai subjek agar dapat menjadi warna pada
pembangunan, dan sebagai pelaku produksi.

8. D. Asas Keadilan Sosial
• Keadilan social sasarannya adalah hak atas
kesejahteraan social.
• Keadilan social mencakup hak setiap warga negara
untuk mengambil bagian dan menerima nikmat dari
kekayaan social.
• Keadilan social menekankan kekeluargaan, perbauran
kepentingan dan tanggung jawab yang ada dan
berpengaruh dalam masyarakat. Untuk itu perekonomian
disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan asas
kekeluargaan.

9. Dasar Konstitusional dan
Operasional Sistem
Ekonomi Indonesia
KB-2

10. A. Dasar Konstitusional
1. UUD 1945 (setelah amandemen)
a. Pasal 33 merupakan pasal utama
b. Sebagai pelengkap ( Pasal 23 tentang APBN,
pasal 27 ayat 2 tentang hak rakyat memperoleh
pekerjaan yang laya, dan pasal 34 tentang
kewajiban negara memelihara fakir miskin dan
anak terlantar)
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional

11. B. Dasar Operasional
1. Peranan negara dan swasta
2. Tidak ada Dominasi dan Konfrontasi
3. Masyarakat Memegang Peranan Sentral
4. Pengaturan Perencanaan dan Pengawasan
5. Tidak Bebas Nilai
Emil Salim (Cornelis Rintuh,
1995)

12. 1. Peranan Negara dan Swasta
• Peranan negara tidak dominan untuk mencegah
etatisme
• Peran swasta penting, namun juga tidak dominan
untuk mencegah timbulnya “free fight liberalism”
• Usaha negara dan swasta tumbuh berdampingan
dengan seimbang tanpa dominasi berlebihan satu
terhadap yang lain.

13. 2. Tidak Ada Dominasi dan
Konfrontasi
• Hubungan kerja antar Lembaga ekonomi didasarkan
kepada asas kekeluargaan, menurut keakraban
hubungan manusia. Hal ini untuk menghindari
konfrontasi keakraban hubungan manusia.
• Pengembangan diri manusia memegang posisi sentral
dalam SIE. Arah pengembangan tertuju pada manusia
seutuhnya

14. 3. Masyarakat Memegang Peranan
Sentral
• Masyarakat adalah bagian dari unsur ekonomi non
negara yaitu swasta, namun bukan sebagai
perseorangan namun sebagai kesatuan yang melebihi
jumlah perorangan
• Penekanan pada masyarakat tidak mengabaikan
individu, tetapi langkah tindak individu harus serasi
dengan kepentingan masyarakat
• Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, perlu di buka
kesempatan luas bagi kelompok masyarakat untuk
menggunakan sumber daya alam yang diperlukan bagi
pemenuhan kebutuhan hidupnya.

15. 4. Pengaturan, Perencanaan dan
Pengawasan
• Hak menguasai oleh negara harus di lihat dalam
konteks pelaksanaan hak dan kewajiban negara
sebagai : pemilik, pengatur, perencana, pelaksana dan
pengawas
• Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, negara tidak perlu
memiliki sumber daya alam, tetapi tetap bisa
menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan
dan pengawasan

16. 5. Tidak Bebas Nilai
• Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai, bahkan
nilai inilah yang mempengaruhi pelaku ekonomi. Yaitu
bertolak dari idelogi Pancasila.

17. • Sistem Ekonomi Indonesia adalah system ekonomi
campuran yang mengandung ciri-ciridari system
kapitalis-liberal, dan system sosialis-komunis.
• Meskipun Sistem Ekonomi Pancasila masih sulit di
definisikan, tetapi yang penting adalah penerimaan dari
masyarakat, yakni kesediaan masyarakat atau kelompok
yang berkuasa dan berpengaruh untuk mengorbankan
kepentingan pribadi demi kepentingan masyarakat.
• Negara jangan sampai terlampau berlebihan (etatisme)
namun juga kebebasan ada batasnya agar tidak
melahirkan persaingan bebas yang mematikan ekonomi
lemah.