Makalah ini membahas tentang politik dan strategi nasional Indonesia, mulai dari pengertian politik nasional dan strategi nasional, penyusunan, dasar pemikirannya, implementasi, hingga keberhasilannya. Politik nasional adalah kebijakan nasional yang menjadi landasan strategi nasional untuk mencapai tujuan nasional, seperti pembangunan."
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
1. MAKALAH
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
OLEH:
KELOMPOK 2
- PURNAMA
- RIRINSYAH
- NURUL NAILAH
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TEKNIK INFORMATIKA D
2018
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat
dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas nikmat dan karunia-Nya pula makalah
Pendidikan Pancasila ini dapat terselesaikan.
Ucapan terima kasih juga tidak lupa saya berikan kepada semua pihak yang
telah membantu saya dalam menyusun makalah ini. Makalah ini disusun untuk
memenuhi tugas Pendidikan Pancasila.
Makalah ini masih sangat jauh dari sempurna, maka untuk itu saran dan kritik
yang membangun sangat saya harapkan.
Majene, September 2018
Penyusun
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ........................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ..................................................................................... 2
C. Tujuan ........................................................................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 3
A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional ................................................ 3
B. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional .............................................. 5
C. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi Nasional ....................... 6
D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional ........................................... 7
E. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional ........................................... 8
BAB II PENUTUP ................................................................................................ 9
A. Kesimpulan .............................................................................................. 9
B. Saran .......................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 10
4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang Masalah
Politik dan Strategi nasional merupakan satu-kasatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Politik yang dikatakan sebagai upaya proses menentukan tujuan dan cara mewujudkan
berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk
mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini politik dan strategi nasional
merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara-cara untuk mencapai tujuan
nasional.
Politik nasional pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan,
politik nasional merupakan landasan serta arah bagi konsep strategi nasional dan
strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Dalam penyusunan
politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan
pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan
dan pertahanan negara.
Pelaksanaan politik dan strategi nasional yang dilakukan oleh negara Indonesia
mencakup beberapa bidang yang dianggap central bagi penyelarasan kehidupan
berbangsa dan bernegara dari masyarakat Indonesia. Bidang-bidang tersebut adalah
bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama, bidang pendidikan,
bidang sosial dan budaya, bidang pembangunan daerah, bidang sumber daya alam dan
lingkungan hidup, serta bidang pertahanan dan keamanan.
Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki
manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh
rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki
moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana
nantinya menjadi panutan bagi warganya.
5. B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan politik nasional dan strategi nasional?
2. Bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional?
3. Apakah dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas)?
4. Bagaimana implementasi dari politik dan strategi nasional?
5. Bagaimanakah keberhasilan politik dan strategi nasional?
C. Tujuan
1. Mengetahui politik nasional dan strategi nasional.
2. Mengetahui penyusunan politik dan strategi nasional.
3. Mengetahui dasar pemikiran penyusunan politik strategi nasional (Polstranas).
4. Mengetahui implementasi dari politik dan strategi nasional.
5. Mengetahui keberhasilan politik dan strategi nasional.
6. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional
1. Pengertian Politik
Istilah Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang artinya negara (city state)
yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun
yang berpolitik disebut Politicos. Menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon,
yakni makhluk politik. Dalam bahasa Indonesia, kata polotik atau Politics mengandung
arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk
mencapainya.
Demikian bahwa pada umumnya dapat dikemukakan bahwa politik adalah
berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan
dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan
(decisionmaking) mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala
prioritasnya.
Negara, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.
Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi
tingkah laku seseorang sesuai keinginan pelaku.
Keputusan, adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif. Sedangkan pengambilan
keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
Kebijaksanaan, adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai
tujuan itu.
7. Pembagian dan alokasi, yang dimaksud adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-
nilai dalam masyarakat. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar.
Adapun yang dimaksud “politik” dalam pengertian ini adalah kebijakan umum dan
pengabulan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.
2.Pengertian Strategi
Pengertian Strategi pada awalnya dikenal di kalangan militer yang diartikan
sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima, dan penggunanya dalam
peperangan. Pengertian strategi secara umum adalah cara untuk mendapatkan
kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan
yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang masing-masing
merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah
sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan.
3. Politik Nasional dan Strategi Nasional
Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat
dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang
pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta
penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional).
Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran
dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari
kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional disusunlah strategi
nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
8. B. PenyusunanPolitikStrategi Nasional
1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan
oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis-garis Besar
Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun
Program Kabinet yang di ikuti dengan menunjukkan para menteri kabinet
sebagai pembantu presiden.
Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang
hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya,
dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi
memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik
dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun
yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya.
2. Penentu Kebijakan
Kebijakan Puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan
Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan Umum dilakukan oleh Presiden sebagai
kepala Pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan
Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan Khusus dilakukan oleh Menteri dalam
menjabarkan Kebijakan Umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang
sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan Teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I
Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan
Keputusan, atau Instruksi pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan di daerah, adalah
Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan
Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.
9. C. Dasar Pemikiran Penyusunan Politik Strategi
Nasional (Polstranas)
Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD
1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang
telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945.
sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah
dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur
politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.
Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur
politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik,
organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan
kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat
bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan
strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR.
Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik
dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para
menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden,
yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional
yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional
dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :
A. Otonomi Daerah
Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan
salah satu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua
bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan
otonomi luas bagi daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan
yang baru ialah:
1. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat
10. (central government looking).
2. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah
(local government looking).
1. Kewenangan Daerah
2. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenangan
daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan
dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,
agama, serta kewenangan bidang lain.
3. Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan
pengendalian pembangunan secara makro.
D. Implementasi Politikdan Strategi Nasional
1. Politik Nasional adalah Politik Pembangunan
Politik Nasional pada hakekatnya sama dengan Kebijakan Nasional sebagai landasan
serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional
hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang
meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara.
Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada
hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui pembangunan,
maka politik nasional disebut politik pembangunan.
11. 2. Implementasi Politik dan Strategi Nasional dalam Bidang-
Bidang Pembangunan Nasional
Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan
segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:
1. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk
mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
2. DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai
dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan
pelaksanaan GBHN dalam siding Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi,
tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
4. GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara
Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang
secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
5. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat
APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR.
E. KeberhasilanPolitikdan Strategi Nasional
Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat
yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat,
jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas,
semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi
panutan bagi warganya.
Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan
kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun
bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.
12. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Politik dan strategi
nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-
luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para
warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta
sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi
warganya. Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan
menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang
tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan
beradab.
B. Saran
Dari pembahasan di atas diharapkan Indonesia dapat melaksanakan politik dan strategi
nasional sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia agar kesatuan dan
kesejahteraan bangsa Indonesia lebih terjamin dan dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat Indonesia. Dan juga diharapkan para penyelenggara negara memiliki
moralitas, semangat serta sikap mental yang baik agar dapat menjadikan bangsa
Indonesia lebih maju.