SlideShare a Scribd company logo

Annual Report National Spatial Planning 2011

•
•
Arief Budiman
Arief Budiman

Dokumen tersebut merupakan laporan tahunan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 yang mencakup profil direktorat, pelaksanaan kegiatan, pengelolaan anggaran dan keuangan.

1 of 178
Download to read offline
PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL dalam laporan tahun 2011 DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL dalam laporan tahun 2011 DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KATA PENGANTAR buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3 Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Tahunan Direktorat Penatan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional yang tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2011. Pekerjaan-pekerjaan ini merupakan bentuk sumbangsih dan kontribusi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terhadap penyelenggaraan penataanruangdiIndonesia. Tulisan dalam buku “PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL dalam Laporan Tahun 2011” ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara singkat, ringkas dan padat mengenai seperti apa institusi Direktorat PenataanRuangWilayahNasionalyangdituangkandalambentukProfilDirektoratPenataanRuangWilayah Nasional serta berbagai hal dan upaya yang dikerjakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sertapencapaiansasaranyangtelahditetapkandalamRenstraDirektoratPenataanRuangWilayahNasional 2010-2014. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional yang telah bekerja keras, memberikan kontribusi nyata, serta upaya dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpalkepadakitasemua. Jakarta, Agustus 2012 Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ir. Iman Soedradjat, MPM
DAFTAR ISIKata Pengantar Daftar Isi Daftar gambar dan Tabel 41 44 46 48 50 52 54 58 60 62 64 66 68 71 3 Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 3.1 Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional 3.2 Evaluasi Kinerja Keterpaduan Pembangunan Sektor Strategis Berbasis RTRWN 3.3 Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Aspek Demografi, dan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN 3.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Sistematika Penulisan 2 Profil Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2.2 Struktur Organisasi 2.3 Visi dan Misi 2.4 Isu Strategis dan Tantangan 2.5 Kebijakan dan Strategi 2.6 Kegiatan Prioritas 2.7 SDM dan Peralatan 2.7.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 2.7.2 Prasarana dan Sarana Kerja 2.8 Alokasi Anggaran Tahun 2011 2.8.1 Pelaksanaan Pekerjaan secara Swakelola 2.8.2 Pelaksanaan Pekerjaan secara Kontraktual 3.5 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda 3.6 Penyelesaian 3 Raperpres Tentang RTR Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) 3.7 Fasilitasi Kerjasama Nasional dan Regional Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Nasional 3.8 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR KSN Selat Sunda 3.9 Kajian Aspek Kerentanan Wilayah Dan Sosial Budaya Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN 3.10 Kajian Aspek Sumber Daya Alam dan Ekonomi Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN 3.11 Penyiapan Peta Lampiran dan Fasilitasi Pembahasan Dalam Rangka Penyelesaian 3 (Tiga) Raperpres Tentang RTR KSN (Kawasan Sorowako, Kawasan Timika, Kawasan Raja Ampat) 3.12 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 3.13 Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional 3.14 Fasilitasi Pelaksanaan Aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Ruang 3.15 Modul dan Penyelenggaraan Sosialisasi Perpres RTR Pulau 3.16 Fasilitasi Penyelesaian Pedoman Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana 3.17 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang KSN Taman Nasional Gunung Merapi 3.18 Penyusunan 2 (Dua) Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (Aceh-Sumut Dan Riau-Kepri) 9 11 11 11 13 15 17 17 19 20 22 23 23 24 25 27 28 31 33 35 37 39 3 4 6 buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 4
3.19 Penyusunan 5 Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (NTT, Sulut- Gorontalo-Sulteng, Maluku, Maluku Utara-Papua Barat, dan Papua) 3.20 Penyusunan 3 Raperpres RTR Pulau/Kepulauan (Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Pulau Papua) 3.21 Kegiatan : Penyusunan 3 Raperpres RTR Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Danau Toba, Kawasan Borobudur, dan Kawasan Pacangsanak) 3.22 Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (MAPI PU) 3.23 Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Mengengah (RPI2-JM) Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali 3.24 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, Dan Pulau Papua) dan Kawasan Perbatasan Negara (Aceh-Sumut, Riau- Kepri, NTT, Sulut, Maluku, Maluku Utara-Papua Barat, dan Papua) 3.25 Penyiapan Materi Teknis Rencana Tata Ruang KSN Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 3.26 Penyiapan Raperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan (Heart Of Borneo) 3.27 Penyusunan Profil Kawasan Budidaya Strategis Nasional 3.28 Penyiapan Peta Lampiran Raperpres RTR Kawasan Danau Toba dan 7 (Tujuh) Raperpres RTR Kawasan Perbatasan Negara (Aceh-Sumut, Riau-Kepri, Sulut- Gorontalo-Sulteng, NTT, Maluku, Malut-Pabar, dan 73 77 80 84 86 88 91 93 95 Papua) 3.29 Penyusunan 5 Raperpres KAPET (Khatulistiwa, Batu Licin, Sasamba, Manado-Bitung, Pare Pare) dan Finalisasi Materi Teknis 8 Kapet (BAD, Batui, Bima, Das Kakab, Bakari, Seram, Mbay, Biak) 3.30 Evaluasi dan Penyusunan Memorandum Proyek 2011-2013 dan Menyusun Kegiatan Pengembangan Infrastruktur KAPET 2012 3.31 Koordinasi Penyusunan RPJM Infrastruktur KAPET 2012-2016 3.32 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur KAPET 3.33 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET 3.34 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelola KAPET 3.35 Promosi Luar Negeri KAPET 3.36 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur KAPET 3.37 Penyusunan Materi Teknis RTR KSN Taman Nasional Lorentz 3.38 Penyusunan Rencana Program Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Pulau Sulawesi 3.39 Penyusunan Rencana Program Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Pulau Kalimantan 3.40 Rencana Peningkatan Daya Saing Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) BAD, Mbay, Seram, Biak 3.41 Koordinasi Penyusunan Konsep Rencana Terpadu dan program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) KAPET Manado Bitung 97 100 103 105 107 109 111 113 115 117 120 123 125 128 buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 5
3.42 Koordinasi Penyusunan Konsep Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) KAPET Sasamba 3.43 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Candi Prambanan 3.44 Penyiapan Materi Raperpres RTR KAPET (Batulicin, Seram, Khatulistiwa) 3.45 Audit Pemanfaatan Ruang (Stocktaking) 2011 3.46 Fasilitasi Dalam Menunjang Penyelenggaraan BKPRN 3.47 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Wilayah 2011 3.48 Penerbitan Buletin Tata Ruang Tahun 2011 3.49 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Gunung Merapi, Borobudur, Jembatan Selat Sunda, Prambanan, KAPET Sasamba, KAPET Manado-Bitung, dan KAPET Pare- Pare 3.50 Pengelolaan Arsip Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional 3.51 Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2011 131 134 137 141 143 147 148 152 156 158 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Gambar 2.2 Perkembangan DIPA Direktorat Penataan Ruang Nasional 2006 – 2011 (dalam Milyar Rupiah) Tabel 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 untuk Masing-Masing Sumber Pendanaan (dalam Ribuan) Tabel 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola Tabel 2.3 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola Tabel 2.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual Tabel 2.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual Tabel 4.1. rincian alokasi sumber dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional pada tahun 2011 Tabel 4.2 Penyerapan Anggaran yang Dikelola Satker Pengembangan Wilayah Nasional Tabel 4.3 Penyerapan Anggaran dari Sumber Lain yang Dikelola Direktorat Penataan Ruang 17 25 27 27 27 28 29 164 164 buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 6 4 Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Tahun 2011 4.1 Pagu Anggaran 4.2 Progres Realiasasi Anggaran 4.2.1 Penyerapan Anggaran Kegiatan Swakelola 4.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan secara Kontraktual 4.3 Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan 5 Penutup 161 163 164 164 166 167 169 DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Pattimura no. 20, Jakarta Selatan www.penataanruang.net buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional Penanggung Jawab : Pengolah Data : Grafis dan Tata Letak : Aria Indra Purnama Rahma Julianti Nuki Harniati Marcia Arief Budiman Corry Agustina Ayu Prima Yesuari Destarita Indah Ryan Dian Kusumawardhani Arta Widya Rahmafuri Arief Budiman 164 165 165 166 167 Wilayah Nasional Tabel 4.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang dilaksanakan secara Swakelola Tabel 4.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola Tabel 4.6 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual Tabel 4.7 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 7
buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 8
1.PENDAHULUAN
1.1 LatarBelakang Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terbentuk bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada tahun 2010 dimana semula unit organisasi di lingkungan Ditjen Penataan Ruang dinamai berdasarkan wilayah kemudian dirubah menjadi dinamai berdasarkansubstansipenanganan. Untuk menggambarkan berbagai pelaksanaan yang dilakukan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, maka dilakukan penyusunan buku laporan tahunan sebagai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional sebagai bagian dari penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Penyusunan buku laporan tahunan juga merupakan salah satu bentuk pertangggungjawaban Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip- prinsip Good Governance, serta sebagai wujud akuntabilitas, transparansi,danpartisipasi. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 1. PENDAHULUAN 11 1.2 MaksuddanTujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan buku Laporan Buku Tahunan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional ini adalah mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahanyangbaikdilingkunganDirektoratPenataanRuang WilayahNasional. Sedangkansasaranyangingindicapaiadalah: Ÿ Memotret kondisi eksisting sumber daya di lingkungan DirektoratPenataanRuangWilayahNasional. Ÿ Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun2011. Ÿ Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. 1.3 SistematikaPenulisan Sistematika penulisan Buku Laporan Tahunan Direktorat PenataanRuangWilayahNasionalTahun2011,yaitu: BABI PENDAHULUAN Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksuddantujuan,sasarandansistematikapenulisan. BABII PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Dalam bab ini berisi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, visi dan misi, kebijakan dan strategi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, kegiatan prioritas Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional,
buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 1. PENDAHULUAN 12 kondisi SDM dan peralatan, serta alokasi anggaran tahun 2011. BABIII PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAHNASIONALTAHUN2011 Bab ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan masing-masing subditdiDirektoratPenataanRuangWilayahNasional. BABIV PENGELOLAANANGGARANDANKEUANGANTAHUN2011 Bab ini berisi tentang pagu anggaran, progres realisasi anggaran, serta kendala dan permasalahan pelaksanaan pekerjaanDirektoratPenataanRuangWilayahNasional. BABV PENUTUP Menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Buku Laporan Tahunan Direktorat Penataan RuangWilayahNasionaltahun2011.
2.PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
2.1 TugasdanFungsi Tugas dan fungsi yang diemban Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional beserta Subdirektorat dan Seksi dibawahnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2010, yaitu Pasal152hinggaPasal175. Dalam Permen PU tersebut, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi nasional penataan ruang, melaksanakan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional, serta monitoring- evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan KawasanStrategisNasional. Tugastersebutdilaksanakanmelaluipenyelenggaraanfungsi: a. penyiapan kebijakan dan strategi, serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasanstrategisnasional; b. penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional; c. penyiapan rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 15 nasional; d. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman, dan kriteria penataanruangnasional,pulau,dankawasanstrategisnasional; e. penyelenggaraan dukungan koordinasi dan kerjasama lintas sektordanlintaswilayah;dan f. pelaksanaantatausahaDirektorat. Tugasdanfungsidirektorattersebutterbagihabiskedalamtugasdan fungsi 5 (lima) Subdirektorat yang ada di Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, yaitu Subdit Kebijakan dan Strategi Nasional, Subdit Pengaturan, Subdit Wilayah I, Subdit Wilayah II, dan Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah, serta ditunjang oleh SubbagianTataUsaha. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi nasional serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional,pulaudankawasanstrategisnasional. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Kebijakan dan Strategi Nasionalmenyelenggarakanfungsi: a. pelaksanakaan perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang serta pengembangan wilayah nasional, pulau dankawasanstrategisnasional; b. penyusunan rencana strategis pengembangan sektoral wilayah nasional; c. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional,serta d. pelaksanaan monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis
nasional. Subdit Kebijakan dan Strategi Nasional terdiri atas Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional, dan Seksi Monitoring danEvaluasiPengembanganWilayahNasional. Sub Direktorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan strategisnasional. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Pengaturan menyelenggarakanfungsi: a. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan strategisnasional; b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategisnasional,serta c. pelaksanaan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasanstrategisnasional. SubditPengaturanterdiriatasSeksiPengaturanIdanPengaturanII. Sub Direktorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah SumateradanJawa. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Wilayah I menyelenggarakanfungsi: a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Sumatera dan Jawa serta kawasan strategis nasional di wilayahnya; b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasionaldiwilayahSumateradanJawa,serta c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa. SubditWilayahIterdiriatasSeksiWilayahIAdanWilayahIB. Sub Direktorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah Bali,NusaTenggara,Kalimantan,Sulawesi,Maluku,danPapua. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Wilayah II menyelenggarakanfungsi: a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sertakawasanstrategisnasionaldiwilayahnya; b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,danPapua serta c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 16 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara,Kalimantan,Sulawesi,Maluku,danPapua. SubditWilayahIIterdiriatasSeksiWilayahIIAdanWilayahIIB. Sub Direktorat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan koordinasi serta kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah di bidang penataanruang. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Koordinasi Lintas SektordanLintasWilayahmenyelenggarakanfungsi: a. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintassektordibidangpenataanruang; b. penyelenggaraan dukungan badan koordinasi penataan ruang nasional; c. penyiapanpublikasihasilkoordinasipenataanruangnasional; d. penyiapandokumenauditpenataanruanglintaswilayah,serta e. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintaswilayah. Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayahterdiri atas Seksi LintasSektordanSeksiLintasWilayah. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan. 2.2 StrukturOrganisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi yang diembannya ditunjang dengan sistem perorganisasian yang dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 5 (lima) Kepala Subdirektorat dan satu Kepala Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi direktorat diilustrasikan denganorganigrampadaGambar2.1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional 2.3 VisidanMisi Guna mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang yaitu ”terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis penataan ruang”, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan visi yaitu ”menjadi institusi yang handal dan profesional dalam pengembangan buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 17
wilayahnasional,pulaudankawasanstrategisnasional”. Visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang tersebut diupayakan terwujud secara simultan dengan adanya dukungan institusi yang handal dan profesional serta produk yang berkualitas. Kata kunci pada visi tersebut mempunyai pengertian, yaitu sinergi yang berarti terkonsolidasi, terkoordinasi, terpadu, dan sinkron; berkelanjutan yang berartiproses berkesinambungan dan hasilyang lestari;handal adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat fungsi, dan tertib administrasi, serta berkualitas adalah lengkap, benar, akurat, danterkini. Sementara kata kunci untuk visi Direktorat Penetaan Ruang Wilayah Nasional adalah institusi yang berarti lembaga atau unit kerja guna mendukung pencapaian visi dan misi, handal yang memiliki makna dapat dipercaya, profesional yang berarti memiliki kepandaian khusus untuk melaksakannya atau bertanggungjawab, serta pengembangan wilayah yang memiliki makna upaya perwujudan dan keterpaduan penggunaan sumber daya guna menyeimbangkan pembangunan nasional dan meningkatkan keserasian antar kawasan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Misi mencerminkan tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan sehingga misi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang mesti dijalankan. Misi yang telah ditetapkan bersifat fleksibel sehingga masih memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan/penyesuaian,apabiladirasadiperlukan,tergantungpada masukan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan tuntutan dari perkembangan lingkungan stratejik, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi visi dari instansi tersebut. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mendukung pelaksanaan 3 (tiga) misi yang hendak dilakukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yaitu: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunannasionaldandaerah; 2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataanruang;dan 3. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadudankonsisten. Sementara misi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional guna mendukung pencapaian visi DirektoratPenataanRuangWilayahNasional,adalah: 1. Meningkatkan kinerja institusi dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang nasional, pulau dan kawasan strategis nasional melalui dukungan kebijakan dan strategi penataanruangnasional,pulaudankawasanstrategisnasional 2. Memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional, pulau dan kawasan strategis nasional dengan produk pengaturan yang berkualitas 3. Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana terpadu program jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannyadiseluruhIndonesia. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 18 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
4. Menyelenggarakan dukungan koordinasi dan kerjasama lintas sektordanlintaswilayahdibidangpenataanruang. Menyelenggarakan dukungan manajemen, administrasi dan pengelolaansumberdayayangprofessional. 2.4 IsuStrategisdanTantangan Penyelenggaraan penataan ruang meliputi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan pelaksanaan terdiri atas kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan kategorisasi di atas, maka isu dan tantangan Direktorat PenataanRuangdalampenyelenggaraanpenataanruangadalah: AspekPengaturan Isuterkaitaspekpengaturanadalah: Ÿ Percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam UU Penataan Ruang (Perpres RTR PulaudanKSN)sebagaioperasionalisasiRTRWN Ÿ Adanya amanat berdasarkan UUPR dan masukan terhadap substansi program kegiatan DJPR terkait percepatan penyelesaianRTRKSNterutamadi6koridorekonomi. Sementaratantanganterkaitaspekpengaturanadalah: Ÿ ImplementasiRTRPulaudanKSN Ÿ Keterpaduan program infrastruktur penataan ruang wilayah nasional,pulaudanKSN Ÿ SosialisasiPerpresyangtelahdihasilkan Ÿ Pemanfaatan dan sosialisasi NSPK penataan ruang wilayah nasional,pulaudanKSN AspekPembinaan Beberapaisuterkaitaspekpembinaanadalah: Ÿ Belum tersedianya secara lengkap pedoman penataan ruang wilayahnasional,pulaudanKSN Ÿ Belum sepenuhnya NSPK yang telah tersedia diacu dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, pulau, dan KSN. Tantanganterkaitaspekpembinaanadalah: Ÿ Peningkatan pemahaman pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota akan muatan serta implikasi ditetapkannya RTRNasional,pulaudanKSN Ÿ SosialisasiPerpresyangtelahdihasilkan Ÿ Pemanfaatan dan sosialisasi NSPK penataan ruang wilayah nasional,pulaudanKSN AspekPelaksanaan Untuk aspek pelaksanaan, beberapa isu terkait aspek tersebut di DirektoratPenataanRuangWilayahNasionaladalah: Ÿ Terjadinya kesenjangan antara perencanaan ruang dan pemanfaatanruangwilayahnasional,pulaudanKSN Ÿ Pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau dan KSN yang tidaksesuaidenganrencanatataruang Ÿ Belum adanya pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayahnasional,pulaudanKSN Ÿ Belum terlaksananya keterpaduan program pengembangan infrastruktur jangka menengah di wilayah nasional, pulau dan buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 19
kawasan. Tantangan yang dihadapi dalam menjawab isu pada aspek pelaksanaanadalah: Ÿ PenyusunanrencanatataruangKSNdanpulau/kepulauan Ÿ Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruangwilayahnasional,pulau,danKSN Ÿ Penyusunan rencana pembangunan investasi infratruktur KSN danpulau/kepulauan Ÿ Penyusunan rencana keterpaduan program sektor-sektor strategis Ÿ Pelaksanaankoordinasilintassektordanlintaswilayah Ÿ ImplementasiRTRwilayahnasional,pulau/kepulauandanKSN AspekPengawasan UntukaspekpengawasanbeberapaisustrategisDirektoratPenataan RuangWilayahNasionaladalah: Ÿ Ketidakpatuhan dan keterlambatan pelaporan keuangan dan pelaksanaankegiatansecaraberkaladariSNVTKAPET Ÿ Perlunya pembinaan terhadap SNVT KAPET terkait dengan lemahnyamanajemenSNVTdalampelaksanaankegiatan Ÿ Semakin meningkatnya tuntutan untuk mengingkatan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Penataan Ruang WilayahNasional Ÿ Ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan kapasitasSDM Ÿ Ketidakseimbangan koordinasi antara SNVT dengan PemerintahPusat Ÿ LemahnyakoordinasiantaraSNVTdenganBPKAPET Sementara tantangan untuk menjawab isu terkait aspek pengawasanadalah: Ÿ PeninjauankembalikelembagaanKSN Ÿ Pengawasan implementasi RTR wilayah nasional, pulau/kepulauan,danKSN Ÿ Koordinasi internal di lingkungan Direktorat Penataan Ruang WilayahNasional 2.5 KebijakandanStrategi Untuk menjawab isu serta tantangan yang telah disampaikan di sub bab sebelumnya, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional merumuskan kebijakan yang kemudian dijabarkan ke dalam strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagimana sub bab isu dan tantangan, kebijakan dan strategi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional juga akan dikaitkan dengan 4 (empat) aspek penyelenggaraanpenataanruang. AspekPengaturan KebijakanDirektoratPenataanRuangWilayahNasionalterkaitaspek pengaturanadalah: Ÿ Meningkatkan upaya penyelenggaraan penataan ruang melalui percepatan penyusunan rencana tata ruang nasional, pulau,danKSN Ÿ Mempercepat proses penyusunan NSPK bidang penataan ruangnasional,pulaudankawasanstrategisnasional. Adapunstrategiuntukaspekiniadalah: Ÿ Memastikan kesiapan bahan materi teknis jakstra pengembangan wilayah nasional yang sesuai dengan karakteristikdanisu-isustrategis buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 20 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
Ÿ Memastikan kesiapan bahan-bahan dalam rangka inventarisasi perubahan isu strategis yang memberikan dampakterhadapperubahanRTRWN Ÿ Mempercepat penyusunan Raperpres RTR Pulau/Kepulauan danRaperpresKSN Ÿ Menyusun bahan terkait penyusunan Rapermen Pedoman bidangpenataanruangnasional Ÿ Menyusun bahan untuk penyusunan modul diseminasi peraturanperundang-undangan Ÿ Menyusunfasilitasidalamrangkapenyelenggaraandiseminasi AspekPembinaan Kebijakanuntukaspekpembinaanadalah: Ÿ Meningkatkan upaya penyelenggaraan penataan ruang dengan penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang nasional, pulau, dan kawasan strategisnasional Ÿ Meningkatkan efektivitas kerja dalam penyusunan rencana tata ruang pulau dan KSN serta koordinasi lintas sektor dan lintaswilayah. Ÿ Meningkatkan kapasitas SDM bidang penataan ruang wilayah nasional Sementerastrategiuntukaspekiniadalah: Ÿ Memastikan kesiapan pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM staf melalui diskusi, pelatihan, dll terkait pengembangan wilayahdanpelaksanaanmonitoringdanevaluasi Ÿ Memastikan kesiapan pengembangan database untuk mendukungpelaksanaanmonitoringdanevaluasi Ÿ Memastikan kesiapan sistem jejaring kerja pengembangan wilayahnasional AspekPelaksanaan Adapunkebijakanuntukaspekpelaksanaanadalah: Ÿ Monitoring dan evaluasi rencana tata ruang wilayah nasional, pulau,danKSN Ÿ Monitoring dan evaluasi program-program sektor strategis dalammendukungoperasionalisasiRTRWN Ÿ MenyelaraskanpembangunaninfrastrukturdenganRTRWN Ÿ Menyusun konsep keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor-sektorstrategisberbasisRTRWN Sementerastrategiuntukaspekpelaksanaanadalah: Ÿ Mempercepat penyusunan dokumen KLHS, dokumen RPI2-JM sertadokumenKebijakandanStrategiRANMAPIPU Ÿ Menyediakan data yang komprehensif terkait penataan ruang nasional,pulaudankawasanstrategisnasional AspekPengawasan Adapunkebijakanuntukaspekpengawasanadalah: Ÿ Meningkatkan koordinasi antar sektor dan antar wilayah dalampenyelenggaraanpenataanruangnasional Ÿ Menyusun dan meningkatkan kualitas sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana tata ruang wilayah nasional, pulau,danKSN Ÿ Meningkatkan koordinasi dalam hal monitoring dan evaluasi antarapemerintahpusatdanSNVT Sementerastrategiuntukaspekpengawaanadalah: Ÿ Memastikan terkompilasinya bahan dan terselesaikannya buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 21
penyusunanlaporanKinerjaPenataanRuangWilayahNasional Ÿ Memastikan terlaksananya monitoring penyelenggaraan kinerjaBKPRDdanterevaluasinyaprogramkerjaBKPRN Ÿ Fasilitasi Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraanSNVT Ÿ Memastikan kesiapan bahan materi teknis monitoring implementasi RTRWN yang handal dan mutakhir, serta pelaksanaanevaluasiyangberkelanjutandanterkini Ÿ Memastikan kesiapan indikator dan parameter evaluasi kinerjaketerpaduanyangoptimal 2.6 KegiatanPrioritas Berdasarkan tupoksi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, maka kegiatan prioritas yang dilaksanakan selama kurun waktu antara2010-2014diprioritaskanpada: Ÿ Penyusunan Kebijakan & Strategis Penataan Ruang Nasional, Pulau,KSN Ÿ Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Penataan Ruang Nasional, Pulau,KSN Ÿ PenyusunanNSPKPenataanRuangNasional,PulaudanKSN Ÿ DiseminasiNSPKPenataanRuangNasional,Pulau,danKSN Ÿ PenyusunanRTRPulaudanKSN(Perpres) Ÿ Penyusunan RencanaTerpadu Pengembangan Infrastruktur PulaudanKSN Ÿ PengendalianPelaksanaanRTRPulaudanKSN Ÿ Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dan LintasWilayah Ÿ PengelolaanKAPET(TPdanDekon) Sementara untuk tingkatan Subdirektorat, kegiatan unggulan untuk masing-masing subdit di lingkungan Direrktorat Penataan Ruang WilayahNasionaladalah: a. SubditKebijakandanStrategiNasional • PenyusunanJakstraPengembanganWilayahNasional • Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN, RTR Pulau dan RTRKSN • Kajian-kajian dan penyiapan bahan dalam rangka Peninjauan KembaliRTRWN • PelaksanaanpeninjauankembaliRTRWN • PemrogramanDirektorat • PenyusunanRenstra • PenilaianKinerjaDirektorat b. SubditPengaturan • PenyusunanmateriteknisNSPK • LegalisasiNSPK(Permen) • Penyusunan modul RTR Pulau dan KSN yang telah di-Perpres- kan • PenyusunanmodulNSPKyangtelahdilegalkan • SosialisasiRTRPulaudanKSNyangtelahdi-Perpres-kan • SosialisasiNSPKyangtelahdilegalkan c. SubditWilayahIdanII • PenyusunanMateriTeknisRTRPulaudanKSN • PenyusunanDraftRaperpresRTRPulaudanKSN • PenyusunanKLHSRTRPulaudanKSN • PengadaanPetaRTRPulaudanKSN • ProsesLegalisasiDraftRaperpresRTRPulaudanKSN buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 22 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
• Penyusunan Rencana Terpadu Pengembangan Infrastruktur JangkaMenengahPulaudanKSN • PengelolaanKSNsetelahKSNdi-perpres-kan • Pengelolaan KSN KAPET melalui Kegiatan Tugas Pembantuan danDekonsentrasi d. SubditKoordinasiLintasSektordanLintasWilayah • KesekretariatanTimTeknisBKPRN • ManajemenPengelolaanKSN • PenyelenggaraandukunganBKPRN • KoordinasiKerjasamalintassektordanlintaswilayah • PublikasihasilkoordinasiPenataanRuangNasional 2.7 SDM danPeralatan Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, selain aspek pendanaan, ada 2 (dua) faktor internal yang ditengarai dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional. Kedua faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia (baik kuantitas maupun kualitas) serta dukungan ketersediaan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan. Gambaran serta kondisi sumber daya manusia serta dukungan ketersediaan prasarana Direktorat Penataan Ruang WilayahNasionaladalahsebagaiberikut: 2.7.1 SumberDayaManusia(SDM) SDM merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menjalankan fungsi sebuah organisasi. Keberadaan SDM dapat dicerminkan oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah, kualitas, dan keberlanjutan. Dilihat dari aspek jumlah, total pegawai di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional sebanyak 106 (seratus enam) orang, yang terdiri atas 92 (sembilan puluh dua) orang berstatus PNS dan14(empatbelas)orangberstatuspegawaimagang/honorer. Saat ini, pendistribusian pegawai di seluruh subdit di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dirasakan telah merata dengan jumlah pegawai pada setiap subdit berkisar antara 13 (tigabelas)hingga17(tujuhbelas)pegawai,kecualidiSubBagianTata Usahadenganjumlahpegawaimencapai23(duapuluhtiga)orang. Pada tahun 2010, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional menerima CPNS, yang merupakan hasil rekruitmen PNS Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010. Terdapat 14 orang CPNS dengan penempatan 2 atau 3 orang CPNS di masing-masing subdit dengan berbagai disiplin ilmu di antaranya adalah 2 orang S2 Perencana Wilayah dan Kota, 5 orang S1 Teknik Arsitektur, 1 orang S1 Teknik Sipil, 3 orang S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, 1 orang S1 Teknik Lingkungan, 1 Orang S1 Ilmu Komputer, dan 1 orang D3 Ilmu Komputer.PenambahanCPNSdiDirektoratPenataanRuangWilayah Nasional sangat diperlukan mengingat beban tugas dan fungsi Direktorat yang semakin bertambah, terutama bila dikaitkan dengan target pemenuhan amanat Undang-Undang Penataan Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N), Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang maupun Renstra DirektoratPenataanRuangWilayahNasional. Kualitas SDM dapat dinilai dari tingkat pendidikan tertinggi yang buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 23
dimiliki staf dengan profil tingkat pendidikan staf PNS dimulai dengan jenjang pendidikan mulai dari SD hingga Doktor (S3), dan didukung oleh beberapa tenaga honorer/magang. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi S3 berjumlah sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 18 orang, S1 sebanyak 43 orang, SMA sebanyak 15 orang, serta SMP/SD sebanyak 3 orang. Dengan demikian jumlah pendidikan dengan tingkat pendidikan terakhir minimal sarjana sebanyak65orangatau76%dan18orangnonsarjanaatau24%. Dari 76% pegawai dengan pendidikan tertinggi sarjana, 52 Orang atau 80% dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik dan sisanya 13 orang atau 20% dengan latar belakang pendidikan non teknik. Komposisi ini dinilai cukup mendukung pelaksanaan beban tugas Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan gambaran di atas, maka secara umum, kualitas SDM Direktorat Penataan Ruang WilayahNasionaldinilaicukupbaik. Namun, untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, kuantitas dan kualitas SDM Direktorat Penataan Ruang Nasional masih perlu ditingkatkan, terutama yang terkait dengan jumlah staf profesional dengan berlatar belakang pendidikan perencanaan kota dan wilayah, pemetaan, hukum, ekonomi,dll. 2.7.2 PrasaranadanSaranaKerja Prasarana dan sarana kerja merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan setiap harinya sehingga pemenuhan kebutuhan dasar prasarana dan sarana kerja mutlak diperlukan. Untuk saat ini pemenuhan prasarana dan sarana kerja berupa peralatan kantor dinilai mendekati cukup. Untuk memudahkan berkomunikasi antar subdit, telah disediakan 6 (enam) nomor NEC yang telah terhubung antar subdit, termasuk direktur dan NEC ini juga terhubung hingga direktorat lainnya. Akan tetapi terdapat kendala dalam jaringan NEC ini, untuk sementara NEC tidak terhubung hingga ke Tata Usaha dikarenakan Tata Usaha berkantor di gedung yang lain dengan gedung dimana direktur serta subdit di lingkunganDirektoratPenataanRuangWilayahNasionalberkantor. Setiap subdit di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, telah memperoleh jaringan internet melaui jaringan kabel LAN dan nirkabel (hotspot) yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Program dan Kemitraan. Selain sarana komunikasi, hampir semua staf di seluruh subdit telah dilengkapi dengan komputer walaupun untukprintermasihdigunakansecarabersama-sama.Seluruhsubdit juga telah memiliki printer (untuk mencetak hitam putih serta berwarna),scanner,projector,maupunlaptop. Mengingat setiap tahunnya kuantitas dan tututan pekerjaan direktorat semakin bertambah, maka pada Tahun Anggaran 2011 diadakan pekerjaan peningkatan sarana kantor melaui Satker Pengembangan Wilayah Nasional untuk lebih melengkapi kebutuhan peralatankerjamengingatbeberapaperalatankerjayang tersedia sudah mengalami kerusakan serta adanya penambahan pegawaibaru. Disamping sarana kerja, prasarana kerja berupa tempat/ ruang kerja perlu untuk diperhatikan. Kondisi saat ini, selain tempat Tata Usaha yang terpisah dari lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terdapat juga pemisahan ruang kerja subdit karena luasan ruang subdit tersebut tidak dapat menampung seluruh staf yang buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 24 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
ada. Ruang Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah saat ini berlokasi di lantai 5 (lima) terpisah dari subdit-subdit lain di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional yang bertempat di lantai 3 (tiga), di mana ruang Direktur dan 4 (empat) subdit lainnya berada. Akan tetapi tidak hanya itu, mengingat luasan ruang Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah di lantai 5 (lima) terbatas dan tidak dapat menampung staf seluruhnya, maka 6 (enam) staf lainnya menempati ruang di lantai 3 (tiga). Kondisi ini hanya bersifat sementara, mengingat saat ini masih berlangsungnya pembangunan gedung menteri yang memaksa beberapa subdit terpisahdaridirektoratnya. 2.8 AlokasiAnggaran Tahun 2011 Alokasi anggaran belanja negara menjadi kekuatan utama untuk mencapai kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Anggaran belanja negara, berupa DIPA yang dikelola Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, untuk kurun waktu 2006 hingga 2011 mengalami naik turun, tidak mempunyai pola yang pasti, dan sangat bergantung pada perkembangan kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah. Namun semenjak tahun 2010, alokasi anggaran relatif terus meningkat disesuaikan dengan alokasi anggaran Renstra Kementerian PU maupun Renstra Direktorat JenderalPenataanRuang. Pada tahun 2006, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional (dahulu : Direktorat Penataan Ruang Nasional) memiliki alokasi dana sebesar Rp. 39,09 M. Pada tahun 2007, alokasi anggaran Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mengalami penurunan menjadi Rp. 23,29 M, kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan Gambar 2.2 Perkembangan DIPA Direktorat Penataan Ruang Nasional 2006 – 2011 (dalam Milyar Rupiah) Catatan : - Alokasi dana TA 2009 termasuk APBN-P sebesar Rp. 2,7 M yang tidak jadi dilaksanakan - Alokasi dana TA 2010 tidak termasuk alokasi dana di SNVT KAPET sebesar Rp. 9,2 M (KAPET Manado Bitung Rp. 3 M; KAPET Sasamba Rp. 3 M; dan KAPET Pare-Pare Rp. 3,2 M) menjadi 39,06 M, dan pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 34,74 M (termasuk di dalamnya Rp. 2,7 Milyar dana APBN-P yang tidak jadi dilaksanakan). Pada tahun 2010 alokasi dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional kembali menurun menjadi Rp. 29,20 M, dan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp, 39,96 M. Fluktuasi alokasi dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dapat dilihatpadagambardibawahini. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 25
Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2011 cukup banyak kebijakan- kebijakan penganggaran yang diterapkan. Di pertengahan tahun anggaran muncul kebijakan penghematan dimana untuk setiap Satuan Kerja (unit eselon II) diharuskan melakukan penghematan sekitar 10% dari alokasi anggaran. Namun alokasi dana yang telah dihemat tersebut tidak dikembalikan ke Negara namun dimanfaatkan menjadi kegiatan lain. Penghematan ini dilaksanakannya dengan maksud untuk percepatan pencapaian targetmelaluipenambahanoutput. Berdasarkan kebijakan tersebut alokasi dana penghematan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional adalah Rp. 3.555.895.000 yang bersumber dari beberapa pekerjaan, antara lain dari perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, belanja operasional lain,dll. Dana penghematan tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) pekerjaan, termasuk pembelianalatkerja,administrasikegiatan,supervisi,dll. Selain kebijakan penghematan, pada tahun 2011 juga ada kebijakan lain terkait alokasi anggaran yaitu dana reward. Dana ini merupakan dana tambahan bagi Kementerian/Lembaga yang berhasil melakukan efisiensi pada pelaksanan kegiatan tahun 2010. Direktorat Jenderal Penataan Ruang mendapatkan alokasi dana reward sebesar Rp. 34 Milyar yang kemudian didistribusikan ke beberapa unit eselon II. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mendapatkan alokasi dana reward sebesar Rp. 5,22 Milyar yang digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan, yang sebagian besar berupa kegiatan dukungan untuk penyelesaian penyusunan perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur JangkaMenengah(RPI2JM)diKSN. Mengingat beban tugas yang diemban cukup besar sementara alokasi dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional relatif terbatas, maka pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mendapatkan dana tambahan yang berasal dari sumber- sumber lainnya, antara lain adalah pemanfaatan dana cadangan yang dialokasikan di Direktorat Bina Program dan Kemitraan. Adapun besaran dana cadangan BPK yang dialokasikan untuk Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional adalah sebesar Rp. 5,6 Milyar, yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang seluruhnya berupa dukungan untuk penyelesaian penyusunan perpresRTRKSN. Dengan demikian, pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mengelola dana sebesar Rp. 59,950 Milyar (termasuk untuk pelaksanaan Administrasi Umum sebesar Rp.3.193.884.000). Keseluruhan alokasi dana tersebut, digunakan untuk melaksanakan 75 (tujuhpuluh lima) paket pekerjaan, dimana 48 (empat puluh delapan) paket pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dan 27 (duapuluh tujuh) paket pekerjaan secara kontraktual (dipihakketigakan). Rincian sumber alokasi dana serta rincian mekanisme pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing alokasisumberdanadapatdilihatpadatabel2.1 Untuk pembahasan selanjutnya, hal-hal yang dibahas akan difokuskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di Pusat yang bersumber dari dana APBN, penghematan, reward dan cadangan BPK saja, tidak termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 3(tiga)SNVTKAPETdidaerah. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 26 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
No Sumber Alokasi dana Adm. Umum S K Total Jumlah Rp. Jumlah Rp. Jumlah Rp. 1 APBN*) 1.098.685 23 21.260.753 16 14.034.667 39 36.394.105 2 Penghematan*) 594.199 5 1.932.595 3 1.029.101 8 3.555.895 Total Satker Pengemb. Wil. Nas 1.692.884 28 23.193.348 19 15.063.768 47 39.950.000 3 Reward 0 8 5.200.000 0 0 8 5.200.000 4 Cadangan BPK 0 3 3.400.000 2 2.200.000 5 5.600.000 Total Direktorat PR.Wil.Nasional 1.469.583 39 31.793.348 21 17.263.768 60 50.750.000 5 SNVT KAPET Pare-Pare*) 500.000 3 1.500.000 2 1.200.000 5 3.200.000 6 SNVT KAPET Sasamba*) 500.000 3 1.300.000 2 1.200.000 5 3.000.000 7 SNVT KAPET Manado- Bitung*) 501.000 3 1.299.000 2 1.200.000 5 3.000.000 Total 2.970.583 48 35.892.348 27 20.863.768 75 59.950.000 ***) Catt: *) ternasukdanauntukkegiatanAdministrasiUmum **) dilaksanakandidaeraholehSNVTsehinggatidakdibahas ***) termasuk alokasi dana untuk administrasi umum sebesar Rp. 1.098.685.000 (dari ABPN Awal), Rp.594.199.000 (dari Penghematan), Rp. 500.000.000 (SNVT KAPET Pare-Pare), Rp.501.000.000 (SNVT KAPET Manado-BItung), danRp. 500.000.000(SNVTKAPETSasamba) Tabel 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 untuk Masing-Masing Sumber Pendanaan (dalam Ribuan) Tabel 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola 2.8.1 PelaksanaanPekerjaansecaraSwakelola Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) paket pekerjaan yang dilakukan secara swakelola, yang berasal dari dana APBN, penghematan, reward, dan dana cadanganBPK,dengantotalalokasiadalahRp.31.793.384.000. Adapun rincian jumlah kegiatan swakelola serta jumlah alokasi dana untuk masing-masing sumber pendanaan di Direktorat Penataan RuangWilayahNasionaltahun2011dapatdilihatpadatabel2.2. Pekerjaan-pekerjaandiDirektoratPenataanRuangWilayahNasional yang dilaksanakan secara swakelola untuk masing-masing sumber pendanaanadalahsebagaiberikut: Tabel 2.3 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola No Sumber Alokasi dana Rp. 21.260.753.000 1 Fasilitasi Legalisasi 2 RTR Kawasan Perbatasan Negara (Riau dan Kepri, NAD dan Sumut) Rp. 771. 750 .000 2 Fasilitasi Legalisasi 3 RTR KSN (Kws. Borobudur, kws danau toba, kws pacangsanak) Rp. 950. 000 .000 3 Penyusunan 5 Raperpres 5 Kapet (Khatulistiwa, Batulicin, Sasamba, M anado-Bitung, Pare-Pare) dan Finalisasi Materi Teknis 8 KAPET (BAD, Batui, Bima, DAS Kakab, Bukari, Seram, Mbay, Biak) Rp. 1. 778. 212 .000 4 Legalisasi dan Penyiapan Peta Lampiran 5 Raperpres RTR Kawasan Perbatasan (Sulut, Maluku, M aluku Utara, Papua, NTT) Rp. 1. 056. 940.000 5 Penyelesaian 3 Raperpres ttg RTR Kawasan Strategis Nasional (Kws. Soroako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) Rp. 1. 100. 000.000 6 Legalisasi dan Penyiapan Peta Lampiran 3 Perpres RTR Pulau (Papua, Maluku, Nusa Tenggara) Rp. 1. 350. 000.000 7 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Merapi Rp. 1. 135. 030.000 8 M odul dan Penyelenggaraan Sosialisasi perpres RTR Pulau (Jawa- Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) dan Perpres RTR KSN (BBK, M ebidangro, Mamminasata, Sarbagita) Rp. 1. 000. 000.000 Besaran APBN awal (23 Kegiatan) buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 27
No Sumber Alokasidana 9 Penyusunan Laporan Kinerja Penataan Ruang Wilayah Nasional Rp. 484. 400. 000 10 Laporan Keuangan dan BMN Satker PPRN Tahun Anggaran 2011 Rp. 569. 608. 000 11 Pengelolaan Arsip Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Rp. 664. 030. 000 12 Pengawasan/Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 1. 000. 000. 000 13 Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim Rp. 699. 840. 000 14 Fasilitasi dalam Menunjang BKPRN Rp. 1. 430. 600. 000 15 Penerbitan Buletin Tata Ruang Rp. 830. 200. 000 16 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Wilayah Rp. 675. 007. 000 17 Evaluasi dan Penyusunan Memorandum Proyek 2011-2013 dan Menyusun Kegiatan Pengembangan Infrastruktur KAPET 2012 Rp. 808. 276. 000 18 Koordinasi Penyusunan RPJM Infrastruktur KAPET 2012-2016 Rp. 792. 501. 000 19 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur KAPET Rp. 844. 142. 000 20 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur KAPET Rp. 896. 593. 000 21 Fasilitasi Koordinasi Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET Rp. 743. 960. 000 22 Promosi Luar Negeri KAPET Rp. 943. 520. 000 23 Wasdal Pelaksanaan Kegiatan BP KAPET Rp. 736. 144.000 Rp. 1.932.595.000 1 Fasilitasi Pelaksanaan Aplikasi Penerapan KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang Rp. 500. 000.000 2 Finalisasi Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang untuk Evakuasi Bencana Rp. 600. 000.000 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah 6 Ci's Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 342. 670.000 4 Fasilitasi Kerjasama Nasional dan Regional Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Nasional Rp. 284. 125.000 5 Supervisi Rp. 205.800.000 Rp. 5.200.000.000 1 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Candi Prambanan Rp. 800. 000.000 2 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Selat Sunda Rp. 800. 000.000 3 Penyusunan Konsep RPI2JM KAPET Manado-Bitung (output: rancangan RPI2JM) Rp. 700. 000.000 4 Penyusunan Konsep RPI2JM KAPET Sasamba (output: rancangan RPI2JM) Rp. 650. 000.000 5 Penyiapan Peta Lampiran RTR KSN Danau Toba Rp. 400. 000.000 6 Fasilitasi Penyediaan Peta Lampiran Kawasan Perbatasan Rp. 500. 000.000 7 Penyiapan Peta Lampiran dan Fasilitasi Pembahasan 3 RTR KSN (Kws. Soroako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) Rp. 500. 000.000 Besaran Penghematan (5 Kegiatan) Reward (8 Kegiatan) No Sumber Alokasidana 8 Penyusunan Profil Kawasan Budidaya Strategis Nasional Rp. 850. 000.000 Rp. 3.400.000.000 1 Fasilitasi Legalisasi RTR Pulau, RTR KSNBBK dan RTR KSN Kasaba Rp. 800. 000.000 2 Penyusunan Raperpres RTR KSNJantung Kalimantan (Heart of Borneo) Rp. 800. 000.000 3 Penyiapan Materi Raperpres RTR KAPET (Batulicin, Seram, Khatulistiwa) Rp. 1. 800. 000.000 Rp. 32.016.649.000 Besaran Cadangan BPK (3 Kegiatan) Total Tabel 2.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual 2.8.2 PelaksanaanPekerjaansecaraKontraktual Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual atau dipihak- ketigakan, pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional melaksanakan 21 (dua puluh satu) paket pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual, baik untuk pekerjaan yang alokasi dananya berasal dari APBN awal, penghematan, maupun dan dana cadanganBPK,dengantotalalokasiadalahRp.17.263.768.000,00. Adapun rincian jumlah kegiatan konstruksi serta jumlah alokasi dana untuk masing-masing sumber pendanaan di Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawahini: buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 28 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
Pekerjaan-pekerjaandiDirektoratPenataanRuangWilayahNasional yang dilaksanakan secara konstruksi untuk masing-masing sumber pendanaanadalahsebagaiberikut: Tabel 2.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual No Sumber Alokasidana Rp. 14.034.667.000 1 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda Rp. 911. 174.000 2 Penyusunan Materi Teknis RTR KSN TN Lorentz Rp. 848. 133.000 3 Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Rp. 910. 481.000 4 Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional Rp. 1. 111. 280.000 5 Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRW Rp. 741.061.000 6 Evaluasi Kinerja Keterpaduan Pembangunan Sektor Strategis Berbasis RTRWN Rp. 945.692.000 7 Penyiapan Jakstra Pengembangan Wilayah Nasional Rp. 899. 915.000 8 Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Aspek Demografi, dan Lingkungan Hidup dalam RnagkaPeninjauan Kembali RTRW Rp. 914. 540.000 9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RTR Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara Rp. 782. 089.000 10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RTR 8 Kawasan Perbatasan (Riau dan Kepri, NAD dan Sumut, Sulut, Maluku, Malut, Papua, NTT) Rp. 831. 160.000 11 Audit Pemanfaatan Ruang Rp. 892. 623.000 12 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Sumatera Rp. 896. 291.000 13 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Jawa-Bali Rp. 827. 240.000 14 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Kalimantan Rp. 778. 822.000 15 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Sulawesi Rp. 828. 410.000 16 RencanaPeningkatan DayaSaingKAPET (BAD, Mbay, Seram, Biak) Rp. 915. 756.000 Rp. 1.029.101.000 1 Alat Kerja Kantor Rp. 429. 101.000 2 Kajian aspek sumber daya alam dan ekonomi dalam rangkapeninjuan kembali RTRWN Rp. 300. 000.000 3 Kajian aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya dalam rangka peninjuan kembali RTRWN Rp. 300. 000.000 Besaran APBN awal (16 Kegiatan) Penghematan(3 Kegiatan) No Sumber Alokasidana Rp. 3.400.000.000 1 Penyusunan KLHS RTR KSN Danau Toba, Gunung Merapi, Borobudur, Jembatan Selat Sunda, Prambanan, KAPET Sasamba, KAPET Manado Bitung, dan KAPET Pare-Pare Rp. 1. 200. 000.000 2 Penyiapan Materi Teknis RTR KSNPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp. 1. 000. 000.000 Rp. 32.016.649.000 Besaran Cadangan BPK (2 Kegiatan) Total buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 29
buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 30 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
3.PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL TAHUN 2011
Pada tahun 2011, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional melaksanaan pekerjaan sebanyak 75 (tujuhpuluh) lima kegiatan, yangterdiriatas48(empatpuluhdelapan)pekerjaanswakelolaserta 27 (dua puluh tujuh) pekerjaan dipihak-ketigakan. Gambaran terkait pekerjaantersebutadalah: 3.1 Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional LATAR BELAKANG Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai perkembangan wilayah dengan memadukan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional/wilayah dalam satu kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, dan keterpaduan antar sektor pembangunan dengan prinsip pembangunanyangberkelanjutan. Dalam perkembangannya, pendekatan pengembangan wilayah telah jauh berkembang dan digunakan oleh berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dikembangkan oleh berbagai sektor pada periode-periode terdahulu cenderung mengedepankan kepentingan masing-masing wilayah (ego sektoral) yang seringkali menimbulkan benturan antara satu sektordengansektorlainnya.Haltersebutdiatas,antaralaindapatdiamati dariterjadinyatumpangtindihkegiatansektoraldisatuwilayah. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 33 Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang serta menyusun kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai dengan tipologi yang telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk operasionalisasi konsep pengembanganwilayah. TUJUANDANSASARAN Tujuan dari kegiatan ini adalah terumuskannya kebijakan dan strategi operasionalisasi pengembangan wilayah nasional yang berbasis RTRWN serta terumuskannya konsep kebijakan dan strategi pengembangan wilayahKawasanStrategisNasional. Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah teridentifikasinya isu-isu strategis pengembangan wilayah nasional, teridentifikasinya potensi dan permasalahan pengembangan wilayah nasional, teridentifikasikannya metode operasionalisasi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional serta terumuskannya prioritas kebijakan dan strategi nasional pengembanganwilayahKSNberbasisRTRWNsesuaidengantipologi.
TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Melakukan review peraturan perundang-undangan terkait pengembanganwilayahnasional 2. Melakukan review/kajian terhadap berbagai konsep pengembangan wilayah dan peraturan perundangan sebagai perwujudan pengembanganwilayahnasionalyangditerapkanpadawilayahKSN 3. Mengumpulkan data dan informasi dari beberapa KSN mewakili tiap sudutkepentingan 4. Menyepakati operasionalisasi kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnasional 5. Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah KSN berbasisRTRWNpertipologi METODOLOGIDANANALISIS Pekerjaaninidilakukandenganmetodapendekatanberupa: • PendekatanNormatif • PendekatanPartisipatif • KemitraanAntaraPusatdanDaerah • PendekatanTeknis-Akademis Sedangkanmetodologipelaksanaanpekerjaanterdiridari: • MetodeIdentifikasiPersoalandanPotensiPengembangan • MetodologiAnalisisKebutuhan • MetodologiPerumusanKebijakandanstrategi KESEPAKATAN • Isu-isu strategis operasional pengembangan wilayah nasional dan pengembanganwilayahKSN • Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional dan pengembanganwilayahKSN buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 34 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 HAMBATANPELAKSANAANKEGIATAN Terdapatbeberapahambatandalampelaksanaankegiatanini,yaitu: • Terdapat beberapa kebijakan perundang-undangan sektor yang baru sehingga memerlukan harmonisasi substansi antara kebijakan barusektordenganRTRWN,terutamauntuknomenklatur. • Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang KSN untuk dijadikan acuan dalam menentukan kebijakanpengembanganwilayahKSN,sepertipedomanKSN. HASILAKHIRKEGIATAN • Rumusan isu-isu strategis pengembangan wilayah nasional dan pengembanganwilayahKSN • Rumusan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional dan pengembangan wilayah KSN yang operasional sebgai turunan darikebijakandanstrategipenataanruangpadaRTRWN SARANTINDAKLANJUT • Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan pelibatan sektor untuk menyepakati konsep kebijakan dan strategi operasional yang dihasilkan. • Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang KSN sebagai acuan penentuan kebijakan dan strategipengembanganwilayahKSN.
buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 35 3.2. Evaluasi Kinerja Keterpaduan Pembangunan Sektor Strategis Berbasis RTRWN LATARBELAKANG Evaluasi kinerja pembanguan sektor strategis berbasis RTRWN memerlukan indikator dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan gambaran bahwa implementasi pembangunan sektor strategis tersebu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) menetapkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional, yang memberikan arahan kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi, dan sistem jaringan infrastruktur wilayah lainnya seperti prasarana sumberdaya air, jaringan transmisi energi, dan jaringan teresterial telekomunikasi. Arahan kebijakan spasial ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembangunan sektor-sektor strategis tersebut. Hasil evaluasi kinerja program pembangunan merupakan keterpaduan dan sinkronisasi program yang merupakan rekomendasi untuk peningkatan kinerjapenyelenggaraanpenataanruang. TUJUANDANSASARAN Tujuan kegiatan ini adalah terumuskannya indikator dan parameter evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektor strategis berbasis RTWN. Sasaranyangingindicapaidalampelaksanaankegiataniniadalah: a. Hasil inventarisasi rencana struktur ruang dan pola ruang berdasarkanRTRWNuntukkurunwaktu2009-2014 b. Hasil inventarisasi kebijakan, rencana, dan pogram pembangunan sektor strategis (sektor infrastruktur transportasi, sektor infrastruktur wilayah lainnya, sektor perkotaan, kehutanan, pertanian,industri,pertambangan,pariwisata) c. Hasil keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan sektor strategis (hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektorstrategisterhadaparahanRTRWN). TAHAPANPELAKSANAANPEKERJAAN • Kajian literatur konsep evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektorstrategis; • Pengumpulan data dan informasi (survey pakar/primer dan sekunder); • Kajian kebijakan, rencana, dan program pembangunan sektor strategis; • Inventarisasikarakteristiksektorstrategis; • Pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor strategis berbasis wilayah • Perumusan profil wilayah dan sektor strategis berbasis kinerja keterpaduansektorstrategis;dan • Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi untuk membangun konsensus.
HAMBATANPELAKSANAAN • Masih belum disepakatinya indikator dan parameter untuk melakukanevaluasisektorstrategis • Masih belum disepakatinya mekanisme sharing data dengan sektor strategi HASILAKHIRKEGIATAN a. Indikator evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektor strategisberbasisRTRWN; b. Hasilevaluasikinerjaketerpaduanpembangunansektorstrategis; c. Profil wilayah strategis berbasis kinerja keterpaduan pembangunan sektorstrategis. d. Rekomendasi/masukanterhadaphasilevaluasi SARANTINDAKLANJUT Perlu segera disepakati indikator, parameter, mekanisme sharing data, waktu pelaksanaan serta pelaksana evaluasi keterpaduan program strategis berbasis RTRWN dengan sektor-sektor terkait. Selain itu perlu keterlibatan aktif seluruh sektor strategis untuk mendukung pelaksanaan evaluasiini. METODOLOGIDANANALISIS Ÿ Survey pakar : penyiapan kuesioner, penentuan pakar, survey pakar, pengolahanhasilsurveydiJakarta; Ÿ Kajian literatur konsep pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektor strategis, termasuk best practiceskonsepmonitoringdanevaluasi; Ÿ Analisis kebijakan pembangunan sektor strategis berdasarkan RTRWN/RTR Pulau, Renstra, Kebijakan dan strategis masing-masing sektorstrategis; Ÿ Analisis karakteristik infrastruktur sektor strategis berdasarkan pola pembiayaan,sertaketerkaitanfungsionalantarsektorlainnya;dan Ÿ Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan pembanguansektorstrategisberbasiswilayah. KESEPAKATAN • Telah disepakati sektor-sektor strategis yang akan dievaluasi kinerjanyadenganmengacuRTRWN; • Telah disepakati metoda untuk melakukan pemantauan sektor strategis. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 36 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
3.3. Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Aspek Demografi dan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN LATARBELAKANG Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sejak RTRWN ditetapkan telah terjadi banyak perubahan kebijakan nasional dan dinamika dalam pembangunan nasional. Hal ini merupakan indikasi kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.Mengacu hal tersebut dan mengingat bahwa RTRWN dapat dilihat kesesuaian antara rencana tata ruang yang termuat dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal maka perlu dilakukan suatu prosesyangdisebutPeninjauanKembali. Peninjauan kembali direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga sebagai persiapan pelaksanaan peninjauan kembali dirasa perlu untuk dilakukan persiapan awal pelaksanaan peninjauan kembali tersebut melalui kegiatan Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Demografi, dan Lingkungan Hidup dalam Peninjauan Kembali RTRWN sebagai informasi dan/atau rekomendasi awal pelaksanaan Peninjauan Kembali. TUJUANDANSASARAN Tujuan pekerjaan adalahuntuk menginventarisasi perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan- perubahan lingkungan stratregis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya bidang transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek lingkungan hidup sebagai masukan awal dalam mempersiapkan peninjauankembaliRTRWN. Adapunsasaranyanghendakdicapaiadalah: a. Terinventarisasinya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan-perubahan lingkungan stratregis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, danaspeklingkunganhidup. b. Teridentifikasinya dampak perubahan perubahan perundangan, kebijakandanlingkunganstrategisterhadapRTRWN. c. Terumuskannya rekomendasi untuk peninjauan kembali RTRWN, khususnya terkait sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi,danaspeklingkunganhidup. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan kajian sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek lingkungan hidup dalam rangka peninjauankembaliRTRWNadalah: • Menginventarisir peraturan dan kebijakan nasional dan sektoral terkait sistem transportasi, aspek ekonomi, demografi, dan lingkunganhidup buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 37
• Memfasilitasi penyiapan substansi teknis dan agenda kegiatan kajian sistem transportasi, aspek ekonomi, demografi, dan lingkunganhidupdalamrangkapeninjauankembaliRTRWN • Kunjungan lapangan untuk melakukan survey lapangan dan diskusi denganPemerintahDaerah • Memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kajian sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek lingkunganhidupdalamrangkapeninjauankembaliRTRWN • Merumuskan rekomendasi untuk masukan dalam pelaksanaan peninjauankembali METODOLOGIDANANALISIS Metodapelaksanaankegiataniniadalahsebagaiberikut: a. Pengumpulan data yang dilakukan melalui survey instansi dan surveylapangan. b. Content analysis untuk me-review berbagai perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional terkait sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, aspek lingkunganhidup,dandampaknyaterhadapRTRWN. c. Participatory planning (perencanaan partisipatif) yang melibatkan berbagai pihak (pemangku kepentingan) yang terkait dalam pengembangan sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi,danaspeklingkunganhidup. KESEPAKATAN • Perubahan dan perkembangan sistem transportasi, ekonomi, demografi,danlingkunganhidupdanimplikasinyaterhadapRTRWN • Potret,prediksidantrendsistemtransportasi,aspekekonomi,aspek demografi,danaspeklingkunganhidup. Ÿ HAMBATANPELAKSANAAN Ÿ Kurangnya waktu pelaksanaan penyusunan kajian mengingat cukup banyaknya aspek yang ditinjau sehingga identifikasi dan analisa serta rumusan yang dihasilkan hanya mencakup lingkup yang telah diaturolehRTRWbukanpadaaspekitusendiri. Ÿ Perlunya keterlibatan aktif dari semua instansi terkait aspek yang ditinjau dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian. HASILAKHIRKEGIATAN Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Kajian yang berisi informasi sebagaiberikut: 1. Perubahan dan perkembangan sistem transportasi, ekonomi, demografi, dan lingkungan hidup dan implikasinya terhadap RTRWN. 2. Potret, prediksi dan trend sistem transportasi, ekonomi, demografi, danlingkunganhidup. 3. Rekomendasi peninjauan kembali RTRWN khususnya sistem transportasi, aspek ekonomi,demografi,danlingkunganhidup. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 38 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
KESIMPULAN Kesimpulanyangdihasilkandarikegiataniniadalah: Ÿ Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan- kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan perubahan lingkungan stratregis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya sistem transportasi,aspekekonomi,demografi,danlingkunganhidup. Ÿ Masih diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait perkiraan sistem transportasi, aspek ekonomi, demografi, dan lingkungan hidupdimasamendatangyangperludituangkandalamRTRWN. SARAN Masih diperlukan lanjutan kegiatan kajian 4 aspek ini mengingat baik penyusunan maupun peninjauan kembali RTRWN membutuhkan data, analisadanrumusanaspekyangmenyeluruh. 3.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN LATARBELAKANG Penjabaran RTRWN dalam rencana strategis sektoral dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan menyelenggarakan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tercapainya tujuan penataan ruang nasional yaitu mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional diperlukan tahapan pengawasan (Pasal 55 ayat 2, UU No.26 tahun 2007). Kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari tindakan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan. Hasil pemantauan dan penilaian ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan/bimbingan kepada instansi sektoral dan pemerintah daerah, sehingga tercipta integrasi pembangunan daerah dengan nasional, pembangunan antar wilayah serta penyelenggaraan penataan ruang yang tepatsasaran. TUJUANDANSASARAN Tujuandarikegiataniniadalah: a. Mengidentifikasi tingkat implementasi pemanfaatan ruang sektor strategisyangsesuaidenganRTRWN;dan b. Merumuskan metodologi dan rencana pemantauan dan evaluasi implementasiRTRWN. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka beberapa sasaran yang akan dicapaidaripenyelenggaraankegiataniniadalahuntuk: a. Teridentifikasinyakonsep-konsepmonitoringpemanfaatanruang; b. Teridentifikasinya indikator- indikator dalam monitoring implementasiRTRWN; buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 39
c. Teridentifikasinya kinerja sektor dalam pemanfaatan ruang yang sesuaidenganRTRWN; d. Teridentifikasinya kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruangyangsesuaidenganRTRWN; e. Terumuskannya metodologi/sistem yang tepat (ideal) untuk pemantauanpemanfaatanruang;dan f. Terumuskannya rencana aksi dalam rangka pemantauan dan evaluasiimplementasiRTRWN. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN Tahapanutamayangakandilaksanakandalamkegiataniniadalah: a. Kajian literatur konsep dan metodologi monitoring implementasi rencanatataruang. b. IdentifikasiindikatormonitoringimplementasiRTRWN. c. Review kebijakan dan rencana program pembangunan sektoral (Renstra Kementerian/Lembaga) dan ijin pemanfaatan ruang yang menjadikewenanganinstansisektoral d. Melakukan survey dan diskusi dengan pemerintah daerah di 15 provinsi. e. Melaksanakan monitoring implementasi RTRWN per wilayah provinsi dan instansi sektoral, meliputi tingkat efektivitas/kesesuaian/klasifikasi dari kesesuaian program dan lokasi/wilayah. f. Merumuskan Sistem Pemantauan dan Rencana Aksi (termasuk prasyarat teknis) implementasi RTRWN di provinsi dan instansi sektoral(sistempakar). METODOLOGIDANANALISIS Metodologiyangdigunakanadalah: a. Pendekatanteoritis-normatif Hasil kajian disusun dengan memperhatikan teori-teori, hasil studi dan penelitian tentang konsep-konsep pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, kebijakan instansi sektoral dan daerah, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penataanruang. b. Pendekatanpartisipatif Perumusan hasil pemantauan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui konsultasi/diskusi. c. PendekatanPakar Sistem pemantauan yang ideal dirumuskan dengan memperhatikan pendapat-pendapat para pakar (ilmuwan) yang ahli dalam pemantauan dan evaluasi khususnya yang berkaitan dengan bidang penataanruang. KESEPAKATAN • Kesepakatan bersama (hasil Membangun konsensus) materi teknis sistem pemantauan, dan sharing data dan informasi dalam pemantauandanevaluasiimplementasiRTRWN. • Rencana aksi membangun sistem monitoring dan evaluasi implementasiRTRWN. HAMBATANPELAKSANAAN 1) Masih terjadi perbedaan nomenklatur antara RTRWN dengan peraturanperundanganyangadadisektordansubsektor. 2) Kesepakatan mengenai SOP serta mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN pada 11 sektor dan 22 subsektor masih belum terpenuhi karena setiap sektor dan sub sektor masih perlumelakukanpembahasaninternalpadaKementerianterkait. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 40 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
HASILAKHIRKEGIATAN 1. Hasilmonitoring(%)tingkatkesesuaian pelaksanaanRTRWN: a. RencanasektordenganRTRWN; b. RTRW(Provinsi)denganRTRWN;dan c. PemanfaatanRTRWNterhadapsektor(RenstradanIjinlokasi). 2. Materi teknis sistem pemantauan dan rencana aksi (ideal) dalam pemantauandanevaluasiimplementasiRTRWN. KESIMPULAN • Monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN di tingkat daerah (provinsi dan kab/kota) seharusnya tidak banyak terjadi perubahan karena dalam proses penyusunan Perda RTRW telah melalui pembahasansubstansi. • Rencana aksi sistem monitoring implementasi RTRWN merupakan inti dari pengembangan sistem informasi implementasi RTRWN yangperludisepakatiolehforum. • Rencana aksi ini dihasilkan dari pendokumentasian kegiatan pembahasan monitoring implementasi RTRWN, sampai dengan perumusan indikator monitoring dan perumusan pemantauan yang dalamprosespenyusunannyamelibatkan11(sebelas)sektor. SARAN Ÿ Perlu pembahasan kesepakatan SOP dan Mekanisme monitoring danevaluasiimplementasiRTRWNpada11sektordan22subsektor. Ÿ Perlu pembahasan lebih lanjut untuk menyepakati perbedaan nomenklatur yang terdapat di RTRWN dengan Kebijakan Sektor dan SubSektor. 3.5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda LATARBELAKANG Kawasan Selat Sunda dalam perkembangannya memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi ekonomi yang terdapat di dalam maupun di sekitar pembangunan Jembatan Selat Sunda. Kawasan Selat Sundamemiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkanpertumbuhan ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan nasional, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional serta ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Hal tersebut yang menjadi dasar ditentukannya Kawasan Selat Sunda sebagai sebagai KawasanStrategisNasionaldarisudut kepentinganpertumbuhanekonomi sesuai dengan amanat PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang KawasanStrategisNasionalPasal77. Dalam perkembangan selanjutnya, Kawasan Selat Sunda meletakkan pengembangan wilayahnya kepada keterpaduan pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera serta akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Pengembangan wilayah inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya perubahan dan dampak negatif pada kawasanSelatSunda.UntukdapatterusmewujudkankawasanSelatSunda yang serasi, selaras, terpadu, lestari dan berlanjut dan kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak yang negatif dalam pengembangan kawasan Selat Sunda, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Kawasan StrategisNasionalKawasanSelatSunda(RTRKSNSelatSunda). buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 41
TUJUANDANSASARAN Tujuandarikegiatanpenyiapanmateriteknisiniadalahmenyiapkanmateri awal yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sebagai dasar untukpenyusunanRaperpresRTRKSNKawasanSelatSunda. Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalahsebagaiberikut: a. Terinventarisirnya kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunanRTRKSNKawasanSelatSunda; b. Teranalisanya data yang diperlukan dalam dalam penyusunan RTR KSN Kawasan Selat Sunda terkait dengan nilai kawasan strategis nasionaldarisudutkepentinganpertumbuhanekonomi. c. Terumuskannya Materi Teknis Raperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda yang mengacu pada peraturan terkait yang siap diharmonisasikandenganstakeholderterkait. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Inventarisir data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RTR KSN Kawasan Selat Sunda melalui pelaksanaan survei dan konsultasi, antara lain terkait dengan pengembangan jalur Asian HighwaysertapengembangankoridorekonomiIndonesia; 2. Melakukan analisa data yang telah diinventarisir yang diperlukan dalampenyusunanRTRKSNKawasanSelatSunda; 3. Merumuskan konsep RTR KSN Kawasan Selat Sunda yang mengacu kebijakansertaperaturanperundang-undanganterkait; 4. Merumuskan Rancangan Peraturan Presiden RTR KSN Selat Sunda berdasarkankonsep yangtelahdisusun; 5. Mengadakan pembahasan-pembahasan dengan pemangku kepentingan guna merumuskan Raperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda. METODOLOGIDANANALISIS MetodologipenyusunanRTRKSNSelatSundaadalahsebagaiberikut: • Tahap Studi Literatur, berupa penelaahan terhadap program dan kebijakan terkait proyek pembangunan jembatan Selat Sunda serta landasanhukumdanperaturandaerahterkait. • Tahap Pengumpulan Data, berupa pelaksanaan identifikasi dengan melalui pengumpulan data/informasi dan pengumpulan data primerdansekunderdidaerah(provinsi), • Tahap Analisis, melalui pelaksanaan analisa data yang telah diinventarisir dengan teknik analisis perencanaan wilayah dan analisis-analisis yang terkait dengan nilai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis selanjutnya akan dijadikan dasar dalam menyusun konsep pengembanganKSNSelatSunda. Analisis yang digunakan antara lain analisis mikro kawasan, analisis pergeseran (shift and share), analisis implikasi infrastruktur/transportasi terhadap perkembangan ekonomi wilayah, analisis kesesuaian lahan, analisis sarana dan prasarana, analisismetodeskalogramguttman,modelaksesibilitas,dananalisis penggunaanlahan. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 42 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
DELINIASIKAWASAN Deliniasi KSN Kawasan Selat Sunda meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Banten. Adapun ke-8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung adalah Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Ke-5 kabupaten/kota di Provinsi Banten adalah Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab.Lebak,KotaSerang,danKotaCilegon. KESEPAKATAN Ÿ Kesepakatan deliniasi KSN Selat Sunda yang mencakup 6 Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung dan 5 Kabupaten/Kota di ProvinsiBanten Ÿ Perlu ada pembahasan dan kesepakatan dengan sektor terkait mengenaideliniasidanisustrategisKSNSelatSunda. HAMBATANPELAKSANAAN a. Kebijakan perundang-undangan sektor terkait masih belum tersosialisasikansehingga penyusunan isu strategis dan konsep pengembanganKSNSelatSundaterhambat. b. Sektor terkait sebagai pemangku kepentingan sulit mengambil keputusan pada saat diskusikarena yang hadir bukan merupakan pejabatpengambilkeputusan. c. Masih banyak kepentingan pemerintah daerah dan sektor terkait yang dipaksakan masuk dalam peraturan spasial RTR KSN Kawasan SelatSunda. HASILAKHIRKEGIATAN Ÿ MateriTeknisRaperpresRTRKSNKawasanSelatSunda; Ÿ KonsepPerpresRTRKSNKawasanSelatSunda. KESIMPULAN a. Delineasi Selat Sunda mencakup 2 Provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, yang terdiri dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung,dan5Kabupaten/KotadiProvinsiBanten. b. Isu-isu strategis pengembangan KSN Selat Sunda adalah adanya konektivitas Sumatera-Jawa, pengembangan MP3EI, Selat Sunda dilaluiolehJalurALKI,danterletakdikawasanrawanbencana. SARAN a. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan sektor terkait untuk menyepakati konsep materi teknis RTR KSN SelatSunda. b. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menyepakati RancanganPeraturanPresidententangRTRKSNSelatSunda. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 43
3.6. Penyelesaian 3 Raperpres Tentang RTR Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) LATARBELAKANG Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengamanatkan bahwa rencana tata ruang KSN, yang merupakan rencana rinci dan operasionalisasi RTRWN, diatur dalam PeraturanPresiden. Pada tahun sebelumnya telah disusun materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis nasional Kawasan Sorowako, Kawasan Timika, dan Kawasan Raja Ampat. Dengan mengacu pada materi teknis tersebut maka disusun Rancangan Peraturan Presiden kawasan tersebut untuk kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan baik di lingkungan Direktorat JenderalPenataanRuangmaupundenganpemerintahdaerahterkait. Sebagai kelengkapan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden RTR KSN maka juga dibutuhkan dukungan peta yang akan menjadi lampiran dari Materi Rapepres tentang RTR KSN serta fasilitasi pelaksanaan pembahasan-pembahasan dalam rangka pemantapan substansi dan kesesuaiansubstansidenganpetalampiran. TUJUANDANSASARAN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan rancangan peraturan presiden RT KSN , lampiran peta raperpres tentang rencana tata ruang kawasan strategis, dan terselenggarakannya serangkaian pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai substansi dan materi raperpres. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya raperpres RTR KSN Kawasan Sorowako, Kawasan Timika, dan Kawasan Raja Ampat, lampiran peta raperpres tentang RTR KSNdanjugapembahasan-pembahasanmateriraperprestentangRTRKSN TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN a. Inventarisasi materi teknis beserta lampiran (peta) terhadap 3 (tiga) RaperpresRTRKSN b. Menyusun rancangan peraturan presiden mengacu materi teknis RTRKSNyangtelahdisusunsebelumnya c. Melakukan pembahasan internal di lingkungan Ditjen Penatan Ruang; d. Melakukan pembahasan Raperpres di masing-masing daerah setelah dilakukan penyempurnaan materi teknis dan lampiran (peta); e. Mengadakan konsensus dalam rangka penyempurnaan 3 (tiga) RaperpresRTRKSN: f. MelakukanharmonisasidenganPemerintahDaerah buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 44 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
METODOLOGIDANANALISIS Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas: • StudyPustaka(LiteraryStudi) • Teknik Survey, untuk memperkaya data dan informasi baik primer maupun sekunder, yang meliputi survey data instansional dan surveydatalapangan • DiskusiKelompokTerfokus(FGD) DELINIASIKAWASAN Deliniasi KSN Kawasan Sorowako meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (kabupaten Luwu Timur), Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka Utara, Konawe, KonaweUtara). Deliniasi KSN Timika hanya meliputi 1 (satu) kabupaten, yaitu Kabupaten Mimikadenganluasdeliniasi14.256ha. Untuk KSN Raja Ampat, deliniasi kawasan hanya meliputi 1 kabupaten, yaituKabupatenRajaAmpat,denganluasdeliniasiseluas46.108km2. KESEPAKATANYANGTELAHDICAPAI • Terdapat disepakati hasil delineasi KSN Sorowako dan KSN Raja Ampat • Fokus pengaturan KSN Sorowako adalah untuk menjaga kawasan sekitar tambang dari kegiatan pertambangan, serta menjaga kawasan tambang dan sekitarnya baik pada masa penambangan maupunmasapascatambang. • Fokus pengaturan Kawasan Strategis Nasional K3H Raja Ampat adalah konservasi keanekaragaman hayati dengan pertimbangan Raja Ampat merupakan Coral Triangle dan pusat keanekaragaman hayatilauttropisterkayadidunia. HAMBATANPELAKSANAAN 1. Kedalaman materi raperpres masih berbeda-beda sehingga masih diperlukan adanya kesepakatan dengan pemerintah daerah terkait fokuspengaturanyangmenjadikewenangannasional. 2. Adanya perubahan deliniasi kawasan strategis nasional berdasarkan masukanhasilpembahasandenganpemerintahdaerah. HASILAKHIRKEGIATAN a. Tersusunnya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws.Timika,Kws.RajaAmpat). b. Rancangan Peraturan Presiden ini telah melalui berbagai pembahasan yang lakukan oleh tim dengan melibatkan unit-unit satminkal terkait, para pakar, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di lingkungan Ditjen Penataan Ruang serta pemerintah daerahterkait. KESIMPULAN Terdapat beberapa masukan dan rekomendasi terkait dengan materi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di masing-masing lokasi, diantaranyaadalah: • Perlunya penegasan fokus pengaturan dalam Rencana Tata Ruang agar terjadi sinergitas antara Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dengan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten dimana KSN tersebut berada sehingga koordinasi, pelaksanaan buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 45
pembangunan dan pengelolaan di kawasan strategis nasional dapat berjalandenganefisiendanefektif. • Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan materi teknis adalah kriteria deliniasi kawasan strategis nasional yang memerlukankesepakatandenganpemerintahdaerah. SARAN Berdasarkan rangkaian pembahasan yang telah dilakukan maka rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan Penyelesaian 3 Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws. TimikadanKwsRajaAmpat)adalah: 1. Masih diperlukan pembahasan mengenai fokus pengaturan yang menjadi kewenangan nasional dan penetapan/penyepakatan deliniasi kawasan strategis nasional dalam forum BKPRN dengan melibatkanpemerintahdaerahterkait. 2. Perlu adanya penyesuaian antara materi raperpres dengan peta- petalampiran. 3.7. Fasilitasi Kerjasama Nasional dan Regional Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Nasional LATARBELAKANG Penyelenggaran penataan ruang, merupakan suatu urusan yang melibatkanbanyakpemangkukepentingan,multi-disipliner,lintaswilayah, serta bersifat adaptif terhadap dinamika perkembangan paradigma yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan di lapangan urusan penataan ruang tidak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja namun memerlukan keterlibatan banyak pihak, misalnya seperti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang, dunia usaha, dalam perwujudan pemanfaatan ruang. Selain itu dipelukan juga keterlibatan aktif dunia akademisi dan asosiasi profesi dalam pelaksanaan mekanisme check and balance dengan memberikan masukan dan kritik terhadappenyelenggaraanpenataanruangolehpemerintah. Di sini lain, pengembangan wilayah dan penataan ruang bersifat dinamis sehingga terus menerus memerlukan pemikiran-pemikiran baru serta mendapatkan masukan-masukan terkait isu strategis, wacana serta pemikiran-pemikiran baru dalam pelaksanaan penataan ruang. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan tersebut adalah dengan melakukan forum-forum fasilitasi kerjasama, diskusi dan brainstormingnsional dan regional antar para pemangku kepentingan baik dalamlingkupnasionalmaupunregional. TUJUANDANSASARAN Kegiataninidilaksanakandengantujuan: 1. meningkatkan pemahaman aparat DitjenPenataan Ruang terhadap paradigma,wacana,danpemikiranbaru. 2. menjalin kerjasama para penyelenggara penataan ruang di buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 46 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
Indonesiadenganinstitusi/lembagainternasional. 3. mendapatkan masukan terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaran penataan ruang serta isu-isu strategis terkait penyelenggaraan penataan ruang melalui penyelenggaraan serangkaiandiskusidalamforumnasional/regional. Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya forum diskusi antara pemerintah dan lembaga/instansi nasional dan internasional untuk membahas isu-isu strategis dan terkini terkaitpengembanganwilayahnasional. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Tahapanpersiapanmelaluipenyusunanrencanakerjakegiatan. 2. Penyelenggaraan serangkaian forum diskusi untuk membahas isu strategis dan terkini terkait penyelenggaraan penataan ruang untuk mendapatkan informasi, wawasan baru maupun tukar pendapat sertamengembangkanjejaringpenataanruang. METODOLOGIDANANALISIS Kegiatan fasilitasi kerjasama nasional dan regional dalam rangka pengembangan wilayah nasional merupakan salah satu upaya pelibatan para pemangku kepentingan yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi dalam bentuk forum diskusi terkait bidang penataan ruang. Proses fasilitasi memungkinkan hubungan dan kerja sama yang bersumber dari ide dan partisipasi bersama. Metodologi analisis yang dilakukan dalam kegiatan ini menggunakan 2 pendekatan,yaitu: Ÿ PendekatanHighLevelPolicyDialogue Ÿ PendekatanPerencanaanPartisipatif KESEPAKATAN Kegiatan forum diskusi dan kerjasama nasional perlu terus dilakukan dan rutindilakukanuntukterusmendiskusikanisustrategispenataanruang HAMBATANPELAKSANAAN Ÿ Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat menyebabkan penyelenggaraan forum diskusi hanya dapat dilaksanakan satu kali untuksetiaptemadiskusi. Ÿ Karena waktu pelaksanaan kegiatan jatuh pada akhir tahun dan berimpitan dengan jadwal kegiatan yang lain, agak sulit dalam mendatangkanparapemangkukepentingan. HASILAKHIRKEGIATAN Ÿ Terselenggaranya forum diskusi antara pemerintah dan lembaga/instansi nasional dan internasional untuk membahas isu-isu strategisdanterkiniterkaitpengembanganwilayahnasional. Ÿ Meningkatnya keterlibatan Ditjen Penataan Ruang dalam forum nasional/regionalterkaitpengembanganwilayahdanpenataanruang. KESIMPULAN Menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, diperlukan langkah-langkahstrategisbidangpenataanruanglainnya,seperti: 1. Penyusunan peraturan pelaksana di bidang penataan ruang, termasukstandar,prosedurdankriteria; 2. Harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait denganpenyelenggaraanpenataanruang; buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 47
Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya lampiran peta raperpres tentang RTR KSN dan juga terlaksananya pembahasan-pembahasan materi raperpres tentang RTR KSN. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Penyediaan peta dasar dan peta tematik dalam bentuk file, sebagai bahan untuk penyusunan lampiran Peta Struktur Ruang dan Peta PolaRuangRTR; 2. Penyiapan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang RTR skala 1:50.000; 3. PencetakanPetaStrukturRuangdanPetaPolaRuangskala1:50.000 dalamukuranA0danversicetaksesuailembarannegara; 4. PenyiapanRaperpresRTRKawasanSelatSunda; 5. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi muatan raperpres dengan muatanpeta; 6. Pelaksanaan pembahasan dengan mengundang sektor untuk membahas muatan dan kebutuhan lampiran peta dengan mengundangnarasumber. METODOLOGIDANANALISIS 1. Masukan, berupa pemutakhiran data, sesuai dengan perkembangan kebijakan, kondisi, dan situasi di wilayah KSN Selat Sundaserta masukan-masukanterkaitdengandelineasiwilayahKSN. 2. Analisis,berupainventarisasiisu-isustrategisberdasarkandata-data terbaru serta masukan-masukan dari stakeholder terkait, menyempurnakan materi Raperpres berdasarkan isu-isu strategis, menginventarisir kebutuhan peta guna mendukung substansi muatan Raperpres, serta sinkronisasi muatan Raperpres terbaru denganpeta-petayangtelahdisusun. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 49
Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya lampiran peta raperpres tentang RTR KSN dan juga terlaksananya pembahasan-pembahasan materi raperpres tentang RTR KSN. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Penyediaan peta dasar dan peta tematik dalam bentuk file, sebagai bahan untuk penyusunan lampiran Peta Struktur Ruang dan Peta PolaRuangRTR; 2. Penyiapan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang RTR skala 1:50.000; 3. PencetakanPetaStrukturRuangdanPetaPolaRuangskala1:50.000 dalamukuranA0danversicetaksesuailembarannegara; 4. PenyiapanRaperpresRTRKawasanSelatSunda; 5. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi muatan raperpres dengan muatanpeta; 6. Pelaksanaan pembahasan dengan mengundang sektor untuk membahas muatan dan kebutuhan lampiran peta dengan mengundangnarasumber. METODOLOGIDANANALISIS 1. Masukan, berupa pemutakhiran data, sesuai dengan perkembangan kebijakan, kondisi, dan situasi di wilayah KSN Selat Sundaserta masukan-masukanterkaitdengandelineasiwilayahKSN. 2. Analisis,berupainventarisasiisu-isustrategisberdasarkandata-data terbaru serta masukan-masukan dari stakeholder terkait, menyempurnakan materi Raperpres berdasarkan isu-isu strategis, menginventarisir kebutuhan peta guna mendukung substansi muatan Raperpres, serta sinkronisasi muatan Raperpres terbaru denganpeta-petayangtelahdisusun. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 49
KESEPAKATAN Peta pola ruang dan struktur ruang RTR KSN Selat Sunda sesuai dengan deliniasikawasanyangtelahdisepakati HAMBATANPELAKSANAAN • Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat menyebabkan diskusiantarpemerintahdaerahdansektorterkaitkurangintensif; • Peta pola ruang dan struktur ruang masih belum didiskusikan secara intensif dengan Bakorsutanal sebagai instansi di tingkat pusat yang bertanggungjawabterkaitpemetaan. HASILAKHIRKEGIATAN • Terselenggaranya forum diskusi antara pemerintah daerah (provinsi Lampung dan provinsi Banten) dan sektor-sektor terkaituntuk membahasisu-isustrategisterkaitpengembanganKSNSelatSunda. • Tersusunnya peta-peta tematik yang dibutuhkan sebagai lampiran peraturanpresidententangRTRKSNSelatSunda. KESIMPULAN Kegiatan ini menghasilkan kesimpulan mengenai isu strategis yang terdapat dalam KSN Selat Sunda yaitu keberadaaan jalur ALKI serta dekat dengan perlintasan pelayaran internasional, jembatan Selat Sunda yang merupakan bagian dari Asian Highway Network serta mempermudah aksesSumateradanJawa. SARAN Masih harus disempurnakannya peta pola ruang dan peta struktur ruang yang didapat dari peta-peta tematik sebagai lampiran peraturan presiden tentang RTR KSN Selat Sunda yang muatannya disesuaikan dengan perkembanganpembahasanmuatanraperpres. 3.9. Kajian Aspek Kerentanan Wilayah dan Sosial Budaya Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN LATARBELAKANG Sejak RTRWN ditetapkan di tahun 2008, telah terjadi banyak perubahan kebijakannasionaldanberbagaidinamikadalampembangunannasionaldi berbagai aspek antara lain yang terkait dengan kerentanan wilayah dan sosial budaya. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana sehingga seyogyanya setiap rencana penataan ruang disusun dengan memperhitungkan aspek kerentanan wilayah. Sesuai dengan amanat RTRWN, aspek kerentanan ini terkait dengan kawasan lindungyaitukawasanrawanbencanaalamdankawasanlindunggeologi. Dalam rangka merumuskan rekomendasi untuk peninjauan kembali RTRWN yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, khususnya terkait dengan aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya demi mewujudkan RTRWN yang efektif, efisien dan terpaduperlu dilakukan kegiatan Kajian Aspek Kerentanan Wilayah dan Sosial Budaya dalam Peninjauan Kembali RTRWN untuk dapat dijadikan informasi dan/atau rekomendasi awal pelaksanaanpeninjauankembaliRTRWN. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 50 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
TUJUANDANSASARAN Tujuan kegiatan ini adalah untuk menginventarisasi perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan-perubahan lingkungan stratregis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan polaruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya yang terkait dengan aspek kerentanan wilayah dan sosialbudaya. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 1. Teridentifikasinya isu-isu strategis terkait aspek kerentanan wilayah dansosialbudaya. 2. Terinventarisasinya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan-perubahan lingkungan strategis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya yang terkait dengan aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN a. Studi literatur terkait aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya dalam rangka peninjauan kembali RTRWN baik studi-studi terdahulu, kebijakan-kebijakan sektoral terkait, maupun masukan daripemangkukepentinganterkait. b. Kunjungan lapangan untuk melakukan survey lapangan dan diskusi denganpemerintahdaerah. c. Pelaksanaan diskusi terfokus dengan instansi terkait yang menanganiaspeksosialbudayadankerentananwilayah. METODOLOGIDANANALISIS 1. Deskriptif Kualitatif, dengan cara mengkaji dan menguraikan/ mendeskripsikan materi (inti sari) dari setiap kebijakan-kebijakan tersebut. 2. Cross Tabulation, berupa analisa awal keterkaitan antar isu-isu strategis aspek kerentanan wilayah dan sosial dengan Peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional terhadap perubahan strukturdanpolaruangdidalamRTRWN. 3. Participatory Planning (perencanaan partisipatif), pelibatkan berbagaipihak(pemangkukepentingan)terkaituntukmendapatkan informasi/data mengenai issue-issue strategis kedua aspek tersebut. KESEPAKATAN • Telah disepakati isu strategis terkait dengan kerentanan wilayah, antara lain perubahan iklim global, tingginya alih fungsi hutan menjadinonhutan,meningkatnyajumlahDASyangkritis,dll. • Telah disepakati isu strategis terkait aspek sosial budaya, antara lain masih adanya cagar budaya dan situs yang perlu diusulkan sebagai kawasan strategis nasional dari aspek budaya, masih tingginya ketimpangan antar wilayah bagian barat dan bagian timur Indonesia,sertaaspeksosialdisepakatibukansebagaiSektor. HAMBATANPELAKSANAAN Keterbatasan waktu menyebabkan terbatasnya data-data yang berhasil dikumpulkan,sehinggaanalisakurangmendalam. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 51
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011
Annual Report National Spatial Planning 2011

Recommended

Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)
Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1) Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)
Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)
AidilFitrah9
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Herman Purba
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerung
Rachyma Briston
 
875 2137-1-sm
875 2137-1-sm875 2137-1-sm
875 2137-1-sm
AidilFitrah9
 
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabungLaporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
AidilFitrah9
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Penataan Ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
ushfia
 

Recommended

Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)
Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1) Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)
Bab-ii-pendekatan-dan-metodologi-pdf-free (1)
AidilFitrah9
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Herman Purba
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerung
Rachyma Briston
 
875 2137-1-sm
875 2137-1-sm875 2137-1-sm
875 2137-1-sm
AidilFitrah9
 
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabungLaporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
Laporan capaian triwulan_i_ditjen_pk_trans_2018_gabung
AidilFitrah9
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten
Penataan Ruang
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
ushfia
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
henny ferniza
 
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala AspekPedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
Yogan Daru Prabowo
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
muhfidzilla
 
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
muhfidzilla
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
joihot
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
 
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desaSpesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
Ardiyanto Maksimilianus
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
TPRP Strategic Partner
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Penataan Ruang
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
EKPD
 
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
joihot
 
23
2323
23
ergi bari
 
RENJA DINHUT BLORA
RENJA DINHUT BLORARENJA DINHUT BLORA
RENJA DINHUT BLORA
Jhon Blora
 
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
joihot
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUMgs Zulfikar Rasyidi
 
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Oswar Mungkasa
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARAFitri Indra Wardhono
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 

More Related Content

What's hot

1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
henny ferniza
 
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala AspekPedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
Yogan Daru Prabowo
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
muhfidzilla
 
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
muhfidzilla
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Penataan Ruang
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
joihot
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
 
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desaSpesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
Ardiyanto Maksimilianus
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
TPRP Strategic Partner
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Penataan Ruang
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
EKPD
 
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
joihot
 
23
2323
23
ergi bari
 
RENJA DINHUT BLORA
RENJA DINHUT BLORARENJA DINHUT BLORA
RENJA DINHUT BLORA
Jhon Blora
 
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
joihot
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUMgs Zulfikar Rasyidi
 
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Oswar Mungkasa
 

What's hot (20)

1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Review RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang AmpekReview RDTR Kota Simpang Ampek
Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Pedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala AspekPedoman RTRW Segala Aspek
Pedoman RTRW Segala Aspek
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
 
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
4 ringkasan eksekutif drtr kp rengasdengklok
 
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ProvinsiPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
 
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
PENJELASAN PERDA RDTR DAN PZ
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Spesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desaSpesifikasi teknis peta desa
Spesifikasi teknis peta desa
 
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
Paparan Progres Pekerjaan Penyusunan RPI2JM 5 KSN (KSN PBTS ACEH-SUMUT, SULUT...
 
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
Permen PU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang K...
 
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTALaporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2010 - Banten - UNTIRTA
 
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
PERGUB DKI JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2012 TENTANG PANDUAN RANCANG KOTA PENGEMBA...
 
23
2323
23
 
RENJA DINHUT BLORA
RENJA DINHUT BLORARENJA DINHUT BLORA
RENJA DINHUT BLORA
 
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
PERDA DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030
 
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PUDATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
DATA PETA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU
 
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
Laporan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera Tahun 2010
 

Similar to Annual Report National Spatial Planning 2011

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARAFitri Indra Wardhono
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Draf rancangan-rpjpd-2010
Draf rancangan-rpjpd-2010Draf rancangan-rpjpd-2010
Draf rancangan-rpjpd-2010
Azhaditha Aprillia
 
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.docBab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Baiq Septi maulida
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
feri hadiansyah
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinkiky permana
 
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfPerda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
sinkronisasikalsul
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Idham Halid
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Oswar Mungkasa
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
oswar mungkasa
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Joy Irman
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
NonaSugiharti1
 
356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel
Irwin Sopyanudin
 
Permendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerah
Permendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerahPermendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerah
Permendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerah
jamestravolta
 
Bab1 rtrwpnad
Bab1 rtrwpnadBab1 rtrwpnad
Bab1 rtrwpnad
Hendy Hidayat
 
Penyelenggaraan klhs rtrw sulut
Penyelenggaraan klhs rtrw sulutPenyelenggaraan klhs rtrw sulut
Penyelenggaraan klhs rtrw sulut
Rio Prastia
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
ssuser25ec9f1
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Galih Putro
 

Similar to Annual Report National Spatial Planning 2011 (20)

BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Draf rancangan-rpjpd-2010
Draf rancangan-rpjpd-2010Draf rancangan-rpjpd-2010
Draf rancangan-rpjpd-2010
 
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.docBab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
Bab 1 pendahuluan pebaikan tgl 25 mei.doc
 
Kerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerjaKerangka acuan kerja
Kerangka acuan kerja
 
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitinBab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
Bab 1 pendahuluan sig minapolitan kambitin
 
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdfPerda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
Perda RTRWP Sulsel No 3 tahun 2022.pdf
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
 
356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel356061309 kak-profil-daerah-labusel
356061309 kak-profil-daerah-labusel
 
Permendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerah
Permendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerahPermendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerah
Permendagri50 tahun2009 ttg pedoman koordinasi penataan ruang daerah
 
Bab1 rtrwpnad
Bab1 rtrwpnadBab1 rtrwpnad
Bab1 rtrwpnad
 
Penyelenggaraan klhs rtrw sulut
Penyelenggaraan klhs rtrw sulutPenyelenggaraan klhs rtrw sulut
Penyelenggaraan klhs rtrw sulut
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
 
Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008Mendagri 28 2008
Mendagri 28 2008
 
Arahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltimArahan dirjen ck#10 wiltim
Arahan dirjen ck#10 wiltim
 

More from Arief Budiman

Ruang Terbuka Hijau Publik di Singapura
Ruang Terbuka Hijau Publik di SingapuraRuang Terbuka Hijau Publik di Singapura
Ruang Terbuka Hijau Publik di Singapura
Arief Budiman
 
Arsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang Berkelanjutan
Arsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang BerkelanjutanArsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang Berkelanjutan
Arsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang Berkelanjutan
Arief Budiman
 
Kritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
Kritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata NglanggeranKritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
Kritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
Arief Budiman
 
Lumpur sidoarjo volcano mudflow
Lumpur sidoarjo volcano mudflowLumpur sidoarjo volcano mudflow
Lumpur sidoarjo volcano mudflow
Arief Budiman
 
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Arief Budiman
 
Perencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - AustraliaPerencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - Australia
Arief Budiman
 
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembangPenerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Arief Budiman
 
Tata Ruang di Mata Jurnalis
Tata Ruang di Mata JurnalisTata Ruang di Mata Jurnalis
Tata Ruang di Mata Jurnalis
Arief Budiman
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Arief Budiman
 
Rest Stop Area KM 88 Tol Cipularang
Rest Stop Area KM 88 Tol CipularangRest Stop Area KM 88 Tol Cipularang
Rest Stop Area KM 88 Tol Cipularang
Arief Budiman
 
an Idea for Public Transport in Cilegon City
an Idea for Public Transport in Cilegon Cityan Idea for Public Transport in Cilegon City
an Idea for Public Transport in Cilegon City
Arief Budiman
 
Pechakucha_Place Branding
Pechakucha_Place BrandingPechakucha_Place Branding
Pechakucha_Place Branding
Arief Budiman
 

More from Arief Budiman (12)

Ruang Terbuka Hijau Publik di Singapura
Ruang Terbuka Hijau Publik di SingapuraRuang Terbuka Hijau Publik di Singapura
Ruang Terbuka Hijau Publik di Singapura
 
Arsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang Berkelanjutan
Arsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang BerkelanjutanArsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang Berkelanjutan
Arsitektur hijau - Untuk Lingkungan yang Berkelanjutan
 
Kritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
Kritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata NglanggeranKritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
Kritik Teori Perencanaan Terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran
 
Lumpur sidoarjo volcano mudflow
Lumpur sidoarjo volcano mudflowLumpur sidoarjo volcano mudflow
Lumpur sidoarjo volcano mudflow
 
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
Mitigasi Bencana dan Penataan Ruang Gempa Bumi Yogyakarta 2006
 
Perencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - AustraliaPerencanaan di Negara Maju - Australia
Perencanaan di Negara Maju - Australia
 
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembangPenerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
Penerapan teori perencanaan dan pembangunan negara berkembang
 
Tata Ruang di Mata Jurnalis
Tata Ruang di Mata JurnalisTata Ruang di Mata Jurnalis
Tata Ruang di Mata Jurnalis
 
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serangAnalisis pusat pelayanan di kabupaten serang
Analisis pusat pelayanan di kabupaten serang
 
Rest Stop Area KM 88 Tol Cipularang
Rest Stop Area KM 88 Tol CipularangRest Stop Area KM 88 Tol Cipularang
Rest Stop Area KM 88 Tol Cipularang
 
an Idea for Public Transport in Cilegon City
an Idea for Public Transport in Cilegon Cityan Idea for Public Transport in Cilegon City
an Idea for Public Transport in Cilegon City
 
Pechakucha_Place Branding
Pechakucha_Place BrandingPechakucha_Place Branding
Pechakucha_Place Branding
 

Recently uploaded

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
pelestarikawasanwili
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
pelestarikawasanwili
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
AmandaJesica
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
MuhaiminMuha
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
DidiKomarudin1
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Tri Widodo W. UTOMO
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
Zainul Ulum
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
heri purwanto
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
ApriyandiIyan1
 

Recently uploaded (9)

Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdfMateri Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
Materi Edukasi Penyelamatan Mata Air.pdf
 
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdfMitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
Mitigasi Penyelamatan Mata Air Nganjuk.pdf
 
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptxPendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
Pendanaan Kegiatan Pemilihan dari Dana Hibah (1).pptx
 
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdfRegulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
Regulasi Wakaf di Indonesia Tahun 021.pdf
 
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptxMATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
MATERI FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PADA PEMILIHAN UMUM.pptx
 
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak PemerataanPembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
Pembangunan IKN sbg Strategi Penggerak Pemerataan
 
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfCERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdf
 
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
Bahan Paparan SPI Gratifikasi Riau Tahun 2024
 
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptxRapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
 

Annual Report National Spatial Planning 2011

  • 1. PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL dalam laporan tahun 2011 DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  • 2.
  • 3. PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL dalam laporan tahun 2011 DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  • 4.
  • 5. KATA PENGANTAR buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3 Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Tahunan Direktorat Penatan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 dapat diselesaikan. Buku ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional yang tercermin dalam pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2011. Pekerjaan-pekerjaan ini merupakan bentuk sumbangsih dan kontribusi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terhadap penyelenggaraan penataanruangdiIndonesia. Tulisan dalam buku “PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL dalam Laporan Tahun 2011” ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara singkat, ringkas dan padat mengenai seperti apa institusi Direktorat PenataanRuangWilayahNasionalyangdituangkandalambentukProfilDirektoratPenataanRuangWilayah Nasional serta berbagai hal dan upaya yang dikerjakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sertapencapaiansasaranyangtelahditetapkandalamRenstraDirektoratPenataanRuangWilayahNasional 2010-2014. Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh staf di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional yang telah bekerja keras, memberikan kontribusi nyata, serta upaya dan pengabdian yang telah diberikan selama ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpalkepadakitasemua. Jakarta, Agustus 2012 Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ir. Iman Soedradjat, MPM
  • 6. DAFTAR ISIKata Pengantar Daftar Isi Daftar gambar dan Tabel 41 44 46 48 50 52 54 58 60 62 64 66 68 71 3 Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 3.1 Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional 3.2 Evaluasi Kinerja Keterpaduan Pembangunan Sektor Strategis Berbasis RTRWN 3.3 Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Aspek Demografi, dan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN 3.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN 1 Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Sistematika Penulisan 2 Profil Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional 2.1 Tugas Pokok dan Fungsi 2.2 Struktur Organisasi 2.3 Visi dan Misi 2.4 Isu Strategis dan Tantangan 2.5 Kebijakan dan Strategi 2.6 Kegiatan Prioritas 2.7 SDM dan Peralatan 2.7.1 Sumber Daya Manusia (SDM) 2.7.2 Prasarana dan Sarana Kerja 2.8 Alokasi Anggaran Tahun 2011 2.8.1 Pelaksanaan Pekerjaan secara Swakelola 2.8.2 Pelaksanaan Pekerjaan secara Kontraktual 3.5 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda 3.6 Penyelesaian 3 Raperpres Tentang RTR Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) 3.7 Fasilitasi Kerjasama Nasional dan Regional Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Nasional 3.8 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR KSN Selat Sunda 3.9 Kajian Aspek Kerentanan Wilayah Dan Sosial Budaya Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN 3.10 Kajian Aspek Sumber Daya Alam dan Ekonomi Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN 3.11 Penyiapan Peta Lampiran dan Fasilitasi Pembahasan Dalam Rangka Penyelesaian 3 (Tiga) Raperpres Tentang RTR KSN (Kawasan Sorowako, Kawasan Timika, Kawasan Raja Ampat) 3.12 Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 3.13 Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional 3.14 Fasilitasi Pelaksanaan Aplikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Perencanaan Ruang 3.15 Modul dan Penyelenggaraan Sosialisasi Perpres RTR Pulau 3.16 Fasilitasi Penyelesaian Pedoman Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana 3.17 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang KSN Taman Nasional Gunung Merapi 3.18 Penyusunan 2 (Dua) Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (Aceh-Sumut Dan Riau-Kepri) 9 11 11 11 13 15 17 17 19 20 22 23 23 24 25 27 28 31 33 35 37 39 3 4 6 buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 4
  • 7. 3.19 Penyusunan 5 Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara (NTT, Sulut- Gorontalo-Sulteng, Maluku, Maluku Utara-Papua Barat, dan Papua) 3.20 Penyusunan 3 Raperpres RTR Pulau/Kepulauan (Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, dan Pulau Papua) 3.21 Kegiatan : Penyusunan 3 Raperpres RTR Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Danau Toba, Kawasan Borobudur, dan Kawasan Pacangsanak) 3.22 Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Pekerjaan Umum (MAPI PU) 3.23 Penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Mengengah (RPI2-JM) Pulau Sumatera dan Pulau Jawa-Bali 3.24 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (Kep. Nusa Tenggara, Kep. Maluku, Dan Pulau Papua) dan Kawasan Perbatasan Negara (Aceh-Sumut, Riau- Kepri, NTT, Sulut, Maluku, Maluku Utara-Papua Barat, dan Papua) 3.25 Penyiapan Materi Teknis Rencana Tata Ruang KSN Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 3.26 Penyiapan Raperpres Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jantung Kalimantan (Heart Of Borneo) 3.27 Penyusunan Profil Kawasan Budidaya Strategis Nasional 3.28 Penyiapan Peta Lampiran Raperpres RTR Kawasan Danau Toba dan 7 (Tujuh) Raperpres RTR Kawasan Perbatasan Negara (Aceh-Sumut, Riau-Kepri, Sulut- Gorontalo-Sulteng, NTT, Maluku, Malut-Pabar, dan 73 77 80 84 86 88 91 93 95 Papua) 3.29 Penyusunan 5 Raperpres KAPET (Khatulistiwa, Batu Licin, Sasamba, Manado-Bitung, Pare Pare) dan Finalisasi Materi Teknis 8 Kapet (BAD, Batui, Bima, Das Kakab, Bakari, Seram, Mbay, Biak) 3.30 Evaluasi dan Penyusunan Memorandum Proyek 2011-2013 dan Menyusun Kegiatan Pengembangan Infrastruktur KAPET 2012 3.31 Koordinasi Penyusunan RPJM Infrastruktur KAPET 2012-2016 3.32 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur KAPET 3.33 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET 3.34 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelola KAPET 3.35 Promosi Luar Negeri KAPET 3.36 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur KAPET 3.37 Penyusunan Materi Teknis RTR KSN Taman Nasional Lorentz 3.38 Penyusunan Rencana Program Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Pulau Sulawesi 3.39 Penyusunan Rencana Program Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Pulau Kalimantan 3.40 Rencana Peningkatan Daya Saing Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) BAD, Mbay, Seram, Biak 3.41 Koordinasi Penyusunan Konsep Rencana Terpadu dan program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) KAPET Manado Bitung 97 100 103 105 107 109 111 113 115 117 120 123 125 128 buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 5
  • 8. 3.42 Koordinasi Penyusunan Konsep Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) KAPET Sasamba 3.43 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Candi Prambanan 3.44 Penyiapan Materi Raperpres RTR KAPET (Batulicin, Seram, Khatulistiwa) 3.45 Audit Pemanfaatan Ruang (Stocktaking) 2011 3.46 Fasilitasi Dalam Menunjang Penyelenggaraan BKPRN 3.47 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Wilayah 2011 3.48 Penerbitan Buletin Tata Ruang Tahun 2011 3.49 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Gunung Merapi, Borobudur, Jembatan Selat Sunda, Prambanan, KAPET Sasamba, KAPET Manado-Bitung, dan KAPET Pare- Pare 3.50 Pengelolaan Arsip Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional 3.51 Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2011 131 134 137 141 143 147 148 152 156 158 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Gambar 2.2 Perkembangan DIPA Direktorat Penataan Ruang Nasional 2006 – 2011 (dalam Milyar Rupiah) Tabel 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 untuk Masing-Masing Sumber Pendanaan (dalam Ribuan) Tabel 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola Tabel 2.3 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola Tabel 2.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual Tabel 2.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual Tabel 4.1. rincian alokasi sumber dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional pada tahun 2011 Tabel 4.2 Penyerapan Anggaran yang Dikelola Satker Pengembangan Wilayah Nasional Tabel 4.3 Penyerapan Anggaran dari Sumber Lain yang Dikelola Direktorat Penataan Ruang 17 25 27 27 27 28 29 164 164 buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 6 4 Pengelolaan Anggaran dan Keuangan Tahun 2011 4.1 Pagu Anggaran 4.2 Progres Realiasasi Anggaran 4.2.1 Penyerapan Anggaran Kegiatan Swakelola 4.2.2 Pelaksanaan Pekerjaan secara Kontraktual 4.3 Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Pekerjaan 5 Penutup 161 163 164 164 166 167 169 DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
  • 9. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum Jl.Pattimura no. 20, Jakarta Selatan www.penataanruang.net buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional Penanggung Jawab : Pengolah Data : Grafis dan Tata Letak : Aria Indra Purnama Rahma Julianti Nuki Harniati Marcia Arief Budiman Corry Agustina Ayu Prima Yesuari Destarita Indah Ryan Dian Kusumawardhani Arta Widya Rahmafuri Arief Budiman 164 165 165 166 167 Wilayah Nasional Tabel 4.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang dilaksanakan secara Swakelola Tabel 4.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola Tabel 4.6 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual Tabel 4.7 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 7
  • 10. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 8
  • 12.
  • 13. 1.1 LatarBelakang Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang – Kementerian Pekerjaan Umum. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terbentuk bersamaan dengan dilakukannya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Ruang pada tahun 2010 dimana semula unit organisasi di lingkungan Ditjen Penataan Ruang dinamai berdasarkan wilayah kemudian dirubah menjadi dinamai berdasarkansubstansipenanganan. Untuk menggambarkan berbagai pelaksanaan yang dilakukan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, maka dilakukan penyusunan buku laporan tahunan sebagai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional sebagai bagian dari penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Penyusunan buku laporan tahunan juga merupakan salah satu bentuk pertangggungjawaban Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip- prinsip Good Governance, serta sebagai wujud akuntabilitas, transparansi,danpartisipasi. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 1. PENDAHULUAN 11 1.2 MaksuddanTujuan Maksud dan tujuan dari penyusunan buku Laporan Buku Tahunan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional ini adalah mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahanyangbaikdilingkunganDirektoratPenataanRuang WilayahNasional. Sedangkansasaranyangingindicapaiadalah: Ÿ Memotret kondisi eksisting sumber daya di lingkungan DirektoratPenataanRuangWilayahNasional. Ÿ Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun2011. Ÿ Mengevaluasi dan merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. 1.3 SistematikaPenulisan Sistematika penulisan Buku Laporan Tahunan Direktorat PenataanRuangWilayahNasionalTahun2011,yaitu: BABI PENDAHULUAN Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksuddantujuan,sasarandansistematikapenulisan. BABII PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL Dalam bab ini berisi tentang tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, visi dan misi, kebijakan dan strategi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, kegiatan prioritas Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional,
  • 14. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 1. PENDAHULUAN 12 kondisi SDM dan peralatan, serta alokasi anggaran tahun 2011. BABIII PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAHNASIONALTAHUN2011 Bab ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan masing-masing subditdiDirektoratPenataanRuangWilayahNasional. BABIV PENGELOLAANANGGARANDANKEUANGANTAHUN2011 Bab ini berisi tentang pagu anggaran, progres realisasi anggaran, serta kendala dan permasalahan pelaksanaan pekerjaanDirektoratPenataanRuangWilayahNasional. BABV PENUTUP Menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Buku Laporan Tahunan Direktorat Penataan RuangWilayahNasionaltahun2011.
  • 16.
  • 17. 2.1 TugasdanFungsi Tugas dan fungsi yang diemban Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional beserta Subdirektorat dan Seksi dibawahnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor: 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2010, yaitu Pasal152hinggaPasal175. Dalam Permen PU tersebut, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mempunyai tugas menyusun kebijakan dan strategi nasional penataan ruang, melaksanakan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional, serta monitoring- evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan KawasanStrategisNasional. Tugastersebutdilaksanakanmelaluipenyelenggaraanfungsi: a. penyiapan kebijakan dan strategi, serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasanstrategisnasional; b. penyusunan rencana tata ruang dan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis nasional; c. penyiapan rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur wilayah nasional, pulau, dan kawasan strategis buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 15 nasional; d. penyiapan dan diseminasi norma, standar, pedoman, dan kriteria penataanruangnasional,pulau,dankawasanstrategisnasional; e. penyelenggaraan dukungan koordinasi dan kerjasama lintas sektordanlintaswilayah;dan f. pelaksanaantatausahaDirektorat. Tugasdanfungsidirektorattersebutterbagihabiskedalamtugasdan fungsi 5 (lima) Subdirektorat yang ada di Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, yaitu Subdit Kebijakan dan Strategi Nasional, Subdit Pengaturan, Subdit Wilayah I, Subdit Wilayah II, dan Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah, serta ditunjang oleh SubbagianTataUsaha. Sub Direktorat Kebijakan dan Strategi Nasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi nasional serta monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional,pulaudankawasanstrategisnasional. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Kebijakan dan Strategi Nasionalmenyelenggarakanfungsi: a. pelaksanakaan perumusan kebijakan dan strategi nasional penataan ruang serta pengembangan wilayah nasional, pulau dankawasanstrategisnasional; b. penyusunan rencana strategis pengembangan sektoral wilayah nasional; c. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional,serta d. pelaksanaan monitoring-evaluasi penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis
  • 18. nasional. Subdit Kebijakan dan Strategi Nasional terdiri atas Seksi Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional, dan Seksi Monitoring danEvaluasiPengembanganWilayahNasional. Sub Direktorat Pengaturan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, penyusunan dan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan strategisnasional. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Pengaturan menyelenggarakanfungsi: a. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan strategisnasional; b. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategisnasional,serta c. pelaksanaan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang dan pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasanstrategisnasional. SubditPengaturanterdiriatasSeksiPengaturanIdanPengaturanII. Sub Direktorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah SumateradanJawa. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Wilayah I menyelenggarakanfungsi: a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Sumatera dan Jawa serta kawasan strategis nasional di wilayahnya; b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasionaldiwilayahSumateradanJawa,serta c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Sumatera dan Jawa. SubditWilayahIterdiriatasSeksiWilayahIAdanWilayahIB. Sub Direktorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannya di wilayah Bali,NusaTenggara,Kalimantan,Sulawesi,Maluku,danPapua. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Wilayah II menyelenggarakanfungsi: a. penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sertakawasanstrategisnasionaldiwilayahnya; b. penyiapan rencana program terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,danPapua serta c. pelaksanaan pengendalian pengembangan wilayah nasional, buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 16 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 19. pulau dan kawasan strategis nasional di wilayah Bali, Nusa Tenggara,Kalimantan,Sulawesi,Maluku,danPapua. SubditWilayahIIterdiriatasSeksiWilayahIIAdanWilayahIIB. Sub Direktorat Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan dukungan koordinasi serta kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah di bidang penataanruang. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Subdit Koordinasi Lintas SektordanLintasWilayahmenyelenggarakanfungsi: a. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintassektordibidangpenataanruang; b. penyelenggaraan dukungan badan koordinasi penataan ruang nasional; c. penyiapanpublikasihasilkoordinasipenataanruangnasional; d. penyiapandokumenauditpenataanruanglintaswilayah,serta e. penyiapan dokumen serta pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintaswilayah. Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Wilayahterdiri atas Seksi LintasSektordanSeksiLintasWilayah. Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara dan tata persuratan serta kearsipan. 2.2 StrukturOrganisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi yang diembannya ditunjang dengan sistem perorganisasian yang dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh 5 (lima) Kepala Subdirektorat dan satu Kepala Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi direktorat diilustrasikan denganorganigrampadaGambar2.1. Gambar 2.1 Struktur Organisasi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional 2.3 VisidanMisi Guna mendukung pencapaian visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang yaitu ”terwujudnya sinergi pembangunan wilayah yang berkelanjutan berbasis penataan ruang”, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional telah menetapkan visi yaitu ”menjadi institusi yang handal dan profesional dalam pengembangan buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 17
  • 20. wilayahnasional,pulaudankawasanstrategisnasional”. Visi Direktorat Jenderal Penataan Ruang tersebut diupayakan terwujud secara simultan dengan adanya dukungan institusi yang handal dan profesional serta produk yang berkualitas. Kata kunci pada visi tersebut mempunyai pengertian, yaitu sinergi yang berarti terkonsolidasi, terkoordinasi, terpadu, dan sinkron; berkelanjutan yang berartiproses berkesinambungan dan hasilyang lestari;handal adalah tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat fungsi, dan tertib administrasi, serta berkualitas adalah lengkap, benar, akurat, danterkini. Sementara kata kunci untuk visi Direktorat Penetaan Ruang Wilayah Nasional adalah institusi yang berarti lembaga atau unit kerja guna mendukung pencapaian visi dan misi, handal yang memiliki makna dapat dipercaya, profesional yang berarti memiliki kepandaian khusus untuk melaksakannya atau bertanggungjawab, serta pengembangan wilayah yang memiliki makna upaya perwujudan dan keterpaduan penggunaan sumber daya guna menyeimbangkan pembangunan nasional dan meningkatkan keserasian antar kawasan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Misi mencerminkan tugas yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu institusi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan sehingga misi harus jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang mesti dijalankan. Misi yang telah ditetapkan bersifat fleksibel sehingga masih memungkinkan untuk dapat dilakukan perubahan/penyesuaian,apabiladirasadiperlukan,tergantungpada masukan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) dan tuntutan dari perkembangan lingkungan stratejik, baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi visi dari instansi tersebut. Sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mendukung pelaksanaan 3 (tiga) misi yang hendak dilakukan Direktorat Jenderal Penataan Ruang, yaitu: 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan matra spasial dari pembangunannasionaldandaerah; 2. Mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur berbasis penataanruang;dan 3. Melembagakan manajemen organisasi yang efektif, efisien, terpadudankonsisten. Sementara misi yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional guna mendukung pencapaian visi DirektoratPenataanRuangWilayahNasional,adalah: 1. Meningkatkan kinerja institusi dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang nasional, pulau dan kawasan strategis nasional melalui dukungan kebijakan dan strategi penataanruangnasional,pulaudankawasanstrategisnasional 2. Memantapkan penyelenggaraan penataan ruang nasional, pulau dan kawasan strategis nasional dengan produk pengaturan yang berkualitas 3. Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang dan rencana terpadu program jangka menengah pengembangan infrastruktur pulau dan kawasan strategis nasional serta pengendalian pelaksanaannyadiseluruhIndonesia. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 18 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 21. 4. Menyelenggarakan dukungan koordinasi dan kerjasama lintas sektordanlintaswilayahdibidangpenataanruang. Menyelenggarakan dukungan manajemen, administrasi dan pengelolaansumberdayayangprofessional. 2.4 IsuStrategisdanTantangan Penyelenggaraan penataan ruang meliputi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kegiatan pelaksanaan terdiri atas kegiatan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan kategorisasi di atas, maka isu dan tantangan Direktorat PenataanRuangdalampenyelenggaraanpenataanruangadalah: AspekPengaturan Isuterkaitaspekpengaturanadalah: Ÿ Percepatan penyelesaian peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam UU Penataan Ruang (Perpres RTR PulaudanKSN)sebagaioperasionalisasiRTRWN Ÿ Adanya amanat berdasarkan UUPR dan masukan terhadap substansi program kegiatan DJPR terkait percepatan penyelesaianRTRKSNterutamadi6koridorekonomi. Sementaratantanganterkaitaspekpengaturanadalah: Ÿ ImplementasiRTRPulaudanKSN Ÿ Keterpaduan program infrastruktur penataan ruang wilayah nasional,pulaudanKSN Ÿ SosialisasiPerpresyangtelahdihasilkan Ÿ Pemanfaatan dan sosialisasi NSPK penataan ruang wilayah nasional,pulaudanKSN AspekPembinaan Beberapaisuterkaitaspekpembinaanadalah: Ÿ Belum tersedianya secara lengkap pedoman penataan ruang wilayahnasional,pulaudanKSN Ÿ Belum sepenuhnya NSPK yang telah tersedia diacu dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, pulau, dan KSN. Tantanganterkaitaspekpembinaanadalah: Ÿ Peningkatan pemahaman pemerintah pusat/provinsi/ kabupaten/kota akan muatan serta implikasi ditetapkannya RTRNasional,pulaudanKSN Ÿ SosialisasiPerpresyangtelahdihasilkan Ÿ Pemanfaatan dan sosialisasi NSPK penataan ruang wilayah nasional,pulaudanKSN AspekPelaksanaan Untuk aspek pelaksanaan, beberapa isu terkait aspek tersebut di DirektoratPenataanRuangWilayahNasionaladalah: Ÿ Terjadinya kesenjangan antara perencanaan ruang dan pemanfaatanruangwilayahnasional,pulaudanKSN Ÿ Pemanfaatan ruang wilayah nasional, pulau dan KSN yang tidaksesuaidenganrencanatataruang Ÿ Belum adanya pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayahnasional,pulaudanKSN Ÿ Belum terlaksananya keterpaduan program pengembangan infrastruktur jangka menengah di wilayah nasional, pulau dan buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 19
  • 22. kawasan. Tantangan yang dihadapi dalam menjawab isu pada aspek pelaksanaanadalah: Ÿ PenyusunanrencanatataruangKSNdanpulau/kepulauan Ÿ Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruangwilayahnasional,pulau,danKSN Ÿ Penyusunan rencana pembangunan investasi infratruktur KSN danpulau/kepulauan Ÿ Penyusunan rencana keterpaduan program sektor-sektor strategis Ÿ Pelaksanaankoordinasilintassektordanlintaswilayah Ÿ ImplementasiRTRwilayahnasional,pulau/kepulauandanKSN AspekPengawasan UntukaspekpengawasanbeberapaisustrategisDirektoratPenataan RuangWilayahNasionaladalah: Ÿ Ketidakpatuhan dan keterlambatan pelaporan keuangan dan pelaksanaankegiatansecaraberkaladariSNVTKAPET Ÿ Perlunya pembinaan terhadap SNVT KAPET terkait dengan lemahnyamanajemenSNVTdalampelaksanaankegiatan Ÿ Semakin meningkatnya tuntutan untuk mengingkatan akuntabilitas di lingkungan Direktorat Penataan Ruang WilayahNasional Ÿ Ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dengan kapasitasSDM Ÿ Ketidakseimbangan koordinasi antara SNVT dengan PemerintahPusat Ÿ LemahnyakoordinasiantaraSNVTdenganBPKAPET Sementara tantangan untuk menjawab isu terkait aspek pengawasanadalah: Ÿ PeninjauankembalikelembagaanKSN Ÿ Pengawasan implementasi RTR wilayah nasional, pulau/kepulauan,danKSN Ÿ Koordinasi internal di lingkungan Direktorat Penataan Ruang WilayahNasional 2.5 KebijakandanStrategi Untuk menjawab isu serta tantangan yang telah disampaikan di sub bab sebelumnya, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional merumuskan kebijakan yang kemudian dijabarkan ke dalam strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagimana sub bab isu dan tantangan, kebijakan dan strategi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional juga akan dikaitkan dengan 4 (empat) aspek penyelenggaraanpenataanruang. AspekPengaturan KebijakanDirektoratPenataanRuangWilayahNasionalterkaitaspek pengaturanadalah: Ÿ Meningkatkan upaya penyelenggaraan penataan ruang melalui percepatan penyusunan rencana tata ruang nasional, pulau,danKSN Ÿ Mempercepat proses penyusunan NSPK bidang penataan ruangnasional,pulaudankawasanstrategisnasional. Adapunstrategiuntukaspekiniadalah: Ÿ Memastikan kesiapan bahan materi teknis jakstra pengembangan wilayah nasional yang sesuai dengan karakteristikdanisu-isustrategis buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 20 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 23. Ÿ Memastikan kesiapan bahan-bahan dalam rangka inventarisasi perubahan isu strategis yang memberikan dampakterhadapperubahanRTRWN Ÿ Mempercepat penyusunan Raperpres RTR Pulau/Kepulauan danRaperpresKSN Ÿ Menyusun bahan terkait penyusunan Rapermen Pedoman bidangpenataanruangnasional Ÿ Menyusun bahan untuk penyusunan modul diseminasi peraturanperundang-undangan Ÿ Menyusunfasilitasidalamrangkapenyelenggaraandiseminasi AspekPembinaan Kebijakanuntukaspekpembinaanadalah: Ÿ Meningkatkan upaya penyelenggaraan penataan ruang dengan penyiapan dan diseminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang nasional, pulau, dan kawasan strategisnasional Ÿ Meningkatkan efektivitas kerja dalam penyusunan rencana tata ruang pulau dan KSN serta koordinasi lintas sektor dan lintaswilayah. Ÿ Meningkatkan kapasitas SDM bidang penataan ruang wilayah nasional Sementerastrategiuntukaspekiniadalah: Ÿ Memastikan kesiapan pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM staf melalui diskusi, pelatihan, dll terkait pengembangan wilayahdanpelaksanaanmonitoringdanevaluasi Ÿ Memastikan kesiapan pengembangan database untuk mendukungpelaksanaanmonitoringdanevaluasi Ÿ Memastikan kesiapan sistem jejaring kerja pengembangan wilayahnasional AspekPelaksanaan Adapunkebijakanuntukaspekpelaksanaanadalah: Ÿ Monitoring dan evaluasi rencana tata ruang wilayah nasional, pulau,danKSN Ÿ Monitoring dan evaluasi program-program sektor strategis dalammendukungoperasionalisasiRTRWN Ÿ MenyelaraskanpembangunaninfrastrukturdenganRTRWN Ÿ Menyusun konsep keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor-sektorstrategisberbasisRTRWN Sementerastrategiuntukaspekpelaksanaanadalah: Ÿ Mempercepat penyusunan dokumen KLHS, dokumen RPI2-JM sertadokumenKebijakandanStrategiRANMAPIPU Ÿ Menyediakan data yang komprehensif terkait penataan ruang nasional,pulaudankawasanstrategisnasional AspekPengawasan Adapunkebijakanuntukaspekpengawasanadalah: Ÿ Meningkatkan koordinasi antar sektor dan antar wilayah dalampenyelenggaraanpenataanruangnasional Ÿ Menyusun dan meningkatkan kualitas sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana tata ruang wilayah nasional, pulau,danKSN Ÿ Meningkatkan koordinasi dalam hal monitoring dan evaluasi antarapemerintahpusatdanSNVT Sementerastrategiuntukaspekpengawaanadalah: Ÿ Memastikan terkompilasinya bahan dan terselesaikannya buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 21
  • 24. penyusunanlaporanKinerjaPenataanRuangWilayahNasional Ÿ Memastikan terlaksananya monitoring penyelenggaraan kinerjaBKPRDdanterevaluasinyaprogramkerjaBKPRN Ÿ Fasilitasi Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraanSNVT Ÿ Memastikan kesiapan bahan materi teknis monitoring implementasi RTRWN yang handal dan mutakhir, serta pelaksanaanevaluasiyangberkelanjutandanterkini Ÿ Memastikan kesiapan indikator dan parameter evaluasi kinerjaketerpaduanyangoptimal 2.6 KegiatanPrioritas Berdasarkan tupoksi Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, maka kegiatan prioritas yang dilaksanakan selama kurun waktu antara2010-2014diprioritaskanpada: Ÿ Penyusunan Kebijakan & Strategis Penataan Ruang Nasional, Pulau,KSN Ÿ Pelaksanaan Monitoring-Evaluasi Penataan Ruang Nasional, Pulau,KSN Ÿ PenyusunanNSPKPenataanRuangNasional,PulaudanKSN Ÿ DiseminasiNSPKPenataanRuangNasional,Pulau,danKSN Ÿ PenyusunanRTRPulaudanKSN(Perpres) Ÿ Penyusunan RencanaTerpadu Pengembangan Infrastruktur PulaudanKSN Ÿ PengendalianPelaksanaanRTRPulaudanKSN Ÿ Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dan LintasWilayah Ÿ PengelolaanKAPET(TPdanDekon) Sementara untuk tingkatan Subdirektorat, kegiatan unggulan untuk masing-masing subdit di lingkungan Direrktorat Penataan Ruang WilayahNasionaladalah: a. SubditKebijakandanStrategiNasional • PenyusunanJakstraPengembanganWilayahNasional • Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN, RTR Pulau dan RTRKSN • Kajian-kajian dan penyiapan bahan dalam rangka Peninjauan KembaliRTRWN • PelaksanaanpeninjauankembaliRTRWN • PemrogramanDirektorat • PenyusunanRenstra • PenilaianKinerjaDirektorat b. SubditPengaturan • PenyusunanmateriteknisNSPK • LegalisasiNSPK(Permen) • Penyusunan modul RTR Pulau dan KSN yang telah di-Perpres- kan • PenyusunanmodulNSPKyangtelahdilegalkan • SosialisasiRTRPulaudanKSNyangtelahdi-Perpres-kan • SosialisasiNSPKyangtelahdilegalkan c. SubditWilayahIdanII • PenyusunanMateriTeknisRTRPulaudanKSN • PenyusunanDraftRaperpresRTRPulaudanKSN • PenyusunanKLHSRTRPulaudanKSN • PengadaanPetaRTRPulaudanKSN • ProsesLegalisasiDraftRaperpresRTRPulaudanKSN buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 22 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 25. • Penyusunan Rencana Terpadu Pengembangan Infrastruktur JangkaMenengahPulaudanKSN • PengelolaanKSNsetelahKSNdi-perpres-kan • Pengelolaan KSN KAPET melalui Kegiatan Tugas Pembantuan danDekonsentrasi d. SubditKoordinasiLintasSektordanLintasWilayah • KesekretariatanTimTeknisBKPRN • ManajemenPengelolaanKSN • PenyelenggaraandukunganBKPRN • KoordinasiKerjasamalintassektordanlintaswilayah • PublikasihasilkoordinasiPenataanRuangNasional 2.7 SDM danPeralatan Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, selain aspek pendanaan, ada 2 (dua) faktor internal yang ditengarai dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional. Kedua faktor tersebut adalah ketersediaan sumber daya manusia (baik kuantitas maupun kualitas) serta dukungan ketersediaan prasarana pendukung pelaksanaan pekerjaan. Gambaran serta kondisi sumber daya manusia serta dukungan ketersediaan prasarana Direktorat Penataan Ruang WilayahNasionaladalahsebagaiberikut: 2.7.1 SumberDayaManusia(SDM) SDM merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menjalankan fungsi sebuah organisasi. Keberadaan SDM dapat dicerminkan oleh tiga faktor utama, yaitu jumlah, kualitas, dan keberlanjutan. Dilihat dari aspek jumlah, total pegawai di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional sebanyak 106 (seratus enam) orang, yang terdiri atas 92 (sembilan puluh dua) orang berstatus PNS dan14(empatbelas)orangberstatuspegawaimagang/honorer. Saat ini, pendistribusian pegawai di seluruh subdit di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dirasakan telah merata dengan jumlah pegawai pada setiap subdit berkisar antara 13 (tigabelas)hingga17(tujuhbelas)pegawai,kecualidiSubBagianTata Usahadenganjumlahpegawaimencapai23(duapuluhtiga)orang. Pada tahun 2010, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional menerima CPNS, yang merupakan hasil rekruitmen PNS Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010. Terdapat 14 orang CPNS dengan penempatan 2 atau 3 orang CPNS di masing-masing subdit dengan berbagai disiplin ilmu di antaranya adalah 2 orang S2 Perencana Wilayah dan Kota, 5 orang S1 Teknik Arsitektur, 1 orang S1 Teknik Sipil, 3 orang S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, 1 orang S1 Teknik Lingkungan, 1 Orang S1 Ilmu Komputer, dan 1 orang D3 Ilmu Komputer.PenambahanCPNSdiDirektoratPenataanRuangWilayah Nasional sangat diperlukan mengingat beban tugas dan fungsi Direktorat yang semakin bertambah, terutama bila dikaitkan dengan target pemenuhan amanat Undang-Undang Penataan Ruang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N), Renstra Direktorat Jenderal Penataan Ruang maupun Renstra DirektoratPenataanRuangWilayahNasional. Kualitas SDM dapat dinilai dari tingkat pendidikan tertinggi yang buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 23
  • 26. dimiliki staf dengan profil tingkat pendidikan staf PNS dimulai dengan jenjang pendidikan mulai dari SD hingga Doktor (S3), dan didukung oleh beberapa tenaga honorer/magang. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi S3 berjumlah sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 18 orang, S1 sebanyak 43 orang, SMA sebanyak 15 orang, serta SMP/SD sebanyak 3 orang. Dengan demikian jumlah pendidikan dengan tingkat pendidikan terakhir minimal sarjana sebanyak65orangatau76%dan18orangnonsarjanaatau24%. Dari 76% pegawai dengan pendidikan tertinggi sarjana, 52 Orang atau 80% dengan latar belakang pendidikan sarjana teknik dan sisanya 13 orang atau 20% dengan latar belakang pendidikan non teknik. Komposisi ini dinilai cukup mendukung pelaksanaan beban tugas Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan gambaran di atas, maka secara umum, kualitas SDM Direktorat Penataan Ruang WilayahNasionaldinilaicukupbaik. Namun, untuk lebih meningkatkan kinerja Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, kuantitas dan kualitas SDM Direktorat Penataan Ruang Nasional masih perlu ditingkatkan, terutama yang terkait dengan jumlah staf profesional dengan berlatar belakang pendidikan perencanaan kota dan wilayah, pemetaan, hukum, ekonomi,dll. 2.7.2 PrasaranadanSaranaKerja Prasarana dan sarana kerja merupakan kebutuhan dasar dalam pelaksanaan pekerjaan setiap harinya sehingga pemenuhan kebutuhan dasar prasarana dan sarana kerja mutlak diperlukan. Untuk saat ini pemenuhan prasarana dan sarana kerja berupa peralatan kantor dinilai mendekati cukup. Untuk memudahkan berkomunikasi antar subdit, telah disediakan 6 (enam) nomor NEC yang telah terhubung antar subdit, termasuk direktur dan NEC ini juga terhubung hingga direktorat lainnya. Akan tetapi terdapat kendala dalam jaringan NEC ini, untuk sementara NEC tidak terhubung hingga ke Tata Usaha dikarenakan Tata Usaha berkantor di gedung yang lain dengan gedung dimana direktur serta subdit di lingkunganDirektoratPenataanRuangWilayahNasionalberkantor. Setiap subdit di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, telah memperoleh jaringan internet melaui jaringan kabel LAN dan nirkabel (hotspot) yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang yang dikoordinir oleh Direktorat Bina Program dan Kemitraan. Selain sarana komunikasi, hampir semua staf di seluruh subdit telah dilengkapi dengan komputer walaupun untukprintermasihdigunakansecarabersama-sama.Seluruhsubdit juga telah memiliki printer (untuk mencetak hitam putih serta berwarna),scanner,projector,maupunlaptop. Mengingat setiap tahunnya kuantitas dan tututan pekerjaan direktorat semakin bertambah, maka pada Tahun Anggaran 2011 diadakan pekerjaan peningkatan sarana kantor melaui Satker Pengembangan Wilayah Nasional untuk lebih melengkapi kebutuhan peralatankerjamengingatbeberapaperalatankerjayang tersedia sudah mengalami kerusakan serta adanya penambahan pegawaibaru. Disamping sarana kerja, prasarana kerja berupa tempat/ ruang kerja perlu untuk diperhatikan. Kondisi saat ini, selain tempat Tata Usaha yang terpisah dari lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional terdapat juga pemisahan ruang kerja subdit karena luasan ruang subdit tersebut tidak dapat menampung seluruh staf yang buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 24 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 27. ada. Ruang Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah saat ini berlokasi di lantai 5 (lima) terpisah dari subdit-subdit lain di lingkungan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional yang bertempat di lantai 3 (tiga), di mana ruang Direktur dan 4 (empat) subdit lainnya berada. Akan tetapi tidak hanya itu, mengingat luasan ruang Subdit Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah di lantai 5 (lima) terbatas dan tidak dapat menampung staf seluruhnya, maka 6 (enam) staf lainnya menempati ruang di lantai 3 (tiga). Kondisi ini hanya bersifat sementara, mengingat saat ini masih berlangsungnya pembangunan gedung menteri yang memaksa beberapa subdit terpisahdaridirektoratnya. 2.8 AlokasiAnggaran Tahun 2011 Alokasi anggaran belanja negara menjadi kekuatan utama untuk mencapai kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Anggaran belanja negara, berupa DIPA yang dikelola Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional, untuk kurun waktu 2006 hingga 2011 mengalami naik turun, tidak mempunyai pola yang pasti, dan sangat bergantung pada perkembangan kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah. Namun semenjak tahun 2010, alokasi anggaran relatif terus meningkat disesuaikan dengan alokasi anggaran Renstra Kementerian PU maupun Renstra Direktorat JenderalPenataanRuang. Pada tahun 2006, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional (dahulu : Direktorat Penataan Ruang Nasional) memiliki alokasi dana sebesar Rp. 39,09 M. Pada tahun 2007, alokasi anggaran Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mengalami penurunan menjadi Rp. 23,29 M, kemudian pada tahun 2008 mengalami kenaikan Gambar 2.2 Perkembangan DIPA Direktorat Penataan Ruang Nasional 2006 – 2011 (dalam Milyar Rupiah) Catatan : - Alokasi dana TA 2009 termasuk APBN-P sebesar Rp. 2,7 M yang tidak jadi dilaksanakan - Alokasi dana TA 2010 tidak termasuk alokasi dana di SNVT KAPET sebesar Rp. 9,2 M (KAPET Manado Bitung Rp. 3 M; KAPET Sasamba Rp. 3 M; dan KAPET Pare-Pare Rp. 3,2 M) menjadi 39,06 M, dan pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 34,74 M (termasuk di dalamnya Rp. 2,7 Milyar dana APBN-P yang tidak jadi dilaksanakan). Pada tahun 2010 alokasi dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional kembali menurun menjadi Rp. 29,20 M, dan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp, 39,96 M. Fluktuasi alokasi dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional dapat dilihatpadagambardibawahini. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 25
  • 28. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2011 cukup banyak kebijakan- kebijakan penganggaran yang diterapkan. Di pertengahan tahun anggaran muncul kebijakan penghematan dimana untuk setiap Satuan Kerja (unit eselon II) diharuskan melakukan penghematan sekitar 10% dari alokasi anggaran. Namun alokasi dana yang telah dihemat tersebut tidak dikembalikan ke Negara namun dimanfaatkan menjadi kegiatan lain. Penghematan ini dilaksanakannya dengan maksud untuk percepatan pencapaian targetmelaluipenambahanoutput. Berdasarkan kebijakan tersebut alokasi dana penghematan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional adalah Rp. 3.555.895.000 yang bersumber dari beberapa pekerjaan, antara lain dari perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas dalam negeri, belanja operasional lain,dll. Dana penghematan tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan 9 (sembilan) pekerjaan, termasuk pembelianalatkerja,administrasikegiatan,supervisi,dll. Selain kebijakan penghematan, pada tahun 2011 juga ada kebijakan lain terkait alokasi anggaran yaitu dana reward. Dana ini merupakan dana tambahan bagi Kementerian/Lembaga yang berhasil melakukan efisiensi pada pelaksanan kegiatan tahun 2010. Direktorat Jenderal Penataan Ruang mendapatkan alokasi dana reward sebesar Rp. 34 Milyar yang kemudian didistribusikan ke beberapa unit eselon II. Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mendapatkan alokasi dana reward sebesar Rp. 5,22 Milyar yang digunakan untuk melaksanakan 8 (delapan) kegiatan, yang sebagian besar berupa kegiatan dukungan untuk penyelesaian penyusunan perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan penyusunan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur JangkaMenengah(RPI2JM)diKSN. Mengingat beban tugas yang diemban cukup besar sementara alokasi dana Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional relatif terbatas, maka pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mendapatkan dana tambahan yang berasal dari sumber- sumber lainnya, antara lain adalah pemanfaatan dana cadangan yang dialokasikan di Direktorat Bina Program dan Kemitraan. Adapun besaran dana cadangan BPK yang dialokasikan untuk Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional adalah sebesar Rp. 5,6 Milyar, yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang seluruhnya berupa dukungan untuk penyelesaian penyusunan perpresRTRKSN. Dengan demikian, pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional mengelola dana sebesar Rp. 59,950 Milyar (termasuk untuk pelaksanaan Administrasi Umum sebesar Rp.3.193.884.000). Keseluruhan alokasi dana tersebut, digunakan untuk melaksanakan 75 (tujuhpuluh lima) paket pekerjaan, dimana 48 (empat puluh delapan) paket pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dan 27 (duapuluh tujuh) paket pekerjaan secara kontraktual (dipihakketigakan). Rincian sumber alokasi dana serta rincian mekanisme pelaksanaan pekerjaan untuk masing-masing alokasisumberdanadapatdilihatpadatabel2.1 Untuk pembahasan selanjutnya, hal-hal yang dibahas akan difokuskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di Pusat yang bersumber dari dana APBN, penghematan, reward dan cadangan BPK saja, tidak termasuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 3(tiga)SNVTKAPETdidaerah. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 26 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 29. No Sumber Alokasi dana Adm. Umum S K Total Jumlah Rp. Jumlah Rp. Jumlah Rp. 1 APBN*) 1.098.685 23 21.260.753 16 14.034.667 39 36.394.105 2 Penghematan*) 594.199 5 1.932.595 3 1.029.101 8 3.555.895 Total Satker Pengemb. Wil. Nas 1.692.884 28 23.193.348 19 15.063.768 47 39.950.000 3 Reward 0 8 5.200.000 0 0 8 5.200.000 4 Cadangan BPK 0 3 3.400.000 2 2.200.000 5 5.600.000 Total Direktorat PR.Wil.Nasional 1.469.583 39 31.793.348 21 17.263.768 60 50.750.000 5 SNVT KAPET Pare-Pare*) 500.000 3 1.500.000 2 1.200.000 5 3.200.000 6 SNVT KAPET Sasamba*) 500.000 3 1.300.000 2 1.200.000 5 3.000.000 7 SNVT KAPET Manado- Bitung*) 501.000 3 1.299.000 2 1.200.000 5 3.000.000 Total 2.970.583 48 35.892.348 27 20.863.768 75 59.950.000 ***) Catt: *) ternasukdanauntukkegiatanAdministrasiUmum **) dilaksanakandidaeraholehSNVTsehinggatidakdibahas ***) termasuk alokasi dana untuk administrasi umum sebesar Rp. 1.098.685.000 (dari ABPN Awal), Rp.594.199.000 (dari Penghematan), Rp. 500.000.000 (SNVT KAPET Pare-Pare), Rp.501.000.000 (SNVT KAPET Manado-BItung), danRp. 500.000.000(SNVTKAPETSasamba) Tabel 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 untuk Masing-Masing Sumber Pendanaan (dalam Ribuan) Tabel 2.2 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola 2.8.1 PelaksanaanPekerjaansecaraSwakelola Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.1, pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) paket pekerjaan yang dilakukan secara swakelola, yang berasal dari dana APBN, penghematan, reward, dan dana cadanganBPK,dengantotalalokasiadalahRp.31.793.384.000. Adapun rincian jumlah kegiatan swakelola serta jumlah alokasi dana untuk masing-masing sumber pendanaan di Direktorat Penataan RuangWilayahNasionaltahun2011dapatdilihatpadatabel2.2. Pekerjaan-pekerjaandiDirektoratPenataanRuangWilayahNasional yang dilaksanakan secara swakelola untuk masing-masing sumber pendanaanadalahsebagaiberikut: Tabel 2.3 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Swakelola No Sumber Alokasi dana Rp. 21.260.753.000 1 Fasilitasi Legalisasi 2 RTR Kawasan Perbatasan Negara (Riau dan Kepri, NAD dan Sumut) Rp. 771. 750 .000 2 Fasilitasi Legalisasi 3 RTR KSN (Kws. Borobudur, kws danau toba, kws pacangsanak) Rp. 950. 000 .000 3 Penyusunan 5 Raperpres 5 Kapet (Khatulistiwa, Batulicin, Sasamba, M anado-Bitung, Pare-Pare) dan Finalisasi Materi Teknis 8 KAPET (BAD, Batui, Bima, DAS Kakab, Bukari, Seram, Mbay, Biak) Rp. 1. 778. 212 .000 4 Legalisasi dan Penyiapan Peta Lampiran 5 Raperpres RTR Kawasan Perbatasan (Sulut, Maluku, M aluku Utara, Papua, NTT) Rp. 1. 056. 940.000 5 Penyelesaian 3 Raperpres ttg RTR Kawasan Strategis Nasional (Kws. Soroako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) Rp. 1. 100. 000.000 6 Legalisasi dan Penyiapan Peta Lampiran 3 Perpres RTR Pulau (Papua, Maluku, Nusa Tenggara) Rp. 1. 350. 000.000 7 Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Merapi Rp. 1. 135. 030.000 8 M odul dan Penyelenggaraan Sosialisasi perpres RTR Pulau (Jawa- Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi) dan Perpres RTR KSN (BBK, M ebidangro, Mamminasata, Sarbagita) Rp. 1. 000. 000.000 Besaran APBN awal (23 Kegiatan) buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 27
  • 30. No Sumber Alokasidana 9 Penyusunan Laporan Kinerja Penataan Ruang Wilayah Nasional Rp. 484. 400. 000 10 Laporan Keuangan dan BMN Satker PPRN Tahun Anggaran 2011 Rp. 569. 608. 000 11 Pengelolaan Arsip Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Rp. 664. 030. 000 12 Pengawasan/Supervisi Pelaksanaan Pekerjaan Rp. 1. 000. 000. 000 13 Fasilitasi Koordinasi dalam Rangka Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim Rp. 699. 840. 000 14 Fasilitasi dalam Menunjang BKPRN Rp. 1. 430. 600. 000 15 Penerbitan Buletin Tata Ruang Rp. 830. 200. 000 16 Fasilitasi Koordinasi dan Kerjasama Lintas Wilayah Rp. 675. 007. 000 17 Evaluasi dan Penyusunan Memorandum Proyek 2011-2013 dan Menyusun Kegiatan Pengembangan Infrastruktur KAPET 2012 Rp. 808. 276. 000 18 Koordinasi Penyusunan RPJM Infrastruktur KAPET 2012-2016 Rp. 792. 501. 000 19 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur KAPET Rp. 844. 142. 000 20 Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Program Pengembangan Infrastruktur KAPET Rp. 896. 593. 000 21 Fasilitasi Koordinasi Tim Teknis Badan Pengembangan KAPET Rp. 743. 960. 000 22 Promosi Luar Negeri KAPET Rp. 943. 520. 000 23 Wasdal Pelaksanaan Kegiatan BP KAPET Rp. 736. 144.000 Rp. 1.932.595.000 1 Fasilitasi Pelaksanaan Aplikasi Penerapan KLHS dalam Perencanaan Tata Ruang Rp. 500. 000.000 2 Finalisasi Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang untuk Evakuasi Bencana Rp. 600. 000.000 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah 6 Ci's Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Air Rp. 342. 670.000 4 Fasilitasi Kerjasama Nasional dan Regional Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Nasional Rp. 284. 125.000 5 Supervisi Rp. 205.800.000 Rp. 5.200.000.000 1 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Candi Prambanan Rp. 800. 000.000 2 Fasilitasi Percepatan Penetapan Raperpres RTR Kawasan Selat Sunda Rp. 800. 000.000 3 Penyusunan Konsep RPI2JM KAPET Manado-Bitung (output: rancangan RPI2JM) Rp. 700. 000.000 4 Penyusunan Konsep RPI2JM KAPET Sasamba (output: rancangan RPI2JM) Rp. 650. 000.000 5 Penyiapan Peta Lampiran RTR KSN Danau Toba Rp. 400. 000.000 6 Fasilitasi Penyediaan Peta Lampiran Kawasan Perbatasan Rp. 500. 000.000 7 Penyiapan Peta Lampiran dan Fasilitasi Pembahasan 3 RTR KSN (Kws. Soroako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) Rp. 500. 000.000 Besaran Penghematan (5 Kegiatan) Reward (8 Kegiatan) No Sumber Alokasidana 8 Penyusunan Profil Kawasan Budidaya Strategis Nasional Rp. 850. 000.000 Rp. 3.400.000.000 1 Fasilitasi Legalisasi RTR Pulau, RTR KSNBBK dan RTR KSN Kasaba Rp. 800. 000.000 2 Penyusunan Raperpres RTR KSNJantung Kalimantan (Heart of Borneo) Rp. 800. 000.000 3 Penyiapan Materi Raperpres RTR KAPET (Batulicin, Seram, Khatulistiwa) Rp. 1. 800. 000.000 Rp. 32.016.649.000 Besaran Cadangan BPK (3 Kegiatan) Total Tabel 2.4 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual 2.8.2 PelaksanaanPekerjaansecaraKontraktual Untuk pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual atau dipihak- ketigakan, pada tahun 2011 Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional melaksanakan 21 (dua puluh satu) paket pekerjaan yang dilakukan secara kontraktual, baik untuk pekerjaan yang alokasi dananya berasal dari APBN awal, penghematan, maupun dan dana cadanganBPK,dengantotalalokasiadalahRp.17.263.768.000,00. Adapun rincian jumlah kegiatan konstruksi serta jumlah alokasi dana untuk masing-masing sumber pendanaan di Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional tahun 2011 dapat dilihat pada tabel di bawahini: buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 28 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 31. Pekerjaan-pekerjaandiDirektoratPenataanRuangWilayahNasional yang dilaksanakan secara konstruksi untuk masing-masing sumber pendanaanadalahsebagaiberikut: Tabel 2.5 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional Tahun 2011 yang Dilaksanakan secara Kontraktual No Sumber Alokasidana Rp. 14.034.667.000 1 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda Rp. 911. 174.000 2 Penyusunan Materi Teknis RTR KSN TN Lorentz Rp. 848. 133.000 3 Penyusunan Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional Rp. 910. 481.000 4 Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Nasional Rp. 1. 111. 280.000 5 Penyiapan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRW Rp. 741.061.000 6 Evaluasi Kinerja Keterpaduan Pembangunan Sektor Strategis Berbasis RTRWN Rp. 945.692.000 7 Penyiapan Jakstra Pengembangan Wilayah Nasional Rp. 899. 915.000 8 Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Aspek Demografi, dan Lingkungan Hidup dalam RnagkaPeninjauan Kembali RTRW Rp. 914. 540.000 9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RTR Pulau Papua, Maluku, Nusa Tenggara Rp. 782. 089.000 10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RTR 8 Kawasan Perbatasan (Riau dan Kepri, NAD dan Sumut, Sulut, Maluku, Malut, Papua, NTT) Rp. 831. 160.000 11 Audit Pemanfaatan Ruang Rp. 892. 623.000 12 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Sumatera Rp. 896. 291.000 13 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Jawa-Bali Rp. 827. 240.000 14 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Kalimantan Rp. 778. 822.000 15 Penyusunan RencanaProgram Terpadu Pengembangan Infrastruktur Pulau Sulawesi Rp. 828. 410.000 16 RencanaPeningkatan DayaSaingKAPET (BAD, Mbay, Seram, Biak) Rp. 915. 756.000 Rp. 1.029.101.000 1 Alat Kerja Kantor Rp. 429. 101.000 2 Kajian aspek sumber daya alam dan ekonomi dalam rangkapeninjuan kembali RTRWN Rp. 300. 000.000 3 Kajian aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya dalam rangka peninjuan kembali RTRWN Rp. 300. 000.000 Besaran APBN awal (16 Kegiatan) Penghematan(3 Kegiatan) No Sumber Alokasidana Rp. 3.400.000.000 1 Penyusunan KLHS RTR KSN Danau Toba, Gunung Merapi, Borobudur, Jembatan Selat Sunda, Prambanan, KAPET Sasamba, KAPET Manado Bitung, dan KAPET Pare-Pare Rp. 1. 200. 000.000 2 Penyiapan Materi Teknis RTR KSNPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Rp. 1. 000. 000.000 Rp. 32.016.649.000 Besaran Cadangan BPK (2 Kegiatan) Total buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL 29
  • 32. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 30 2. PROFIL DIREKTORAT PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL
  • 34.
  • 35. Pada tahun 2011, Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasional melaksanaan pekerjaan sebanyak 75 (tujuhpuluh) lima kegiatan, yangterdiriatas48(empatpuluhdelapan)pekerjaanswakelolaserta 27 (dua puluh tujuh) pekerjaan dipihak-ketigakan. Gambaran terkait pekerjaantersebutadalah: 3.1 Penyiapan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nasional LATAR BELAKANG Pengembangan wilayah merupakan rangkaian upaya untuk mencapai perkembangan wilayah dengan memadukan berbagai sumberdaya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional/wilayah dalam satu kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, dan keterpaduan antar sektor pembangunan dengan prinsip pembangunanyangberkelanjutan. Dalam perkembangannya, pendekatan pengembangan wilayah telah jauh berkembang dan digunakan oleh berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Konsep-konsep pengembangan wilayah yang dikembangkan oleh berbagai sektor pada periode-periode terdahulu cenderung mengedepankan kepentingan masing-masing wilayah (ego sektoral) yang seringkali menimbulkan benturan antara satu sektordengansektorlainnya.Haltersebutdiatas,antaralaindapatdiamati dariterjadinyatumpangtindihkegiatansektoraldisatuwilayah. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 33 Untuk menjembatani hal tersebut diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional yang sesuai dengan paradigma baru yang berkembang serta menyusun kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai dengan tipologi yang telah ditetapkan sebagai salah satu bentuk operasionalisasi konsep pengembanganwilayah. TUJUANDANSASARAN Tujuan dari kegiatan ini adalah terumuskannya kebijakan dan strategi operasionalisasi pengembangan wilayah nasional yang berbasis RTRWN serta terumuskannya konsep kebijakan dan strategi pengembangan wilayahKawasanStrategisNasional. Sementara sasaran yang ingin dicapai adalah teridentifikasinya isu-isu strategis pengembangan wilayah nasional, teridentifikasinya potensi dan permasalahan pengembangan wilayah nasional, teridentifikasikannya metode operasionalisasi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional serta terumuskannya prioritas kebijakan dan strategi nasional pengembanganwilayahKSNberbasisRTRWNsesuaidengantipologi.
  • 36. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Melakukan review peraturan perundang-undangan terkait pengembanganwilayahnasional 2. Melakukan review/kajian terhadap berbagai konsep pengembangan wilayah dan peraturan perundangan sebagai perwujudan pengembanganwilayahnasionalyangditerapkanpadawilayahKSN 3. Mengumpulkan data dan informasi dari beberapa KSN mewakili tiap sudutkepentingan 4. Menyepakati operasionalisasi kebijakan dan strategi pengembangan wilayahnasional 5. Perumusan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah KSN berbasisRTRWNpertipologi METODOLOGIDANANALISIS Pekerjaaninidilakukandenganmetodapendekatanberupa: • PendekatanNormatif • PendekatanPartisipatif • KemitraanAntaraPusatdanDaerah • PendekatanTeknis-Akademis Sedangkanmetodologipelaksanaanpekerjaanterdiridari: • MetodeIdentifikasiPersoalandanPotensiPengembangan • MetodologiAnalisisKebutuhan • MetodologiPerumusanKebijakandanstrategi KESEPAKATAN • Isu-isu strategis operasional pengembangan wilayah nasional dan pengembanganwilayahKSN • Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional dan pengembanganwilayahKSN buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 34 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 HAMBATANPELAKSANAANKEGIATAN Terdapatbeberapahambatandalampelaksanaankegiatanini,yaitu: • Terdapat beberapa kebijakan perundang-undangan sektor yang baru sehingga memerlukan harmonisasi substansi antara kebijakan barusektordenganRTRWN,terutamauntuknomenklatur. • Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang KSN untuk dijadikan acuan dalam menentukan kebijakanpengembanganwilayahKSN,sepertipedomanKSN. HASILAKHIRKEGIATAN • Rumusan isu-isu strategis pengembangan wilayah nasional dan pengembanganwilayahKSN • Rumusan kebijakan dan strategi pengembangan wilayah nasional dan pengembangan wilayah KSN yang operasional sebgai turunan darikebijakandanstrategipenataanruangpadaRTRWN SARANTINDAKLANJUT • Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan pelibatan sektor untuk menyepakati konsep kebijakan dan strategi operasional yang dihasilkan. • Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang KSN sebagai acuan penentuan kebijakan dan strategipengembanganwilayahKSN.
  • 37. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 35 3.2. Evaluasi Kinerja Keterpaduan Pembangunan Sektor Strategis Berbasis RTRWN LATARBELAKANG Evaluasi kinerja pembanguan sektor strategis berbasis RTRWN memerlukan indikator dalam pelaksanaannya agar dapat memberikan gambaran bahwa implementasi pembangunan sektor strategis tersebu telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan secara nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) menetapkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional, yang memberikan arahan kebijakan pengembangan sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi, dan sistem jaringan infrastruktur wilayah lainnya seperti prasarana sumberdaya air, jaringan transmisi energi, dan jaringan teresterial telekomunikasi. Arahan kebijakan spasial ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembangunan sektor-sektor strategis tersebut. Hasil evaluasi kinerja program pembangunan merupakan keterpaduan dan sinkronisasi program yang merupakan rekomendasi untuk peningkatan kinerjapenyelenggaraanpenataanruang. TUJUANDANSASARAN Tujuan kegiatan ini adalah terumuskannya indikator dan parameter evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektor strategis berbasis RTWN. Sasaranyangingindicapaidalampelaksanaankegiataniniadalah: a. Hasil inventarisasi rencana struktur ruang dan pola ruang berdasarkanRTRWNuntukkurunwaktu2009-2014 b. Hasil inventarisasi kebijakan, rencana, dan pogram pembangunan sektor strategis (sektor infrastruktur transportasi, sektor infrastruktur wilayah lainnya, sektor perkotaan, kehutanan, pertanian,industri,pertambangan,pariwisata) c. Hasil keterpaduan dan sinkronisasi program pembangunan sektor strategis (hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan sektorstrategisterhadaparahanRTRWN). TAHAPANPELAKSANAANPEKERJAAN • Kajian literatur konsep evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektorstrategis; • Pengumpulan data dan informasi (survey pakar/primer dan sekunder); • Kajian kebijakan, rencana, dan program pembangunan sektor strategis; • Inventarisasikarakteristiksektorstrategis; • Pemantauan dan evaluasi pembangunan sektor strategis berbasis wilayah • Perumusan profil wilayah dan sektor strategis berbasis kinerja keterpaduansektorstrategis;dan • Pembahasan hasil pemantauan dan evaluasi untuk membangun konsensus.
  • 38. HAMBATANPELAKSANAAN • Masih belum disepakatinya indikator dan parameter untuk melakukanevaluasisektorstrategis • Masih belum disepakatinya mekanisme sharing data dengan sektor strategi HASILAKHIRKEGIATAN a. Indikator evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektor strategisberbasisRTRWN; b. Hasilevaluasikinerjaketerpaduanpembangunansektorstrategis; c. Profil wilayah strategis berbasis kinerja keterpaduan pembangunan sektorstrategis. d. Rekomendasi/masukanterhadaphasilevaluasi SARANTINDAKLANJUT Perlu segera disepakati indikator, parameter, mekanisme sharing data, waktu pelaksanaan serta pelaksana evaluasi keterpaduan program strategis berbasis RTRWN dengan sektor-sektor terkait. Selain itu perlu keterlibatan aktif seluruh sektor strategis untuk mendukung pelaksanaan evaluasiini. METODOLOGIDANANALISIS Ÿ Survey pakar : penyiapan kuesioner, penentuan pakar, survey pakar, pengolahanhasilsurveydiJakarta; Ÿ Kajian literatur konsep pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan pembangunan sektor strategis, termasuk best practiceskonsepmonitoringdanevaluasi; Ÿ Analisis kebijakan pembangunan sektor strategis berdasarkan RTRWN/RTR Pulau, Renstra, Kebijakan dan strategis masing-masing sektorstrategis; Ÿ Analisis karakteristik infrastruktur sektor strategis berdasarkan pola pembiayaan,sertaketerkaitanfungsionalantarsektorlainnya;dan Ÿ Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan pembanguansektorstrategisberbasiswilayah. KESEPAKATAN • Telah disepakati sektor-sektor strategis yang akan dievaluasi kinerjanyadenganmengacuRTRWN; • Telah disepakati metoda untuk melakukan pemantauan sektor strategis. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 36 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 39. 3.3. Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Aspek Demografi dan Aspek Lingkungan Hidup Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN LATARBELAKANG Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sejak RTRWN ditetapkan telah terjadi banyak perubahan kebijakan nasional dan dinamika dalam pembangunan nasional. Hal ini merupakan indikasi kuat terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, antara manusia dengan alam maupun antara kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.Mengacu hal tersebut dan mengingat bahwa RTRWN dapat dilihat kesesuaian antara rencana tata ruang yang termuat dengan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal maka perlu dilakukan suatu prosesyangdisebutPeninjauanKembali. Peninjauan kembali direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2013 sehingga sebagai persiapan pelaksanaan peninjauan kembali dirasa perlu untuk dilakukan persiapan awal pelaksanaan peninjauan kembali tersebut melalui kegiatan Kajian Sistem Transportasi, Aspek Ekonomi, Demografi, dan Lingkungan Hidup dalam Peninjauan Kembali RTRWN sebagai informasi dan/atau rekomendasi awal pelaksanaan Peninjauan Kembali. TUJUANDANSASARAN Tujuan pekerjaan adalahuntuk menginventarisasi perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan- perubahan lingkungan stratregis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya bidang transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek lingkungan hidup sebagai masukan awal dalam mempersiapkan peninjauankembaliRTRWN. Adapunsasaranyanghendakdicapaiadalah: a. Terinventarisasinya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan-perubahan lingkungan stratregis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, danaspeklingkunganhidup. b. Teridentifikasinya dampak perubahan perubahan perundangan, kebijakandanlingkunganstrategisterhadapRTRWN. c. Terumuskannya rekomendasi untuk peninjauan kembali RTRWN, khususnya terkait sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi,danaspeklingkunganhidup. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan kajian sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek lingkungan hidup dalam rangka peninjauankembaliRTRWNadalah: • Menginventarisir peraturan dan kebijakan nasional dan sektoral terkait sistem transportasi, aspek ekonomi, demografi, dan lingkunganhidup buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 37
  • 40. • Memfasilitasi penyiapan substansi teknis dan agenda kegiatan kajian sistem transportasi, aspek ekonomi, demografi, dan lingkunganhidupdalamrangkapeninjauankembaliRTRWN • Kunjungan lapangan untuk melakukan survey lapangan dan diskusi denganPemerintahDaerah • Memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kajian sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, dan aspek lingkunganhidupdalamrangkapeninjauankembaliRTRWN • Merumuskan rekomendasi untuk masukan dalam pelaksanaan peninjauankembali METODOLOGIDANANALISIS Metodapelaksanaankegiataniniadalahsebagaiberikut: a. Pengumpulan data yang dilakukan melalui survey instansi dan surveylapangan. b. Content analysis untuk me-review berbagai perkembangan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional terkait sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi, aspek lingkunganhidup,dandampaknyaterhadapRTRWN. c. Participatory planning (perencanaan partisipatif) yang melibatkan berbagai pihak (pemangku kepentingan) yang terkait dalam pengembangan sistem transportasi, aspek ekonomi, aspek demografi,danaspeklingkunganhidup. KESEPAKATAN • Perubahan dan perkembangan sistem transportasi, ekonomi, demografi,danlingkunganhidupdanimplikasinyaterhadapRTRWN • Potret,prediksidantrendsistemtransportasi,aspekekonomi,aspek demografi,danaspeklingkunganhidup. Ÿ HAMBATANPELAKSANAAN Ÿ Kurangnya waktu pelaksanaan penyusunan kajian mengingat cukup banyaknya aspek yang ditinjau sehingga identifikasi dan analisa serta rumusan yang dihasilkan hanya mencakup lingkup yang telah diaturolehRTRWbukanpadaaspekitusendiri. Ÿ Perlunya keterlibatan aktif dari semua instansi terkait aspek yang ditinjau dalam memberikan masukan untuk penyempurnaan hasil kajian. HASILAKHIRKEGIATAN Keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Kajian yang berisi informasi sebagaiberikut: 1. Perubahan dan perkembangan sistem transportasi, ekonomi, demografi, dan lingkungan hidup dan implikasinya terhadap RTRWN. 2. Potret, prediksi dan trend sistem transportasi, ekonomi, demografi, danlingkunganhidup. 3. Rekomendasi peninjauan kembali RTRWN khususnya sistem transportasi, aspek ekonomi,demografi,danlingkunganhidup. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 38 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 41. KESIMPULAN Kesimpulanyangdihasilkandarikegiataniniadalah: Ÿ Terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan- kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan perubahan lingkungan stratregis yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya sistem transportasi,aspekekonomi,demografi,danlingkunganhidup. Ÿ Masih diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait perkiraan sistem transportasi, aspek ekonomi, demografi, dan lingkungan hidupdimasamendatangyangperludituangkandalamRTRWN. SARAN Masih diperlukan lanjutan kegiatan kajian 4 aspek ini mengingat baik penyusunan maupun peninjauan kembali RTRWN membutuhkan data, analisadanrumusanaspekyangmenyeluruh. 3.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Implementasi RTRWN LATARBELAKANG Penjabaran RTRWN dalam rencana strategis sektoral dan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan menyelenggarakan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku demi tercapainya tujuan penataan ruang nasional yaitu mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional diperlukan tahapan pengawasan (Pasal 55 ayat 2, UU No.26 tahun 2007). Kegiatan pengawasan tersebut terdiri dari tindakan pemantauan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan. Hasil pemantauan dan penilaian ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan arahan/bimbingan kepada instansi sektoral dan pemerintah daerah, sehingga tercipta integrasi pembangunan daerah dengan nasional, pembangunan antar wilayah serta penyelenggaraan penataan ruang yang tepatsasaran. TUJUANDANSASARAN Tujuandarikegiataniniadalah: a. Mengidentifikasi tingkat implementasi pemanfaatan ruang sektor strategisyangsesuaidenganRTRWN;dan b. Merumuskan metodologi dan rencana pemantauan dan evaluasi implementasiRTRWN. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka beberapa sasaran yang akan dicapaidaripenyelenggaraankegiataniniadalahuntuk: a. Teridentifikasinyakonsep-konsepmonitoringpemanfaatanruang; b. Teridentifikasinya indikator- indikator dalam monitoring implementasiRTRWN; buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 39
  • 42. c. Teridentifikasinya kinerja sektor dalam pemanfaatan ruang yang sesuaidenganRTRWN; d. Teridentifikasinya kinerja pemerintah daerah dalam pemanfaatan ruangyangsesuaidenganRTRWN; e. Terumuskannya metodologi/sistem yang tepat (ideal) untuk pemantauanpemanfaatanruang;dan f. Terumuskannya rencana aksi dalam rangka pemantauan dan evaluasiimplementasiRTRWN. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN Tahapanutamayangakandilaksanakandalamkegiataniniadalah: a. Kajian literatur konsep dan metodologi monitoring implementasi rencanatataruang. b. IdentifikasiindikatormonitoringimplementasiRTRWN. c. Review kebijakan dan rencana program pembangunan sektoral (Renstra Kementerian/Lembaga) dan ijin pemanfaatan ruang yang menjadikewenanganinstansisektoral d. Melakukan survey dan diskusi dengan pemerintah daerah di 15 provinsi. e. Melaksanakan monitoring implementasi RTRWN per wilayah provinsi dan instansi sektoral, meliputi tingkat efektivitas/kesesuaian/klasifikasi dari kesesuaian program dan lokasi/wilayah. f. Merumuskan Sistem Pemantauan dan Rencana Aksi (termasuk prasyarat teknis) implementasi RTRWN di provinsi dan instansi sektoral(sistempakar). METODOLOGIDANANALISIS Metodologiyangdigunakanadalah: a. Pendekatanteoritis-normatif Hasil kajian disusun dengan memperhatikan teori-teori, hasil studi dan penelitian tentang konsep-konsep pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, kebijakan instansi sektoral dan daerah, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penataanruang. b. Pendekatanpartisipatif Perumusan hasil pemantauan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui konsultasi/diskusi. c. PendekatanPakar Sistem pemantauan yang ideal dirumuskan dengan memperhatikan pendapat-pendapat para pakar (ilmuwan) yang ahli dalam pemantauan dan evaluasi khususnya yang berkaitan dengan bidang penataanruang. KESEPAKATAN • Kesepakatan bersama (hasil Membangun konsensus) materi teknis sistem pemantauan, dan sharing data dan informasi dalam pemantauandanevaluasiimplementasiRTRWN. • Rencana aksi membangun sistem monitoring dan evaluasi implementasiRTRWN. HAMBATANPELAKSANAAN 1) Masih terjadi perbedaan nomenklatur antara RTRWN dengan peraturanperundanganyangadadisektordansubsektor. 2) Kesepakatan mengenai SOP serta mekanisme monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN pada 11 sektor dan 22 subsektor masih belum terpenuhi karena setiap sektor dan sub sektor masih perlumelakukanpembahasaninternalpadaKementerianterkait. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 40 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 43. HASILAKHIRKEGIATAN 1. Hasilmonitoring(%)tingkatkesesuaian pelaksanaanRTRWN: a. RencanasektordenganRTRWN; b. RTRW(Provinsi)denganRTRWN;dan c. PemanfaatanRTRWNterhadapsektor(RenstradanIjinlokasi). 2. Materi teknis sistem pemantauan dan rencana aksi (ideal) dalam pemantauandanevaluasiimplementasiRTRWN. KESIMPULAN • Monitoring dan evaluasi implementasi RTRWN di tingkat daerah (provinsi dan kab/kota) seharusnya tidak banyak terjadi perubahan karena dalam proses penyusunan Perda RTRW telah melalui pembahasansubstansi. • Rencana aksi sistem monitoring implementasi RTRWN merupakan inti dari pengembangan sistem informasi implementasi RTRWN yangperludisepakatiolehforum. • Rencana aksi ini dihasilkan dari pendokumentasian kegiatan pembahasan monitoring implementasi RTRWN, sampai dengan perumusan indikator monitoring dan perumusan pemantauan yang dalamprosespenyusunannyamelibatkan11(sebelas)sektor. SARAN Ÿ Perlu pembahasan kesepakatan SOP dan Mekanisme monitoring danevaluasiimplementasiRTRWNpada11sektordan22subsektor. Ÿ Perlu pembahasan lebih lanjut untuk menyepakati perbedaan nomenklatur yang terdapat di RTRWN dengan Kebijakan Sektor dan SubSektor. 3.5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Selat Sunda LATARBELAKANG Kawasan Selat Sunda dalam perkembangannya memberikan pengaruh yang besar terhadap kondisi ekonomi yang terdapat di dalam maupun di sekitar pembangunan Jembatan Selat Sunda. Kawasan Selat Sundamemiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkanpertumbuhan ekonomi nasional, memiliki potensi ekspor, didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, berfungsi mempertahankan tingkat produksi pangan nasional, berfungsi mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional serta ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Hal tersebut yang menjadi dasar ditentukannya Kawasan Selat Sunda sebagai sebagai KawasanStrategisNasionaldarisudut kepentinganpertumbuhanekonomi sesuai dengan amanat PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang KawasanStrategisNasionalPasal77. Dalam perkembangan selanjutnya, Kawasan Selat Sunda meletakkan pengembangan wilayahnya kepada keterpaduan pembangunan antara Pulau Jawa dan Sumatera serta akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Pengembangan wilayah inilah yang kemudian memungkinkan terjadinya perubahan dan dampak negatif pada kawasanSelatSunda.UntukdapatterusmewujudkankawasanSelatSunda yang serasi, selaras, terpadu, lestari dan berlanjut dan kemungkinan terjadinya perubahan dan dampak yang negatif dalam pengembangan kawasan Selat Sunda, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Kawasan StrategisNasionalKawasanSelatSunda(RTRKSNSelatSunda). buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 41
  • 44. TUJUANDANSASARAN Tujuandarikegiatanpenyiapanmateriteknisiniadalahmenyiapkanmateri awal yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis sebagai dasar untukpenyusunanRaperpresRTRKSNKawasanSelatSunda. Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalahsebagaiberikut: a. Terinventarisirnya kebutuhan data yang diperlukan dalam penyusunanRTRKSNKawasanSelatSunda; b. Teranalisanya data yang diperlukan dalam dalam penyusunan RTR KSN Kawasan Selat Sunda terkait dengan nilai kawasan strategis nasionaldarisudutkepentinganpertumbuhanekonomi. c. Terumuskannya Materi Teknis Raperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda yang mengacu pada peraturan terkait yang siap diharmonisasikandenganstakeholderterkait. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Inventarisir data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RTR KSN Kawasan Selat Sunda melalui pelaksanaan survei dan konsultasi, antara lain terkait dengan pengembangan jalur Asian HighwaysertapengembangankoridorekonomiIndonesia; 2. Melakukan analisa data yang telah diinventarisir yang diperlukan dalampenyusunanRTRKSNKawasanSelatSunda; 3. Merumuskan konsep RTR KSN Kawasan Selat Sunda yang mengacu kebijakansertaperaturanperundang-undanganterkait; 4. Merumuskan Rancangan Peraturan Presiden RTR KSN Selat Sunda berdasarkankonsep yangtelahdisusun; 5. Mengadakan pembahasan-pembahasan dengan pemangku kepentingan guna merumuskan Raperpres RTR KSN Kawasan Selat Sunda. METODOLOGIDANANALISIS MetodologipenyusunanRTRKSNSelatSundaadalahsebagaiberikut: • Tahap Studi Literatur, berupa penelaahan terhadap program dan kebijakan terkait proyek pembangunan jembatan Selat Sunda serta landasanhukumdanperaturandaerahterkait. • Tahap Pengumpulan Data, berupa pelaksanaan identifikasi dengan melalui pengumpulan data/informasi dan pengumpulan data primerdansekunderdidaerah(provinsi), • Tahap Analisis, melalui pelaksanaan analisa data yang telah diinventarisir dengan teknik analisis perencanaan wilayah dan analisis-analisis yang terkait dengan nilai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis selanjutnya akan dijadikan dasar dalam menyusun konsep pengembanganKSNSelatSunda. Analisis yang digunakan antara lain analisis mikro kawasan, analisis pergeseran (shift and share), analisis implikasi infrastruktur/transportasi terhadap perkembangan ekonomi wilayah, analisis kesesuaian lahan, analisis sarana dan prasarana, analisismetodeskalogramguttman,modelaksesibilitas,dananalisis penggunaanlahan. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 42 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 45. DELINIASIKAWASAN Deliniasi KSN Kawasan Selat Sunda meliputi 8 (delapan) kabupaten/kota di Provinsi Lampung dan 5 (lima) kabupaten/kota di Provinsi Banten. Adapun ke-8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung adalah Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro. Ke-5 kabupaten/kota di Provinsi Banten adalah Kab. Serang, Kab. Pandeglang, Kab.Lebak,KotaSerang,danKotaCilegon. KESEPAKATAN Ÿ Kesepakatan deliniasi KSN Selat Sunda yang mencakup 6 Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung dan 5 Kabupaten/Kota di ProvinsiBanten Ÿ Perlu ada pembahasan dan kesepakatan dengan sektor terkait mengenaideliniasidanisustrategisKSNSelatSunda. HAMBATANPELAKSANAAN a. Kebijakan perundang-undangan sektor terkait masih belum tersosialisasikansehingga penyusunan isu strategis dan konsep pengembanganKSNSelatSundaterhambat. b. Sektor terkait sebagai pemangku kepentingan sulit mengambil keputusan pada saat diskusikarena yang hadir bukan merupakan pejabatpengambilkeputusan. c. Masih banyak kepentingan pemerintah daerah dan sektor terkait yang dipaksakan masuk dalam peraturan spasial RTR KSN Kawasan SelatSunda. HASILAKHIRKEGIATAN Ÿ MateriTeknisRaperpresRTRKSNKawasanSelatSunda; Ÿ KonsepPerpresRTRKSNKawasanSelatSunda. KESIMPULAN a. Delineasi Selat Sunda mencakup 2 Provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, yang terdiri dari 8 kabupaten/kota di Provinsi Lampung,dan5Kabupaten/KotadiProvinsiBanten. b. Isu-isu strategis pengembangan KSN Selat Sunda adalah adanya konektivitas Sumatera-Jawa, pengembangan MP3EI, Selat Sunda dilaluiolehJalurALKI,danterletakdikawasanrawanbencana. SARAN a. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut dengan melibatkan sektor terkait untuk menyepakati konsep materi teknis RTR KSN SelatSunda. b. Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk menyepakati RancanganPeraturanPresidententangRTRKSNSelatSunda. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 43
  • 46. 3.6. Penyelesaian 3 Raperpres Tentang RTR Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws. Timika, Kws. Raja Ampat) LATARBELAKANG Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengamanatkan bahwa rencana tata ruang KSN, yang merupakan rencana rinci dan operasionalisasi RTRWN, diatur dalam PeraturanPresiden. Pada tahun sebelumnya telah disusun materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis nasional Kawasan Sorowako, Kawasan Timika, dan Kawasan Raja Ampat. Dengan mengacu pada materi teknis tersebut maka disusun Rancangan Peraturan Presiden kawasan tersebut untuk kemudian dilakukan pembahasan-pembahasan baik di lingkungan Direktorat JenderalPenataanRuangmaupundenganpemerintahdaerahterkait. Sebagai kelengkapan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden RTR KSN maka juga dibutuhkan dukungan peta yang akan menjadi lampiran dari Materi Rapepres tentang RTR KSN serta fasilitasi pelaksanaan pembahasan-pembahasan dalam rangka pemantapan substansi dan kesesuaiansubstansidenganpetalampiran. TUJUANDANSASARAN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyiapkan rancangan peraturan presiden RT KSN , lampiran peta raperpres tentang rencana tata ruang kawasan strategis, dan terselenggarakannya serangkaian pembahasan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai substansi dan materi raperpres. Sedangkan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya raperpres RTR KSN Kawasan Sorowako, Kawasan Timika, dan Kawasan Raja Ampat, lampiran peta raperpres tentang RTR KSNdanjugapembahasan-pembahasanmateriraperprestentangRTRKSN TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN a. Inventarisasi materi teknis beserta lampiran (peta) terhadap 3 (tiga) RaperpresRTRKSN b. Menyusun rancangan peraturan presiden mengacu materi teknis RTRKSNyangtelahdisusunsebelumnya c. Melakukan pembahasan internal di lingkungan Ditjen Penatan Ruang; d. Melakukan pembahasan Raperpres di masing-masing daerah setelah dilakukan penyempurnaan materi teknis dan lampiran (peta); e. Mengadakan konsensus dalam rangka penyempurnaan 3 (tiga) RaperpresRTRKSN: f. MelakukanharmonisasidenganPemerintahDaerah buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 44 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 47. METODOLOGIDANANALISIS Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas: • StudyPustaka(LiteraryStudi) • Teknik Survey, untuk memperkaya data dan informasi baik primer maupun sekunder, yang meliputi survey data instansional dan surveydatalapangan • DiskusiKelompokTerfokus(FGD) DELINIASIKAWASAN Deliniasi KSN Kawasan Sorowako meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan (kabupaten Luwu Timur), Sulawesi Tengah (Kabupaten Morowali) dan Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka Utara, Konawe, KonaweUtara). Deliniasi KSN Timika hanya meliputi 1 (satu) kabupaten, yaitu Kabupaten Mimikadenganluasdeliniasi14.256ha. Untuk KSN Raja Ampat, deliniasi kawasan hanya meliputi 1 kabupaten, yaituKabupatenRajaAmpat,denganluasdeliniasiseluas46.108km2. KESEPAKATANYANGTELAHDICAPAI • Terdapat disepakati hasil delineasi KSN Sorowako dan KSN Raja Ampat • Fokus pengaturan KSN Sorowako adalah untuk menjaga kawasan sekitar tambang dari kegiatan pertambangan, serta menjaga kawasan tambang dan sekitarnya baik pada masa penambangan maupunmasapascatambang. • Fokus pengaturan Kawasan Strategis Nasional K3H Raja Ampat adalah konservasi keanekaragaman hayati dengan pertimbangan Raja Ampat merupakan Coral Triangle dan pusat keanekaragaman hayatilauttropisterkayadidunia. HAMBATANPELAKSANAAN 1. Kedalaman materi raperpres masih berbeda-beda sehingga masih diperlukan adanya kesepakatan dengan pemerintah daerah terkait fokuspengaturanyangmenjadikewenangannasional. 2. Adanya perubahan deliniasi kawasan strategis nasional berdasarkan masukanhasilpembahasandenganpemerintahdaerah. HASILAKHIRKEGIATAN a. Tersusunnya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws.Timika,Kws.RajaAmpat). b. Rancangan Peraturan Presiden ini telah melalui berbagai pembahasan yang lakukan oleh tim dengan melibatkan unit-unit satminkal terkait, para pakar, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di lingkungan Ditjen Penataan Ruang serta pemerintah daerahterkait. KESIMPULAN Terdapat beberapa masukan dan rekomendasi terkait dengan materi Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis di masing-masing lokasi, diantaranyaadalah: • Perlunya penegasan fokus pengaturan dalam Rencana Tata Ruang agar terjadi sinergitas antara Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional dengan Rencana Tata Ruang Provinsi dan Kabupaten dimana KSN tersebut berada sehingga koordinasi, pelaksanaan buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 45
  • 48. pembangunan dan pengelolaan di kawasan strategis nasional dapat berjalandenganefisiendanefektif. • Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan materi teknis adalah kriteria deliniasi kawasan strategis nasional yang memerlukankesepakatandenganpemerintahdaerah. SARAN Berdasarkan rangkaian pembahasan yang telah dilakukan maka rekomendasi tindak lanjut dari kegiatan Penyelesaian 3 Raperpres Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (Kws. Sorowako, Kws. TimikadanKwsRajaAmpat)adalah: 1. Masih diperlukan pembahasan mengenai fokus pengaturan yang menjadi kewenangan nasional dan penetapan/penyepakatan deliniasi kawasan strategis nasional dalam forum BKPRN dengan melibatkanpemerintahdaerahterkait. 2. Perlu adanya penyesuaian antara materi raperpres dengan peta- petalampiran. 3.7. Fasilitasi Kerjasama Nasional dan Regional Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Nasional LATARBELAKANG Penyelenggaran penataan ruang, merupakan suatu urusan yang melibatkanbanyakpemangkukepentingan,multi-disipliner,lintaswilayah, serta bersifat adaptif terhadap dinamika perkembangan paradigma yang terjadi. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan di lapangan urusan penataan ruang tidak dapat diselenggarakan hanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja namun memerlukan keterlibatan banyak pihak, misalnya seperti keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan konsultasi publik dalam penyusunan rencana tata ruang, dunia usaha, dalam perwujudan pemanfaatan ruang. Selain itu dipelukan juga keterlibatan aktif dunia akademisi dan asosiasi profesi dalam pelaksanaan mekanisme check and balance dengan memberikan masukan dan kritik terhadappenyelenggaraanpenataanruangolehpemerintah. Di sini lain, pengembangan wilayah dan penataan ruang bersifat dinamis sehingga terus menerus memerlukan pemikiran-pemikiran baru serta mendapatkan masukan-masukan terkait isu strategis, wacana serta pemikiran-pemikiran baru dalam pelaksanaan penataan ruang. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan masukan-masukan tersebut adalah dengan melakukan forum-forum fasilitasi kerjasama, diskusi dan brainstormingnsional dan regional antar para pemangku kepentingan baik dalamlingkupnasionalmaupunregional. TUJUANDANSASARAN Kegiataninidilaksanakandengantujuan: 1. meningkatkan pemahaman aparat DitjenPenataan Ruang terhadap paradigma,wacana,danpemikiranbaru. 2. menjalin kerjasama para penyelenggara penataan ruang di buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 46 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 49. Indonesiadenganinstitusi/lembagainternasional. 3. mendapatkan masukan terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaran penataan ruang serta isu-isu strategis terkait penyelenggaraan penataan ruang melalui penyelenggaraan serangkaiandiskusidalamforumnasional/regional. Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah terselenggaranya forum diskusi antara pemerintah dan lembaga/instansi nasional dan internasional untuk membahas isu-isu strategis dan terkini terkaitpengembanganwilayahnasional. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Tahapanpersiapanmelaluipenyusunanrencanakerjakegiatan. 2. Penyelenggaraan serangkaian forum diskusi untuk membahas isu strategis dan terkini terkait penyelenggaraan penataan ruang untuk mendapatkan informasi, wawasan baru maupun tukar pendapat sertamengembangkanjejaringpenataanruang. METODOLOGIDANANALISIS Kegiatan fasilitasi kerjasama nasional dan regional dalam rangka pengembangan wilayah nasional merupakan salah satu upaya pelibatan para pemangku kepentingan yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi dalam bentuk forum diskusi terkait bidang penataan ruang. Proses fasilitasi memungkinkan hubungan dan kerja sama yang bersumber dari ide dan partisipasi bersama. Metodologi analisis yang dilakukan dalam kegiatan ini menggunakan 2 pendekatan,yaitu: Ÿ PendekatanHighLevelPolicyDialogue Ÿ PendekatanPerencanaanPartisipatif KESEPAKATAN Kegiatan forum diskusi dan kerjasama nasional perlu terus dilakukan dan rutindilakukanuntukterusmendiskusikanisustrategispenataanruang HAMBATANPELAKSANAAN Ÿ Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat menyebabkan penyelenggaraan forum diskusi hanya dapat dilaksanakan satu kali untuksetiaptemadiskusi. Ÿ Karena waktu pelaksanaan kegiatan jatuh pada akhir tahun dan berimpitan dengan jadwal kegiatan yang lain, agak sulit dalam mendatangkanparapemangkukepentingan. HASILAKHIRKEGIATAN Ÿ Terselenggaranya forum diskusi antara pemerintah dan lembaga/instansi nasional dan internasional untuk membahas isu-isu strategisdanterkiniterkaitpengembanganwilayahnasional. Ÿ Meningkatnya keterlibatan Ditjen Penataan Ruang dalam forum nasional/regionalterkaitpengembanganwilayahdanpenataanruang. KESIMPULAN Menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan pertumbuhan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia, diperlukan langkah-langkahstrategisbidangpenataanruanglainnya,seperti: 1. Penyusunan peraturan pelaksana di bidang penataan ruang, termasukstandar,prosedurdankriteria; 2. Harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait denganpenyelenggaraanpenataanruang; buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 47
  • 50. Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya lampiran peta raperpres tentang RTR KSN dan juga terlaksananya pembahasan-pembahasan materi raperpres tentang RTR KSN. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Penyediaan peta dasar dan peta tematik dalam bentuk file, sebagai bahan untuk penyusunan lampiran Peta Struktur Ruang dan Peta PolaRuangRTR; 2. Penyiapan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang RTR skala 1:50.000; 3. PencetakanPetaStrukturRuangdanPetaPolaRuangskala1:50.000 dalamukuranA0danversicetaksesuailembarannegara; 4. PenyiapanRaperpresRTRKawasanSelatSunda; 5. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi muatan raperpres dengan muatanpeta; 6. Pelaksanaan pembahasan dengan mengundang sektor untuk membahas muatan dan kebutuhan lampiran peta dengan mengundangnarasumber. METODOLOGIDANANALISIS 1. Masukan, berupa pemutakhiran data, sesuai dengan perkembangan kebijakan, kondisi, dan situasi di wilayah KSN Selat Sundaserta masukan-masukanterkaitdengandelineasiwilayahKSN. 2. Analisis,berupainventarisasiisu-isustrategisberdasarkandata-data terbaru serta masukan-masukan dari stakeholder terkait, menyempurnakan materi Raperpres berdasarkan isu-isu strategis, menginventarisir kebutuhan peta guna mendukung substansi muatan Raperpres, serta sinkronisasi muatan Raperpres terbaru denganpeta-petayangtelahdisusun. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 49
  • 51. Sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya lampiran peta raperpres tentang RTR KSN dan juga terlaksananya pembahasan-pembahasan materi raperpres tentang RTR KSN. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN 1. Penyediaan peta dasar dan peta tematik dalam bentuk file, sebagai bahan untuk penyusunan lampiran Peta Struktur Ruang dan Peta PolaRuangRTR; 2. Penyiapan Peta Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang RTR skala 1:50.000; 3. PencetakanPetaStrukturRuangdanPetaPolaRuangskala1:50.000 dalamukuranA0danversicetaksesuailembarannegara; 4. PenyiapanRaperpresRTRKawasanSelatSunda; 5. Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi muatan raperpres dengan muatanpeta; 6. Pelaksanaan pembahasan dengan mengundang sektor untuk membahas muatan dan kebutuhan lampiran peta dengan mengundangnarasumber. METODOLOGIDANANALISIS 1. Masukan, berupa pemutakhiran data, sesuai dengan perkembangan kebijakan, kondisi, dan situasi di wilayah KSN Selat Sundaserta masukan-masukanterkaitdengandelineasiwilayahKSN. 2. Analisis,berupainventarisasiisu-isustrategisberdasarkandata-data terbaru serta masukan-masukan dari stakeholder terkait, menyempurnakan materi Raperpres berdasarkan isu-isu strategis, menginventarisir kebutuhan peta guna mendukung substansi muatan Raperpres, serta sinkronisasi muatan Raperpres terbaru denganpeta-petayangtelahdisusun. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 49
  • 52. KESEPAKATAN Peta pola ruang dan struktur ruang RTR KSN Selat Sunda sesuai dengan deliniasikawasanyangtelahdisepakati HAMBATANPELAKSANAAN • Jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang singkat menyebabkan diskusiantarpemerintahdaerahdansektorterkaitkurangintensif; • Peta pola ruang dan struktur ruang masih belum didiskusikan secara intensif dengan Bakorsutanal sebagai instansi di tingkat pusat yang bertanggungjawabterkaitpemetaan. HASILAKHIRKEGIATAN • Terselenggaranya forum diskusi antara pemerintah daerah (provinsi Lampung dan provinsi Banten) dan sektor-sektor terkaituntuk membahasisu-isustrategisterkaitpengembanganKSNSelatSunda. • Tersusunnya peta-peta tematik yang dibutuhkan sebagai lampiran peraturanpresidententangRTRKSNSelatSunda. KESIMPULAN Kegiatan ini menghasilkan kesimpulan mengenai isu strategis yang terdapat dalam KSN Selat Sunda yaitu keberadaaan jalur ALKI serta dekat dengan perlintasan pelayaran internasional, jembatan Selat Sunda yang merupakan bagian dari Asian Highway Network serta mempermudah aksesSumateradanJawa. SARAN Masih harus disempurnakannya peta pola ruang dan peta struktur ruang yang didapat dari peta-peta tematik sebagai lampiran peraturan presiden tentang RTR KSN Selat Sunda yang muatannya disesuaikan dengan perkembanganpembahasanmuatanraperpres. 3.9. Kajian Aspek Kerentanan Wilayah dan Sosial Budaya Dalam Rangka Peninjauan Kembali RTRWN LATARBELAKANG Sejak RTRWN ditetapkan di tahun 2008, telah terjadi banyak perubahan kebijakannasionaldanberbagaidinamikadalampembangunannasionaldi berbagai aspek antara lain yang terkait dengan kerentanan wilayah dan sosial budaya. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana sehingga seyogyanya setiap rencana penataan ruang disusun dengan memperhitungkan aspek kerentanan wilayah. Sesuai dengan amanat RTRWN, aspek kerentanan ini terkait dengan kawasan lindungyaitukawasanrawanbencanaalamdankawasanlindunggeologi. Dalam rangka merumuskan rekomendasi untuk peninjauan kembali RTRWN yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, khususnya terkait dengan aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya demi mewujudkan RTRWN yang efektif, efisien dan terpaduperlu dilakukan kegiatan Kajian Aspek Kerentanan Wilayah dan Sosial Budaya dalam Peninjauan Kembali RTRWN untuk dapat dijadikan informasi dan/atau rekomendasi awal pelaksanaanpeninjauankembaliRTRWN. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 50 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011
  • 53. TUJUANDANSASARAN Tujuan kegiatan ini adalah untuk menginventarisasi perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan-perubahan lingkungan stratregis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan polaruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya yang terkait dengan aspek kerentanan wilayah dan sosialbudaya. Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah: 1. Teridentifikasinya isu-isu strategis terkait aspek kerentanan wilayah dansosialbudaya. 2. Terinventarisasinya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan-kebijakan nasional (sektoral), dan perubahan-perubahan lingkungan strategis yang memberikan dampak terhadap perubahan struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, khususnya yang terkait dengan aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya. TAHAPANPELAKSANAANKEGIATAN a. Studi literatur terkait aspek kerentanan wilayah dan sosial budaya dalam rangka peninjauan kembali RTRWN baik studi-studi terdahulu, kebijakan-kebijakan sektoral terkait, maupun masukan daripemangkukepentinganterkait. b. Kunjungan lapangan untuk melakukan survey lapangan dan diskusi denganpemerintahdaerah. c. Pelaksanaan diskusi terfokus dengan instansi terkait yang menanganiaspeksosialbudayadankerentananwilayah. METODOLOGIDANANALISIS 1. Deskriptif Kualitatif, dengan cara mengkaji dan menguraikan/ mendeskripsikan materi (inti sari) dari setiap kebijakan-kebijakan tersebut. 2. Cross Tabulation, berupa analisa awal keterkaitan antar isu-isu strategis aspek kerentanan wilayah dan sosial dengan Peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional terhadap perubahan strukturdanpolaruangdidalamRTRWN. 3. Participatory Planning (perencanaan partisipatif), pelibatkan berbagaipihak(pemangkukepentingan)terkaituntukmendapatkan informasi/data mengenai issue-issue strategis kedua aspek tersebut. KESEPAKATAN • Telah disepakati isu strategis terkait dengan kerentanan wilayah, antara lain perubahan iklim global, tingginya alih fungsi hutan menjadinonhutan,meningkatnyajumlahDASyangkritis,dll. • Telah disepakati isu strategis terkait aspek sosial budaya, antara lain masih adanya cagar budaya dan situs yang perlu diusulkan sebagai kawasan strategis nasional dari aspek budaya, masih tingginya ketimpangan antar wilayah bagian barat dan bagian timur Indonesia,sertaaspeksosialdisepakatibukansebagaiSektor. HAMBATANPELAKSANAAN Keterbatasan waktu menyebabkan terbatasnya data-data yang berhasil dikumpulkan,sehinggaanalisakurangmendalam. buku tahunan direktorat penataan ruang wilayah nasional 3. PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT TARUWILNAS TA 2011 51