1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA
AD / ART
BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes )
“ RAHAYU “
DESA DERMOLO
KECAMATAN KEMBANG
KABUPATEN JEPARA
2. ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA RAHAYU
DESA DERMOLO KECAMATAN KEMBANG
KABUPATEN JEPARA
BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes ini bernama “BUMDes
Rahayu”.
(2) BUMDes Rahayu ini berkedudukan di Desa Dermolo Kecamatan Kembang
Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud didirikan BUMDes Rahayu adalah untuk mewadahi usaha perekonomian
masyarakat yang ada di Desa Dermolo.
Pasal 3
Tujuan didirikan BUMDes adalah :
(1) Sebagai bagian dari upaya penggalian pendapatan asli desa;
(2) Sebagai wadah yang menampung berbagai jenis usaha perekonomian di desa;
(3) Sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
BAB III
KEPEMILIKAN MODAL
Pasal 4
Modal BUMDes berasal dari :
(1) Pemerintah desa;
(2) Tabungan masyarakat;
(3) Bantuan pemerintah, Pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
(4) Pinjaman dan kerjasama usaha dengan pihak lain
Pasal 5
(1) Modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa
yang dipisahkan;
(2) Modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan
masyarakat;
(3) Modal BUMdes yang berasal bantuan pemerintah dapat merupakan dana tugas
pembantuan;
3. (4) Modal BUMdes yang berasal dari pinjaman merupakan pinjaman lembaga
keuangan atau pemerintah daerah;
(5) Modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dapat diperoleh dari pihak
swasta dan/atau masyarakat.
BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 6
(1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari jenis-jenis usaha.
(2) Jenis-jenis usaha BUMDes Rahayu terdiri dari :
a. Jasa;
b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
c. Perdagangan hasil pertanian;
d. Industri kecil dan rumah tangga;
e. Usaha Pertanian;
f. Usaha Peternakan;
g. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP)
(3) Kegiatan perekonomian desa lainnya sesuai dengan potensi desa.
Pasal 7
Yang dimaksud jenis-jenis usaha pada pasal 6 antara lain :
(1) Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP);
(2) Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Lumbung Desa;
(3) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
(4) Pasar Desa;
(5) Jasa;
(6) Pariwisata;
(7) Warung Desa;
(8) Usaha perdagangan;
(9) Usaha penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
(10) Usaha industri kecil dan kerajinan rakyat;
(11) Pengelolaan listrik desa;
(12) Usaha pertanian.
BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 8
(1) Pengelolaan BUMDes ditetapkan dalam struktur Organisasi kepengurusan yang
terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
(2) Organisasi kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas :
a. Penasihat;
b. Badan Pengawas;dan
c. Pelaksana operasional.
4. (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat secara ex officio
oleh Petinggi.
(4) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diangkat dari
tokoh masyarakat oleh Petinggi atas pertimbangan BPD.
(5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diangkat oleh
Petinggi atas persetujuan BPD.
(6) Organisasi kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
Pasal 9
(1) Pembentukan pengurus BUMDes dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri
oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari kelembagaan
kemasyarakatan di desa.
(2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Petinggi untuk
menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
(3) Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tokoh
masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap
kemajuan pembangunan desa.
(4) Calon pengurus BUMDes harus memenuhi persyaratan yaitu :
a. Warga desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. Bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;
c. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 45 tahun;
d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap
perekonomian desa;
e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;dan
f. Sehat jasmani dan rohani.
Pasal 10
Masa bhakti kepengurusan BUMDes adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih
kembali untuk masa bakti berikutnya.
Pasal 11
Pengurus BUMDes berhenti atau diberhentikan apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Pindah tempat tinggal diluar desa;
d. Berakhir masa baktinya;
e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
f. Karena tersangkut tindak pidana.
5. Pasal 12
(1) Pengurus BUMDes berhak mendapat penghasilan yang sah sebagai penghargaan
dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes.
(2) Pengurus BUMDes dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDes selain penghasilan yang sah.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 13
(1) Anggaran dasar ini berlaku sejak ditetapkan dalam rapat pendirian.
(2) Demikian anggaran dasar ini ditanda tangani oleh pendiri yang telah diberi Kuasa
Penuh dalam rapat pembentuka BUMDes Rahayu pada tanggal 15 Agustus 2013
Pengurus BUMDes Rahayu
Dermolo, 12 Oktober 2014
DIREKTUR
Emilia Cahyanti Kusriana Ningrum, S.T
SEKRETARIS
Evi Endang Wijayanti, S. Hum
Mengetahui,
PETINGGI DERMOLO
Hadi Patenak
KETUA BPD DESA DERMOLO
Cohadi
6. ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) RAHAYU
DESA DERMOLO KECAMATAN KEMBANG KABUPATEN JEPARA
BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS
Pasal 1
HAK
Pengurus BUMDes Rahayu Desa Dermolo mempunyai hak :
a. Mendapatkan penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDes;
b. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa;
c. Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari
kekayaan milik desa;
d. Melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
e. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDes;
f. Menambah jenis usaha BUMDes;
g. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
h. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan
BUMDes; dan
i. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis
pengelolaan usaha dari pemerintah.
Pasal 2
KEWAJIBAN
Pengurus BUMDes Rahayu Desa Dermolo mempunyai kewajiban :
a. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
b. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat
yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
c. Memberikan pendapatan kepada pemerintah desa;
d. Memberikan keuntungan kepada penyerta modal;
e. Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDes kepada
pemerintah desa;
f. Menjunjung tinggi nama baik BUMDes;dan
g. Mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes.
Pasal 3
SANKSI
Apabila pengurus BUMDes Rahayu melanggar ketentuan sebagaimana pasal 2 dapat
dikenakan sanksi :
a. Diberikan sanksi administratif;
b. Diberhentikan dengan tidak hormat; dan
c. Diproses secara hukum.
7. BAB II
MASA BHAKTI KEPENGURUSAN
Pasal 4
1. Masa bhakti kepengurusan BUMDes adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
2. Pengangkatan untuk masa jabatan berikutnya ditetapkan penasihat atas usul
Badan Pengawas dengan mempertimbangkan Badan Permusyawaratan Desa.
BAB III
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pasal 5
TATA CARA PENGANGKATAN
1. Pelaksana Operasional terdiri dari :
a. Direktur;
b. Sekretaris; dan
c. Bendahara.
2. Pengangkatan/pembentukan pengurus BUMDes dilaksanakan melalui
musyawarah yang dihadiri oleh segenap unsur pemerintah desa dan unsur dari
kelembagaan kemasyarakatan di desa.
3. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Petinggi untuk
menyusun dan/atau memilih pengurus BUMDes secara demokratis.
4. Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tikoh
masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap
kemajuan pembangunan desa.
5. Calon pengurus BUMDes harus memenuhi persyaratan yaitu :
a. Warga desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. Bertempat tinggal dan nenetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun;
c. Sekurang-kurangnyatelah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 45 tahun;
d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap
perekonomian desa;
e. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;dan
f. Sehat jasmani dan rohani.
6. Organisasi kepengurusan BUMDes ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.
7. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh
Petinggi atas persetujuan BPD.
Pasal 6
PEMBERHENTIAN PENGURUS
Pengurus BUMDes Rahayu berhenti atau diberhentikan apabila :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Pindah tempat tinggal diluar desa;
8. d. Berakhir masa baktinya;
e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;
f. Karena tersangkut tindak pidana.
Pasal 7
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Dalam hal terjadi pemberhentian sesuai dengan pasal 6 maka dilakukan penggantian
antar waktu melalui musyawarah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak
terjadinya kekosongan pengurus.
BAB IV
PENETAPAN OPERASIONAL JENIS USAHA
Pasal 8
Jenis-jenis usaha BUMDes Rahayu antara lain :
a. Jasa;
b. Penyaluran sembilan bahan pokok;
c. Perdagangan hasil pertanian;
d. Industri kecil dan rumah tangga; dan/atau
e. Kegiatan perekonomian desa lainnya.
Pasal 9
Yang dimaksud jenis-jenis usaha pada pasal 8 antara lain :
1. Usaka Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP);
2. Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Lumbung Desa;
3. Usaha peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
4. Pasar Desa;
5. Warung Desa
6. Usaha Perdagangan;
7. Usaha Penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
8. Usaha Industri kecil dan kerajinan rakyat;
9. Pengelolaan listrik desa;
10. Usaha Pertanian.
BAB V
SUMBERPERMODALAN
Pasal 10
Sumber permodalan BUMDes diperoleh dari :
(1) Pemerintah desa;
(2) Tabungan masyarakat;
(3) Bantuan pemerintah, Pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
(4) Pinjaman;
9. (5) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling
menguntungkan; dan
(6) Bantuan atau hibah yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI
PEMBAGIAN SHU
Pasal 11
Pembagian sisa hasil usaha dibagikan untuk :
1. Penambahan modal usaha : .............50 %
2. Pendapatanasli desa : ...................... 15 %
3. Penasihat: ......................................... 5 %
4. Badan pengawas : ............................ 5 %
5. Pelaksana operasional: ..................... 10%
6. Pendidikan dan sosial : ...................... 10%
7. Cadangan : ........................................ 5 %
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 12
1. Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
BUMDes Rahayu kepada Petinggi/Penasihat.
2. Petinggi/ Penasihat melaporkan pertanggungjawaban BUMDes Rahayu kepada
BPD dalam forum musyawarah desa.
3. Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
paling sedikit memuat :
a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun.
b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi usaha, upaya pengembangan,
indikator keberhasilan.
c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha.
d. Rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
BAB VIII
KEPAILITAN
Pasal 13
Apabila BUMDes Rahayu mengalami kepailitan akan dimusyawarahkanbersama
antara pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDes dalam rangka mencari
penyelesa
10. BAB IX
PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belim diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian
sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Pengurus BUMDes Rahayu
Dermolo, 12 Oktober 2014
DIREKTUR
Emilia Cahyanti Kusriana Ningrum, S.T
SEKRETARIS
Evi Endang Wijayanti, S. Hum
Mengetahui,
PETINGGI DERMOLO
Hadi Patenak
KETUA BPD DESA DERMOLO
Cohadi
