UU No. 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam bidang manajemen pendidikan dan kurikulum. UU tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola manajemen pendidikan dan menetapkan kurikulum pada tingkat mereka.