Bab satu membahas tentang penggabungan usaha melalui akuisisi dan penyatuan kepemilikan serta perbedaan antara merger secara hukum dan hubungan induk-anak. Juga dijelaskan standar akuntansi yang berlaku untuk penggabungan usaha dan definisi penggabungan menurut peraturan pemerintah dan PSAK 22 serta kriteria pengendalian dan penentuan harga akuisisi.

1. Bab I
PENGGABUNGAN USAHA

2. Tujuan Bab
• Membedakan bentuk penggabungan usaha akuisisi dengan
penyatuan kepemilikan (uniting of interest)
• Membedakan legal merger dan hubungan induk - anak
• Membedakan bentuk penggabungan usaha secara hukum
dan secara ekonomi
• Mengidentifikasi istilah – istilah penggabungan usaha
menurut PP no. 28 tahun 1998 dan PSAK 22
• Memahami keterkaitan antara akuisisi, pengendalian, dan
hubungan induk – anak

3. Standar Penggabungan Usaha
• Indonesia : PSAK 22
• Amerika : SFAS 142
• Internasional :
- IAS 22 tahun 1994
- IFRS 3 tahun 2004
- IFRS 3 tahun 2008

4. Definisi Penggabungan Usaha
PSAK 22
• Uniting with (Penggabungan secara hukum/Legal Merger)
Merger
PT A (surviving company) + PT B (liquidated company) = PT A
Konsolidasi
PT A (liquidated) + PT B (liquidated) = PT C
• Control (Penggabungan usaha secara ekonomi)
PT A (survive) + PT B (survive) = PT A + PT B
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998
• Peleburan
• Penggabungan
• Pengambilalihan

5. Akuisisi & Pengendalian (Control)
• Akuisisi hanya menyebabkan penggabungan jika
memberikan hak pengendalian pada pihak yang
mengakuisisi
• Hak pengendalian berdasar PSAK 22
- Lebih dari 50% saham berhak suara
- Mengatur kebijakan keuangan dan operasi
- Mengangkat/memberhentikan sebagian besar pengurus perusahaan
- Hak suara mayoritas dalam rapat direksi perusahaan

6. Harga Akuisisi
• Harga perolehan saham dan pihak-pihak terkait
langsung dengan akuisisi diatur dalam peraturan
Bapepem
- Perusahaan penilai
- Auditor independen
- Konsultan hukum
- Notaris
• Goodwill : selisih harga perolehan dengan nilai
wajar
”

7. Pedoman Penentuan Nilai Wajar
(PSAK 22 paragraf 36)
No. Akun Dasar Penilaian
1. Surat berharga yang diperjualbelikan Harga Pasar
2. Surat berharga yang tidak
diperjualbelikan
Nilai estimasi dengan mempertimbangkan price
earnings ratio, pembagian deviden dan tingkat
pertumbuhan
3. Piutang:
Jangka panjang,
Jangka pendek
Nilai sekarang dari jumlah kas dan setara yang
akan diterima (discounted),
Nilai kas dan setara kas yang yang diterima yang
tidak didiskontokan (undiscounted),

8. No. Akun Dasar Penilaian
4. Persediaan:
Barang Jadi
Bahan Baku
Harga jual dikurangi biaya penjualan dan taksiran
keuntungan,
Biaya pengganti
5. Tanah dan bangunan:
Untuk tujuan penggunaan sebelumnya,
Untuk tujuan penggunaan yang
berbeda dengan sebelumnya,
Akan dijual
Nilai pasar sesuai dengan tujuannya,
Nilai pasar sesuai dengan tujuan penggunaan,
Nilai realisasi neto.

9. Penentuan Nilai Wajar
No. Akun Dasar Penilaian
6. Pabrik dan peralatan:
Untuk digunakan,
Untuk digunakan sementara,
Untuk dijual
Nilai pasar yang ditentukan appraisal,
Harga terendah antara biaya pengganti dengan
nilai realisasi neto,
Nilai realisasi neto.
7. Aktiva tidak berwujud, Nilai taksiran.
8. Aktiva neto atau kewajiban pensiun
manfaat pasti,
Nilai sekarang aktuaria dari manfaat pensiun yang
dijanjikan dikurangi nilai wajar aktiva program
pensiun.
9. Tagihan dan kewajiban pajak, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terkait dengan penggabungan usaha.

10. Penentuan Nilai Wajar
No. Akun Dasar Penilaian
10. Hutang usaha, wesel bayar, kewajiban,
akrual dan hutang lainnya:
Jangka panjang,
Jangka pendek,
Nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang
akan dibayar (discounted),
Nilai kas dan setara kas yang dibayarkan yang
tidak didiskontokan (undiscounted),
11. Kewajiban sehubungan dengan penutupan
pabrik, pemutusan hubungan kerja
dikarenakan akuisisi.
Nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang
akan dibayar (discounted).

11. Akuisisi Internal dan Akuisisi Eksternal
• Akuisisi eksternal : perusahaan pengakuisisi tidak
memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan
target
• Akuisisi internal : perusahaan pengakuisisi memiliki
benturan kepentingan dengan perusahaan target.
Keputusan Ketua Bapepam No. Kep –
32/PM/2000 : peraturan mengenai “Benturan
kepentingan transaksi tertentu”