Dokumen ini membahas tentang kemiskinan di Indonesia yang diukur melalui berbagai perspektif seperti kepemilikan modal, pendidikan, dan pola waktu kemiskinan. Meskipun pemerintah telah melaksanakan sejumlah program untuk mengurangi kemiskinan, hasilnya masih belum optimal karena kurangnya pemetaan masalah dan potensi lokal. Strategi penanggulangan kemiskinan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan efektif.

1. Nama : Aditya Pratama
NIM : 12140168
Kelas : 5P-AK

2. 1. Konsep kemiskinan sangat erat hubungannya
dengan :
a. Kepemilikan Modal
b. Kepemilikan Lahan
c. Sumber Daya Manusia
d. Kekurangan Gizi
e. Pendidikan
f. Pelayanan Kesehatan
g. Pendapatan per kapita yang rendah
h. Minimnya investasi

3. 2. Ukuran – ukuran Kemiskinan :
a. Scott (1975) : Seseorang dikatakan miskin jika
rata-rata pendapatan per kepala rendah
(incaome per capita).
b. Sen ( 1981 ) : Mengkaji kemiskinan dari sudut
pandang kebutuhan dasar (basic need)
c. Sayogyo (1977) : Parameter kemiskinan dapat
diukur dengan konsumsi beras per kapita per
tahun yaitu Masyarakat perkotaan dibawah
420 kg dan Masyarakat pedesaan 320 kg.

4. d. Biro Pusat statistik (1987) : Mengukur
kemiskinan dengan ANGKA per kapita.
Pengeluaran masyarakat perkotaan Rp.
20.614,00/hari dan masyarakat pedesaan Rp.
13.295,00/hari.
e. Sastra amadja (2003) : Mengukur kemiskinan
dengan tingkat pendapatan dan pola waktu.
1. Berdasarkan pendapatan kemiskian dapat
dibedakan yaitu ABSOLUT dan RELATIF
- Absolut : ketidakmampuan utk memenuhi standar minimum
kebutuhan hidup .
- Relatif : ketidakmampuan utk memenuhi standar hidup
sesuai dengan yang diperlukan utk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari.

5. 2. Berdasarkan pola waktu dapat dilihat dari :
a. Kemiskinan yang telah kronis / turun
temurun (persisten poverty)
b. Kemiskinan yang mengikuti pola siklus
ekonomi secara keseluruhan (Cyclical
poverty)
c. Kemiskinan musiman (Seasonal
poverty) seperti nelayan & Tani
d. Kemiskinan karena bencana alam,
konflik dan kekerasan (Accident
poverty)

6. c. Arsyad (1999) : menyatakan kemiskinan
mutlak terkait dengan tingkat
pendapatan dan kebutuhan yang di batasi
pada kebuthan pokok / kebutuhan dasar
minimum yang memungkinkan seseorang
hidup secara layak.

7. 1. Dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia secara teoritis
pemerintah telah dan sedang melaksanakan 69 program,
namun hasilnya ternyata masih sama dengan sebelum
bergulirnya program tersebut. Contoh program yang
digulirkan :
a. Impres Desa Tertinggal (IDT) : utk kesetaraan & lap, Kerja
b. Impres Kesehatan : Pelayanan mudah & murah utk desa
c. Impres Pendidikan, Obat-obatan, Operasi beras murah
d. Impres KUT, KCK (kredit Cadak Kulak), Subsidi Pupuk dll.
2. Secara operasional, pemerintah telah menyalurkan dana
melalui DAU dan DAK serta sektoral.

8. 3. Pemerintah telah menyalurkan dana kredit bagi UKM
sebesar Rp. 32,5 triliun melalui 14 Bank umum. Dana
tersebut 90% tersalurkan ke daerah, namun belum mencapai
hasil optimal.
4. Faktor-faktor penyebab kegagalan program tersebut :
a. Pemerintah belum memiliki peta masalah serta potensi
yang ada di setiap masyarakat (Halim : 2003)
b. Perlu adanya komitmen secara bersama untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan dalam propenas 2000-2004
yaitu angka kemiskinan turun 18% tahun 2002 menjadi
14% tahun 2004, dengan membentuk Badan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
(BKPK) dengan peran sebagai : koordinator
(pusat & daerah), katasilator (pemecah
kendala utama), mediator dan fasilitator

9. 5. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia (Beni : 2000)
a. Harus bersifat Local Spesific artinya pemerintah &
masyarakat lokal sesuai dg kondisi daerah
b. Di era otonomi daerah harus diikuti dgn perbaikan
faktor prodoksi seperti : penetapan kebijakan melalui
perda, terciptanya demokrasi ekonomi rakyat,
terbentuknya LKM & perlunya partisipasi perempuan yg
lebih profesional dlm mengambil keputusan.
c. Dengan pendekatan pembangunan ekonomi rumah tangga
d. Program pembangunan yg produktif & memberi
sumbangan untuk mengangkat masyarakat miskin
e. Membuat agenda nasional dg 2 area sasaran aksi yaitu
1. Menciptakan kebijakan yg dpt meningkatkan
kesejahteraan penduduk melalui penigkatan pendptn
2. Meningkatkan pelayanan masy. Yg efektif & tepat yg
terjangkau penduduk miskin

10. f. Dalam demokrasi & Desentralisasi harus berkelanjutan
dengan cara :
1. Praktek pemerintah yang baik
2. Pembagian peran yang jelas antara pusat dan daerah
3. Kerja sama antara swasta, pemerintah, sipil dalam
pemberdayaan masyarakat
g. Strategi penanggulan kemiskinan dlm era otoda dilakukan
dengan syarat :
1. Sederhana
2. Open Menu (msy. loka diberi ruang utk menentukan
aktifitas ekonomi)
3. Partisipasi menyeluruh
4. Keterbukaan informasi dan transparansi
h. diterapkan dengan koordinasi, katalisasi, mediasi &
fasilitasi

11. 1. Penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia
kalau dilihat dari keadaan sejarah yang terjadi pada
masa pertumbuhan ekonomi, dimana Indonesia
termasuk dalam katagori negara dengan pertumbuhan
ekonomi luar biasa tinggi, namun disusul dg
keguncangan yang sangat besar pada tahun 1997
(Fadjri 2003)
2. Konsep pengukuran kesenjangan ekonomi di
Indonesia dapat dilihat dari 3 segi :
a. Tingkat kemodern antara sektor modern dgn
tradisional
b. Kesenjangan regional antara KTI dgn KBI
c. Kesenjangan menurut etnis (pribumi dgn non
pribumi)

12. 3. Jika ketiga konsep tersebut digabungkan
maka kesenjangan kemakmuran di
Indonesia akan tampak sebagai berikut :
a.Semakin ke wilayah KBI akan tampak
sektor modern dan industri serta banyak
golongan non pribumi yang munguasai
b.Semakin ke wilayah KTI banyak sektor
tradisional & pribumi yang mendominasi
usaha bisnis