Dokumen ini membahas kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di Indonesia, mengidentifikasi definisi, indikator, serta faktor penyebab kemiskinan, termasuk rendahnya pendidikan dan terbatasnya lapangan kerja. Selain itu, dokumen ini menyajikan data terkini tentang tingkat kemiskinan dan upaya pemerintah dalam mengentaskan masalah tersebut melalui kebijakan dan program yang terintegrasi. Meskipun kemiskinan menunjukkan penurunan yang signifikan, dokumentasi menunjukkan bahwa tantangan dalam membantu kelompok terendah garis kemiskinan tetap ada dan memerlukan pendekatan yang lebih kompleks.

1. Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan
Pertemuan 5
Perekonomian Indonesia
Kelompok 4
Di Susun Oleh :
1. Arinda Barek – 201011200714
2. Nova Gradisca Wirantika - 201011200141

2. Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan
● Kemiskinan
Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi :
1. Dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak / pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini
mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhnya kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar
disebabkan karena adanya kekurangan barang- barang dan pelayanan –pelayanannya yang dibutuhkan
untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut/mutlak yakni tidak
terpenuhinya standar kebutuhan pokok/dasar.
2. Dilihat dari segi pendapatan/ penhasilan income Kemiskinan oleh gonlongan dilukiskan sebagai kurangya
pendapatan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
3. Dilihat dari segi kesempatan / Opportunity Kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk
mengakumulasikan (meraih) basis kekuasaan sosial meliputi : Keterampilan yang memadai,
Informasi/pengetahuan – pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup, Jaringan-jaringan sosial (
Social Network ), Organisasi-organisasi sosial dan politik, Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi
peningkatan pengembangan kehidupan.

3. KESENJANGAN PENDAPATAN
● kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah
pada waktu tertentu.
● Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola yaitu :
• Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya
tinggi.
• Semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi ( tak ada miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya
rendah ( ini yang paling baik).
• Semua anggota masyarakat mempunyai income rendah ( semuanya miskin) tetapi ketimpangan pendapatannya
tinggi.
• Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah (semuanya miskin) tetapi ketimpangan
pendapatannya rendah.
• Tingkat income masyaraka bervariasi ( sebagian miskin,sebagian tidak miskin)tetapi ketimpangan
pendapatannya tinggi.
• Tingkat income masyarakat bervariasi (sebagian miskin, sebagian tidak miskin)tetapi ketimpangn pendapatannya
rendah.

4. INDIKATOR KEMISKINAN
Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun
indikator –indicator kemiskinan sebagaimana dikutip dari Badan Pusat Statistik, antara lain sebagai berikut :
1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ( sandang,pangan,papan ).
2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya ( kesehaatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan
transportasi).
3) Tidak adanya jaminan masa depan ( karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga ).
4)Kerentangan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
5)Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnyasumber daya alam.
6)Kuranganya apresiasi dalam kegiatan sosialmasyarakat.
7) Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharianyangberkesinambungan.
8)Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupunmental.
9)Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial ( anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga,janda
miskin,kelompok

5. INDIKATOR KESENJANGAN PENDAPATAN
Adapun indikator – indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai beikut :
1. UMR yang ditentukan pemerintah antara pegawai swasta dan pegawai Pemerintah yang berbeda.
2. PNS ( golongan atas ) lebih sejahtera dibandingkan petani.
3. Pertanian kalah jauh dalam menyuplai Produk Domestik Bruto ( PDB ) yang hanya sekitar 9.3% di tahun 2011,
padahal Indonesia merupakan Negara agraris.

6. FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
Tingkat Pendidikan Yang Masih Rendah
mengakibatkan seseorang
cenderung memiliki keterampilan,
wawasan, dan pengetahuan yang
kurang memadai untuk
kehidupannya.
Masih Terbatasnya Lapangan Pekerjaan
Keterbatasan lapangan kerja
menjadi penyebab utama
timpangnya angka kemiskinan di
perdesaan Sektor lapangan kerja
di pedesaan umumnya terbagi
atas buruh tani dan petani.
Kemiskinan Alamiah
Kemiskinan alamiah terjadi akibat
sumber daya alam yang
terbatas,penggunaan teknologi
yang rendah,dan bencana alam.
Keterbatasan Sumber Daya (Modal
Maupun Alam)
kelangkaan semua barang hasil
produksi yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Sumber
daya modal bersifat langka karena
kemampuan manusia untuk
menghasilkan modal juga terbatas.

7. Penyebab kemiskinan di negara Indonesia adalah ?
Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus menigkat
di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk.
Meningkatnya jumlah penduduk membuat
Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan
ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk
yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah
beban ketergantungan. Penghasilan yang minim
ditambah dengan Banyaknya beban
ketergantungan yang harud ditanggung membuat
penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
A B
Angkatan Kerja.
Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran. Secara garis
besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu
tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yangtergolong
tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam
batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda- beda
disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia
kerja yang dianut olehIndonesia ialah minimum 10 tahun
tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau
semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak,distribusi
pendapatan nasional dikatakan cukup merata.
.
C
Tingkat pendidikan yang rendah
Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah
satu penyebabkemiskinan di suatu negara. Ini
disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan
tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya
perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali
dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang
mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca
dan menulis.

8. STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN

9. Kemiskinan muncul Akibat Perbedaan Akses Dalam
Modal
Pengukuran kemiskinan dengan standar Bank dunia didasarkan pada ukuran
pendapatan(ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya minimum
makanan dan bukan makanan. Sesorang yang memiliki pendapatan kurang $1 per hari
masuk pada kategori miskin (criswardani,2005) dalam Aggraini,2012). Dengan
menggunakan pendekatan ini kemiskinan dipandang ketidakmampuan dari segi
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makan yang diuykur dari
sisi pengeluaran dengan menggunakan metode hitung garis kemiskinan (GK), yang
terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Mkanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan Makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perhari dan komiditi
kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komiditi( padi, umbi-umbian, ikan
daging, telur, susu, sayuran, kacang- kacangan,buahbuahan,minyak dan lemak).
sedangkan Garis Kemiskinan Bukan makanan adalah kebutuhan minimum untuk
perumahan, pendidikan , sandang , dan kesehtan.

10. Berikut adalah formulasi untuk menghitung garis kemiskinan(GK) adalah:
GK= GKM+GKBM Dimana:
GK = Garis Kemiskinan
GKM = Garis Kemiskinan makanan
GKBM = Garis Kemiskinan Bukan makanan.
Indikator kemiskinan ada bermacam-macam yakni: konsumsi beras per kapita
per tahun, tingkat pendapatan, tingkat kecukupan gizi, kebutuhan fisik
minimum (KFM), dan tingkat kesejahteraan (Lincolin Arsyad,2004) .

11. MEMBEDAH ANGKA KEMISKINAN DAN KESENJANGAN: RILIS DATA TERKINI BPS
– Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menggelar Konferensi Pers
“Membedah Angka Kemiskinan dan Kesenjangan: Rilis Data Terkini BPS”

12. Tingkat kemiskinan pada 2017 mencapai titik terendah selama hampir dua dekade, yaitu
sebesar 10,12 persen. Rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2017 menunjukkan
persentase penduduk miskin Indonesia berkurang 0,58 persen poin (year-on-year). “
Dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di
perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara
absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada
periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan.
Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan,
bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren
pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih
cepat dari perkotaan.

13. 1. Inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-
September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga
stabilitas harga pada saat hari raya lebaran, terutama pada komponen makanan.
2. Meningkatnya upah riil buruh tani sebesar 1,05 persen dalam enam bulan terakhir
3. Integrasi program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain:
• Perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu
• Penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi
aset/tabungan dan akses layanan lainnya
• Reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran
• Optimalisasi penggunaan dana desa.
Terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017

14. Presentase penduduk miskin berdasarkan provinsi se-Indonesia:
1. Aceh (15,43 persen)
2. Sumatera Utara (9,14 persen)
3. Sumatera Barat (6,56 persen)
4. Riau (7,04 persen)
5. Jambi (7,97 persen)
6. Sumatera Selatan (12,98 persen)
7. Bengkulu (15,30 persen)
8. Lampung (12,76 persen)
9. Kepulauan Bangka Belitung (4,89 persen)
10. Kepulauan Riau (6,13 persen)
11. DKI Jakarta (4,69 persen)
12. Jawa Barat (8,43 persen)
13. Jawa Tengah (11,84 persen)
14. DI Yogyakarta (12,80 persen)
15. Jawa Timur (11,46 persen)
16. Banten (6,63 persen)
17. Bali (4,45 persen)
18. Nusa Tenggara Barat (14,23 persen)
19. Nusa Tenggara Timur (21,21 persen)
20. Kalimantan Barat (7,24 persen)
21. Kalimantan Tengah (5,26 persen)
22. Kalimantan Selatan (4,83 persen)
23. Kalimantan Timur (6,64 persen)
24. Kalimantan Utara (7,41 persen)
25. Sulawesi Utara (7,78 persen)
26. Sulawesi Tengah (13,06 persen)
27. Sulawesi Selatan (8,99 persen)
28. Sulwesi Tenggara (11,69 persen)
29. Gorontalo (15,59 persen)
30. Sulawesi Barat (11,50 persen)
31. Maluku (17,99 persen)
32. Maluku Utara (6,97 persen)
33. Papua Barat (21,70 persen)
34. Papua (26,80 persen)

15. Dalam beberapa tahun belakangan ini angka kemiskinan di Indonesia memperlihatkan penurunan yang
signifikan. Meskipun demikian, diperkirakan penurunan ini akan melambat di masa depan. Mereka yang
dalam beberapa tahun terakhir ini mampu keluar dari kemiskinan adalah mereka yang hidup di ujung garis
kemiskinan yang berarti tidak diperlukan sokongan yang kuat untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.
Namun sejalan dengan berkurangnya kelompok tersebut, kelompok yang berada di bagian paling bawah
garis kemiskinanlah yang sekarang harus dibantu untuk bangkit dan keluar dari kemiskinan. Ini lebih rumit
dan akan menghasilkan angka penurunan tingkat kemiskinan yang berjalan lebih lamban dari sebelumnya.
Stabilitas harga makanan (khususnya beras) merupakan hal penting sekali bagi Indonesia sebagai negara
yang penduduknya menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk membeli beras (dan produk
makanan lain). Oleh karena itu, tekanan inflasi pada harga beras (misalnya karena gagal panen) dapat
memiliki konsekuensi serius bagi mereka yang miskin atau hampir miskin. Bahkan sebagian dari mereka yang
hidup sedikit saja di atas garis kesmiskinan bisa jatuh dalam kemiskinan penuh karena inflasi yang tinggi.
Selain inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga makanan, keputusan pemerintah untuk mengurangi
subsidi (terutama subsidi untuk BBM dan listrik) menyebabkan inflasi yang tinggi.

16. 1. Update Data Penduduk
Memperbaharui data penduduk miskin dan rentan miskin yang layak mendapatkan bantuan sosial, pemerintah perlu
meningkatkan anggaran Bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh
miskin
2. Integrasi Penyaluran Bansos
Pemerintah menggandeng bank-bank pemerintah untuk melakukan transfer Bantuan Sosial secara langsung melalui
rekening khusus untuk setiap penerima bantuan. Selain penyalurannya lebih efisien, penerima bantuan tidak
tumpang tindih. Di samping itu, potensi berkurangnya jumlah bantuan dapat dihindari.
3. Subsidi Administered Prices
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, terutama dengan
menurunkan biaya-biaya yang dikontrol pemerintah (administered prices).
4. Insentif Dibudang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Meningkatkan insentif bagi petani, peternak, dan nelayan melalui skema pembelian produk oleh pemerintah dan
perbaikan jalur logistik hasil pertanian, peternakan, dan perikanan perlu dilakukan mengingat sektor tersebut terus
berproduksi dan menghadapi minimnya serapan pasar.
5. Pengelolaan APBN Secara Cermat
Meningkatnya intervensi pemerintah untuk mengatasi pandemi tentunya berdampak pada peningkatan anggaran
belanja pemerintah. Meskipun terdapat ruang untuk memperlebar defisit, pemerintah dapat mengoptimalkan
realokasi anggaran yang telah disusun dan menerapkan beberapa kebijakan alternatif
Lima langkah untuk menganggulangi kemiskinan yang bisa
dilakukan meliputi :

17. KESIMPULAN
Kesenjangan Pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu
tertentu. Penyebab kesenjangan pendapatan yang terjadi di Indonesia yakni akibat kurang diperhatikannya Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM). Selama ini UKM belum tersentuh upaya pemberdayaan dengan optimal. Untuk memangkas
angka kemiskinan, pemerintah sejatinya hanya perlu menempuh dua hal. Pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif atau berkualitas. Kedua, melaksanakan program-program anti kemiskinan yang efektif sekaligus produktif.
Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
dasar manusia, yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan
kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Strategi pengentasan kemiskinan kontekstual Indonesia dapat
diambil melaui berbagai langkah strategis. Dari aspek individu sebagai seorang kepala keluarga, yang berusia lanjut diberi
kesempatan untuk berwirausaha, yakni terlebih dahulu menggali kebisaan mereka untuk diberi pelatihan dan pendampingan
terlebih dahulu, bekerjasama dengan kementrian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan
kepada yang bersangkutan,setelah modal cair, maka kepala keluarga tersebut diberi bantuan modal fisik usaha misalnya
perangkat alat, rombong jualan, mesin jahit, yang bukan berbentuk dana. Dan jika kepala keluarga masih dalam usia sekolah
dan pendidikan dasar tetap diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dasar,diberi pelatihan dan pendampingan untuk
bisa bekerja sambil sekolah, dengan memberi bantuan modal usaha berupa modal dan perangkat fisik yang sesuai untuk
menjalankan usahanya,bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberi insentif oleh pemerintah jangan berupa biaya
hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan
menjahit.